Laporan Garuda Indonesia terhadap Youtuber ke Polisi Kekang Kebebasan Konsumen

Kompas.com - 17/07/2019, 19:49 WIB
Unggahan akun instagram @rius.vernandes mengenai kartu menu kelas bisnis maskapai Garuda Indonesia yang disebut hanya ditulis tangan. Screenshot diambil pada Minggu (14/7/2019). Screenshot Instagram @rius.vernandesUnggahan akun instagram @rius.vernandes mengenai kartu menu kelas bisnis maskapai Garuda Indonesia yang disebut hanya ditulis tangan. Screenshot diambil pada Minggu (14/7/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menilai kritik konsumen sedianya disikapi dengan bijak. Belajar dari kasus Youtuber Rius Vernandes, pelaporannya ke polisi oleh Garuda Indonesia bisa membuat masyarakat atau konsumen takut untuk menyampaikan kritik.

"Jika Rius hanya penumpang biasa dan tidak terafiliasi, maka penuntutan terhadap Rius akan menjadi preseden buruk bagi kebebasan konsumen mengkritik atau mengekspresikan kesannya bagi pelayanan sebuah bisnis," ujar Fickar kepada Kompas.com, Rabu (17/7/2019).

Diketahui, Youtuber Rius dan kekasihnya, Elwiyana Monica dilaporkan pihak Garuda Indonesia atas dugaan pencemaran nama baik.

Kasus ini bermula dari unggahan Rius di akun Instagram-nya, @rius.vernandes. Ia mengunggah Instastory tentang menu makanan yang ditulis tangan di kelas bisnis Garuda Indonesia, pada Sabtu (13/7/2019) malam.


Baca juga: Bisakah YouTuber Rius Vernandes Dikenakan Pidana karena Review Pesawat?

Ia juga mengunggah video di akun Youtube-nya. Dalam video berdurasi 21 menit 7 detik, Rius mengaku melihat penumpang lain yang duduk di depannya mendapatkan menu dengan tulisan tangan seperti yang ia unggah di Instagram pribadinya.

Rius pun mengungkapkan kekecewaannya karena kehabisan stok white wine dan merekam video penumpang lain yang punya kekecewaan yang sama.

Rius dan Elwi diadukan dengan Pasal 27 ayat 3 Jo Pasal 45 ayat 3 dan atau Pasal 28 ayat 1 Jo Pasal 45A ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan atau Pasal 310 dan atau Pasal 311 KUHP.

Menurut Fickar, lebih tepat jika Ombudsman terlibat, mengingat Garuda Indonesia merupakan Badan Usaha Milik Negara.

Baca juga: Dua Youtuber yang Dilaporkan Garuda Tak Bisa Hadir Panggilan Polisi Hari Ini

"Dalam konteks pelayanan punlik, maka jadi relevan keterlibatan Ombudsman dalam kasus ini," kata Fickar.

Sebelumnya, Kapolresta Bandara Soekarno Hatta Kombes Victor Togi Tambunan membenarkan ada laporan dari PT Garuda Indonesia terhadap Rius dan Elwi terkait kasus kartu menu tulis tangan atas dugaan pelanggaran UU Informasi Transaksi Eletronik (ITE). Keduanya akan segera dipanggil aparat kepolisian.

"Benar. Ada laporan dari Garuda dan saat ini kami mengundang para saksi untuk didengar keterangannya," kata Victor kepada Kompas.com, Selasa (16/7/2019).

Hingga berita ini diturunkan, Kompas.com masih menunggu konfirmasi PT Garuda Indonesia terkait laporan ini.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tangan Jahil Beraksi Tiap Malam, Coret-coret Makam di TPU Menteng Pulo 2

Tangan Jahil Beraksi Tiap Malam, Coret-coret Makam di TPU Menteng Pulo 2

Megapolitan
Proyek Saluran Air Rusak Rumah Warga Cakung, Pemkot Minta Kontraktor Perbaiki

Proyek Saluran Air Rusak Rumah Warga Cakung, Pemkot Minta Kontraktor Perbaiki

Megapolitan
Cinta Mega Ingin Dewan Satukan Persepsi Sebelum Ungkap Anggaran, Pengamat: Paradigma Usang

Cinta Mega Ingin Dewan Satukan Persepsi Sebelum Ungkap Anggaran, Pengamat: Paradigma Usang

Megapolitan
Lantai 5 Mal Lokasari Plaza di Taman Sari Jakbar Terbakar

Lantai 5 Mal Lokasari Plaza di Taman Sari Jakbar Terbakar

Megapolitan
Warga Keluhkan Proyek Saluran Air di Cakung, Pemkot Salahkan Kontraktor

Warga Keluhkan Proyek Saluran Air di Cakung, Pemkot Salahkan Kontraktor

Megapolitan
Tanpa PSI, Komisi C DPRD DKI Gelar Konpers Bela Anggaran Komputer Rp 128,9 Miliar

Tanpa PSI, Komisi C DPRD DKI Gelar Konpers Bela Anggaran Komputer Rp 128,9 Miliar

Megapolitan
Seorang Pelajar Tewas dalam Laka Lantas Mobil Vs Sepeda Motor

Seorang Pelajar Tewas dalam Laka Lantas Mobil Vs Sepeda Motor

Megapolitan
Cara Mengganti E-KTP Setelah Pindah Domisili

Cara Mengganti E-KTP Setelah Pindah Domisili

Megapolitan
Wali Kota Tangsel Berharap Tol Kunciran-Serpong Bisa Atasi Macet

Wali Kota Tangsel Berharap Tol Kunciran-Serpong Bisa Atasi Macet

Megapolitan
Masuk Musim Hujan, Pemkot Jakpus Pangkas 9.302 Pohon di 8 Kecamatan

Masuk Musim Hujan, Pemkot Jakpus Pangkas 9.302 Pohon di 8 Kecamatan

Megapolitan
Komisi D DPRD DKI: Rusunami DP 0 Bukan Jawaban Kebutuhan Masyarakat

Komisi D DPRD DKI: Rusunami DP 0 Bukan Jawaban Kebutuhan Masyarakat

Megapolitan
Dua Pria Bawa Samurai Rampok Minimarket di Batu Ceper

Dua Pria Bawa Samurai Rampok Minimarket di Batu Ceper

Megapolitan
Viral, Pemalakan Sopir Mobil Bongkar Muat Sembako dengan Karcis Parkir Berlogo Ormas

Viral, Pemalakan Sopir Mobil Bongkar Muat Sembako dengan Karcis Parkir Berlogo Ormas

Megapolitan
FITRA: Anggota DPRD Boleh Buka Anggaran, Itu Dokumen Publik

FITRA: Anggota DPRD Boleh Buka Anggaran, Itu Dokumen Publik

Megapolitan
Bercerita tentang Kota Tangerang dari Selembar Kain Mori

Bercerita tentang Kota Tangerang dari Selembar Kain Mori

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X