Pengamat: Jangan Cuma Tindakan dan Denda, Pemkot Depok Harus Sediakan Kantong Parkir

Kompas.com - 18/07/2019, 06:58 WIB
Parkir ITC Depok lantai 3,  Jalan Margonda, Selasa (19/2/2019). KOMPAS. Com/CYNTHIA LOVAParkir ITC Depok lantai 3, Jalan Margonda, Selasa (19/2/2019).
Penulis Cynthia Lova
|

DEPOK, KOMPAS.com - Pemerintah Kota Depok mengusulkan revisi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Bidang Perhubungan yang isinya mengatur warga pemilik kendaraan roda empat atau mobil agar punya garasi sendiri.

Menurut pengamat kebijakan publik dari Universitas Islam 45 Bekasi Adi Susila, Pemkot Depok harus punya solusi terlebih dahulu terkait minimnya masyarakat Depok yang memiliki garasi sebelum menerapkan aturan mewajibkan warganya untuk punya garasi.

Ia menyarankan agar Pemkot Depok belajar dari Yogyakarta yang membangun kantong-kantong parkir sebagai tempat penitipan mobil bagi warga yang tidak memiliki garasi.

Baca juga: Pro Kontra Warga Depok Tanggapi Wacana Pemilik Mobil Harus Punya Garasi

"Kayak di Malioboro, Jogja itu kan ada kantong-kantong parkir ya buat warganya. Nah harusnya Depok belajar siapkan kantong-kantong parkir tadi kalau orang tidak menaati barulah dikenakan denda," ujar Adi saat dihubungi, Kamis (17/7/2019).

Adi mengatakan, Pemkot Depok dapat menggunakan teknologi canggih untuk membangun kantong-kantong parkir dengan metode vertikal.

Ia mengatakan, tak butuh lahan besar untuk membangun kantong parkir yang vertikal.

"Jadi memang Pemkot Depok harus cari solusinya juga untuk garasi ini, jadi jangan hanya ditindak atau didenda tapi solusi dari Pemkot sendiri tidak ada," tuturnya.

Adapun sebelumnya diberitakan, Pemerintah Kota Depok mengusulkan revisi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Bidang Perhubungan.

Baca juga: Area Parkir Polda Metro Jaya yang Sempat Dijadikan Garasi Mobil Warga

Kepala Dinas Perhubungan Kota Depok, Dadang Wihana mengatakan, salah satu poin usulan perubahan perda tersebut, yakni mewajibkan masyarakat Kota Depok yang hendak membeli atau telah memiliki kendaraan roda empat untuk memiliki garasi.

Jika revisi Perda Nomor 2 tahun 2012 ini disahkan, nantinya warga yang memarkirkan mobilnya sembarangan akan dikenakan sanki denda maksimal sebesar Rp 20 juta.

"Iya dalam revisi Perda Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Nomor 2 Tahun 2012 (ada denda Rp 20 juta), tapi ini masih jauh tahapannya. Masih harus dibahas di dewan, jika disetujui ada masa transisi untuk edukasi dan sosialisasi," kata Dadang.

Baca juga: Polemik Parkir Kendaraan di Depok, dari Berbayar hingga Denda Rp 20 Juta



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tempat Isolasi Pasien Covid-19 OTG Penuh, Pemkab Bekasi Siapkan 3 Hotel

Tempat Isolasi Pasien Covid-19 OTG Penuh, Pemkab Bekasi Siapkan 3 Hotel

Megapolitan
Usai Berkelahi karena Sepeda Motor Bersenggolan, Seorang Pria Tewas

Usai Berkelahi karena Sepeda Motor Bersenggolan, Seorang Pria Tewas

Megapolitan
Pasien OTG di Stadion Patriot Candrabhaga Bekasi Jalani Swab Test 2-3 Hari Sekali

Pasien OTG di Stadion Patriot Candrabhaga Bekasi Jalani Swab Test 2-3 Hari Sekali

Megapolitan
Lagi Mandi, Tauhid Panik Lihat Kepala Ular Sanca Melongok dari Atap

Lagi Mandi, Tauhid Panik Lihat Kepala Ular Sanca Melongok dari Atap

Megapolitan
Dua Ormas Hendak Bentrok Gara-gara Rebutan Lapak di Bekasi, Polisi Menembak ke Udara

Dua Ormas Hendak Bentrok Gara-gara Rebutan Lapak di Bekasi, Polisi Menembak ke Udara

Megapolitan
Ingar Bingar Bianglala hingga Cafe di Cengkareng Timur, Zona Merah Covid-19 Jakarta

Ingar Bingar Bianglala hingga Cafe di Cengkareng Timur, Zona Merah Covid-19 Jakarta

Megapolitan
Tempat Hiburan Malam Dinyatakan sebagai Klaster Baru, Asphija Bereaksi

Tempat Hiburan Malam Dinyatakan sebagai Klaster Baru, Asphija Bereaksi

Megapolitan
Pemkot Bekasi Akan Tes Swab Keluarga Karyawan Pabrik Epson yang Positif Covid-19

Pemkot Bekasi Akan Tes Swab Keluarga Karyawan Pabrik Epson yang Positif Covid-19

Megapolitan
Dapat Nomor Urut Dua di Pilkada Tangsel, Azizah-Ruhamaben Sebut Sesuai Harapan

Dapat Nomor Urut Dua di Pilkada Tangsel, Azizah-Ruhamaben Sebut Sesuai Harapan

Megapolitan
Pemprov DKI Gandeng 26 Rumah Sakit Swasta untuk Tangani Covid-19

Pemprov DKI Gandeng 26 Rumah Sakit Swasta untuk Tangani Covid-19

Megapolitan
Pemkot Tangerang Salurkan Bantuan Sosial Covid-19 Tahap 2 ke 2.800 KK

Pemkot Tangerang Salurkan Bantuan Sosial Covid-19 Tahap 2 ke 2.800 KK

Megapolitan
Anies: Minimal 60 Persen Warga Harus Diam di Rumah Agar Wabah Covid-19 Melandai

Anies: Minimal 60 Persen Warga Harus Diam di Rumah Agar Wabah Covid-19 Melandai

Megapolitan
Dua Balita Jadi Pasien Anak Pertama yang Isolasi di RSD Stadion Patriot

Dua Balita Jadi Pasien Anak Pertama yang Isolasi di RSD Stadion Patriot

Megapolitan
Jaksel Kembali Zona Merah, Wali Kota: Kalau Cuma Nongkrong di Warung Kopi, Jangan Dulu Deh

Jaksel Kembali Zona Merah, Wali Kota: Kalau Cuma Nongkrong di Warung Kopi, Jangan Dulu Deh

Megapolitan
Dapat Nomor Urut 3 di Pilkada Tangsel, Benyamin: Nomor Keberuntungan

Dapat Nomor Urut 3 di Pilkada Tangsel, Benyamin: Nomor Keberuntungan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X