Kuasa Hukum Kivlan Zen Nilai Penetapan Tersangka Kliennya Tak Sesuai Prosedur

Kompas.com - 22/07/2019, 22:18 WIB
Tersangka kasus dugaan kepemilikan senjata api ilegal Kivlan Zen (tengah) dikawal polisi usai menjalani pemeriksaan di Ditreskrimum, Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (30/5/2019). Polisi menahan Kivlan Zen di tahanan Rutan POM DAM Jaya Guntur, Jakarta Selatan karena disangka memiliki dan menguasai senjata api yang terkait dengan enam orang tersangka yang berniat membunuh empat tokoh nasional dan satu pimpinan lembaga survei. ANTARA FOTO/RENO ESNIRTersangka kasus dugaan kepemilikan senjata api ilegal Kivlan Zen (tengah) dikawal polisi usai menjalani pemeriksaan di Ditreskrimum, Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (30/5/2019). Polisi menahan Kivlan Zen di tahanan Rutan POM DAM Jaya Guntur, Jakarta Selatan karena disangka memiliki dan menguasai senjata api yang terkait dengan enam orang tersangka yang berniat membunuh empat tokoh nasional dan satu pimpinan lembaga survei.
Penulis Cynthia Lova
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum kasus kepemilikan senjata api ilegal Mayor Jenderal (Purn)  Kivlan Zen, Tonin Tachta menilai proses penetapan tersangka pada kliennya tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Hal tersebut juga tertuang di surat permohonan yang dibacakan kuasa hukum Kivlan Zen, Kolonel Chk Subagya Santosa pada sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (22/7/2019).

Dia menilai kekeliruan terjadi mulai dari tahap awal penyidikan. Dia menyebut Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang diterima pada tanggal 21 Mei 2019 tidak terdapat nama Kivlan Zen.

Baca juga: Sidang Praperadilan, Kivlan Zen Minta Penetapan Tersangka Dibatalkan

Ia mengatakan, ada SPDP pada tanggal 31 Mei terdapat nama Kivlan bersama tersangka lainnya Habil Marati, tetapi SPDP tersebut tak pernah disampaikan ke pihak Kivlan.

"Termohon praperadilan menetapkan pemohon praperadilan menjadi tersangka sebelum menerbitkan Surat Perintah Penyidikan yang berdasar kepada Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) nomor B/10025/V/RES.1.7/2019/Datro tanggal 31 Mei 2019 yang sampai dengan perkara a-quo disidangkan tidak pernah diberikan secara sah," kata Tonin.

Selain itu, menurut Tonin, dalam penetapan tersangka diperlukan setidaknya ada dua alat bukti yang cukup. Salah satunya adalah pemeriksaan sebagai calon tersangka.

Namun,  berbeda dengan kasus Kivlan yang janggal. Menurut dia, saat diperiksa, Kivlan langsung diperiksa sebagai tersangka.

Baca juga: Wiranto Enggan Tanggapi Langkah TNI Bentuk Tim Kuasa Hukum untuk Kivlan Zen

Oleh karena itu, ia berharap dengan praperadilan yang diajukan tersebut dapat membatalkan status tersangka Kivlan Zen.

"Jadi intinya praperadilan ini bagaimana administrasi yang dilakukan penyidik itu kita nilai sekarang sudah benar atau belum. Kalau sudah benar berarti ya kami kalah, tapi kalau belum benar makanya praperadilan ini perlu untuk menilainya," tutur Tonin.

Sebelumnya, Kivlan Zen mengajukan praperadilan ke PN Jakarta Selatan pada Kamis, 20 Juni 2019. Gugatan tersebut dilayangkan atas penetapan status tersangka yang dinilai tidak tepat. Permohonan Kivlan tercatat dengan nomor perkara 75/Pid.Pra/PN.JKT.SEL.

Baca tentang


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua DPRD DKI Marah Lihat Trotoar yang Direvitalisasi Dibongkar karena Tak Ada Bak Kontrol

Ketua DPRD DKI Marah Lihat Trotoar yang Direvitalisasi Dibongkar karena Tak Ada Bak Kontrol

Megapolitan
BPBD DKI: 35 RW di Jakarta Masih Terendam Banjir

BPBD DKI: 35 RW di Jakarta Masih Terendam Banjir

Megapolitan
Kritik Anies, Ketua DPRD DKI Nilai SOP Penanganan Banjir Tidak Jelas

Kritik Anies, Ketua DPRD DKI Nilai SOP Penanganan Banjir Tidak Jelas

Megapolitan
Di Kota Tangerang, Ada 88 Kasus Cikungunya

Di Kota Tangerang, Ada 88 Kasus Cikungunya

Megapolitan
Anjungan Dukcapil Mandiri di Teras Kota Diresmikan, Warga Tangsel Bisa Cetak E-KTP Sendiri

Anjungan Dukcapil Mandiri di Teras Kota Diresmikan, Warga Tangsel Bisa Cetak E-KTP Sendiri

Megapolitan
Hari Ini, Nikita Mirzani Jalani Sidang Perdana Pembacaan Dakwaan Jaksa

Hari Ini, Nikita Mirzani Jalani Sidang Perdana Pembacaan Dakwaan Jaksa

Megapolitan
Berjaga di Pos Keamanan Saat Banjir, Seorang Pria Tewas Tersetrum

Berjaga di Pos Keamanan Saat Banjir, Seorang Pria Tewas Tersetrum

Megapolitan
PSI DKI: Anies 2,5 Tahun Jadi Gubernur, Program Antisipasi Banjir Jalan di Tempat

PSI DKI: Anies 2,5 Tahun Jadi Gubernur, Program Antisipasi Banjir Jalan di Tempat

Megapolitan
15,3 Hektare Lahan TPU di Bekasi Masih Kosong

15,3 Hektare Lahan TPU di Bekasi Masih Kosong

Megapolitan
Pengungkapan Rentetan Kasus Koboi Kemang Diganjar MURI

Pengungkapan Rentetan Kasus Koboi Kemang Diganjar MURI

Megapolitan
BERITA FOTO: Dampak Banjir di Jakarta Minggu Kemarin

BERITA FOTO: Dampak Banjir di Jakarta Minggu Kemarin

Berita Foto
Minta Anies Tak 'Tenggelamkan' Kelapa Gading, Warga Tuntut Dana Banjir Dikembalikan

Minta Anies Tak "Tenggelamkan" Kelapa Gading, Warga Tuntut Dana Banjir Dikembalikan

Megapolitan
247 Gardu Listrik Telah Kembali Dinyalakan PLN Setelah Banjir Surut

247 Gardu Listrik Telah Kembali Dinyalakan PLN Setelah Banjir Surut

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Lagi-lagi Jakarta Banjir | Viral Video Seorang Ibu Jambak Anak Muda di KRL

[POPULER JABODETABEK] Lagi-lagi Jakarta Banjir | Viral Video Seorang Ibu Jambak Anak Muda di KRL

Megapolitan
Ini Penyebab Banjir di RSCM Versi Damkar

Ini Penyebab Banjir di RSCM Versi Damkar

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X