Polemik Penggusuran Perumahan di Bekasi, di Antara Klaim Pemkot dan Protes Warga

Kompas.com - 26/07/2019, 08:27 WIB
Penggusuran perumahan warga di Jalan Bougenville Raya RT 001 RW 011, Jakasampurna, Bekasi Barat yang terletak di sisi DAS Jatiluhur, Kamis (25/7/2019). KOMPAS.com/VITORIO MANTALEANPenggusuran perumahan warga di Jalan Bougenville Raya RT 001 RW 011, Jakasampurna, Bekasi Barat yang terletak di sisi DAS Jatiluhur, Kamis (25/7/2019).

BEKASI, KOMPAS.com - Penggusuran rumah warga di Jalan Bougenville Raya RT 001 RW 011 oleh Kementerian PUPR melalui Pemerintah Kota Bekasi, Kamis (25/7/2019) diwarnai kontroversi.

Selain bentrok dengan warga dan menyisakan rumah berspanduk ormas yang tak disentuh alat berat, penggusuran Kamis lalu disikapi berbeda oleh warga setempat dan Pemerintah Kota Bekasi.

Versi Pemkot Bekasi

Pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Tata Ruang (Distaru) mengklaim langkah penggusuran perumahan warga di Jakasampurna tidak melanggar HAM dan sesuai prosedur.

"Terbitnya SP (surat peringatan) 1, 2, dan 3 sesuai perda. Tanah negara dipastikan boleh dilakukan satu kali peringatan dan dieksekusi dalam 7 hari," ujar Kepala Bidang Pengendalian Ruang Distaru Kota Bekasi, Azhari saat ditemui Kompas.com, di lokasi penggusuran, Kamis petang.

"Tiga SP dan 1 peringatan pengosongan untuk warga membongkar sendiri terbit dalam 28 hari. Dibandingkan 7 hari tadi, Pemkot Bekasi sudah optimal memberikan kebijakan," jelasnya.

Azhari menganggap, terbitnya 3 kali surat peringatan pada 12 Juni, 2 Juli, dan 9 Juli itu merupakan bagian dari sosialisasi.

Baca juga: Penggusuran Perumahan di Bekasi, Tak Mempan Diadang Warga, Tak Sentuh Rumah Berspanduk Ormas

Bentrok antara warga dan Satpol PP ketika petugas memaksa masuk ke perumahan warga pun dianggapnya bukan upaya mengesampingkan unsur HAM.

Azhari mengklaim, kesempatan relokasi ke rusunawa (rumah susun sederhana sewa) telah ia buka, tetapi tak disambut warga.

"Kita coba komunikasi terkait relokasi. Pukul 23.00 WIB kemarin malam kami siapkan 4 unit truk.  Ada surat dari pengelola rusunawa bahwa ada space yang tersedia di sana. Jam 20.00-23.00 awalnya ada warga yang bersedia (direlokasi), lalu entah ada masukan atau bagaimana, mereka tidak jadi mau direlokasi," jelas Azhari.

"Kita pastikan, kita melakukan upaya maksimal menghindari apa yang disebut pelanggaran HAM. Ketika mereka enggak mau, itu bukan kewenangan kami lagi," ia menambahkan.

Halaman:


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

MRT Jakarta Hadirkan Anjing Pelacak di Stasiun untuk Lacak Benda-Benda Mencurigakan

MRT Jakarta Hadirkan Anjing Pelacak di Stasiun untuk Lacak Benda-Benda Mencurigakan

Megapolitan
Berbagai Festival Meriahkan Jakarta Akhir Pekan Ini

Berbagai Festival Meriahkan Jakarta Akhir Pekan Ini

Megapolitan
Keamanan di Stasiun MRT Jakarta Ditingkatkan atas Permintaan Polisi

Keamanan di Stasiun MRT Jakarta Ditingkatkan atas Permintaan Polisi

Megapolitan
PT Transjakarta Klarifikasi, Bus Transjakarta Zongtong Belum Beroperasi Setelah Ada Kasus Video Tak Senonoh

PT Transjakarta Klarifikasi, Bus Transjakarta Zongtong Belum Beroperasi Setelah Ada Kasus Video Tak Senonoh

Megapolitan
RS Polri Kesulitan Identifikasi Jenazah yang Diduga Warga China yang Tewas Selat Sunda

RS Polri Kesulitan Identifikasi Jenazah yang Diduga Warga China yang Tewas Selat Sunda

Megapolitan
Pipi, Pelipis, dan Kaki Pelajar SMP di Kembangan Luka Akibat Disiram Air Keras

Pipi, Pelipis, dan Kaki Pelajar SMP di Kembangan Luka Akibat Disiram Air Keras

Megapolitan
PKL yang Jualan di Bahu Jalan Senen Khawatir Pendapatan Berkurang Jika Direlokasi

PKL yang Jualan di Bahu Jalan Senen Khawatir Pendapatan Berkurang Jika Direlokasi

Megapolitan
DPRD DKI Pesimistis APBD 2020 Rampung Sesuai Aturan Kemendagri

DPRD DKI Pesimistis APBD 2020 Rampung Sesuai Aturan Kemendagri

Megapolitan
Minim Penerangan, Warga Sulit Seberangi JPO Stasiun Pasar Minggu Baru di Malam Hari

Minim Penerangan, Warga Sulit Seberangi JPO Stasiun Pasar Minggu Baru di Malam Hari

Megapolitan
Bima Arya Pertimbangkan Maju sebagai Calon Ketua Umum PAN

Bima Arya Pertimbangkan Maju sebagai Calon Ketua Umum PAN

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Seksual Dikejar dan Ditangkap Korbanya di Kalideres

Pelaku Pelecehan Seksual Dikejar dan Ditangkap Korbanya di Kalideres

Megapolitan
WNA Pemilik Salon Operasi Lipatan Kelopak Mata Ilegal di PIK Belajar dari Dokter di China.

WNA Pemilik Salon Operasi Lipatan Kelopak Mata Ilegal di PIK Belajar dari Dokter di China.

Megapolitan
Dukung Ahok Jadi Bos BUMN, Ketua DPRD DKI: Selama Pimpin Jakarta Kinerjanya Baik

Dukung Ahok Jadi Bos BUMN, Ketua DPRD DKI: Selama Pimpin Jakarta Kinerjanya Baik

Megapolitan
Pabrik Sepatu Hengkang, Pengangguran di Banten Berpotensi Naik Ratusan Ribu Orang

Pabrik Sepatu Hengkang, Pengangguran di Banten Berpotensi Naik Ratusan Ribu Orang

Megapolitan
Mengenal GrabWheels, Satu Wujud dari Tranportasi Pintar di Indonesia

Mengenal GrabWheels, Satu Wujud dari Tranportasi Pintar di Indonesia

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X