Kuasa Hukum Kivlan Zen Nilai Penetapan Tersangka Kliennya Tak Sesuai Prosedur

Kompas.com - 22/07/2019, 22:18 WIB
Tersangka kasus dugaan kepemilikan senjata api ilegal Kivlan Zen (tengah) dikawal polisi usai menjalani pemeriksaan di Ditreskrimum, Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (30/5/2019). Polisi menahan Kivlan Zen di tahanan Rutan POM DAM Jaya Guntur, Jakarta Selatan karena disangka memiliki dan menguasai senjata api yang terkait dengan enam orang tersangka yang berniat membunuh empat tokoh nasional dan satu pimpinan lembaga survei. ANTARA FOTO/RENO ESNIRTersangka kasus dugaan kepemilikan senjata api ilegal Kivlan Zen (tengah) dikawal polisi usai menjalani pemeriksaan di Ditreskrimum, Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (30/5/2019). Polisi menahan Kivlan Zen di tahanan Rutan POM DAM Jaya Guntur, Jakarta Selatan karena disangka memiliki dan menguasai senjata api yang terkait dengan enam orang tersangka yang berniat membunuh empat tokoh nasional dan satu pimpinan lembaga survei.
Penulis Cynthia Lova
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum kasus kepemilikan senjata api ilegal Mayor Jenderal (Purn)  Kivlan Zen, Tonin Tachta menilai proses penetapan tersangka pada kliennya tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Hal tersebut juga tertuang di surat permohonan yang dibacakan kuasa hukum Kivlan Zen, Kolonel Chk Subagya Santosa pada sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (22/7/2019).

Dia menilai kekeliruan terjadi mulai dari tahap awal penyidikan. Dia menyebut Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang diterima pada tanggal 21 Mei 2019 tidak terdapat nama Kivlan Zen.

Baca juga: Sidang Praperadilan, Kivlan Zen Minta Penetapan Tersangka Dibatalkan


Ia mengatakan, ada SPDP pada tanggal 31 Mei terdapat nama Kivlan bersama tersangka lainnya Habil Marati, tetapi SPDP tersebut tak pernah disampaikan ke pihak Kivlan.

"Termohon praperadilan menetapkan pemohon praperadilan menjadi tersangka sebelum menerbitkan Surat Perintah Penyidikan yang berdasar kepada Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) nomor B/10025/V/RES.1.7/2019/Datro tanggal 31 Mei 2019 yang sampai dengan perkara a-quo disidangkan tidak pernah diberikan secara sah," kata Tonin.

Selain itu, menurut Tonin, dalam penetapan tersangka diperlukan setidaknya ada dua alat bukti yang cukup. Salah satunya adalah pemeriksaan sebagai calon tersangka.

Namun,  berbeda dengan kasus Kivlan yang janggal. Menurut dia, saat diperiksa, Kivlan langsung diperiksa sebagai tersangka.

Baca juga: Wiranto Enggan Tanggapi Langkah TNI Bentuk Tim Kuasa Hukum untuk Kivlan Zen

Oleh karena itu, ia berharap dengan praperadilan yang diajukan tersebut dapat membatalkan status tersangka Kivlan Zen.

"Jadi intinya praperadilan ini bagaimana administrasi yang dilakukan penyidik itu kita nilai sekarang sudah benar atau belum. Kalau sudah benar berarti ya kami kalah, tapi kalau belum benar makanya praperadilan ini perlu untuk menilainya," tutur Tonin.

Sebelumnya, Kivlan Zen mengajukan praperadilan ke PN Jakarta Selatan pada Kamis, 20 Juni 2019. Gugatan tersebut dilayangkan atas penetapan status tersangka yang dinilai tidak tepat. Permohonan Kivlan tercatat dengan nomor perkara 75/Pid.Pra/PN.JKT.SEL.

Baca tentang


Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hari Kedua Pemutihan Sanksi Pajak, Samsat Jakpus Masih Sepi Antrean

Hari Kedua Pemutihan Sanksi Pajak, Samsat Jakpus Masih Sepi Antrean

Megapolitan
Cegah Pemalsuan KIR, Pemprov DKI Digitalisasi Sistem Pengujian Kendaraan

Cegah Pemalsuan KIR, Pemprov DKI Digitalisasi Sistem Pengujian Kendaraan

Megapolitan
Tanpa Tunggu Aduan, Polisi Segel Industri Peleburan Aluminium di Cilincing yang Resahkan Warga

Tanpa Tunggu Aduan, Polisi Segel Industri Peleburan Aluminium di Cilincing yang Resahkan Warga

Megapolitan
Waduk Pondok Ranggon Dikeruk

Waduk Pondok Ranggon Dikeruk

Megapolitan
Sambil Menangis, Sopir Minta Maaf kepada Polisi yang Naik ke Kap Mobilnya

Sambil Menangis, Sopir Minta Maaf kepada Polisi yang Naik ke Kap Mobilnya

Megapolitan
Antisipasi Musim Hujan, Tiga Waduk di Jakarta Timur Diperdalam

Antisipasi Musim Hujan, Tiga Waduk di Jakarta Timur Diperdalam

Megapolitan
Tolak Pengesahan Revisi UU KPK, Sekelompok Mahasiswa Bawa Tikus ke Gedung KPK

Tolak Pengesahan Revisi UU KPK, Sekelompok Mahasiswa Bawa Tikus ke Gedung KPK

Megapolitan
Polusi Udara di Cilincing, Siswa SMK Dilibatkan untuk Pasang Filter di Sekolah

Polusi Udara di Cilincing, Siswa SMK Dilibatkan untuk Pasang Filter di Sekolah

Megapolitan
Begini Penjelasan Pemerintah soal Ketiadaan Meja dan Kursi di SDN Jatimulya 09 Bekasi

Begini Penjelasan Pemerintah soal Ketiadaan Meja dan Kursi di SDN Jatimulya 09 Bekasi

Megapolitan
Ikuti Instruksi Anies, Sudisdik Wilayah II Jakut Kebut Pemasangan Filter di SDN Cilincing 07 Pagi

Ikuti Instruksi Anies, Sudisdik Wilayah II Jakut Kebut Pemasangan Filter di SDN Cilincing 07 Pagi

Megapolitan
Pemprov DKI Potong Tunggakan Pajak, Samsat Jakbar Bakal Buka Ruang Tambahan

Pemprov DKI Potong Tunggakan Pajak, Samsat Jakbar Bakal Buka Ruang Tambahan

Megapolitan
Ini Komisi yang Ingin Ditempati Putra Bamsoet hingga Kakak Nia Ramadhani di DPRD DKI

Ini Komisi yang Ingin Ditempati Putra Bamsoet hingga Kakak Nia Ramadhani di DPRD DKI

Megapolitan
Industri Peleburan Alumunium Disegel, Pihak SD di Cilincing Merasa Udara Lebih Baik

Industri Peleburan Alumunium Disegel, Pihak SD di Cilincing Merasa Udara Lebih Baik

Megapolitan
Pendiri Kaskus Andrew Darwis Bantah Terlibat Pinjaman Uang

Pendiri Kaskus Andrew Darwis Bantah Terlibat Pinjaman Uang

Megapolitan
Ada Dua ASN Ingin Maju Pilkada Tangsel 2020, Ini Komentar Airin

Ada Dua ASN Ingin Maju Pilkada Tangsel 2020, Ini Komentar Airin

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X