Polemik Penggusuran Perumahan di Bekasi, di Antara Klaim Pemkot dan Protes Warga

Kompas.com - 26/07/2019, 08:27 WIB
Penggusuran perumahan warga di Jalan Bougenville Raya RT 001 RW 011, Jakasampurna, Bekasi Barat yang terletak di sisi DAS Jatiluhur, Kamis (25/7/2019). KOMPAS.com/VITORIO MANTALEANPenggusuran perumahan warga di Jalan Bougenville Raya RT 001 RW 011, Jakasampurna, Bekasi Barat yang terletak di sisi DAS Jatiluhur, Kamis (25/7/2019).

BEKASI, KOMPAS.com - Penggusuran rumah warga di Jalan Bougenville Raya RT 001 RW 011 oleh Kementerian PUPR melalui Pemerintah Kota Bekasi, Kamis (25/7/2019) diwarnai kontroversi.

Selain bentrok dengan warga dan menyisakan rumah berspanduk ormas yang tak disentuh alat berat, penggusuran Kamis lalu disikapi berbeda oleh warga setempat dan Pemerintah Kota Bekasi.

Versi Pemkot Bekasi

Pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Tata Ruang (Distaru) mengklaim langkah penggusuran perumahan warga di Jakasampurna tidak melanggar HAM dan sesuai prosedur.

"Terbitnya SP (surat peringatan) 1, 2, dan 3 sesuai perda. Tanah negara dipastikan boleh dilakukan satu kali peringatan dan dieksekusi dalam 7 hari," ujar Kepala Bidang Pengendalian Ruang Distaru Kota Bekasi, Azhari saat ditemui Kompas.com, di lokasi penggusuran, Kamis petang.

"Tiga SP dan 1 peringatan pengosongan untuk warga membongkar sendiri terbit dalam 28 hari. Dibandingkan 7 hari tadi, Pemkot Bekasi sudah optimal memberikan kebijakan," jelasnya.

Azhari menganggap, terbitnya 3 kali surat peringatan pada 12 Juni, 2 Juli, dan 9 Juli itu merupakan bagian dari sosialisasi.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Penggusuran Perumahan di Bekasi, Tak Mempan Diadang Warga, Tak Sentuh Rumah Berspanduk Ormas

Bentrok antara warga dan Satpol PP ketika petugas memaksa masuk ke perumahan warga pun dianggapnya bukan upaya mengesampingkan unsur HAM.

Azhari mengklaim, kesempatan relokasi ke rusunawa (rumah susun sederhana sewa) telah ia buka, tetapi tak disambut warga.

"Kita coba komunikasi terkait relokasi. Pukul 23.00 WIB kemarin malam kami siapkan 4 unit truk.  Ada surat dari pengelola rusunawa bahwa ada space yang tersedia di sana. Jam 20.00-23.00 awalnya ada warga yang bersedia (direlokasi), lalu entah ada masukan atau bagaimana, mereka tidak jadi mau direlokasi," jelas Azhari.

"Kita pastikan, kita melakukan upaya maksimal menghindari apa yang disebut pelanggaran HAM. Ketika mereka enggak mau, itu bukan kewenangan kami lagi," ia menambahkan.

Halaman:


Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: Tambah 663 Kasus Covid-19 di Kota Bekasi, 1.378 Pasien Masih Dirawat

UPDATE: Tambah 663 Kasus Covid-19 di Kota Bekasi, 1.378 Pasien Masih Dirawat

Megapolitan
UPDATE: Tambah 303 Kasus Covid-19 di Depok, 5 Pasien Meninggal

UPDATE: Tambah 303 Kasus Covid-19 di Depok, 5 Pasien Meninggal

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG Kamis: Sebagian Jabodetabek Berpotensi Hujan

Prakiraan Cuaca BMKG Kamis: Sebagian Jabodetabek Berpotensi Hujan

Megapolitan
Pabrik Percetakan di Kawasan Industri Pulogadung Terbakar

Pabrik Percetakan di Kawasan Industri Pulogadung Terbakar

Megapolitan
Kebanjiran Saat Isolasi Mandiri, Pasutri Pasien Covid-19 di Bekasi Dievakuasi

Kebanjiran Saat Isolasi Mandiri, Pasutri Pasien Covid-19 di Bekasi Dievakuasi

Megapolitan
Gandeng Ritase, PT APSD Bakal Digitalisasi Pengelolaan Gudang di Bandara

Gandeng Ritase, PT APSD Bakal Digitalisasi Pengelolaan Gudang di Bandara

Megapolitan
Kapolri Setuju Jalur Sepeda Dibongkar, Komunitas Bike to Work Merespons

Kapolri Setuju Jalur Sepeda Dibongkar, Komunitas Bike to Work Merespons

Megapolitan
ISSI DKI Minta Pembongkaran Jalur Sepeda Permanen Dipertimbangkan

ISSI DKI Minta Pembongkaran Jalur Sepeda Permanen Dipertimbangkan

Megapolitan
Andi Arief Dilaporkan ke Polisi Terkait Dugaan Ancaman di Media Sosial

Andi Arief Dilaporkan ke Polisi Terkait Dugaan Ancaman di Media Sosial

Megapolitan
Lurah Ciganjur Positif Covid-19, Kantor Kelurahan Ditutup 2 Hari

Lurah Ciganjur Positif Covid-19, Kantor Kelurahan Ditutup 2 Hari

Megapolitan
Plt Wali Kota Jaksel Sebut TNI AU Tawarkan Lakespra Dr Saryato sebagai Tempat Isoman

Plt Wali Kota Jaksel Sebut TNI AU Tawarkan Lakespra Dr Saryato sebagai Tempat Isoman

Megapolitan
Antisipasi Graha Wisata Ragunan Penuh, Pemkot Jaksel Siapkan Rusun Pasar Rumput

Antisipasi Graha Wisata Ragunan Penuh, Pemkot Jaksel Siapkan Rusun Pasar Rumput

Megapolitan
PPDB SD di Kota Tangerang Jalur Zonasi Dibuka, Posko bagi Orangtua yang Gaktek Disiapkan

PPDB SD di Kota Tangerang Jalur Zonasi Dibuka, Posko bagi Orangtua yang Gaktek Disiapkan

Megapolitan
Kasus Covid-19 Naik 159 Persen, Pemkot Tangerang Minta Kapasitas RS Ditambah

Kasus Covid-19 Naik 159 Persen, Pemkot Tangerang Minta Kapasitas RS Ditambah

Megapolitan
Update 16 Juni: Bertambah 9, Kini Ada 388 Pasien Covid-19 yang Masih Dirawat di Tangsel

Update 16 Juni: Bertambah 9, Kini Ada 388 Pasien Covid-19 yang Masih Dirawat di Tangsel

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X