Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemilihan Wagub DKI Molor Terus, Berapa Biaya yang Sudah Dihabiskan Pansus?

Kompas.com - 25/07/2019, 08:36 WIB
Ryana Aryadita Umasugi,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Perjalanan mencari pendamping Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sangat panjang pasca ditinggal Sandiaga Uno.

Untuk memilih wakilnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI memutuskan untuk membentuk Panitia Khusus (pansus) guna menyusun draf tata tertib pemilihan wagub.

Pansus juga melakukan kunjungan kerja (kunker) sebanyak dua kali yaitu ke Grobogan, Jawa Tengah dan Riau untuk mempelajari tentang pemilihan wagub. Namun, sejak DPRD bekerja bulan Mei, hingga kini belum ada juga proses pemilihan wagub DKI.

Baca juga: Hampir Satu Tahun Tak Ada Wagub DKI, Apa Kata Fraksi di DPRD ?

Berbulan-bulan, DPRD masih berkutat pada tata tertib pemilihan. Alotnya proses pemilihan di DPRD tentu berimbas pada biaya yang harus dikeluarkan negara. Semakin lama mereka bekerja, semkain besar pula biaya yang perlu dikeluarkan untuk keperluan operasional Pansus hingga Rapimgab.

Berapa kah biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan DPRD selama mencari wagub? Berikut penelusuran Kompas.com.

1. Tunjangan pansus

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta M. Yuliadi mengatakan masing-masing anggota pansus menerima honor atau tunjangan. Tunjangan ini diterima setiap bulannya selama enam bulan masa kerja.

"Iya kalau sebagai pansus ada honornya. Sebulan sekali pansus wagub hanya 6 bulan maksimal di PP 18 Tahun 2018," ucap Yuliadi saat dihubungi Kompas.com, Rabu (24/7/2019).

Pansus diketuai oleh Ongen Sangaji (Hanura) dan Bestari Barus (Nasdem) sebagai wakil. Pansus memiliki anggota sebanyak 23 orang.

Baca juga: Anies Berharap Pemilihan Wagub DKI Tak Sampai Tahun Depan

Pimpinan pansus tatib wagub mendapat bayaran atau honor sebesar Rp 170.000 per bulan. Dan anggota sebesar Rp 130.000 per bulan.

"Perhitungannya dari uang representasi yang bersangkutan sekitar 170 ribu-an lah kalau pimpinan. Kalau anggota 130 ribu-an," ucap dia.

Total anggaran untuk membayar honor pansus tatib dalam satu bulan adalah Rp 3.330.000.

Selama enam bulan anggaran yang dikeluarkan adalah Rp 19.980.000

2. Rapat Pansus dan Rapimgab

Selain honor pansus, terdapat pula anggaran yang digunakan oleh anggota DPRD dalam rapat pansus juga rapat pimpinan gabungan (rapimgab) Pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Anggaran tersebut merupakan anggarapa operasional alat kelengkapan DPRD seperti biaya konsumsi.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ketua DPRD Sebut Masih Ada Kawasan Kumuh Dekat Istana, Pemprov DKI: Lihat Saja di Google...

Ketua DPRD Sebut Masih Ada Kawasan Kumuh Dekat Istana, Pemprov DKI: Lihat Saja di Google...

Megapolitan
Mobil Rubicon Mario Dandy Dilelang Mulai dari Rp 809 Juta, Kajari Jaksel: Kondisinya Masih Cukup Baik

Mobil Rubicon Mario Dandy Dilelang Mulai dari Rp 809 Juta, Kajari Jaksel: Kondisinya Masih Cukup Baik

Megapolitan
Sindikat Pencuri di Tambora Berniat Buka Usaha Rental Motor

Sindikat Pencuri di Tambora Berniat Buka Usaha Rental Motor

Megapolitan
PDI-P DKI Mulai Jaring Nama Bacagub DKI, Kader Internal Jadi Prioritas

PDI-P DKI Mulai Jaring Nama Bacagub DKI, Kader Internal Jadi Prioritas

Megapolitan
PDI-P Umumkan Nama Bacagub DKI yang Diusung pada Mei 2024

PDI-P Umumkan Nama Bacagub DKI yang Diusung pada Mei 2024

Megapolitan
Keluarga Tak Tahu RR Tewas di Tangan 'Pelanggannya' dan Dibuang ke Sungai di Bekasi

Keluarga Tak Tahu RR Tewas di Tangan "Pelanggannya" dan Dibuang ke Sungai di Bekasi

Megapolitan
KPU Jaktim Buka Pendaftarab PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

KPU Jaktim Buka Pendaftarab PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

Megapolitan
NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

Megapolitan
Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Megapolitan
Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Megapolitan
“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

Megapolitan
Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

Megapolitan
PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat di Puncak, Bahas Soal Kelurahan Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD

DPRD dan Pemprov DKI Rapat di Puncak, Bahas Soal Kelurahan Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com