Pimpinan Komisi E DPRD DKI: Warga Tak Mampu Sulit Beli Rusunami DP Rp 0

Kompas.com - 26/07/2019, 16:33 WIB
Rusunami DP 0 rupiah yang sudah mencapai 21 lantai di Pondok Kelapa, Jakarta Timur, Jumat (25/1/2019) KOMPAS.com/Ryana AryaditaRusunami DP 0 rupiah yang sudah mencapai 21 lantai di Pondok Kelapa, Jakarta Timur, Jumat (25/1/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diminta terus menerapkan program perumahan rakyat untuk warga kurang mampu yang belum memiliki rumah tinggal tetap.

"Program yang diterapkan pemerintah daerah harusnya bisa menakar pendapatan warga. Kalau untuk gaji Rp 4 juta ke atas, warga miskin tidak dapat," kata Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Ramly HI Muhammad, saat dihubungi di Jakarta, Jumat (26/7/2019), seperti dikutip Antara.

Sebelumnya, Pemprov DKI menyatakan mereka telah merampungkan sistem seleksi administrasi pendaftaran rumah susun sederhana (rusunami) dengan uang muka (down payment/DP) Rp 0 di Pondok Kelapa, Jakarta Timur.

Sebanyak 1.790 orang dinyatakan lolos dari 2.358 orang yang mendaftar.

Baca juga: Pemilik Alphard, Porsche, dan Harley-Davidson Ikut Daftar Beli Rusunami DP Rp 0

Program Rumah DP Nol Rupiah itu ditujukan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 104 tahun 2018.

Beberapa syarat untuk menjadi salah satu penerima program tersebut adalah warga yang tidak pernah menerima subsidi rumah dan harus berpenghasilan Rp 4 juta sampai Rp 7 juta serta diprioritaskan untuk yang sudah menikah dan berkeluarga.

"DP 0 persen untuk orang yang tidak mampu itu tidak akan mungkin. Karena DP itu harus dibayar nantinya," tegas Ramly ketika ditanya apakah program tersebut bisa dijangkau oleh warga kurang mampu yang kebanyakan belum memiliki rumah.

Baca juga: 1.790 Orang Lolos Seleksi Beli Rusunami DP Rp 0

Politisi Golkar itu mengatakan, kesejahteraan warga kurang mampu harus tetap menjadi fokus pemerintah daerah dengan pembangunan rumah susun yang harga sewanya terjangkau.

Senada disampaikan pengamat tata kota Yayat Supriatna. Menurut dia, program DP Nol Persen hanya menyasar kalangan tertentu saja.

"Selain mengembangkan rumah DP nol, pemerintah seharusnya memperbanyak pembangunan rumah susun sewa. Warga yang butuh rumah banyak, tidak harus milik yang penting mereka punya tempat tinggal dan produktif, sewa enggak apa-apa," kata Yayat Supriatna.



Sumber Antara
Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Muncul Rencana PSI Interpelasi Anies soal Banjir, Apa Maknanya?

Muncul Rencana PSI Interpelasi Anies soal Banjir, Apa Maknanya?

Megapolitan
UPDATE 25 Februari: Ada 40 Kasus Baru Covid-19 di Kota Tangerang, Totalnya 7.145

UPDATE 25 Februari: Ada 40 Kasus Baru Covid-19 di Kota Tangerang, Totalnya 7.145

Megapolitan
Musnahkan 3.140 Botol Miras, Wali Kota Tangerang: Peredaran Miras di Kota Tangerang Ilegal

Musnahkan 3.140 Botol Miras, Wali Kota Tangerang: Peredaran Miras di Kota Tangerang Ilegal

Megapolitan
Komplotan Pengedar Narkoba yang Ditangkap Hendak Edarkan Sabu Asal Malaysia di Lombok

Komplotan Pengedar Narkoba yang Ditangkap Hendak Edarkan Sabu Asal Malaysia di Lombok

Megapolitan
Mayat Perempuan Dalam Plastik Sampah di Bogor Teridentifikasi, Korban adalah Pelajar SMA

Mayat Perempuan Dalam Plastik Sampah di Bogor Teridentifikasi, Korban adalah Pelajar SMA

Megapolitan
Terdampak Banjir Kabupaten Bekasi, 2 Jalur KA antara Stasiun Kedunggedeh-Lemah Abang Selesai Diperbaiki

Terdampak Banjir Kabupaten Bekasi, 2 Jalur KA antara Stasiun Kedunggedeh-Lemah Abang Selesai Diperbaiki

Megapolitan
Berkaca dari Lokasi Penembakan di Cengkareng, Kasatpol PP DKI Minta Warga Laporkan Pelanggaran Prokes

Berkaca dari Lokasi Penembakan di Cengkareng, Kasatpol PP DKI Minta Warga Laporkan Pelanggaran Prokes

Megapolitan
Iming-imingi Uang Rp 500.000, WNA Cabuli Remaja hingga 4 Kali

Iming-imingi Uang Rp 500.000, WNA Cabuli Remaja hingga 4 Kali

Megapolitan
12.000 Lansia di Mampang Prapatan Akan Divaksinasi, Puskesmas Tunggu Vaksin Covid-19 dari Kemenkes

12.000 Lansia di Mampang Prapatan Akan Divaksinasi, Puskesmas Tunggu Vaksin Covid-19 dari Kemenkes

Megapolitan
BPPT: Tak Ada Penumpukan Awan di Jabodetabek Setelah Modifikasi Cuaca, Curah Hujan Menurun

BPPT: Tak Ada Penumpukan Awan di Jabodetabek Setelah Modifikasi Cuaca, Curah Hujan Menurun

Megapolitan
PSI Ingin Interpelasi Anies soal Banjir, Wakil Ketua Fraksi Demokrat: Saya Pribadi Tak Setuju

PSI Ingin Interpelasi Anies soal Banjir, Wakil Ketua Fraksi Demokrat: Saya Pribadi Tak Setuju

Megapolitan
PSI Ingin Interpelasi Anies soal Banjir, Fraksi PDI-P Sebut Mending Evaluasi Teknis bersama SKPD

PSI Ingin Interpelasi Anies soal Banjir, Fraksi PDI-P Sebut Mending Evaluasi Teknis bersama SKPD

Megapolitan
Cegah Banjir di Jabodetabek, 16,4 Ton Garam Telah Ditebar dari Atas Perairan Selat Sunda

Cegah Banjir di Jabodetabek, 16,4 Ton Garam Telah Ditebar dari Atas Perairan Selat Sunda

Megapolitan
Bela Anies, Fraksi PKS Nilai Interpelasi yang Diajukan PSI Hanya Pencitraan

Bela Anies, Fraksi PKS Nilai Interpelasi yang Diajukan PSI Hanya Pencitraan

Megapolitan
Fraksi PSI Cari 'Teman' untuk Interpelasi Anies soal Banjir Jakarta

Fraksi PSI Cari "Teman" untuk Interpelasi Anies soal Banjir Jakarta

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X