3 Fakta Lidah Mertua yang Jadi Proyek Pemprov DKI Atasi Polusi Udara

JAKARTA, KOMPAS.com - Benarkah tanaman lidah mertua atau sansevieria trifasciata bisa menekan polusi udara?

Tanaman ini jadi perhatian setelah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membagikan lidah mertua untuk mengatasi polusi udara di Ibu Kota.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, upaya yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta tidak hanya dengan membagikan tanaman lidah mertua secara gratis.

Ada cara lain yang juga akan dilakukan.

Sejumlah fakta terungkap mengenai lidah mertua, di antaranya kajian sejumlah ilmuwan dari Universitas Sydney dan Badan Antariksa Amerka Serikat (NASA) yang menyebutkan bahwa  lidah mertua diyakini mampu menjadi anti-polutan di dalam ruangan.

Baca juga: Selain Lidah Mertua, Pemprov DKI Sebut Pucuk Merah Juga Efektif Serap Polutan

Meski bermanfaat untuk menyerap polusi, penggunaan lidah mertua untuk mengurangi polusi di Jakarta dinilai kurang efektif.

Berikut 3 fakta lidah mertua, seperti dirangkum dari sejumlah pemberitaan Kompas.com:

1. Kurang efektif atasi polusi Jakarta

Pada 1989, NASA merilis artikel yang mengungkap bahwa lidah mertua mampu menyerap lebih dari 107 unsur polutan berbahaya.

Bahkan, pihak NASA juga merekomendasikan lidah mertua sebagai obyek penelitian untuk menyaring dan membersihkan udara di stasiun angkasa luar.

Namun, dari segi manfaat, ternyata lidah mertua bukan sebagai solusi dan dianggap kurang optimal untuk mengatasi polusi udara di Jakarta.

Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia, Bondan Ariyanu menilai, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta seharusnya mengendalikan langsung sumber pencemarannya.

Baca juga: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jadi Salah Satu Rujukan Pemprov DKI Pakai Lidah Mertua

Sumber pencemaran itu seperti cerobong-cerobong yang mengeluarkan asap, knalpot kendaraan yang hitam, dan pengurangan sampah dengan cara dibakar.

Bondan mengusulkan agar Pemerintah DKI Jakarta turun langsung ke lapangan dan memaparkan sosialisasi kepada warga Jakarta mengenai bahaya membakar sampah.

Selain itu, pemerintah juga sebaiknya mengecek emisi apakah melebihi batas baku mutu kawasan industri atau tidak.

Menurut Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, sumber pencemaran udara yang paling banyak menyumbang polusi adalah transportasi darat.

Baca juga: Proyek Lidah Mertua Pemprov DKI Demi Atasi Polusi Udara Panen Kritik