Dugaan Penyebab Molornya Pemilihan Wagub, dari Politik Uang hingga Skenario Lemahkan Pemerintahan Anies

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago menyebutkan ada tiga dugaan terkait molornya pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta yang tak kunjung selesai.

Dugaan pertama sesuai dengan kecurigaan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengenai adanya transaksi atau politik uang dalam pemilihan wagub.

Rapat pemilihan wagub tak kunjung kuorum karena ada harga yang harus dibayar.

"Kalau ingin kuorum ya mereka minta finishing touch lah, disentuh, orang mau jadi wagub enggak ada tax politic, enggak bisa. Jadi anggota DPRD itu mau kuorum mau hadir ya harus dibayar kalau itu terjadi itu dugaan pertama. Mereka mau kuorum mereka mau milih wagub kalau ada uang ada setoran," ucap Pangi saat dihubungi Kompas.com, Rabu (17/7/2019).

Baca juga: Ini Nama Pimpinan Fraksi hingga Komisi DPRD yang Absen Bahas Tatib Pemilihan Wagub DKI

Dugaan kedua adalah karena adanya kegagalan lobi dan negosiasi pada tingkat elite kedua partai pengusung yaitu antara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman.

Menurutnya lobi tersebut mengalami jalan buntu karena PKS tidak mahir memainkan dan meyakinkan Gerindra.

"Atau Gerindra bisa saja tidak ikhlas, belum tulus berikan jabatan ini jadi dugaan tadi politik uang jadi PKS enggak punya duit begitu ya kira-kira. Kalau PKS punya duit mereka mungkin bisa cash and carry, finishing touch semua anggota," ujar Pangi.

"Nah karena PKS tidak mau melakukan transaksi ini, membayar ini, makanya dibuat molor dipersulit digantung," tambah dia.

Baca juga: Anggota DPRD Kerap Absen, Rapimgab Pemilihan Wagub DKI Pun Molor Berkali-kali...

Selanjutnya, dugaan ketiga ada skenario yang sengaja dibuat agar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak mempunyai wagub sampai masa pemerintahan berakhir pada 2022 nanti.

Dugaan ini disebut sebagai desain setingan yang membuat Anies lemah.

Padahal posisi wagub mempunyai porsi dan peran yang besar untuk membantu mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut.

"Apalagi wagub DKI ada tugas khusus seperti ngurus Kepulauan Seribu, soal hiburan, narkoba, mengawasi beberapa dinas seperti koordinasi Kadis Kesehatan. Selain memang Jakarta sudah rugi karena wagub di Jakarta ini tidak sekadar ban serep artinya mempengaruhi akselerasi target kerja Anies," ungkap Pangi.

Ia menambahkan ketiga dugaan ini rumit jika dijelaskan. Sebab diduga ada pihak-pihak tertentu yang merancang supaya wagub tidak terpilih.

Tujuannya agar nilai akhir pemerintahan Anies di Jakarta tidak memuaskan.

Baca juga: Pimpinan Pansus Wagub DKI Dukung Fraksi Demokrat yang Mau Laporkan Politisi PSI

"Tiga desain tadi bisa saja terjadi. Tidak ada dalam sejarah wagub kosong 11 bulan itu lucu. Itu keterlaluan betul bukan masalah PKS mau jadi wagub atau tidak tapi masalah masyarakat Jakarta enggak punya wagub," tutupnya.

Diketahui, rapimgab pembahasan pemilihan Wagub DKI Jakarta sudah molor tiga kali.

Padahal pansus pemilihan wagub DKI telah selesai membahas draf tata tertib pemilihan wagub pada Selasa (9/7/2019).

Draf tatib harus dibahas dalam rapimgab DPRD DKI Jakarta.

Setelah disetujui dalam rapimgab, draf tersebut akan disahkan dalam rapat paripurna. Namun hingga saat ini rapimgab belum juga terlaksana.