Pemkot Bekasi Klaim Penggusuran Perumahan di Jakasampurna Tak Langgar HAM

Kompas.com - 25/07/2019, 22:08 WIB
Kepala Bidang Pengendalian Ruang Dinas Tata Ruang Kota Bekasi, Azhari, Kamis (25/7/2019). Vitorio MantaleanKepala Bidang Pengendalian Ruang Dinas Tata Ruang Kota Bekasi, Azhari, Kamis (25/7/2019).

BEKASI, KOMPAS.com - Pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Tata Ruang (Distaru) mengeklaim langkah penggusuran perumahan warga di Jalan Bougenville Raya, RT 001 RW 011, Jakasampurna, Bekasi Barat, tidak melanggar hak asasi manusia (HAM).

Kepala Bidang Pengendalian Ruang Distaru Kota Bekasi, Azhari, menganggap penggusuran dilakukan setelah melalui sejumlah prosedur yang berlaku pada penggusuran bangunan di atas tanah negara.

"Terbitnya SP (surat peringatan) 1, 2, dan 3 sesuai perda. Tanah negara dipastikan boleh dilakukan satu kali peringatan dan dieksekusi dalam 7 hari," ujar Azhari di lokasi penggusuran, Kamis petang.

Baca juga: Pemkot Bekasi: Penggusuran Perumahan di Jakasampurna untuk Normalisasi Kali

"Tiga SP dan 1 peringatan pengosongan untuk warga membongkar sendiri terbit dalam 28 hari. Dibandingkan 7 hari tadi, Pemkot Bekasi sudah optimal memberikan kebijakan," kata dia.

Azhari menganggap, terbitnya 3 kali surat peringatan merupakan bagian dari sosialisasi.

Berbeda dengan Azhari, warga menganggap SP bukan bagian sosialisasi. Apalagi, menurut warga, SP yang terbit pada 12 Juni, 2 Juli, dan 9 Juli itu tak seluruhnya sampai ke tangan warga.

Di sisi lain, warga berharap diberikan kesempatan audiensi dan berdiskusi dengan Wali Kota Bekasi, alih-alih peringatan satu arah. Suatu angan yang faktanya tak kunjung terpenuhi hingga rumah mereka digilas alat berat.

"SP-nya tidak door to door, ditumpuk di satu titik, ada yang sampai ada yang tidak," ujar RA Siregar, kuasa hukum warga dari YLBHA Cakra Nusantara, Kamis.

"Lagipula bukan prosedural yang kami masalahkan. Kita harus pahamiz masyarakat ada yang sudah 33 tahun tinggal di sini. Bukan 1-2 bulan. Saya tidak sekadar bicara hukum. Pencabutan akar budaya adalah sesuatu yang harus dilindungi dan ini berdasarkan rekomendasi Komnas HAM juga," kata Siregar.

Baca juga: Enam Mahasiswa PMII Ditangkap dalam Penggusuran Warga di Jakasampurna, Bekasi

Komnas HAM juga telah menyurati Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi pada 23 Juli 2019 yang intinya meminta wali kota mengadakan audiensi dengan warga dan mengedepankan cara-cara nonrepresif jika menertibkan bangunan. Surat tersebut tak berbalas hingga hari penggusuran yang diwarnai bentrok antara satpol PP versus warga.

Halaman:


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasatpol PP Jakbar Benarkan Ada Anak Buahnya Diduga Bobol Dana Bank DKI

Kasatpol PP Jakbar Benarkan Ada Anak Buahnya Diduga Bobol Dana Bank DKI

Megapolitan
Tak ingin Terburu-buru, DPRD DKI Belum Jadwalkan Rapat Anggaran

Tak ingin Terburu-buru, DPRD DKI Belum Jadwalkan Rapat Anggaran

Megapolitan
Warga Korban Penggusuran di Sunter Mengaku Tidak Pernah Ditawari Rusun

Warga Korban Penggusuran di Sunter Mengaku Tidak Pernah Ditawari Rusun

Megapolitan
Perjalanan Kereta Ditambah Mulai Desember 2019, Selang Waktu Tiba KRL Bekasi pada Jam Sibuk 11 Menit

Perjalanan Kereta Ditambah Mulai Desember 2019, Selang Waktu Tiba KRL Bekasi pada Jam Sibuk 11 Menit

Megapolitan
Per Desember 2019, KCI Tambah 112 Perjalanan KRL secara Bertahap

Per Desember 2019, KCI Tambah 112 Perjalanan KRL secara Bertahap

Megapolitan
Punya Anak Berkebutuhan Khusus, Keluarga Korban Kebakaran di Tangsel Sempat Sulit Cari Kontrakan

Punya Anak Berkebutuhan Khusus, Keluarga Korban Kebakaran di Tangsel Sempat Sulit Cari Kontrakan

Megapolitan
Kadishub DKI: Semua Ruas Jalan Protokol di Jakarta Layak Diterapkan ERP

Kadishub DKI: Semua Ruas Jalan Protokol di Jakarta Layak Diterapkan ERP

Megapolitan
Pelaku Penyiraman Air Keras Diduga Sasar Perempuan karena Kurang Perhatian sang Kakak

Pelaku Penyiraman Air Keras Diduga Sasar Perempuan karena Kurang Perhatian sang Kakak

Megapolitan
Polresta Tangerang Bentuk Satgas untuk Cegah Judi Pilkades

Polresta Tangerang Bentuk Satgas untuk Cegah Judi Pilkades

Megapolitan
Anggota Fraksi PDI-P Sebut Penggusuran di Sunter Tak Sesuai Janji Kampanye Anies

Anggota Fraksi PDI-P Sebut Penggusuran di Sunter Tak Sesuai Janji Kampanye Anies

Megapolitan
Pembongkaran di Sunter Agung Terus Berlangsung, Warga dan Satpol PP Terlibat Cekcok

Pembongkaran di Sunter Agung Terus Berlangsung, Warga dan Satpol PP Terlibat Cekcok

Megapolitan
Iuran BPJS Kesehatan Naik Tahun 2020, Ini Syarat dan Cara Pindah Kelas

Iuran BPJS Kesehatan Naik Tahun 2020, Ini Syarat dan Cara Pindah Kelas

Megapolitan
Pemkot Tangerang Alokasikan 25 Persen APBD di Sektor Pendidikan

Pemkot Tangerang Alokasikan 25 Persen APBD di Sektor Pendidikan

Megapolitan
Kepala Bapenda Bekasi Irit Bicara Usai Dipanggil DPRD soal Kisruh Ormas Kelola Parkir

Kepala Bapenda Bekasi Irit Bicara Usai Dipanggil DPRD soal Kisruh Ormas Kelola Parkir

Megapolitan
Sebelum Bakar Diri, Pria di Cipayung Pernah Mencoba Bunuh Diri

Sebelum Bakar Diri, Pria di Cipayung Pernah Mencoba Bunuh Diri

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X