Ahok: Dibayar Rp 1 Miliar Sebulan Pun, Saya Enggak Bisa Bantu Orang Miskin...

Kompas.com - 22/07/2019, 10:51 WIB
Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berkunjung ke Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Jumat (5/7/2019). Dok. IstimewaMantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berkunjung ke Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Jumat (5/7/2019).


JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menceritakan pergumulan hatinya selama di dalam penjara.

Dia memikirkan nasib warga miskin yang meminta bantuan kepadanya. Padahal, saat ini dia sudah bukan pejabat negara lagi.

"Saya pikir kalau saya kembali tidak jadi pejabat lagi, saya kembali seperti yang bapak saya bilang. Saya kerja sama orang, dibayar profesional pun Rp 1 miliar sebulan, saya enggak bisa bantu orang miskin," ujar Basuki atau Ahok dalam video yang dia unggah ke akun Youtube pada Minggu (21/7/2019).

Saat masih menjadi Gubernur DKI, Ahok pernah menyebut alasannya ingin menjadi pejabat adalah agar bisa membantu banyak warga miskin.

Sebab, pejabat bisa mengelola anggaran dalam jumlah besar untuk kepentingan masyarakat.

Kata dia dulu, uang Rp 1 miliar mungkin hanya bisa digunakan untuk membantu ribuan orang. Adapun dengan menjadi gubernur, ia bisa membantu semua warga miskin di Ibu Kota dengan program-programnya.

Baca juga: Bantu Warga Miskin, Ahok Akan Buat Aplikasi dan Stand Up Comedy

Selama dipenjara, Ahok mengaku masih banyak orang yang meminta bantuan. Namun, dia bukan pejabat lagi.

Dia tidak memiliki akses pada pengelolaan anggaran untuk membantu orang-orang itu.

"Lu kira gue pohon duit di belakang rumah yang tinggal goyang-goyang jatuh tuh duit," ujar Ahok.

Pemikiran itu yang akhirnya melatarbelakangi Ahok untuk menyiapkan sebuah aplikasi bernama Jangkau.

Menurut dia, aplikasi ini akan diluncurkan pada 1 Agustus 2019.

Dengan aplikasi ini, lanjutnya, siapa pun yang memiliki barang atau apa pun untuk disumbangkan dapat bertemu langsung dengan warga yang membutuhkan.

"Nah nanti verifikasi dari mana? Nah di situ saya mau memaksa orang politik untuk jadi pemerhati," katanya.

"Misal ada orang minta kursi roda di wilayah Jakarta Barat, Kedoya. Kalau orang masuk ada yang mau nyumbang kan terdaftar, saya pegang ada notifikasinya. Nanti siapa yang verifikasi, harus orang partai," kata Ahok melanjutkan.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[UPDATE 20 Januari]: Muncul 59 Kasus Baru, Total 5.339 Kasus di Kota Tangerang

[UPDATE 20 Januari]: Muncul 59 Kasus Baru, Total 5.339 Kasus di Kota Tangerang

Megapolitan
UPDATE 20 Januari: Bertambah 14 Kasus Covid-19 di Tangsel, Totalnya Kini 4.410

UPDATE 20 Januari: Bertambah 14 Kasus Covid-19 di Tangsel, Totalnya Kini 4.410

Megapolitan
Kejari Kota Tangerang Buat 2 Inovasi Cegah Percaloan Layanan Tilang

Kejari Kota Tangerang Buat 2 Inovasi Cegah Percaloan Layanan Tilang

Megapolitan
Pemkot Tangerang Akan Berlakukan Sitem Looping di Simpang Tiga Gondrong

Pemkot Tangerang Akan Berlakukan Sitem Looping di Simpang Tiga Gondrong

Megapolitan
Pedagang Daging Sapi Mogok, Kios Daging di Tangsel Tutup

Pedagang Daging Sapi Mogok, Kios Daging di Tangsel Tutup

Megapolitan
Hari Ke-12 Pencarian Sriwijaya Air SJ 182, Tim Sar Evakuasi 1 Kantong Serpihan Pesawat

Hari Ke-12 Pencarian Sriwijaya Air SJ 182, Tim Sar Evakuasi 1 Kantong Serpihan Pesawat

Megapolitan
Update 20 Januari: Jaktim Sumbang Kasus Terbesar Covid-19 di Jakarta

Update 20 Januari: Jaktim Sumbang Kasus Terbesar Covid-19 di Jakarta

Megapolitan
Polisi Tangkap Terduga Penguras ATM di Poris Indah

Polisi Tangkap Terduga Penguras ATM di Poris Indah

Megapolitan
Kuasa Hukum: John Kei Tak Ada di Lokasi Pembunuhan Anak Buah Nus Kei

Kuasa Hukum: John Kei Tak Ada di Lokasi Pembunuhan Anak Buah Nus Kei

Megapolitan
Jakarta Masuki Periode Puncak Penambahan Kasus Covid-19 Efek Libur Panjang

Jakarta Masuki Periode Puncak Penambahan Kasus Covid-19 Efek Libur Panjang

Megapolitan
Pengguna Layanan Hotline Isolasi PMI Meningkat Seiring Naiknya Kasus Covid-19

Pengguna Layanan Hotline Isolasi PMI Meningkat Seiring Naiknya Kasus Covid-19

Megapolitan
Pemkot Bekasi Gandeng 2 BUMN untuk Atasi Kelangkaan Daging Sapi

Pemkot Bekasi Gandeng 2 BUMN untuk Atasi Kelangkaan Daging Sapi

Megapolitan
Layanan Konsultasi untuk Isolasi Mandiri Pasien Covid-19, Bisa Hubungi Nomor Ini!

Layanan Konsultasi untuk Isolasi Mandiri Pasien Covid-19, Bisa Hubungi Nomor Ini!

Megapolitan
Pedagang Daging Sapi Mogok, Pemprov DKI Minta Masyarakat Pilih Sumber Protein Alternatif

Pedagang Daging Sapi Mogok, Pemprov DKI Minta Masyarakat Pilih Sumber Protein Alternatif

Megapolitan
Kuasa Hukum: Uang yang Diberikan John Kei ke Anak Buah Bukan untuk Bunuh Nus Kei

Kuasa Hukum: Uang yang Diberikan John Kei ke Anak Buah Bukan untuk Bunuh Nus Kei

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X