Berdamai, Kemenkumham dan Pemkot Tangerang Resmi Cabut Laporan Polisi

Kompas.com - 19/07/2019, 12:46 WIB
Kepala Biro Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Bambang Wiyono mencabut laporan terhadap Pemerintah Kota Tangerang terkait sengketa lahan pada Jumat (19/07/2019). KOMPAS.com/ VERRYANA NOVITA NINGRUMKepala Biro Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Bambang Wiyono mencabut laporan terhadap Pemerintah Kota Tangerang terkait sengketa lahan pada Jumat (19/07/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Biro Kementerian Hukum dan HAM ( Kemenkumham) Bambang Wiyono mencabut laporan terhadap Pemerintah Kota Tangerang terkait sengketa lahan pada Jumat (19/07/2019).

"Sesuai dengan hasil musyawarah mufakat kemarin di Jakarta, maka pada hari ini Kemkumham mencabut gugatan," kata Bambang ditemui di Polres Metro Tangerang pada Jumat.

Dia mengatakan sejak awal pihaknya tak ingin masalah ini berlarut-larut. Kasus ini, kata Bambang, juga menjadi introspeksi untuk kedua pihak.

Lahan Kemenkumham yang ada di Tangerang, menurut dia, harus sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum.

Baca juga: Setelah Saling Sindir hingga Lapor Polisi, Wali Kota Tangerang dan Kemenkumham Berdamai

"Dari peristiwa ini, penting untuk introspeksi seluruh aset-aset Kemenkumham yang ada di wilayah Tangerang ini. Semua harus ditata dengan baik sesuai dengan administrasi negara," ujar Bambang.

Begitu pula, tanah Kemenkumham yang dikuasai oleh pihak lain harus sesuai prosedur.

"Baik itu melalui mekanisme hibah atau apapun, jadi harus sesuai ketentuan. Jangan sampai timbul temuan, menjadi catatan buruk bagi Kemenkumham. Masa Kemenkumham tidak taat pada hukum," kata Bambang.

Baca juga: Wali Kota Tangerang dan Menkumham Sepakat Damai, Cabut Laporan Polisi

Dihubungi terpisah, pada Kamis pukul 17.00 WIB, Kepala Bagian Hukum Pemkot Tangerang Budi Arief juga telah mencabut laporannya terhadap Kemenkumham.

"Pemkot kemarin jam 5 sudah mencabut, yang datang Kepala Bagian Hukum Pak Budi," kata Kasubag Humas Polres Metro Tangerang, Abdul Rochim pada Jumat.

Sebelumnya, Kementerian Hukum dan HAM melaporkan Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah kepada Kepolisian pada Selasa (16/07/2019). Di hari yang sama, Kemenkumham juga dilaporkan oleh Pemkot Tangerang.

Namun, keduanya berdamai. Kesepakatan itu tercapai usai Arief dan Sekjen Kemenkumham Bambang Sariwanto dipertemukan oleh pihak Kementerian Dalam Negeri.

Pertemuan berlangsung di Kantor Kemendagri, Jakarta, Kamis (18/7/2019) siang. Pertemuan itu dipimpin oleh Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo. Hadir juga Gubernur Banten Wahidin Halim.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kala Pemprov DKI Sebut Okupansi RS Covid-19 di DKI Menipis karena Warga Non-Jakarta

Kala Pemprov DKI Sebut Okupansi RS Covid-19 di DKI Menipis karena Warga Non-Jakarta

Megapolitan
Pengacara Tak Punya Surat Kuasa, Raffi Ahmad Dinilai Tak Serius Jalani Sidang

Pengacara Tak Punya Surat Kuasa, Raffi Ahmad Dinilai Tak Serius Jalani Sidang

Megapolitan
Sidang Perdana Raffi Ahmad Ditunda karena Pengacara Tak Punya Surat Kuasa

Sidang Perdana Raffi Ahmad Ditunda karena Pengacara Tak Punya Surat Kuasa

Megapolitan
Aksi Pencuri di Rumah Kontrakan Koja Terekam CCTV, 2 Motor Raib

Aksi Pencuri di Rumah Kontrakan Koja Terekam CCTV, 2 Motor Raib

Megapolitan
Epidemiolog Sebut Penggunaan GeNose untuk Tes Covid-19 Terburu-buru dan Tabrak Prosedur

Epidemiolog Sebut Penggunaan GeNose untuk Tes Covid-19 Terburu-buru dan Tabrak Prosedur

Megapolitan
Korsleting, Mobil Toyota Corolla DX Terbakar di Depan Rumah Cilandak

Korsleting, Mobil Toyota Corolla DX Terbakar di Depan Rumah Cilandak

Megapolitan
Saat Anies Diminta Mundur oleh Kader Partai Pengusungnya

Saat Anies Diminta Mundur oleh Kader Partai Pengusungnya

Megapolitan
27 RS Menunggu Stok Plasma Kovalesen di PMI Kabupaten Bekasi

27 RS Menunggu Stok Plasma Kovalesen di PMI Kabupaten Bekasi

Megapolitan
Jadi Syarat Naik Kereta, Apa Beda GeNose, Rapid Test, dan Swab?

Jadi Syarat Naik Kereta, Apa Beda GeNose, Rapid Test, dan Swab?

Megapolitan
Cerita Dokter di RS Wisma Atlet, Jungkir Balik karena Klaster Liburan...

Cerita Dokter di RS Wisma Atlet, Jungkir Balik karena Klaster Liburan...

Megapolitan
3 Fakta Kasus Prostitusi Anak, Muncikari Jual 4 Korban hingga Kronologi Penangkapan

3 Fakta Kasus Prostitusi Anak, Muncikari Jual 4 Korban hingga Kronologi Penangkapan

Megapolitan
Saat Ini Ada 4.826 Pasien Covid-19 di Depok, Ini Sebaran Kelurahannya

Saat Ini Ada 4.826 Pasien Covid-19 di Depok, Ini Sebaran Kelurahannya

Megapolitan
4 Fakta Seputar Penangkapan Komplotan Perampok Minimarket di Ciputat

4 Fakta Seputar Penangkapan Komplotan Perampok Minimarket di Ciputat

Megapolitan
Dalam 2 Pekan, 8.000 Tenaga Kesehatan di Jakpus Disuntik Vaksin

Dalam 2 Pekan, 8.000 Tenaga Kesehatan di Jakpus Disuntik Vaksin

Megapolitan
Tersangka Terakhir yang Membegal Perwira Marinir di Medan Merdeka Selatan Ditangkap

Tersangka Terakhir yang Membegal Perwira Marinir di Medan Merdeka Selatan Ditangkap

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X