Ahok: Dibayar Rp 1 Miliar Sebulan Pun, Saya Enggak Bisa Bantu Orang Miskin...

Kompas.com - 22/07/2019, 10:51 WIB
Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berkunjung ke Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Jumat (5/7/2019). Dok. IstimewaMantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berkunjung ke Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Jumat (5/7/2019).


JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menceritakan pergumulan hatinya selama di dalam penjara.

Dia memikirkan nasib warga miskin yang meminta bantuan kepadanya. Padahal, saat ini dia sudah bukan pejabat negara lagi.

"Saya pikir kalau saya kembali tidak jadi pejabat lagi, saya kembali seperti yang bapak saya bilang. Saya kerja sama orang, dibayar profesional pun Rp 1 miliar sebulan, saya enggak bisa bantu orang miskin," ujar Basuki atau Ahok dalam video yang dia unggah ke akun Youtube pada Minggu (21/7/2019).

Saat masih menjadi Gubernur DKI, Ahok pernah menyebut alasannya ingin menjadi pejabat adalah agar bisa membantu banyak warga miskin.

Sebab, pejabat bisa mengelola anggaran dalam jumlah besar untuk kepentingan masyarakat.

Kata dia dulu, uang Rp 1 miliar mungkin hanya bisa digunakan untuk membantu ribuan orang. Adapun dengan menjadi gubernur, ia bisa membantu semua warga miskin di Ibu Kota dengan program-programnya.

Baca juga: Bantu Warga Miskin, Ahok Akan Buat Aplikasi dan Stand Up Comedy

Selama dipenjara, Ahok mengaku masih banyak orang yang meminta bantuan. Namun, dia bukan pejabat lagi.

Dia tidak memiliki akses pada pengelolaan anggaran untuk membantu orang-orang itu.

"Lu kira gue pohon duit di belakang rumah yang tinggal goyang-goyang jatuh tuh duit," ujar Ahok.

Pemikiran itu yang akhirnya melatarbelakangi Ahok untuk menyiapkan sebuah aplikasi bernama Jangkau.

Menurut dia, aplikasi ini akan diluncurkan pada 1 Agustus 2019.

Dengan aplikasi ini, lanjutnya, siapa pun yang memiliki barang atau apa pun untuk disumbangkan dapat bertemu langsung dengan warga yang membutuhkan.

"Nah nanti verifikasi dari mana? Nah di situ saya mau memaksa orang politik untuk jadi pemerhati," katanya.

"Misal ada orang minta kursi roda di wilayah Jakarta Barat, Kedoya. Kalau orang masuk ada yang mau nyumbang kan terdaftar, saya pegang ada notifikasinya. Nanti siapa yang verifikasi, harus orang partai," kata Ahok melanjutkan.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Demokrat dan PKS Bentuk Koalisi Hadapi Pilkada Tangsel 2020

Demokrat dan PKS Bentuk Koalisi Hadapi Pilkada Tangsel 2020

Megapolitan
Pak Ogah di Cilincing Bisa Dapat Rp 80.000 Dalam Dua Jam

Pak Ogah di Cilincing Bisa Dapat Rp 80.000 Dalam Dua Jam

Megapolitan
Setelah 16 Jam, Truk Overload yang Terguling di Tol Jakarta-Cikampek Berhasil Dipindahkan

Setelah 16 Jam, Truk Overload yang Terguling di Tol Jakarta-Cikampek Berhasil Dipindahkan

Megapolitan
Pembahasan Anggaran DKI 2020 Dikebut Sebulan

Pembahasan Anggaran DKI 2020 Dikebut Sebulan

Megapolitan
Kantor Wali Kota Jakbar Baru Pasang Foto Jokowi dan Ma'aruf Amin pada Awal November

Kantor Wali Kota Jakbar Baru Pasang Foto Jokowi dan Ma'aruf Amin pada Awal November

Megapolitan
PPP Galang Partai Non-parlemen untuk Bersaing di Pilkada Tangsel 2020

PPP Galang Partai Non-parlemen untuk Bersaing di Pilkada Tangsel 2020

Megapolitan
Kadishub Tangsel Diintervensi Saat Tindak Sopir Truk, Benyamin: Sudah Risiko

Kadishub Tangsel Diintervensi Saat Tindak Sopir Truk, Benyamin: Sudah Risiko

Megapolitan
PKS: Syaikhu Siap Tinggalkan DPR Setelah Ditetapkan Jadi Cawagub DKI

PKS: Syaikhu Siap Tinggalkan DPR Setelah Ditetapkan Jadi Cawagub DKI

Megapolitan
Pemasangan Foto Presiden dan Wakil Presiden di Kelurahan dan Kecamatan Jakarta Pusat Rampung Pekan Ini

Pemasangan Foto Presiden dan Wakil Presiden di Kelurahan dan Kecamatan Jakarta Pusat Rampung Pekan Ini

Megapolitan
Warga Keluhkan Suhu Udara Jakarta hingga 37 Derajat Celcius

Warga Keluhkan Suhu Udara Jakarta hingga 37 Derajat Celcius

Megapolitan
Belum Pasang Foto Jokowi-Ma'ruf, Pemkot Jakarta Timur Tunggu Instruksi Pusat

Belum Pasang Foto Jokowi-Ma'ruf, Pemkot Jakarta Timur Tunggu Instruksi Pusat

Megapolitan
Wakil Walkot Jakpus Akui Ada Kelurahan yang Belum Pasang Foto Presiden dan Wapres

Wakil Walkot Jakpus Akui Ada Kelurahan yang Belum Pasang Foto Presiden dan Wapres

Megapolitan
Setelah PDI-P dan PKB, Benyamin Davnie Juga Daftar Bakal Calon Walkot Tangsel ke PPP

Setelah PDI-P dan PKB, Benyamin Davnie Juga Daftar Bakal Calon Walkot Tangsel ke PPP

Megapolitan
Polda Metro Jaya Tegaskan Kasus Ninoy Karundeng Bukan Rekayasa

Polda Metro Jaya Tegaskan Kasus Ninoy Karundeng Bukan Rekayasa

Megapolitan
Satpol PP Razia Indekost di Kalideres

Satpol PP Razia Indekost di Kalideres

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X