Pemkot Bekasi Klaim Penggusuran Perumahan di Jakasampurna Tak Langgar HAM

Kompas.com - 25/07/2019, 22:08 WIB
Kepala Bidang Pengendalian Ruang Dinas Tata Ruang Kota Bekasi, Azhari, Kamis (25/7/2019). Vitorio MantaleanKepala Bidang Pengendalian Ruang Dinas Tata Ruang Kota Bekasi, Azhari, Kamis (25/7/2019).

BEKASI, KOMPAS.com - Pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Tata Ruang (Distaru) mengeklaim langkah penggusuran perumahan warga di Jalan Bougenville Raya, RT 001 RW 011, Jakasampurna, Bekasi Barat, tidak melanggar hak asasi manusia (HAM).

Kepala Bidang Pengendalian Ruang Distaru Kota Bekasi, Azhari, menganggap penggusuran dilakukan setelah melalui sejumlah prosedur yang berlaku pada penggusuran bangunan di atas tanah negara.

"Terbitnya SP (surat peringatan) 1, 2, dan 3 sesuai perda. Tanah negara dipastikan boleh dilakukan satu kali peringatan dan dieksekusi dalam 7 hari," ujar Azhari di lokasi penggusuran, Kamis petang.

Baca juga: Pemkot Bekasi: Penggusuran Perumahan di Jakasampurna untuk Normalisasi Kali

"Tiga SP dan 1 peringatan pengosongan untuk warga membongkar sendiri terbit dalam 28 hari. Dibandingkan 7 hari tadi, Pemkot Bekasi sudah optimal memberikan kebijakan," kata dia.

Azhari menganggap, terbitnya 3 kali surat peringatan merupakan bagian dari sosialisasi.

Berbeda dengan Azhari, warga menganggap SP bukan bagian sosialisasi. Apalagi, menurut warga, SP yang terbit pada 12 Juni, 2 Juli, dan 9 Juli itu tak seluruhnya sampai ke tangan warga.

Di sisi lain, warga berharap diberikan kesempatan audiensi dan berdiskusi dengan Wali Kota Bekasi, alih-alih peringatan satu arah. Suatu angan yang faktanya tak kunjung terpenuhi hingga rumah mereka digilas alat berat.

"SP-nya tidak door to door, ditumpuk di satu titik, ada yang sampai ada yang tidak," ujar RA Siregar, kuasa hukum warga dari YLBHA Cakra Nusantara, Kamis.

"Lagipula bukan prosedural yang kami masalahkan. Kita harus pahamiz masyarakat ada yang sudah 33 tahun tinggal di sini. Bukan 1-2 bulan. Saya tidak sekadar bicara hukum. Pencabutan akar budaya adalah sesuatu yang harus dilindungi dan ini berdasarkan rekomendasi Komnas HAM juga," kata Siregar.

Baca juga: Enam Mahasiswa PMII Ditangkap dalam Penggusuran Warga di Jakasampurna, Bekasi

Komnas HAM juga telah menyurati Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi pada 23 Juli 2019 yang intinya meminta wali kota mengadakan audiensi dengan warga dan mengedepankan cara-cara nonrepresif jika menertibkan bangunan. Surat tersebut tak berbalas hingga hari penggusuran yang diwarnai bentrok antara satpol PP versus warga.

Halaman:


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Donny Saragih, Peras Bos Terdahulu hingga Batal Jadi Dirut Transjakarta

Donny Saragih, Peras Bos Terdahulu hingga Batal Jadi Dirut Transjakarta

Megapolitan
Ketua DPRD DKI Geram hingga Reaksi Istana kala Revitalisasi Monas Terus Dilanjutkan...

Ketua DPRD DKI Geram hingga Reaksi Istana kala Revitalisasi Monas Terus Dilanjutkan...

Megapolitan
Fakta Kebakaran di Kebayoran Lama, 1 Korban Tewas karena Terkunci di Rumah

Fakta Kebakaran di Kebayoran Lama, 1 Korban Tewas karena Terkunci di Rumah

Megapolitan
Siapkah Bandara Soekarno-Hatta Cegah Virus Corona Hanya dengan 1 Kapsul Transport?

Siapkah Bandara Soekarno-Hatta Cegah Virus Corona Hanya dengan 1 Kapsul Transport?

Megapolitan
Pemkot Bogor dan Gojek Sepakat Bangun Shelter di Seputar Stasiun Bogor

Pemkot Bogor dan Gojek Sepakat Bangun Shelter di Seputar Stasiun Bogor

Megapolitan
162 Warga Jadi Korban Kebakaran di Kebayoran Lama

162 Warga Jadi Korban Kebakaran di Kebayoran Lama

Megapolitan
Usai Diselamatkan, Wanita yang Mau Bunuh Diri di JPO Sempat Benturkan Kepalanya

Usai Diselamatkan, Wanita yang Mau Bunuh Diri di JPO Sempat Benturkan Kepalanya

Megapolitan
Donny Saragih Juga Pernah Dilaporkan Kasus Penggelapan dan Penipuan ke Polda Metro Jaya

Donny Saragih Juga Pernah Dilaporkan Kasus Penggelapan dan Penipuan ke Polda Metro Jaya

Megapolitan
Ini Informasi Terbaru Terkait Sistem ETLE untuk Pengendara Motor

Ini Informasi Terbaru Terkait Sistem ETLE untuk Pengendara Motor

Megapolitan
Psikolog Ungkap Pelaku Eksibisionisme Senang jika Divideokan Korbannya

Psikolog Ungkap Pelaku Eksibisionisme Senang jika Divideokan Korbannya

Megapolitan
Begal di Bawah Umur Diduga Berkomplot dengan Pembegal Tentara di Bekasi

Begal di Bawah Umur Diduga Berkomplot dengan Pembegal Tentara di Bekasi

Megapolitan
BMKG: Jakarta Diprediksi Hujan dengan Intensitas Bervariasi

BMKG: Jakarta Diprediksi Hujan dengan Intensitas Bervariasi

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Muncul King of The King di Tangerang | Alasan Batalnya Donny Saragih Jadi Bos Transjakarta

[POPULER JABODETABEK] Muncul King of The King di Tangerang | Alasan Batalnya Donny Saragih Jadi Bos Transjakarta

Megapolitan
Polisi Tangkap Komplotan yang Peras Korbannya dengan Menuduh Curi Motor, Satu Orang Buron

Polisi Tangkap Komplotan yang Peras Korbannya dengan Menuduh Curi Motor, Satu Orang Buron

Megapolitan
Terpidana Jadi Dirut Transjakarta, Ketua DPRD DKI Sindir Uji Kelayakan Pemprov DKI

Terpidana Jadi Dirut Transjakarta, Ketua DPRD DKI Sindir Uji Kelayakan Pemprov DKI

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X