Dugaan Penyebab Molornya Pemilihan Wagub, dari Politik Uang hingga Skenario Lemahkan Pemerintahan Anies

Kompas.com - 17/07/2019, 17:41 WIB
Pimpinan DPD Partai Gerindra DKI Jakarta, DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DKI Jakarta, dan tim panelis uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) calon wakil gubernur DKI saat konferensi pers di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Rabu (23/1/2019). KOMPAS.com/NURSITA SARIPimpinan DPD Partai Gerindra DKI Jakarta, DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DKI Jakarta, dan tim panelis uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) calon wakil gubernur DKI saat konferensi pers di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Rabu (23/1/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago menyebutkan ada tiga dugaan terkait molornya pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta yang tak kunjung selesai.

Dugaan pertama sesuai dengan kecurigaan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengenai adanya transaksi atau politik uang dalam pemilihan wagub.

Rapat pemilihan wagub tak kunjung kuorum karena ada harga yang harus dibayar.

"Kalau ingin kuorum ya mereka minta finishing touch lah, disentuh, orang mau jadi wagub enggak ada tax politic, enggak bisa. Jadi anggota DPRD itu mau kuorum mau hadir ya harus dibayar kalau itu terjadi itu dugaan pertama. Mereka mau kuorum mereka mau milih wagub kalau ada uang ada setoran," ucap Pangi saat dihubungi Kompas.com, Rabu (17/7/2019).

Baca juga: Ini Nama Pimpinan Fraksi hingga Komisi DPRD yang Absen Bahas Tatib Pemilihan Wagub DKI

Dugaan kedua adalah karena adanya kegagalan lobi dan negosiasi pada tingkat elite kedua partai pengusung yaitu antara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurutnya lobi tersebut mengalami jalan buntu karena PKS tidak mahir memainkan dan meyakinkan Gerindra.

"Atau Gerindra bisa saja tidak ikhlas, belum tulus berikan jabatan ini jadi dugaan tadi politik uang jadi PKS enggak punya duit begitu ya kira-kira. Kalau PKS punya duit mereka mungkin bisa cash and carry, finishing touch semua anggota," ujar Pangi.

"Nah karena PKS tidak mau melakukan transaksi ini, membayar ini, makanya dibuat molor dipersulit digantung," tambah dia.

Baca juga: Anggota DPRD Kerap Absen, Rapimgab Pemilihan Wagub DKI Pun Molor Berkali-kali...

Selanjutnya, dugaan ketiga ada skenario yang sengaja dibuat agar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak mempunyai wagub sampai masa pemerintahan berakhir pada 2022 nanti.

Dugaan ini disebut sebagai desain setingan yang membuat Anies lemah.

Halaman:


Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kisah Tragis Pendonor Emas Monas, Dicap PKI dan Dibui di Era Orde Baru

Kisah Tragis Pendonor Emas Monas, Dicap PKI dan Dibui di Era Orde Baru

Megapolitan
Situs PPDB Banten Eror, Disdik Arahkan Siswa di Tangsel Daftar Offline

Situs PPDB Banten Eror, Disdik Arahkan Siswa di Tangsel Daftar Offline

Megapolitan
37 Warga Warakas Positif Covid-19, PKM Lokal Diterapkan hingga Konsumsi Disiapkan

37 Warga Warakas Positif Covid-19, PKM Lokal Diterapkan hingga Konsumsi Disiapkan

Megapolitan
Polisi: Jenazah Pasien Covid-19 yang Sempat Terlantar di Sunter Tak Terdaftar sebagai Warga Setempat

Polisi: Jenazah Pasien Covid-19 yang Sempat Terlantar di Sunter Tak Terdaftar sebagai Warga Setempat

Megapolitan
Akui Situs PPDB Gangguan, Dindik Banten Izinkan Orangtua Langsung Datangi SMA di Kota Tangerang

Akui Situs PPDB Gangguan, Dindik Banten Izinkan Orangtua Langsung Datangi SMA di Kota Tangerang

Megapolitan
Pasien Sedih Lihat Banyak Anak Kecil di Wisma Atlet, Ada yang Dipasang Selang

Pasien Sedih Lihat Banyak Anak Kecil di Wisma Atlet, Ada yang Dipasang Selang

Megapolitan
Air Kali Ciliwung Meluap, Permukiman Warga di Kebon Pala Banjir

Air Kali Ciliwung Meluap, Permukiman Warga di Kebon Pala Banjir

Megapolitan
Kabur Selama 5 Jam, 8 Tersangka Penembakan Remaja di Taman Sari Ditangkap

Kabur Selama 5 Jam, 8 Tersangka Penembakan Remaja di Taman Sari Ditangkap

Megapolitan
9 Tempat Parkir di Jakarta Akan Kenakan Tarif Tertinggi Kendaraan Tak Lolos Uji Emisi

9 Tempat Parkir di Jakarta Akan Kenakan Tarif Tertinggi Kendaraan Tak Lolos Uji Emisi

Megapolitan
Vaksinasi Covid-19 Digelar 29 Juni, Warga Tangsel Berusia 18 Tahun ke Atas Diminta Daftar ke RT/RW

Vaksinasi Covid-19 Digelar 29 Juni, Warga Tangsel Berusia 18 Tahun ke Atas Diminta Daftar ke RT/RW

Megapolitan
Pasien Covid-19 di RSUD Kota Bekasi Sudah Melebihi Kapasitas

Pasien Covid-19 di RSUD Kota Bekasi Sudah Melebihi Kapasitas

Megapolitan
Lockdown di RT 006 Petogogan: Jalan Ditutup, Dapur Umum Dibangun

Lockdown di RT 006 Petogogan: Jalan Ditutup, Dapur Umum Dibangun

Megapolitan
Situs PPDB SMA Gangguan, SMAN 2 Tangerang Dipadati Orangtua Calon Siswa

Situs PPDB SMA Gangguan, SMAN 2 Tangerang Dipadati Orangtua Calon Siswa

Megapolitan
IGD RSUD Bekasi Penuh, Pasien yang Hasil PCR Belum Keluar Menunggu di Tenda Darurat

IGD RSUD Bekasi Penuh, Pasien yang Hasil PCR Belum Keluar Menunggu di Tenda Darurat

Megapolitan
Komandan RS Wisma Atlet: Warning, Tersisa 723 Tempat Tidur

Komandan RS Wisma Atlet: Warning, Tersisa 723 Tempat Tidur

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X