Kompas.com - 26/07/2019, 08:27 WIB
Penggusuran perumahan warga di Jalan Bougenville Raya RT 001 RW 011, Jakasampurna, Bekasi Barat yang terletak di sisi DAS Jatiluhur, Kamis (25/7/2019). KOMPAS.com/VITORIO MANTALEANPenggusuran perumahan warga di Jalan Bougenville Raya RT 001 RW 011, Jakasampurna, Bekasi Barat yang terletak di sisi DAS Jatiluhur, Kamis (25/7/2019).

BEKASI, KOMPAS.com - Penggusuran rumah warga di Jalan Bougenville Raya RT 001 RW 011 oleh Kementerian PUPR melalui Pemerintah Kota Bekasi, Kamis (25/7/2019) diwarnai kontroversi.

Selain bentrok dengan warga dan menyisakan rumah berspanduk ormas yang tak disentuh alat berat, penggusuran Kamis lalu disikapi berbeda oleh warga setempat dan Pemerintah Kota Bekasi.

Versi Pemkot Bekasi

Pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Tata Ruang (Distaru) mengklaim langkah penggusuran perumahan warga di Jakasampurna tidak melanggar HAM dan sesuai prosedur.

"Terbitnya SP (surat peringatan) 1, 2, dan 3 sesuai perda. Tanah negara dipastikan boleh dilakukan satu kali peringatan dan dieksekusi dalam 7 hari," ujar Kepala Bidang Pengendalian Ruang Distaru Kota Bekasi, Azhari saat ditemui Kompas.com, di lokasi penggusuran, Kamis petang.

"Tiga SP dan 1 peringatan pengosongan untuk warga membongkar sendiri terbit dalam 28 hari. Dibandingkan 7 hari tadi, Pemkot Bekasi sudah optimal memberikan kebijakan," jelasnya.

Azhari menganggap, terbitnya 3 kali surat peringatan pada 12 Juni, 2 Juli, dan 9 Juli itu merupakan bagian dari sosialisasi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Penggusuran Perumahan di Bekasi, Tak Mempan Diadang Warga, Tak Sentuh Rumah Berspanduk Ormas

Bentrok antara warga dan Satpol PP ketika petugas memaksa masuk ke perumahan warga pun dianggapnya bukan upaya mengesampingkan unsur HAM.

Azhari mengklaim, kesempatan relokasi ke rusunawa (rumah susun sederhana sewa) telah ia buka, tetapi tak disambut warga.

"Kita coba komunikasi terkait relokasi. Pukul 23.00 WIB kemarin malam kami siapkan 4 unit truk.  Ada surat dari pengelola rusunawa bahwa ada space yang tersedia di sana. Jam 20.00-23.00 awalnya ada warga yang bersedia (direlokasi), lalu entah ada masukan atau bagaimana, mereka tidak jadi mau direlokasi," jelas Azhari.

"Kita pastikan, kita melakukan upaya maksimal menghindari apa yang disebut pelanggaran HAM. Ketika mereka enggak mau, itu bukan kewenangan kami lagi," ia menambahkan.

Halaman:


Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Covid-19 Turun, Wagub DKI Klaim Tak Ada Lagi Antrean Pasien di IGD RS di Jakarta

Kasus Covid-19 Turun, Wagub DKI Klaim Tak Ada Lagi Antrean Pasien di IGD RS di Jakarta

Megapolitan
Vaksinasi Covid-19 Dosis Dua di Tangsel Baru 38,7 Persen dari Target

Vaksinasi Covid-19 Dosis Dua di Tangsel Baru 38,7 Persen dari Target

Megapolitan
Pabrik Sablon di Cengkareng Dilanda Kebakaran, 14 Unit Damkar Dikerahkan

Pabrik Sablon di Cengkareng Dilanda Kebakaran, 14 Unit Damkar Dikerahkan

Megapolitan
Aksi Pembegalan Terjadi Lagi di Bintaro, Dua Pengemudi Ojol Dibacok

Aksi Pembegalan Terjadi Lagi di Bintaro, Dua Pengemudi Ojol Dibacok

Megapolitan
Tangsel Catat Penambahan 12 Kasus Covid-19, 13 Pasien Sembuh

Tangsel Catat Penambahan 12 Kasus Covid-19, 13 Pasien Sembuh

Megapolitan
Pemuda yang Tenggelam di Kali Hitam Ditemukan Tewas, Diduga Tercebur karena Mabuk

Pemuda yang Tenggelam di Kali Hitam Ditemukan Tewas, Diduga Tercebur karena Mabuk

Megapolitan
Jakarta Tambah 155 Kasus Baru Covid-19, Positivity Rate Sepekan Terakhir 1,2 Persen

Jakarta Tambah 155 Kasus Baru Covid-19, Positivity Rate Sepekan Terakhir 1,2 Persen

Megapolitan
Soal 'Commitment Fee' Formula E di Jakarta yang Mahal, Wagub DKI Sebut Itu Sesuai Aturan

Soal "Commitment Fee" Formula E di Jakarta yang Mahal, Wagub DKI Sebut Itu Sesuai Aturan

Megapolitan
Polisi: Korban Penembakan di Pinang Tangerang Ahli Pengobatan Alternatif dan Ketua Majelis Taklim

Polisi: Korban Penembakan di Pinang Tangerang Ahli Pengobatan Alternatif dan Ketua Majelis Taklim

Megapolitan
Tersangka pada Kasus Korupsi Damkar Depok Diharapkan Bukan sebagai Tumbal

Tersangka pada Kasus Korupsi Damkar Depok Diharapkan Bukan sebagai Tumbal

Megapolitan
Polisi Uji Proyektil pada Kasus Penembakan di Pinang, Kota Tangerang

Polisi Uji Proyektil pada Kasus Penembakan di Pinang, Kota Tangerang

Megapolitan
Pengacara Sebut Pria yang Gantung Diri Saat 'Live' di Tiktok Diduga Dibunuh, Polisi: Belum Mengarah ke Sana

Pengacara Sebut Pria yang Gantung Diri Saat 'Live' di Tiktok Diduga Dibunuh, Polisi: Belum Mengarah ke Sana

Megapolitan
Pengacara Duga Pria yang Gantung Diri Saat 'Live' di Tiktok Korban Pembunuhan Berencana

Pengacara Duga Pria yang Gantung Diri Saat 'Live' di Tiktok Korban Pembunuhan Berencana

Megapolitan
Pengelola Sebut TMII Saat Weekend Sudah Didatangi Ribuan Pengunjung

Pengelola Sebut TMII Saat Weekend Sudah Didatangi Ribuan Pengunjung

Megapolitan
Tugu Sepatu di Jalan Sudirman Dicorat-coret Saat Baru Dipamerkan, Wagub DKI Prihatin

Tugu Sepatu di Jalan Sudirman Dicorat-coret Saat Baru Dipamerkan, Wagub DKI Prihatin

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.