Kuasa Hukum Kivlan Zen Nilai Penetapan Tersangka Kliennya Tak Sesuai Prosedur

Kompas.com - 22/07/2019, 22:18 WIB
Tersangka kasus dugaan kepemilikan senjata api ilegal Kivlan Zen (tengah) dikawal polisi usai menjalani pemeriksaan di Ditreskrimum, Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (30/5/2019). Polisi menahan Kivlan Zen di tahanan Rutan POM DAM Jaya Guntur, Jakarta Selatan karena disangka memiliki dan menguasai senjata api yang terkait dengan enam orang tersangka yang berniat membunuh empat tokoh nasional dan satu pimpinan lembaga survei. ANTARA FOTO/RENO ESNIRTersangka kasus dugaan kepemilikan senjata api ilegal Kivlan Zen (tengah) dikawal polisi usai menjalani pemeriksaan di Ditreskrimum, Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (30/5/2019). Polisi menahan Kivlan Zen di tahanan Rutan POM DAM Jaya Guntur, Jakarta Selatan karena disangka memiliki dan menguasai senjata api yang terkait dengan enam orang tersangka yang berniat membunuh empat tokoh nasional dan satu pimpinan lembaga survei.
Penulis Cynthia Lova
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum kasus kepemilikan senjata api ilegal Mayor Jenderal (Purn) Kivlan Zen, Tonin Tachta menilai proses penetapan tersangka pada kliennya tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Hal tersebut juga tertuang di surat permohonan yang dibacakan kuasa hukum Kivlan Zen, Kolonel Chk Subagya Santosa pada sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (22/7/2019).

Dia menilai kekeliruan terjadi mulai dari tahap awal penyidikan. Dia menyebut Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang diterima pada tanggal 21 Mei 2019 tidak terdapat nama Kivlan Zen.

Baca juga: Sidang Praperadilan, Kivlan Zen Minta Penetapan Tersangka Dibatalkan

Ia mengatakan, ada SPDP pada tanggal 31 Mei terdapat nama Kivlan bersama tersangka lainnya Habil Marati, tetapi SPDP tersebut tak pernah disampaikan ke pihak Kivlan.

"Termohon praperadilan menetapkan pemohon praperadilan menjadi tersangka sebelum menerbitkan Surat Perintah Penyidikan yang berdasar kepada Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) nomor B/10025/V/RES.1.7/2019/Datro tanggal 31 Mei 2019 yang sampai dengan perkara a-quo disidangkan tidak pernah diberikan secara sah," kata Tonin.

Selain itu, menurut Tonin, dalam penetapan tersangka diperlukan setidaknya ada dua alat bukti yang cukup. Salah satunya adalah pemeriksaan sebagai calon tersangka.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Namun,  berbeda dengan kasus Kivlan yang janggal. Menurut dia, saat diperiksa, Kivlan langsung diperiksa sebagai tersangka.

Baca juga: Wiranto Enggan Tanggapi Langkah TNI Bentuk Tim Kuasa Hukum untuk Kivlan Zen

Oleh karena itu, ia berharap dengan praperadilan yang diajukan tersebut dapat membatalkan status tersangka Kivlan Zen.

"Jadi intinya praperadilan ini bagaimana administrasi yang dilakukan penyidik itu kita nilai sekarang sudah benar atau belum. Kalau sudah benar berarti ya kami kalah, tapi kalau belum benar makanya praperadilan ini perlu untuk menilainya," tutur Tonin.

Sebelumnya, Kivlan Zen mengajukan praperadilan ke PN Jakarta Selatan pada Kamis, 20 Juni 2019. Gugatan tersebut dilayangkan atas penetapan status tersangka yang dinilai tidak tepat. Permohonan Kivlan tercatat dengan nomor perkara 75/Pid.Pra/PN.JKT.SEL.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Besok, Ganjil Genap di Margonda Depok Kembali Berlaku

Besok, Ganjil Genap di Margonda Depok Kembali Berlaku

Megapolitan
Polisi Hentikan Kasus Dugaan Penganiayaan Selebgram Ayu Thalia oleh Nicholas Sean

Polisi Hentikan Kasus Dugaan Penganiayaan Selebgram Ayu Thalia oleh Nicholas Sean

Megapolitan
Seorang Remaja Tewas Saat Berenang di Pelabuhan Sunda Kelapa Saat Banjir Rob

Seorang Remaja Tewas Saat Berenang di Pelabuhan Sunda Kelapa Saat Banjir Rob

Megapolitan
Seorang Nenek Tewas Mengenaskan Tertabrak Kereta di Kebon Jeruk

Seorang Nenek Tewas Mengenaskan Tertabrak Kereta di Kebon Jeruk

Megapolitan
Imbas Ganjil Genap di Margonda, Akses Menuju Depok dari Lenteng Agung Macet Panjang

Imbas Ganjil Genap di Margonda, Akses Menuju Depok dari Lenteng Agung Macet Panjang

Megapolitan
Kasus DBD Naik, PMI Tangsel Sebut Permintan Trombosit Meningkat

Kasus DBD Naik, PMI Tangsel Sebut Permintan Trombosit Meningkat

Megapolitan
Hari Pertama Dibuka, 500 Pengunjung Sudah Reservasi ke Atlantis Ancol

Hari Pertama Dibuka, 500 Pengunjung Sudah Reservasi ke Atlantis Ancol

Megapolitan
Banjir Rob di Jalan Lodan, Pompa Mobile Dikerahkan untuk Surutkan Genangan

Banjir Rob di Jalan Lodan, Pompa Mobile Dikerahkan untuk Surutkan Genangan

Megapolitan
Imbas Ganjil Genap di Margonda, Macet Panjang dari Jalan Kartini

Imbas Ganjil Genap di Margonda, Macet Panjang dari Jalan Kartini

Megapolitan
229 Bus Berhenti Beroperasi Imbas Kecelakaan, Transjakarta Jamin Layanan Tak Terganggu

229 Bus Berhenti Beroperasi Imbas Kecelakaan, Transjakarta Jamin Layanan Tak Terganggu

Megapolitan
RS Harapan Kita: Haji Lulung Bukan Dibuat Koma, tapi Diberi Obat Penenang

RS Harapan Kita: Haji Lulung Bukan Dibuat Koma, tapi Diberi Obat Penenang

Megapolitan
Ganjil Genap di Jalan Margonda Mulai Berlaku Siang Ini, Begini Situasi di Lokasi

Ganjil Genap di Jalan Margonda Mulai Berlaku Siang Ini, Begini Situasi di Lokasi

Megapolitan
Transjakarta Hentikan Sementara Operasional 229 Bus dari 2 Operator yang Terlibat Kecelakaan

Transjakarta Hentikan Sementara Operasional 229 Bus dari 2 Operator yang Terlibat Kecelakaan

Megapolitan
Polisi Tangkap Penipu Rekrutmen CPNS, Korban Dijanjikan Jadi PNS Kemenkumham dengan Setor Rp 35 Juta

Polisi Tangkap Penipu Rekrutmen CPNS, Korban Dijanjikan Jadi PNS Kemenkumham dengan Setor Rp 35 Juta

Megapolitan
Bus Kecelakaan Berulang Kali, Dirut Transjakarta Minta Maaf

Bus Kecelakaan Berulang Kali, Dirut Transjakarta Minta Maaf

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.