Tak Direspons, Wali Kota Tangerang Anggap Kemenkumham Tak Butuh Pemkot

Kompas.com - 17/07/2019, 21:59 WIB
Wali Kota Tangerang, Arief R Wismansyah saat berkunjung ke Kantor Redaksi Kompas.com, Menara Kompas, Jakarta, Senin (17/7/2019). KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMOWali Kota Tangerang, Arief R Wismansyah saat berkunjung ke Kantor Redaksi Kompas.com, Menara Kompas, Jakarta, Senin (17/7/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah menilai sejumlah bangunan di bawah Kementerian Hukum dan HAM di Kota Tangerang tampaknya tidak membutuhkan pelayanan Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang.

Soalnya, hingga saat ini, Arief belum mendapatkan respons maupun protes dari pihak Kemenkumham terkait surat Arief yang menyatakan akan menghentikan pelayanan penerangan jalan umum, perbaikan drainase, dan pembuangan sampah di perkantoran di atas lahan Kemenkumham di Kota Tangerang.

"Kalau warga yang di kompleks kehakiman sudah protes ke saya, makanya saya layani kembali. Tapi, dari Kemenkumham nggak ada respons, sepertinya nggak butuh Pemkot, mungkin sudah menemukan pelayanan lain," kata Arief di kantor Kompas.com, Palmerah Barat, Jakarta, Rabu (17/7/2019).

Baca juga: Wali Kota Tangerang Merasa Diberi Harapan Palsu oleh Kemenkumham


Arief mengatakan, Kemenkumham sempat mengatakan bahwa Pemkot Tangerang tidak ramah dalam pelayanan. Karena itu, dia menganggap Kemenkumham telah mendapat pelayanan lain yang lebih ramah.

"Kemarin kan katanya pelayanan kami kurang ramah, mungkin dia sudah dapat pelayanan yang ramah ngurusin sampah, penerangan, dan perbaikannya. Kalau diminta lagi ya tinggal telepon, sama-sama selesaikan," kata Arief

Arief mengehentikan layanan kepada perkantoran di atas lahan kemenkumham karena Kemenkumham tidak merespons surat klarifikasi yang dia layangkan ke Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly soal izin mendirikan bangunan.

Saat peresmian gedung Politeknik Ilmu Permasyarakatan dan Politeknik Imigrasi di lahan milik Kemenkumham di pusat Kota Tangerang pada 3 Juli ini, Yasonna menyindir Arief ihwal izin bangunan itu. Yasonna mengatakan Arief mencari gara-gara dengan tidak mengeluarkan IMB (izin mendirikan bangunan) untuk gedung kampus itu.

Yasonna juga mengatakan bahwa Arief akan menjadikan lahan Kemenkumham sebagai lahan pertanian.

Baca juga: Berseteru dengan Menkumham, Wali Kota Tangerang Hanya Ingin Warganya Punya Alun-alun

Arief mengatakan, pihaknya tidak memberikan IMB karena lahan Politeknik tersebut termasuk dalam ruang terbuka hijau (RTH).

"Kenapa saya nggak ngeluarin izinnya, karena di undang-undang itu ada, kalau saya berikan izin (mendirikan bangungan di) RTH, saya dipidana," kata Arief.

Ia menambahkan, persoalan perizinan bangunan di lahan milik Kemenkumham di Kota Tangerang itu sudah bertahun-tahun. Ia bermaksud membenahi masalah yang ada dengan mengajak bicara pihak Kemenkumham. Namun pihak Kemenkumham tidak hadir atau kalau pun hadir pernah keluar (walk out) dari ruang rapat. 

Pihak Pemkot juga sedang mengupayakan perubahan peruntukan lahan tetapi prosesnya belum selesai. Karena itu, Pemkot tidak bisa memberikan IMB untuk sejumlah bagunan yang didirikan.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jumat Pagi, Kualitas Udara Bekasi dan Depok Lebih Buruk daripada Jakarta

Jumat Pagi, Kualitas Udara Bekasi dan Depok Lebih Buruk daripada Jakarta

Megapolitan
Keterlibatan Dokter dalam Penganiayaan Ninoy, Disebut Tak Obati dan Ikut Interogasi...

Keterlibatan Dokter dalam Penganiayaan Ninoy, Disebut Tak Obati dan Ikut Interogasi...

Megapolitan
Ulah Djeni Si Penggelap Mobil, Bikin Repot Keluarga hingga Jadi Target Kemarahan Para Korban

Ulah Djeni Si Penggelap Mobil, Bikin Repot Keluarga hingga Jadi Target Kemarahan Para Korban

Megapolitan
Kisah di Balik Nama Kampung Apung, Berawal dari Kekompakan Warga Hadapi Musibah...

Kisah di Balik Nama Kampung Apung, Berawal dari Kekompakan Warga Hadapi Musibah...

Megapolitan
Aksi Mahasiswa Tuntut Perppu KPK, Hanya 2,5 Jam dan Tak Bisa Sampai ke Depan Istana

Aksi Mahasiswa Tuntut Perppu KPK, Hanya 2,5 Jam dan Tak Bisa Sampai ke Depan Istana

Megapolitan
BMKG: Jakarta Cerah Berawan Sepanjang Hari

BMKG: Jakarta Cerah Berawan Sepanjang Hari

Megapolitan
Teman Tewas Dalam Tawuran, Pelajar di Depok Balas Dendam Rusak Sekolah Pelakunya

Teman Tewas Dalam Tawuran, Pelajar di Depok Balas Dendam Rusak Sekolah Pelakunya

Megapolitan
Stres Mau Nikah Diduga Jadi Motif ART Aniaya Bayi 2 Tahun di Depok

Stres Mau Nikah Diduga Jadi Motif ART Aniaya Bayi 2 Tahun di Depok

Megapolitan
Rumah 4 Lantai Dibongkar Satpol PP Jaksel karena Langgar Peraturan Perizinan

Rumah 4 Lantai Dibongkar Satpol PP Jaksel karena Langgar Peraturan Perizinan

Megapolitan
30 Pelajar Diamankan Terkait Perusakan SMK di Depok, 5 Orang Jadi Tersangka

30 Pelajar Diamankan Terkait Perusakan SMK di Depok, 5 Orang Jadi Tersangka

Megapolitan
Raup Rp 2,5 Miliar dari Gelapkan 62 Mobil, Djeni Terlilit Utang

Raup Rp 2,5 Miliar dari Gelapkan 62 Mobil, Djeni Terlilit Utang

Megapolitan
Dishub DKI: Kami Tidak Bisa Larang Penggunaan Bus Zhong Tong

Dishub DKI: Kami Tidak Bisa Larang Penggunaan Bus Zhong Tong

Megapolitan
Pengasuh Aniaya Bocah, Orangtua Korban Penasaran Apa Motifnya

Pengasuh Aniaya Bocah, Orangtua Korban Penasaran Apa Motifnya

Megapolitan
1 November, 59 Bus Zhongtong Beroperasi di Jakarta

1 November, 59 Bus Zhongtong Beroperasi di Jakarta

Megapolitan
Orang Tua YM Curiga karena Pengasuh Mengurung Diri 2 Malam Bersama Anaknya

Orang Tua YM Curiga karena Pengasuh Mengurung Diri 2 Malam Bersama Anaknya

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X