Dugaan Penyebab Molornya Pemilihan Wagub, dari Politik Uang hingga Skenario Lemahkan Pemerintahan Anies

Kompas.com - 17/07/2019, 17:41 WIB
Pimpinan DPD Partai Gerindra DKI Jakarta, DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DKI Jakarta, dan tim panelis uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) calon wakil gubernur DKI saat konferensi pers di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Rabu (23/1/2019). KOMPAS.com/NURSITA SARIPimpinan DPD Partai Gerindra DKI Jakarta, DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DKI Jakarta, dan tim panelis uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) calon wakil gubernur DKI saat konferensi pers di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Rabu (23/1/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago menyebutkan ada tiga dugaan terkait molornya pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta yang tak kunjung selesai.

Dugaan pertama sesuai dengan kecurigaan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengenai adanya transaksi atau politik uang dalam pemilihan wagub.

Rapat pemilihan wagub tak kunjung kuorum karena ada harga yang harus dibayar.


"Kalau ingin kuorum ya mereka minta finishing touch lah, disentuh, orang mau jadi wagub enggak ada tax politic, enggak bisa. Jadi anggota DPRD itu mau kuorum mau hadir ya harus dibayar kalau itu terjadi itu dugaan pertama. Mereka mau kuorum mereka mau milih wagub kalau ada uang ada setoran," ucap Pangi saat dihubungi Kompas.com, Rabu (17/7/2019).

Baca juga: Ini Nama Pimpinan Fraksi hingga Komisi DPRD yang Absen Bahas Tatib Pemilihan Wagub DKI

Dugaan kedua adalah karena adanya kegagalan lobi dan negosiasi pada tingkat elite kedua partai pengusung yaitu antara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman.

Menurutnya lobi tersebut mengalami jalan buntu karena PKS tidak mahir memainkan dan meyakinkan Gerindra.

"Atau Gerindra bisa saja tidak ikhlas, belum tulus berikan jabatan ini jadi dugaan tadi politik uang jadi PKS enggak punya duit begitu ya kira-kira. Kalau PKS punya duit mereka mungkin bisa cash and carry, finishing touch semua anggota," ujar Pangi.

"Nah karena PKS tidak mau melakukan transaksi ini, membayar ini, makanya dibuat molor dipersulit digantung," tambah dia.

Baca juga: Anggota DPRD Kerap Absen, Rapimgab Pemilihan Wagub DKI Pun Molor Berkali-kali...

Selanjutnya, dugaan ketiga ada skenario yang sengaja dibuat agar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak mempunyai wagub sampai masa pemerintahan berakhir pada 2022 nanti.

Halaman:


Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cegah Pemalsuan Buku Uji KIR, DKI Lakukan Digitalisasi KIR

Cegah Pemalsuan Buku Uji KIR, DKI Lakukan Digitalisasi KIR

Megapolitan
Sidang Ditunda, Keluarga 29 Karyawan Sarinah Terdakwa Kerusuhan 21-22 Mei Kecewa

Sidang Ditunda, Keluarga 29 Karyawan Sarinah Terdakwa Kerusuhan 21-22 Mei Kecewa

Megapolitan
Waduk Cimanggis Sempat Mangkrak karena Masalah Pembebasan Lahan

Waduk Cimanggis Sempat Mangkrak karena Masalah Pembebasan Lahan

Megapolitan
10 Terdakwa Kasus Kerusuhan 22 Mei di Petamburan Vonis 4 Bulan Penjara

10 Terdakwa Kasus Kerusuhan 22 Mei di Petamburan Vonis 4 Bulan Penjara

Megapolitan
Gaji Lebih Rendah dari Anggota, Mengapa Zita Anjani Mau Jadi Pimpinan DPRD DKI?

Gaji Lebih Rendah dari Anggota, Mengapa Zita Anjani Mau Jadi Pimpinan DPRD DKI?

Megapolitan
Pencari Suaka Diwajibkan Gulung Tenda Pukul 06.00 WIB

Pencari Suaka Diwajibkan Gulung Tenda Pukul 06.00 WIB

Megapolitan
Rezeki Pedagang Asongan di Balik Riuh Demonstran di Gedung KPK

Rezeki Pedagang Asongan di Balik Riuh Demonstran di Gedung KPK

Megapolitan
Pegawai KPK Nyanyi Gugur Bunga, Aksi Berakhir Ricuh

Pegawai KPK Nyanyi Gugur Bunga, Aksi Berakhir Ricuh

Megapolitan
Wali Kota Jakut Apresiasi Kepolisian yang Segel Pabrik Peleburan Aluminium di Cilincing

Wali Kota Jakut Apresiasi Kepolisian yang Segel Pabrik Peleburan Aluminium di Cilincing

Megapolitan
1 Rumah di Jelambar Terbakar gara-gara Api dari Kayu Bakar

1 Rumah di Jelambar Terbakar gara-gara Api dari Kayu Bakar

Megapolitan
Mulai 20 September, Ada Uji Coba Jalur Sepeda di 17 Jalur di Jakarta

Mulai 20 September, Ada Uji Coba Jalur Sepeda di 17 Jalur di Jakarta

Megapolitan
Jaksa Belum Siap, Tuntutan 29 Karyawan Sarinah Terkait Kerusuhan 21-22 Mei Ditunda

Jaksa Belum Siap, Tuntutan 29 Karyawan Sarinah Terkait Kerusuhan 21-22 Mei Ditunda

Megapolitan
4 Penjudi Ditangkap di Tambora, Set Domino Disita

4 Penjudi Ditangkap di Tambora, Set Domino Disita

Megapolitan
Gaji Anggota DPRD DKI Rp 111 Juta, Setelah Dipotong Tinggal Rp 45 Juta

Gaji Anggota DPRD DKI Rp 111 Juta, Setelah Dipotong Tinggal Rp 45 Juta

Megapolitan
Surat Peringatan Pajak Kendaraan Dikirim Maksimal 14 Hari Sebelum Tenggat

Surat Peringatan Pajak Kendaraan Dikirim Maksimal 14 Hari Sebelum Tenggat

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X