Laporan Garuda Indonesia terhadap Youtuber ke Polisi Kekang Kebebasan Konsumen

Kompas.com - 17/07/2019, 19:49 WIB
Unggahan akun instagram @rius.vernandes mengenai kartu menu kelas bisnis maskapai Garuda Indonesia yang disebut hanya ditulis tangan. Screenshot diambil pada Minggu (14/7/2019). Screenshot Instagram @rius.vernandesUnggahan akun instagram @rius.vernandes mengenai kartu menu kelas bisnis maskapai Garuda Indonesia yang disebut hanya ditulis tangan. Screenshot diambil pada Minggu (14/7/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menilai kritik konsumen sedianya disikapi dengan bijak. Belajar dari kasus Youtuber Rius Vernandes, pelaporannya ke polisi oleh Garuda Indonesia bisa membuat masyarakat atau konsumen takut untuk menyampaikan kritik.

"Jika Rius hanya penumpang biasa dan tidak terafiliasi, maka penuntutan terhadap Rius akan menjadi preseden buruk bagi kebebasan konsumen mengkritik atau mengekspresikan kesannya bagi pelayanan sebuah bisnis," ujar Fickar kepada Kompas.com, Rabu (17/7/2019).

Diketahui, Youtuber Rius dan kekasihnya, Elwiyana Monica dilaporkan pihak Garuda Indonesia atas dugaan pencemaran nama baik.

Kasus ini bermula dari unggahan Rius di akun Instagram-nya, @rius.vernandes. Ia mengunggah Instastory tentang menu makanan yang ditulis tangan di kelas bisnis Garuda Indonesia, pada Sabtu (13/7/2019) malam.

Baca juga: Bisakah YouTuber Rius Vernandes Dikenakan Pidana karena Review Pesawat?

Ia juga mengunggah video di akun Youtube-nya. Dalam video berdurasi 21 menit 7 detik, Rius mengaku melihat penumpang lain yang duduk di depannya mendapatkan menu dengan tulisan tangan seperti yang ia unggah di Instagram pribadinya.

Rius pun mengungkapkan kekecewaannya karena kehabisan stok white wine dan merekam video penumpang lain yang punya kekecewaan yang sama.

Rius dan Elwi diadukan dengan Pasal 27 ayat 3 Jo Pasal 45 ayat 3 dan atau Pasal 28 ayat 1 Jo Pasal 45A ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan atau Pasal 310 dan atau Pasal 311 KUHP.

Menurut Fickar, lebih tepat jika Ombudsman terlibat, mengingat Garuda Indonesia merupakan Badan Usaha Milik Negara.

Baca juga: Dua Youtuber yang Dilaporkan Garuda Tak Bisa Hadir Panggilan Polisi Hari Ini

"Dalam konteks pelayanan punlik, maka jadi relevan keterlibatan Ombudsman dalam kasus ini," kata Fickar.

Sebelumnya, Kapolresta Bandara Soekarno Hatta Kombes Victor Togi Tambunan membenarkan ada laporan dari PT Garuda Indonesia terhadap Rius dan Elwi terkait kasus kartu menu tulis tangan atas dugaan pelanggaran UU Informasi Transaksi Eletronik (ITE). Keduanya akan segera dipanggil aparat kepolisian.

"Benar. Ada laporan dari Garuda dan saat ini kami mengundang para saksi untuk didengar keterangannya," kata Victor kepada Kompas.com, Selasa (16/7/2019).

Hingga berita ini diturunkan, Kompas.com masih menunggu konfirmasi PT Garuda Indonesia terkait laporan ini.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemkot Jakarta Selatan Gelar Vaksinasi Rabies Gratis untuk Hewan Peliharaan

Pemkot Jakarta Selatan Gelar Vaksinasi Rabies Gratis untuk Hewan Peliharaan

Megapolitan
UPDATE 31 Oktober: Tambah 21 Orang, Kasus Terkonfirmasi Covid-19 di Kota Tangerang Kini 2.180

UPDATE 31 Oktober: Tambah 21 Orang, Kasus Terkonfirmasi Covid-19 di Kota Tangerang Kini 2.180

Megapolitan
Kronologi Penganiayaan WN Pakistan, Pelaku Mulanya Kesal Diklakson kemudian Menyerang Pakai Senjata Tajam

Kronologi Penganiayaan WN Pakistan, Pelaku Mulanya Kesal Diklakson kemudian Menyerang Pakai Senjata Tajam

Megapolitan
Video Pengemudi Bus dan Mobil Pribadi Adu Mulut di Jalan Viral

Video Pengemudi Bus dan Mobil Pribadi Adu Mulut di Jalan Viral

Megapolitan
11 Pasien Covid-19 di The Green Hotel Dipindahkan ke RS Darurat Stadion Patriot Bekasi

11 Pasien Covid-19 di The Green Hotel Dipindahkan ke RS Darurat Stadion Patriot Bekasi

Megapolitan
Pengunjung Kota Tua Mencapai 2.412 Orang pada Jumat Kemarin

Pengunjung Kota Tua Mencapai 2.412 Orang pada Jumat Kemarin

Megapolitan
Kongres Sumpah Pemuda Ternyata Pernah Digelar di Area Gereja Katedral

Kongres Sumpah Pemuda Ternyata Pernah Digelar di Area Gereja Katedral

Megapolitan
Duka Tukang Gali Harian di Tengah Pandemi, Bertahan dengan Rp 250.000 Sebulan

Duka Tukang Gali Harian di Tengah Pandemi, Bertahan dengan Rp 250.000 Sebulan

Megapolitan
Polisi Tangkap Pria yang Aniaya Warga Pakistan karena Kesal Diklakson

Polisi Tangkap Pria yang Aniaya Warga Pakistan karena Kesal Diklakson

Megapolitan
5 Wisatawan Diminta Pulang Usai Jalani Rapid Test di Stasiun Bogor

5 Wisatawan Diminta Pulang Usai Jalani Rapid Test di Stasiun Bogor

Megapolitan
Update 30 Oktober: Covid-19 di Kota Tangerang Kini 2.159, Bertambah 19 Kasus

Update 30 Oktober: Covid-19 di Kota Tangerang Kini 2.159, Bertambah 19 Kasus

Megapolitan
BNPB Minta Depok Segera Isolasi OTG Covid-19 di Lokasi Khusus

BNPB Minta Depok Segera Isolasi OTG Covid-19 di Lokasi Khusus

Megapolitan
KPU Tetapkan Jadwal Debat Kandidat Pilkada Tangsel: 22 November dan 3 Desember 2020

KPU Tetapkan Jadwal Debat Kandidat Pilkada Tangsel: 22 November dan 3 Desember 2020

Megapolitan
Libur Panjang, 509.140 kendaraan Tinggalkan Jakarta

Libur Panjang, 509.140 kendaraan Tinggalkan Jakarta

Megapolitan
[UPDATE] Grafik Covid-19 30 Oktober: Total 7.116 Kasus di Depok

[UPDATE] Grafik Covid-19 30 Oktober: Total 7.116 Kasus di Depok

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X