Polda Metro Jaya Tolak Seluruh Permohonan Empat Pengamen Korban Salah Tangkap

Kompas.com - 23/07/2019, 13:04 WIB
Sidang praperadilan kasus salah tangkap empat pengamen di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (23/7/2019) KOMPAS.com - Walda MarisonSidang praperadilan kasus salah tangkap empat pengamen di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (23/7/2019)
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pihak termohon dalam kasus salah tangkap empat pengamen Cipulir, yakni Polda Metro Jaya, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, dan Kementerian Keuangan membantah semua dalil termohon dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (23/7/2019).

Mereka bahkan menolak seluruh permohonan yang dilayangkan empat pengamen korban salah tangkap tersebut. Salah satu pihak termohon yang membacakan jawaban pemohon adalah Polda Metro Jaya.

"Menyatakan menolak permohonan praperadilan seluruhnya, menyatakan tindak penyidikan yang dilakukan termohon satu (Polda Metro Jaya) sah berdasarkan Undang Undang, menyatakan termohon satu telah melakukan penyidikan dengan benar mengenai orangnya atau dalam menerapkan hukum kepada para pemohon," demikian perwakilan Polda Metro Jaya, AKP Budi Novianto membacakan jawaban pemohon di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (23/7/2019).


Baca juga: Kuasa Hukum Empat Pengamen Korban Salah Tangkap Minta LPSK Lindungi Fikri Pribadi Cs

"Menyatakan menolak menghukum termohon satu untuk membayar kepada pemohon sebesar Rp 622.400.00 dan kerugian imateriil sebesar Rp 88.500.000, menolak merehabilitasi nama baik pemohon dalam media elektronik dan media cetak nasional maupun lokal, serta menghukum," lanjutnya.

Pihak Polda Metro Jaya memberikan banyak alasan menolak seluruh gugatan praperadilan tersebut, salah satunya pemulihan nama baik.

Menurut Budi, pemulihan nama baik akan diberikan jika polisi memberhentikan penyedikan karena ada kesalahan dalam proses penangkapan para termohon. Namun, dalam hal ini polisi tidak mengehentikan penyidikan bahkan melanjutkan proses hukum sampai ke pengadilan negeri.

Baca juga: Kisah Pilu Fikri Pribadi, Korban Salah Tangkap Polisi Sebelum dan Setelah Dipenjara

"Bahwa dalil dalil pemohon tidak jelas dan keliru bahwa Pasal 95 KUHAP konsekuensi yuridis, yaitu jika penyidik melakukan penghentian penyidikan terhadap suatu perkara," kata dia.

Mereka berharap majelis hakim hakim mau mempertimbangkan fakta tersebut dan mengabulkan semua permohonan termohon.

Sebelumnya, pengacara LBH Jakarta, Oky Wiratama Siagian tengah memperjuangkan nasib empat pengamen yang jadi korban salah tangkap pihak kepolisian.

Polisi menangkap mereka karena diduga melakukan pembunuhan di Cipulir pada 2013 lalu. Akibatnya, mereka dihukum selama tiga tahun atas perbuatan yang tidak pernah dilakukan.

Oky menuntut Polda Metro Jaya, Kejaksaan Tinggi DKI  untuk mengakui perbuatannya karena telah salah memidanakan orang. Sementara Kementerian Keuangan dituntut untuk mengganti rugi terhadap keempat pengamen tersebut.



Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X