Kompas.com - 28/07/2019, 08:56 WIB
Bus Listrik MAB Bus Listrik MAB

Nilai AQI ditetapkan berdasarkan enam jenis polutan utama, yaitu materi partikulat (PM) 2,5 dan PM 10, karbon monoksida, asam belerang, nitrogen dioksida hingga ozon permukaan tanah.

PM 2,5 yang dikeluarkan knalpot kendaraan dapat terhirup masuk ke jaringan paru-paru dan meracuni darah, sehingga menyebabkan penyakit kardiovaskular. Adapun nitrogen dioksida dapat memicu radang paru-paru dan infeksi.

Tentunya, pemerintah di Jakarta baik tingkat pusat atau daerah tidak ingin membiarkan warga Jakarta hidup dengan kondisi udara kotor sehingga harus ada upaya secara efektif untuk mengatasi hal itu.

Salah satu cara mengatasi polusi udara itu, menurut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, adalah menggunakan angkutan umum berenergi listrik.

"Sekarang ini kan cuaca di Jakarta jelek ya, polusi. Jadi, pemerintah mau angkutan umum sepertiga bus, taksi, dan sepeda motor pakai listrik," katanya.

Ia berharap, angkutan umum listrik bisa segera diimplementasikan seiring dengan komitmen pemerintah mendorong pengembangan kendaraan listrik.

Pemerintah sebagai regulator akan menerapkan kebijakan berupa pemberian insentif untuk kendaraan listrik. Namun, Luhut tidak secara rinci menjelaskan lebih lanjut insentif tersebut.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Efisiensi energi

Pengamat lingkungan perkotaan yang juga Direktur Eksekutif Komisi Penghapusan Bensin Bertimbal, Ahmad Safrudin, mengatakan, bus listrik bagus untuk pengendalian pencemaran udara dan gas rumah sekaligus efisiensi energi.

Bus listrik lebih efisien 219 persen dibanding bus diesel karena energy lost bus diesel kisaran 59-61 persen. Sedangkan energy lost bus listrik hanya 10 persen.

Safrudin menuturkan, penggunaan bus listrik mampu menekan biaya operasional bahan bakar sekaligus menjaga ketahanan energi pada sektor transportasi darat.

Tingginya angka efisiensi energi pada bus listrik juga dapat mengurangi pencemaran udara dan mengendalikan efek rumah kaca yang selama ini menjadi persoalan lingkungan bagi kawasan perkotaan di Indonesia, khususnya Jakarta.

"Bus listrik dapat mengurangi emisi meski tidak begitu signifikan karena jumlah kendaraan umum masih relatif kecil antara 2 persen dan 5 persen. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus mengatur volume kendaraan pribadi yang mencapai 95 sampai dengan 98 persen," ujarnya.

Terkendala regulasi

Namun, penerapan bus Trans Jakarta dengan menggunakan energi listrik hingga kini masih terkendala regulasi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan pemerintah pusat.

Halaman:


Video Pilihan

Sumber Antara
Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satpol PP Depok Bongkar Bangunan Ilegal dan Tertibkan Parkir Liar di Kolong Flyover Arif Rahman Hakim

Satpol PP Depok Bongkar Bangunan Ilegal dan Tertibkan Parkir Liar di Kolong Flyover Arif Rahman Hakim

Megapolitan
Haikal Hassan: Jangan Berbondong-bondong ke Jakarta! Kalau Kasus Covid-19 Tinggi, Reuni 212 Disalahin...

Haikal Hassan: Jangan Berbondong-bondong ke Jakarta! Kalau Kasus Covid-19 Tinggi, Reuni 212 Disalahin...

Megapolitan
Besi Penutup Proyek Crossing di Pintu Air Jagakarsa Hilang

Besi Penutup Proyek Crossing di Pintu Air Jagakarsa Hilang

Megapolitan
Sopir Mercy yang Lawan Arah lalu Tabrak 2 Mobil di Tol JORR Ditetapkan Jadi Tersangka

Sopir Mercy yang Lawan Arah lalu Tabrak 2 Mobil di Tol JORR Ditetapkan Jadi Tersangka

Megapolitan
Turap Saluran di Jalan Pluit Sakti Raya Longsor, Perbaikan Ditargetkan Rampung dalam 2 Minggu

Turap Saluran di Jalan Pluit Sakti Raya Longsor, Perbaikan Ditargetkan Rampung dalam 2 Minggu

Megapolitan
Warga Joglo Bisa Setor Minyak Jelantah ke PKK RW, Tiap Liter Dihargai Rp 3.300

Warga Joglo Bisa Setor Minyak Jelantah ke PKK RW, Tiap Liter Dihargai Rp 3.300

Megapolitan
Wakil Wali Kota Depok Pertanyakan Data Kejaksaan soal Kenaikan Kasus Pelecehan Seksual terhadap Anak

Wakil Wali Kota Depok Pertanyakan Data Kejaksaan soal Kenaikan Kasus Pelecehan Seksual terhadap Anak

Megapolitan
Wagub DKI Minta Pemerintah Pusat Revisi PP yang Bikin UMP Hanya Naik Sedikit

Wagub DKI Minta Pemerintah Pusat Revisi PP yang Bikin UMP Hanya Naik Sedikit

Megapolitan
Wagub DKI Ungkap Pengusaha Tak Masalah UMP Jakarta 2022 Naik sampai 5 Persen

Wagub DKI Ungkap Pengusaha Tak Masalah UMP Jakarta 2022 Naik sampai 5 Persen

Megapolitan
Kasus Pengemudi Mercy Tabrakan Saat Lawan Arah di Tol JORR, Polisi Tunggu Hasil Mediasi dengan Korban

Kasus Pengemudi Mercy Tabrakan Saat Lawan Arah di Tol JORR, Polisi Tunggu Hasil Mediasi dengan Korban

Megapolitan
Pegawai Korban Pelecehan Berharap KPI Segera Jalankan Rekomendasi Komnas HAM

Pegawai Korban Pelecehan Berharap KPI Segera Jalankan Rekomendasi Komnas HAM

Megapolitan
PPKM Kota Tangerang Kembali ke Level 2, Pemkot Akan Tingkatkan Tracing Covid-19

PPKM Kota Tangerang Kembali ke Level 2, Pemkot Akan Tingkatkan Tracing Covid-19

Megapolitan
Saat Anies Lesehan di Jalan Bersama Buruh yang Demo Menuntut Kenaikan UMP…

Saat Anies Lesehan di Jalan Bersama Buruh yang Demo Menuntut Kenaikan UMP…

Megapolitan
Polres Jakpus Tangkap 4 Anggota Sindikat Bandar Narkoba Jaringan Malaysia

Polres Jakpus Tangkap 4 Anggota Sindikat Bandar Narkoba Jaringan Malaysia

Megapolitan
Pengetatan di Bandara Soekarno Hatta untuk Cegah Omicron, WNA dari 11 Negara Dilarang Masuk, WNI Karantina 14 Hari

Pengetatan di Bandara Soekarno Hatta untuk Cegah Omicron, WNA dari 11 Negara Dilarang Masuk, WNI Karantina 14 Hari

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.