Kompas.com - 18/07/2019, 17:33 WIB
Ketua Fraksi Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Taufiqurrahman di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Kamis (18/7/2019). RINDI NURIS VELAROSDELAKetua Fraksi Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Taufiqurrahman di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Kamis (18/7/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Taufiqurrahman resmi melaporkan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Rian Ernest. 

Rian dilaporkan atas kasus dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong atau hoaks.

Laporan tersebut terdaftar dalam nomor laporan polisi LP/4341/VII/2019/PMJ/Dit. Reskrimum tanggal 18 Juli 2019. 

Menurut Taufiq, Rian seharusnya melaporkan dugaannya terkait politik uang pada pemilihan wakil gubernur DKI ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

"Saya berharap dari kejadian ini, kalau sekiranya ada hal-hal yang mengganjal, mencurigakan apalagi menyerempet kasus korupsi, sebaiknya langsung lapor. Ada mekanismmenya pelaporan korupsi bisa ke KPK, Kepolisian, atau Kejaksaan," kata Taufiq di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Kamis (18/7/2019).

Baca juga: Dilaporkan ke Polisi, Rian Ernest Siap Hadapi

Taufiq menilai, pernyataan terkait dugaan politik uang yang disampaikan Rian kepada publik dapat menimbulkan fitnah.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selain itu, kata Taufiq, pernyataan Rian juga merugikan dirinya sebagai anggota DPRD DKI. Padahal, Taufiq mengaku tak mengenal Rian secara pribadi. 

"Menyebarkan di media terkait politik uang itu cenderung berpotensi menjadi fitnah. Saya merasa dirugikan," ungkap Taufiq. 

Dalam laporannya, Taufiq menyertakan sejumlah barang bukti di antaranya keterangan pers Rian Ernest dan rekaman video. 

Baca juga: DPRD DKI Dikritik karena Reaktif terhadap Politisi PSI tapi Tak Selesaikan Pemilihan Wagub

Pasal yang disangkakan dalam laporan tersebut adalah Pasal 310 ayat 1 KUHP dan atau Pasal 311 ayat 1 KUHP dan atau Pasal 14 ayat 1, 2 UU No. 1 Tahun 1945 Tentang Peraturan Hukum Pidana. 

Sebelumnya, Rian mengatakan, pihaknya menduga ada politik uang dalam pemilihan wagub DKI. Dugaan tersebut didapat dari dua elite politik DKI Jakarta.

"Saya sudah mendengar dari dua elite politik di kesempatan yang berbeda. Artinya ini masih rumor tapi sudah harus jadi perhatian kita semua. Karena kan kalau sekadar rumor kita tidak bisa pegang, tapi kan ada rumor kalau ada (transaksi) uang," ucap Rian di Kantor DPP PSI, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (15/7/2019).

Ia menyebut, transaksi uang tersebut ada agar para anggota DPRD mau datang dan memenuhi kuorum pemilihan wagub DKI Jakarta.

 



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pasien di Rumah Lawan Covid-19 Melonjak hingga 225 Orang, Kini Tersisa 75 Tempat Tidur

Pasien di Rumah Lawan Covid-19 Melonjak hingga 225 Orang, Kini Tersisa 75 Tempat Tidur

Megapolitan
UPDATE 14 Juni: 396 Pasien Covid-19 Dirawat di Tangsel

UPDATE 14 Juni: 396 Pasien Covid-19 Dirawat di Tangsel

Megapolitan
UPDATE 14 Juni: Kasus Aktif Covid-19 di Jakarta Capai 19.096 Pasien

UPDATE 14 Juni: Kasus Aktif Covid-19 di Jakarta Capai 19.096 Pasien

Megapolitan
Dinkes DKI: Tiga Varian Baru Virus Corona Ditemukan di Jakarta

Dinkes DKI: Tiga Varian Baru Virus Corona Ditemukan di Jakarta

Megapolitan
Pebulu Tangkis Markis Kido Tiba di RS Omni Alam Sutera dalam Kondisi Henti Napas

Pebulu Tangkis Markis Kido Tiba di RS Omni Alam Sutera dalam Kondisi Henti Napas

Megapolitan
Pertemuan Forkopimda Se-DKI Bahas Persiapan Bertemu Presiden Selasa Pagi

Pertemuan Forkopimda Se-DKI Bahas Persiapan Bertemu Presiden Selasa Pagi

Megapolitan
Sidang Rizieq Shihab Kasus Tes Usap RS Ummi Dilanjut Kamis Mendatang dengan Agenda Duplik

Sidang Rizieq Shihab Kasus Tes Usap RS Ummi Dilanjut Kamis Mendatang dengan Agenda Duplik

Megapolitan
Terkendala Zonasi, Anak Berkebutuhan Khusus Kesulitan Masuk Sekolah Impian

Terkendala Zonasi, Anak Berkebutuhan Khusus Kesulitan Masuk Sekolah Impian

Megapolitan
Terjadi Lagi, Truk Tabrak Warung di Ciputat karena Tak Kuat Tanjak Jalan Layang Tol

Terjadi Lagi, Truk Tabrak Warung di Ciputat karena Tak Kuat Tanjak Jalan Layang Tol

Megapolitan
Rumah Dinas Lurah Batu Ampar Jaktim Kebakaran, Api Diduga dari Puntung Rokok

Rumah Dinas Lurah Batu Ampar Jaktim Kebakaran, Api Diduga dari Puntung Rokok

Megapolitan
Gara-gara Sopir Adukan Pungli di Tanjung Priok ke Jokowi, Truk Dilempar Batu

Gara-gara Sopir Adukan Pungli di Tanjung Priok ke Jokowi, Truk Dilempar Batu

Megapolitan
Eks Dirut Garuda Ari Askhara Divonis 1 Tahun Penjara dan Denda Rp 300 Juta, Kejari Pikir-pikir Ajukan Banding

Eks Dirut Garuda Ari Askhara Divonis 1 Tahun Penjara dan Denda Rp 300 Juta, Kejari Pikir-pikir Ajukan Banding

Megapolitan
Hari Ini, 116 Warga di Atas Usia 18 Tahun Disuntik Vaksin Covid-19 di Palmerah

Hari Ini, 116 Warga di Atas Usia 18 Tahun Disuntik Vaksin Covid-19 di Palmerah

Megapolitan
Video Viral Pungli Pakai Kantong Kresek di Pelabuhan Tanjung Priok, Polisi Sebut Kejadian Lama

Video Viral Pungli Pakai Kantong Kresek di Pelabuhan Tanjung Priok, Polisi Sebut Kejadian Lama

Megapolitan
Viral Video Kaca Truk Dirusak, Polisi Sebut Pelakunya Bukan Oknum Pungli

Viral Video Kaca Truk Dirusak, Polisi Sebut Pelakunya Bukan Oknum Pungli

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X