Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dugaan Penyebab Molornya Pemilihan Wagub, dari Politik Uang hingga Skenario Lemahkan Pemerintahan Anies

Kompas.com - 17/07/2019, 17:41 WIB
Ryana Aryadita Umasugi,
Jessi Carina

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago menyebutkan ada tiga dugaan terkait molornya pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta yang tak kunjung selesai.

Dugaan pertama sesuai dengan kecurigaan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengenai adanya transaksi atau politik uang dalam pemilihan wagub.

Rapat pemilihan wagub tak kunjung kuorum karena ada harga yang harus dibayar.

"Kalau ingin kuorum ya mereka minta finishing touch lah, disentuh, orang mau jadi wagub enggak ada tax politic, enggak bisa. Jadi anggota DPRD itu mau kuorum mau hadir ya harus dibayar kalau itu terjadi itu dugaan pertama. Mereka mau kuorum mereka mau milih wagub kalau ada uang ada setoran," ucap Pangi saat dihubungi Kompas.com, Rabu (17/7/2019).

Baca juga: Ini Nama Pimpinan Fraksi hingga Komisi DPRD yang Absen Bahas Tatib Pemilihan Wagub DKI

Dugaan kedua adalah karena adanya kegagalan lobi dan negosiasi pada tingkat elite kedua partai pengusung yaitu antara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman.

Menurutnya lobi tersebut mengalami jalan buntu karena PKS tidak mahir memainkan dan meyakinkan Gerindra.

"Atau Gerindra bisa saja tidak ikhlas, belum tulus berikan jabatan ini jadi dugaan tadi politik uang jadi PKS enggak punya duit begitu ya kira-kira. Kalau PKS punya duit mereka mungkin bisa cash and carry, finishing touch semua anggota," ujar Pangi.

"Nah karena PKS tidak mau melakukan transaksi ini, membayar ini, makanya dibuat molor dipersulit digantung," tambah dia.

Baca juga: Anggota DPRD Kerap Absen, Rapimgab Pemilihan Wagub DKI Pun Molor Berkali-kali...

Selanjutnya, dugaan ketiga ada skenario yang sengaja dibuat agar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak mempunyai wagub sampai masa pemerintahan berakhir pada 2022 nanti.

Dugaan ini disebut sebagai desain setingan yang membuat Anies lemah.

Padahal posisi wagub mempunyai porsi dan peran yang besar untuk membantu mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut.

"Apalagi wagub DKI ada tugas khusus seperti ngurus Kepulauan Seribu, soal hiburan, narkoba, mengawasi beberapa dinas seperti koordinasi Kadis Kesehatan. Selain memang Jakarta sudah rugi karena wagub di Jakarta ini tidak sekadar ban serep artinya mempengaruhi akselerasi target kerja Anies," ungkap Pangi.

Ia menambahkan ketiga dugaan ini rumit jika dijelaskan. Sebab diduga ada pihak-pihak tertentu yang merancang supaya wagub tidak terpilih.

Tujuannya agar nilai akhir pemerintahan Anies di Jakarta tidak memuaskan.

Baca juga: Pimpinan Pansus Wagub DKI Dukung Fraksi Demokrat yang Mau Laporkan Politisi PSI

"Tiga desain tadi bisa saja terjadi. Tidak ada dalam sejarah wagub kosong 11 bulan itu lucu. Itu keterlaluan betul bukan masalah PKS mau jadi wagub atau tidak tapi masalah masyarakat Jakarta enggak punya wagub," tutupnya.

Diketahui, rapimgab pembahasan pemilihan Wagub DKI Jakarta sudah molor tiga kali.

Padahal pansus pemilihan wagub DKI telah selesai membahas draf tata tertib pemilihan wagub pada Selasa (9/7/2019).

Draf tatib harus dibahas dalam rapimgab DPRD DKI Jakarta.

