Polemik Penggusuran Perumahan di Bekasi, di Antara Klaim Pemkot dan Protes Warga

Kompas.com - 26/07/2019, 08:27 WIB
Penggusuran perumahan warga di Jalan Bougenville Raya RT 001 RW 011, Jakasampurna, Bekasi Barat yang terletak di sisi DAS Jatiluhur, Kamis (25/7/2019). KOMPAS.com/VITORIO MANTALEANPenggusuran perumahan warga di Jalan Bougenville Raya RT 001 RW 011, Jakasampurna, Bekasi Barat yang terletak di sisi DAS Jatiluhur, Kamis (25/7/2019).

BEKASI, KOMPAS.com - Penggusuran rumah warga di Jalan Bougenville Raya RT 001 RW 011 oleh Kementerian PUPR melalui Pemerintah Kota Bekasi, Kamis (25/7/2019) diwarnai kontroversi.

Selain bentrok dengan warga dan menyisakan rumah berspanduk ormas yang tak disentuh alat berat, penggusuran Kamis lalu disikapi berbeda oleh warga setempat dan Pemerintah Kota Bekasi.

Versi Pemkot Bekasi

Pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Tata Ruang (Distaru) mengklaim langkah penggusuran perumahan warga di Jakasampurna tidak melanggar HAM dan sesuai prosedur.

"Terbitnya SP (surat peringatan) 1, 2, dan 3 sesuai perda. Tanah negara dipastikan boleh dilakukan satu kali peringatan dan dieksekusi dalam 7 hari," ujar Kepala Bidang Pengendalian Ruang Distaru Kota Bekasi, Azhari saat ditemui Kompas.com, di lokasi penggusuran, Kamis petang.

"Tiga SP dan 1 peringatan pengosongan untuk warga membongkar sendiri terbit dalam 28 hari. Dibandingkan 7 hari tadi, Pemkot Bekasi sudah optimal memberikan kebijakan," jelasnya.

Azhari menganggap, terbitnya 3 kali surat peringatan pada 12 Juni, 2 Juli, dan 9 Juli itu merupakan bagian dari sosialisasi.

Baca juga: Penggusuran Perumahan di Bekasi, Tak Mempan Diadang Warga, Tak Sentuh Rumah Berspanduk Ormas

Bentrok antara warga dan Satpol PP ketika petugas memaksa masuk ke perumahan warga pun dianggapnya bukan upaya mengesampingkan unsur HAM.

Azhari mengklaim, kesempatan relokasi ke rusunawa (rumah susun sederhana sewa) telah ia buka, tetapi tak disambut warga.

"Kita coba komunikasi terkait relokasi. Pukul 23.00 WIB kemarin malam kami siapkan 4 unit truk.  Ada surat dari pengelola rusunawa bahwa ada space yang tersedia di sana. Jam 20.00-23.00 awalnya ada warga yang bersedia (direlokasi), lalu entah ada masukan atau bagaimana, mereka tidak jadi mau direlokasi," jelas Azhari.

"Kita pastikan, kita melakukan upaya maksimal menghindari apa yang disebut pelanggaran HAM. Ketika mereka enggak mau, itu bukan kewenangan kami lagi," ia menambahkan.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Evaluasi Hari Pertama Ganjil Genap DKI, Pelanggar Capai 1.195 Kendaraan

Evaluasi Hari Pertama Ganjil Genap DKI, Pelanggar Capai 1.195 Kendaraan

Megapolitan
Dishub DKI Jakarta Sebut Ganjil Genap Bikin Volume Lalin Turun 2 Persen

Dishub DKI Jakarta Sebut Ganjil Genap Bikin Volume Lalin Turun 2 Persen

Megapolitan
Simulasi Tatap Muka, Enam Sekolah di Bekasi Akan Diverifikasi Ulang 2 Minggu Sekali

Simulasi Tatap Muka, Enam Sekolah di Bekasi Akan Diverifikasi Ulang 2 Minggu Sekali

Megapolitan
Dapat Pinjaman, Pemprov DKI Usulkan Rp 3,6 T untuk Pengembangan Infrastruktur Olahraga

Dapat Pinjaman, Pemprov DKI Usulkan Rp 3,6 T untuk Pengembangan Infrastruktur Olahraga

Megapolitan
Perum PPD Luncurkan Tiga Trayek Baru dari Stasiun Bogor ke Jakarta

Perum PPD Luncurkan Tiga Trayek Baru dari Stasiun Bogor ke Jakarta

Megapolitan
Cegah Klaster Baru, Pemkot Tangerang Atur Penggunaan Ventilasi Udara di Perkantoran

Cegah Klaster Baru, Pemkot Tangerang Atur Penggunaan Ventilasi Udara di Perkantoran

Megapolitan
UPDATE 4 Agustus: Kasus Positif Covid-19 di Tangsel Bertambah 10, Totalnya Kini 582

UPDATE 4 Agustus: Kasus Positif Covid-19 di Tangsel Bertambah 10, Totalnya Kini 582

Megapolitan
23 Warga Kena Sanksi karena Tak Pakai Masker di Pasar Pluis

23 Warga Kena Sanksi karena Tak Pakai Masker di Pasar Pluis

Megapolitan
Polisi: 70 Persen Pelanggaran Lalu Lintas di Depok Terjadi pada Jam Sibuk

Polisi: 70 Persen Pelanggaran Lalu Lintas di Depok Terjadi pada Jam Sibuk

Megapolitan
Wali Kota Tangerang: Rehabilitasi Stadion Benteng Dipercepat

Wali Kota Tangerang: Rehabilitasi Stadion Benteng Dipercepat

Megapolitan
Jadi Korban Perampokan, Pemilik Warung di Ciracas Mengaku Tak Asing dengan Wajah Pelaku

Jadi Korban Perampokan, Pemilik Warung di Ciracas Mengaku Tak Asing dengan Wajah Pelaku

Megapolitan
Operasi Patuh Jaya 2020, Depok Sumbang Pelanggar Lalu Lintas Terbanyak

Operasi Patuh Jaya 2020, Depok Sumbang Pelanggar Lalu Lintas Terbanyak

Megapolitan
Dinas SDA DKI Ajukan Anggaran Rp 5 Triliun untuk Penanggulangan Banjir

Dinas SDA DKI Ajukan Anggaran Rp 5 Triliun untuk Penanggulangan Banjir

Megapolitan
Pilkada Depok Makin Dekat, Bawaslu Minta Warga Tak Ragu Laporkan Penyelewengan

Pilkada Depok Makin Dekat, Bawaslu Minta Warga Tak Ragu Laporkan Penyelewengan

Megapolitan
Cegah Penularan Covid-19, Pemkot Tangsel Gelar Upacara HUT Ke-75 RI Secara Terbatas

Cegah Penularan Covid-19, Pemkot Tangsel Gelar Upacara HUT Ke-75 RI Secara Terbatas

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X