Anies Ajukan Banding atas Putusan PTUN Terkait SK Pembatalan Izin Reklamasi Pulau H

Kompas.com - 29/07/2019, 18:19 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di GOR Rorotan, Jakarta Utara, Senin (29/7/2019). KOMPAS.com/NURSITA SARIGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di GOR Rorotan, Jakarta Utara, Senin (29/7/2019).
Penulis Nursita Sari
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang membatalkan surat keputusan (SK) terkait pembatalan izin reklamasi Pulau H di Teluk Jakarta.

Kepala Biro Hukum DKI Jakarta Yayan Yuhanah mengatakan, banding diajukan pada 18 Juli lalu.

"Sudah (mengajukan banding), sudah lama. Tanggal 18 Juli," ujar Yayan saat dihubungi Kompas.com, Senin (29/7/2019).

Baca juga: PTUN Batalkan SK Anies soal Pembatalan Izin Reklamasi Pulau H

Menurut Yayan, Pemprov DKI Jakarta saat ini sedang menyiapkan memori banding. Memori banding rencananya akan diserahkan ke PTTUN Jakarta dalam satu hingga dua pekan ke depan.

"Memori bandingnya sedang kami susun," kata Yayan.

Sebelumnya diberitakan, PTUN Jakarta membatalkan surat keputusan (SK) Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait pembatalan izin reklamasi Pulau H di Teluk Jakarta.

PT Taman Harapan Indah diketahui menggugat SK Anies tersebut.

Dalam putusannya, majelis hakim PTUN Jakarta mengabulkan gugatan PT Taman Harapan Indah untuk seluruhnya.

Baca juga: SK Dibatalkan, Anies Diwajibkan Proses Perpanjangan Izin Reklamasi Pulau H

PTUN Jakarta membatalkan Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1409 Tahun 2018 tanggal 6 September 2018 khusus sepanjang menyangkut Pencabutan Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta No 2637 Tahun 2015 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau H kepada PT Taman Harapan Indah.

PTUN juga mewajibkan Anies selaku tergugat untuk mencabut SK terkait pembatalan izin reklamasi Pulau H itu.

Kemudian, PTUN mewajibkan Anies memproses izin perpanjangan Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2637 Tahun 2015 sesuai peraturan yang berlaku.

PTUN Jakarta memutus perkara nomor 24/G/2019/PTUN.JKT itu pada 9 Juli 2019.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi Tangkap Spesialis Pencuri Motor yang Beraksi di Wilayah Tangsel

Polisi Tangkap Spesialis Pencuri Motor yang Beraksi di Wilayah Tangsel

Megapolitan
Kapolsek Kalideres Sebut Tidak Ada Indikasi Pilot Wings Air Dibunuh

Kapolsek Kalideres Sebut Tidak Ada Indikasi Pilot Wings Air Dibunuh

Megapolitan
Pilot Wings Air Diduga Bunuh Diri, Ini Tanggapan Lion Air Group

Pilot Wings Air Diduga Bunuh Diri, Ini Tanggapan Lion Air Group

Megapolitan
Pemprov DKI Kesulitan Kuras Saluran Air di Sunter Sebelum Penggusuran

Pemprov DKI Kesulitan Kuras Saluran Air di Sunter Sebelum Penggusuran

Megapolitan
Soal Ormas Kelola Parkir, DPRD Kota Bekasi akan Panggil Pengusaha Minimarket

Soal Ormas Kelola Parkir, DPRD Kota Bekasi akan Panggil Pengusaha Minimarket

Megapolitan
Diduga Bunuh Diri, Pilot Wings Air Ditemukan Tewas di Kamar Indekos

Diduga Bunuh Diri, Pilot Wings Air Ditemukan Tewas di Kamar Indekos

Megapolitan
10 Tahun Dagang di Sunter, Pedagang Minta Dibina Pemprov DKI

10 Tahun Dagang di Sunter, Pedagang Minta Dibina Pemprov DKI

Megapolitan
9 Bulan Ormas Kelola Parkir Minimarket, Hanya Rp 1,2 Miliar Masuk Kas Daerah

9 Bulan Ormas Kelola Parkir Minimarket, Hanya Rp 1,2 Miliar Masuk Kas Daerah

Megapolitan
Dalam Sidang, Hakim Konfirmasi Kabar Nunung Jual 4 Rumah

Dalam Sidang, Hakim Konfirmasi Kabar Nunung Jual 4 Rumah

Megapolitan
Komisi III DPRD Bekasi Nilai Salah Langkah Bapenda Tunjuk Anggota Ormas Kelola Parkir Minimarket

Komisi III DPRD Bekasi Nilai Salah Langkah Bapenda Tunjuk Anggota Ormas Kelola Parkir Minimarket

Megapolitan
Menanggung Hidup Keluarga Besar, Nunung Minta Hakim Ringankan Vonis

Menanggung Hidup Keluarga Besar, Nunung Minta Hakim Ringankan Vonis

Megapolitan
Setu Sawangan di Depok 'Menguning' Setahun Sekali, Ini Sebabnya...

Setu Sawangan di Depok "Menguning" Setahun Sekali, Ini Sebabnya...

Megapolitan
PAD Bekasi Minus Rp 1 Triliun, Pemkot akan Optimalkan Reklame dan PBB

PAD Bekasi Minus Rp 1 Triliun, Pemkot akan Optimalkan Reklame dan PBB

Megapolitan
Polisi Tembak Kaki 3 Pembobol Showroom Motor di Pamulang, Seorang Kena Bokong

Polisi Tembak Kaki 3 Pembobol Showroom Motor di Pamulang, Seorang Kena Bokong

Megapolitan
Antisipasi Kampanye Hitam Pilkades, Polresta Tangerang Turunkan Personel Khusus

Antisipasi Kampanye Hitam Pilkades, Polresta Tangerang Turunkan Personel Khusus

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X