Setelah disetujui dalam rapimgab, draf tersebut akan disahkan dalam rapat paripurna. Namun hingga saat ini rapimgab belum juga terlaksana.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mengenang 9 Tahun Kematian Akseyna, Mahasiswa UI Berkumpul dengan Pakaian Serba Hitam

Mengenang 9 Tahun Kematian Akseyna, Mahasiswa UI Berkumpul dengan Pakaian Serba Hitam

Megapolitan
Pengeroyokan Preman oleh Oknum TNI di Depan Polres Jakpus Mencekam, Warga Ketakutan

Pengeroyokan Preman oleh Oknum TNI di Depan Polres Jakpus Mencekam, Warga Ketakutan

Megapolitan
'Update' Kecelakaan Beruntun di Gerbang Tol Halim Utama, Total 9 Mobil Terlibat

"Update" Kecelakaan Beruntun di Gerbang Tol Halim Utama, Total 9 Mobil Terlibat

Megapolitan
Oknum TNI Diduga Keroyok Preman di Depan Polres Jakpus, Warga: Itu Darahnya Masih Ada

Oknum TNI Diduga Keroyok Preman di Depan Polres Jakpus, Warga: Itu Darahnya Masih Ada

Megapolitan
Polda, Polri, dan Kejati Tak Bacakan Jawaban Gugatan MAKI Terkait Desakan Tahan Firli Bahuri

Polda, Polri, dan Kejati Tak Bacakan Jawaban Gugatan MAKI Terkait Desakan Tahan Firli Bahuri

Megapolitan
Oknum TNI Aniaya 4 Warga Sipil di Depan Mapolres Jakpus

Oknum TNI Aniaya 4 Warga Sipil di Depan Mapolres Jakpus

Megapolitan
Ketua DPRD Kota Bogor Dorong Pemberian 'THR Lebaran' untuk Warga Terdampak Bencana

Ketua DPRD Kota Bogor Dorong Pemberian "THR Lebaran" untuk Warga Terdampak Bencana

Megapolitan
Dua Karyawan SPBU Karawang Diperiksa dalam Kasus Bensin Dicampur Air di Bekasi

Dua Karyawan SPBU Karawang Diperiksa dalam Kasus Bensin Dicampur Air di Bekasi

Megapolitan
Soal Urgensi Beli Moge Listrik untuk Pejabat, Dishub DKI: Targetnya Menekan Polusi

Soal Urgensi Beli Moge Listrik untuk Pejabat, Dishub DKI: Targetnya Menekan Polusi

Megapolitan
Jadwal Buka Puasa di DKI Jakarta Hari Ini, 28 Maret 2024

Jadwal Buka Puasa di DKI Jakarta Hari Ini, 28 Maret 2024

Megapolitan
Gagal Rekonstruksi karena Sakit, Gathan Saleh Dibawa ke Dokter

Gagal Rekonstruksi karena Sakit, Gathan Saleh Dibawa ke Dokter

Megapolitan
Karyoto Disebut Hentikan Perkara Firli Bahuri Diam-diam, Polda Metro Jaya: Mengada-ada!

Karyoto Disebut Hentikan Perkara Firli Bahuri Diam-diam, Polda Metro Jaya: Mengada-ada!

Megapolitan
9 Tahun Misteri Kasus Kematian Akseyna, Keluarga Tidak Dapat “Update” dari Polisi

9 Tahun Misteri Kasus Kematian Akseyna, Keluarga Tidak Dapat “Update” dari Polisi

Megapolitan
Ammar Zoni Residivis Narkoba 3 Kali, Jaksa Bakal Pertimbangkan Tuntutan Hukuman

Ammar Zoni Residivis Narkoba 3 Kali, Jaksa Bakal Pertimbangkan Tuntutan Hukuman

Megapolitan
Kasus DBD Melonjak, Dinkes DKI Gencarkan Kegiatan “Gerebek PSN” Seminggu Dua Kali

Kasus DBD Melonjak, Dinkes DKI Gencarkan Kegiatan “Gerebek PSN” Seminggu Dua Kali

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com