Walhi Sebut Penyelesaian Pencemaran Udara dengan Lidah Mertua Kurang Tepat

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jakarta Tubagus Soleh Ahmadi tidak mempermasalahkan rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membagikan tanaman lidah mertua untuk mengurangi polusi udara Jakarta.

Namun, dia menyebut pembagian tanaman itu bukan solusi untuk menyelesaikan masalah pencemaran udara di Ibu Kota.

"Bagi-bagi tanaman itu sah-sah saja, memang kita juga butuh tanaman, terutama untuk di rumah ya, tetapi, bukan itu penyelesaiannya," ujar Tubagus saat dihubungi Kompas.com, Selasa (23/7/2019).

Baca juga: 3 Fakta Lidah Mertua yang Jadi Proyek Pemprov DKI Atasi Polusi Udara

Tubagus menyampaikan, pembagian tanaman lidah mertua tidak akan signifikan mengatasi pencemaran udara Jakarta.

Yang terpenting, lanjut dia, adalah membuat kebijakan untuk mengendalikan sumber-sumber pencemar udara Ibu Kota.

"Yang dibutuhkan adalah kebijakannya. Data Pemprov sendiri kan menyebutkan bahwa sumber pencemar udara itu dari transportasi, industri, dan sebagainya. Itu yang harus diatasi," kata Tubagus.

Tubagus mencontohkan, Pemprov DKI harus memantau kegiatan industri secara rutin. Industri yang melanggar kebijakan, harus diberi sanksi.

Baca juga: Selain Lidah Mertua, Pemprov DKI Sebut Pucuk Merah Juga Efektif Serap Polutan

"Misalnya industri, itu harus dipantau secara rutin. Kalau terbukti tidak taat azas kebijakan lingkungan, ya harus dilakukan penegakan hukum oleh Pemprov DKI Jakarta," ucapnya.

Sebelumnya diberitakan, Pemprov DKI Jakarta akan membagikan tanaman lidah mertua secara gratis kepada masyarakat mulai Agustus mendatang. Tujuannya untuk mengurangi polusi udara.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut pembagian tanaman lidah mertua bukan satu-satunya solusi yang dilakukan Pemprov DKI untuk menekan pencemaran udara Jakarta.

Beberapa waktu lalu, Anies menyebut sejumlah cara untuk memperbaiki kualitas udara Jakarta, seperti mewajibkan uji emisi untuk seluruh kendaraan di Jakarta mulai 2020, mewajibkan bengkel dan SPBU memiliki alat uji emisi, melarang penggunaan mesin diesel, mengganti bus berpolusi tinggi, hingga memperbanyak alat ukur kualitas udara.