Kompas.com - 29/07/2019, 16:51 WIB
Suasana gedung bertingkat yang terlihat samar karena kabut polusi di Jakarta Pusat, Senin (8/7/2019). Kualitas udara di DKI Jakarta memburuk pada tahun ini dibandingkan tahun 2018. Prediksi ini berdasarkan pengukuran PM 2,5 atau partikel halus di udara yang berukuran lebih kecil dari 2,5 mikron (mikrometer). KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGSuasana gedung bertingkat yang terlihat samar karena kabut polusi di Jakarta Pusat, Senin (8/7/2019). Kualitas udara di DKI Jakarta memburuk pada tahun ini dibandingkan tahun 2018. Prediksi ini berdasarkan pengukuran PM 2,5 atau partikel halus di udara yang berukuran lebih kecil dari 2,5 mikron (mikrometer).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) DKI Jakarta menilai Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta lamban dalam menangani persoalan polusi udara di Ibu Kota.

"Kebijakannya jelas masih lamban dan respons yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta cenderung tidak signifikan," kata Direktur Walhi DKI Jakarta Tubagus Soleh Ahmadi saat dihubungi Antaranews di Jakarta, Senin (29/7/2019).

Ia menilai Pemprov DKI Jakarta belum mengukur atau menyasar sumber-sumber utama penyebab polusi udara di Ibu Kota.

Baca juga: Pemprov DKI Siapkan 14 Rencana untuk Atasi Polusi Udara

Padahal, seharusnya Pemprov DKI Jakarta dan pemerintah pusat saling berkoordinasi termasuk memanggil kepala daerah yang wilayahnya turut menjadi sumber pencemar udara.

Sebagai contoh, kata dia, Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat yang memiliki banyak industri dan emisinya menyebar hingga ke DKI Jakarta.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Walhi secara umum menilai pemerintah belum memiliki tindakan nyata dalam menangani polusi udara yang semakin mengkhawatirkan. Bahkan pemerintah seakan-akan melakukan pembiaran sehingga warga menghirup udara kotor.

"Pembiaran tersebut dibuktikan dengan salah satu contoh yakni masih banyaknya masyarakat yang tidak memperoleh informasi terkait kondisi udara di Ibu Kota," ujar dia.

Tubagus melihat persoalan tersebut juga dilatarbelakangi oleh keterbatasan alat pemantau kualitas udara di Jakarta.

Baca juga: Dibilang Pemprov DKI Atasi Polusi, Faktanya Lidah Mertua Baru Ampuh Basmi Bau Amis

Ia menjelaskan, selain keterbatasan tersebut, pemerintah juga tidak melakukan upaya atau reaksi cepat dalam memberitahukan langkah-langkah yang harus dilakukan masyarakat agar terhindar dari udara kotor.

Terkait solusi, Walhi menyarankan agar pemerintah melakukan pemantauan industri secara rutin serta menindak tegas pihak-pihak terkait yang terbukti melanggar izin lingkungan.

Senada dengan Walhi, kritikan juga dilontarkan oleh Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Ramly HI Muhammad yang mendesak Gubernur Anies Baswedan segera menyikapi persoalan polusi udara karena berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat.

"Jika kualitas udara sudah melebihi batas ambang kesehatan, maka kita harus memaksa gubernur untuk bagaimana mengatasi ini," kata dia.

Menurut dia, pemangku kepentingan terkait perlu menyikapi kondisi kualitas udara yang semakin memprihatinkan itu secara cepat agar tidak menimbulkan ancaman besar di sisi kesehatan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Aturan PPKM Level 2, Kantor Non-esensial di Jakarta Bisa Terapkan WFO Maksimal 50 Persen

Aturan PPKM Level 2, Kantor Non-esensial di Jakarta Bisa Terapkan WFO Maksimal 50 Persen

Megapolitan
PPKM Level 2 Jakarta, Jumlah Jemaah Tempat Ibadah Maksimal 75 Persen dari Kapasitas

PPKM Level 2 Jakarta, Jumlah Jemaah Tempat Ibadah Maksimal 75 Persen dari Kapasitas

Megapolitan
Aturan PPKM Level 2 di Jakarta, Anak di Bawah 12 Tahun Diizinkan Masuk Bioskop

Aturan PPKM Level 2 di Jakarta, Anak di Bawah 12 Tahun Diizinkan Masuk Bioskop

Megapolitan
PPKM Level 2 di Jakarta, Kapasitas Restoran yang Beroperasi Malam Naik Jadi 50 Persen

PPKM Level 2 di Jakarta, Kapasitas Restoran yang Beroperasi Malam Naik Jadi 50 Persen

Megapolitan
PPKM Level 2 Jakarta, Transportasi Umum Beroperasi dengan Kapasitas 100 Persen

PPKM Level 2 Jakarta, Transportasi Umum Beroperasi dengan Kapasitas 100 Persen

Megapolitan
Bawa Anak ke Tempat Bermain di Mal, Para Orangtua Bawa Baju Ganti Anak hingga Ingatkan Pakai Hand Sanitizer

Bawa Anak ke Tempat Bermain di Mal, Para Orangtua Bawa Baju Ganti Anak hingga Ingatkan Pakai Hand Sanitizer

Megapolitan
PPKM Level 2, Tempat Wisata dan Taman di Jakarta Dibuka dengan Kapasitas 25 Persen

PPKM Level 2, Tempat Wisata dan Taman di Jakarta Dibuka dengan Kapasitas 25 Persen

Megapolitan
Sudah Dibuka, Tempat Bermain di TangCity Mall Ramai Dikunjungi Anak di Bawah 12 Tahun

Sudah Dibuka, Tempat Bermain di TangCity Mall Ramai Dikunjungi Anak di Bawah 12 Tahun

Megapolitan
PPKM Level 2 Jakarta, Resepsi Pernikahan Boleh Digelar dengan Kapasitas 50 Persen

PPKM Level 2 Jakarta, Resepsi Pernikahan Boleh Digelar dengan Kapasitas 50 Persen

Megapolitan
Meski Korban Tak Melapor, Polisi Mestinya Tetap Selidiki Kasus Remaja Dilecehkan Penjaga Warung di Pamulang

Meski Korban Tak Melapor, Polisi Mestinya Tetap Selidiki Kasus Remaja Dilecehkan Penjaga Warung di Pamulang

Megapolitan
Wahana Indoor di TMII Masih Ditutup

Wahana Indoor di TMII Masih Ditutup

Megapolitan
Anak Boleh Masuk Tempat Wisata, Petugas TMII Keliling Ingatkan Pengunjung Terapkan Prokes

Anak Boleh Masuk Tempat Wisata, Petugas TMII Keliling Ingatkan Pengunjung Terapkan Prokes

Megapolitan
Anak di Bawah 12 Tahun Boleh Masuk Ancol, Simak Aturan Lengkapnya

Anak di Bawah 12 Tahun Boleh Masuk Ancol, Simak Aturan Lengkapnya

Megapolitan
Mulai Rabu Ini, Anak Usia 12 Tahun ke Bawah Boleh Masuk Taman Impian Jaya Ancol

Mulai Rabu Ini, Anak Usia 12 Tahun ke Bawah Boleh Masuk Taman Impian Jaya Ancol

Megapolitan
Wali Kota Bekasi: Kasus Aktif 0,03 Persen, Angka Kematian Pasien Covid-19 Enggak Ada

Wali Kota Bekasi: Kasus Aktif 0,03 Persen, Angka Kematian Pasien Covid-19 Enggak Ada

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.