Kementerian Keuangan Nilai Pengamen Korban Salah Tangkap Tidak Pantas Dapat Ganti Rugi

Kompas.com - 23/07/2019, 13:26 WIB
Sidang praperadilan kasus salah tangkap empat pengamen di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (23/7/2019) KOMPAS.com - Walda MarisonSidang praperadilan kasus salah tangkap empat pengamen di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (23/7/2019)
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pihak Kementerian Keuangan menolak ganti rugi yang diajukan empat pengamen Cipulir korban salah tangkap polisi.

Salah satu poin permohonan yang ditolak adalah ganti rugi sebesar Rp 139.500.000 terhadap setiap pengamen karena mereka telah dipenjara selama tiga tahun.

Pihak Kementerian Keuangan menilai, seorang pengamen tidak pantas mendapatkan ganti rugi karena profesinya sendiri telah melanggar secara hukum.

Baca juga: Polda Metro Jaya Tolak Seluruh Permohonan Empat Pengamen Korban Salah Tangkap

"Profesi para pemohon sebagai pengamen secara tegas dan jelas tidak diperbolehkan atau dilarang untuk dilaksanakan atau dikerjakan di wilayah DKI Jakarta. Bahkan, bagi siapapun yang melanggar aturan tersebut dapat dikenakan ancaman pidana kurungan paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau denda paling sedikit Rp 100.000 dan paling banyak Rp 20.000.000," ujar perwakilan Kementerian Keuangan, Daryono saat membacakan poin termohon di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (23/7/2019).

Maka dari itu, pihak Kementerian Keuangan menolak seluruh permohonan pihak pemohon dan menuntut para pengamen membayar biaya sidang praperadilan tersebebut.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Bahwa ganti rugi  yang dimohonkan oleh para pemohon didasarkan atas hasil profesi yang dilarang atau bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan (Peraturan Daerah Khsusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum), maka sudah sepatutnya tuntutan ganti rugi para pemohon ditolak hakim," ucap dia dalam persidangan.

Baca juga: Kuasa Hukum Empat Pengamen Korban Salah Tangkap Minta LPSK Lindungi Fikri Pribadi Cs

Sebelumnya, kuasa hukum LBH Jakarta, Oky Wiratama Siagian tengah memperjuangkan nasib empat pengamen yang jadi korban salah tangkap pihak kepolisian.

Polisi menangkap mereka karena diduga melakukan pembunuhan di Cipulir pada tahun 2013 lalu. Akibatnya, mereka dihukum selama tiga tahun untuk perbuatan yang tidak pernah dilakukan.

Oky menuntut Polda Metro Jaya, Kejaksaan Tinggi DKI  untuk mengakui perbuatannya karena telah salah memidanakan orang. Sementara Kementerian Keuangan dituntut untuk mengganti rugi terhadap keempat pengamen tersebut.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Covid-19 di Jakarta Melonjak, Ini 25 Kelurahan dengan Kasus Aktif Tertinggi

Covid-19 di Jakarta Melonjak, Ini 25 Kelurahan dengan Kasus Aktif Tertinggi

Megapolitan
Hari Terakhir Uji Coba Lintasan Road Bike JLNT, Banyak Sepeda Lain Melintas

Hari Terakhir Uji Coba Lintasan Road Bike JLNT, Banyak Sepeda Lain Melintas

Megapolitan
Lonjakan Serius Kasus Covid-19 di Jakarta, Lebih dari 2.000 Orang Positif per Harinya

Lonjakan Serius Kasus Covid-19 di Jakarta, Lebih dari 2.000 Orang Positif per Harinya

Megapolitan
Nilai Baru Update di PPDB Jakarta, Cerita Orang Tua Perjuangkan Sekolah Anak Hingga Detik Terakhir

Nilai Baru Update di PPDB Jakarta, Cerita Orang Tua Perjuangkan Sekolah Anak Hingga Detik Terakhir

Megapolitan
Kota Tangerang Catat 67 Kasus Baru Covid-19 Hari Ini

Kota Tangerang Catat 67 Kasus Baru Covid-19 Hari Ini

Megapolitan
Aksi Protes di Hari Terakhir Uji Coba Road Bike Batal, Diganti dengan Diskusi

Aksi Protes di Hari Terakhir Uji Coba Road Bike Batal, Diganti dengan Diskusi

Megapolitan
UPDATE 12 Juni: Tangsel Catat 79 Kasus Baru Covid-19

UPDATE 12 Juni: Tangsel Catat 79 Kasus Baru Covid-19

Megapolitan
UPDATE 12 Juni: 185 Kasus Baru Covid-19 Ditemukan di Kabupaten Bekasi

UPDATE 12 Juni: 185 Kasus Baru Covid-19 Ditemukan di Kabupaten Bekasi

Megapolitan
UPDATE 12 Juni: Depok Catat 165 Kasus Baru Covid-19

UPDATE 12 Juni: Depok Catat 165 Kasus Baru Covid-19

Megapolitan
UPDATE 12 Juni: 2.455 Kasus Baru Covid-19 di Jakarta

UPDATE 12 Juni: 2.455 Kasus Baru Covid-19 di Jakarta

Megapolitan
Ditangkap Polisi, Ini Peran Supervisor Operator Crane dalam Pungli di Tanjung Priok

Ditangkap Polisi, Ini Peran Supervisor Operator Crane dalam Pungli di Tanjung Priok

Megapolitan
Ratusan Korban Banjir Kompleks Polisi Udara Mengungsi, Butuh Popok dan Obat-obatan

Ratusan Korban Banjir Kompleks Polisi Udara Mengungsi, Butuh Popok dan Obat-obatan

Megapolitan
Kompleks Polisi Udara Pondok Cabe Terkena Banjir Imbas Turap Longsor di Ciputat

Kompleks Polisi Udara Pondok Cabe Terkena Banjir Imbas Turap Longsor di Ciputat

Megapolitan
Nama Anaknya Menghilang dan Digantikan Orang Lain di PPDB Jakarta Jalur Prestasi, Orangtua Ini Kecewa

Nama Anaknya Menghilang dan Digantikan Orang Lain di PPDB Jakarta Jalur Prestasi, Orangtua Ini Kecewa

Megapolitan
Jadi Koordinator Pungli, Supervisor Operator Crane di Tanjung Priok Ditangkap

Jadi Koordinator Pungli, Supervisor Operator Crane di Tanjung Priok Ditangkap

Megapolitan

Video Rekomendasi

komentar di artikel lainnya
Close Ads X