Sampah Plastik Penuhi Kali Bahagia, Ini Deretan Lembaga yang Bertanggung Jawab

Kompas.com - 30/07/2019, 06:08 WIB
Kepala Bidang Jejaring Inovasi Pelayanan Rakyat Kemenko Kemaritiman, Syamsul Akbar (kemeja putih) meninjau Kali Busa atau Kali Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi yang dipenuhi sampah, Senin (29/7/2019) petang. Vitorio MantaleanKepala Bidang Jejaring Inovasi Pelayanan Rakyat Kemenko Kemaritiman, Syamsul Akbar (kemeja putih) meninjau Kali Busa atau Kali Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi yang dipenuhi sampah, Senin (29/7/2019) petang.

Mawardi juga mengatakan, lebar Kali Bahagia yang saat ini hanya 4 meter jauh dari kondisi ideal di kisaran 15-30 meter.

Berdasarkan pantauan Kompas.com, Senin kemarin, aliran Kali Bekasi dipenuhi gulma di tepinya. Tak ada tanggul dan turap yang memadai guna menghalau sedimentasi yang menyumbat aliran kali.

Namun, pihak Dinas PUPR Kabupaten Bekasi tak bisa memberi jawaban memuaskan ketika dikonfirmasi mengenai hal ini.

Baca juga: Kemenko Maritim Minta Bangunan Liar di Bantaran Kali Bahagia Bekasi Dibongkar

"Kami bukan normalisasi sampah. Kaitannya dengan tanggul, gulma. Sifatnya bukan untuk mengangkat sampah. Kami sudah ada beberapa upaya, sih,” ujar Nur Chaidir, Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air Dinas PUPR Kabupaten Bekasi saat dihubungi, Senin.

Chaidir berdalih sedang rapat ketika ditanya lebih lanjut mengenai rincian upaya normalisasi Kali Bahagia. Di sisi lain, ia melempar tanggung jawab pembersihan sampah di Kali Bahagia.

"Masalah sampah kan (tupoksinya) ada di Dinas Lingkungan Hidup," kata dia singkat.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi

Dihubungi terpisah, Kepala Bidang Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi, Dodi Agus Supriyanto justru mengembalikan bola ke tangan Dinas PUPR soal masalah sampah di Kali Bahagia. Padahal, urusan sampah memang jadi ranah Dinas Lingkungan Hidup, sedangkan urusan badan air urusan Dinas PUPR.

"Kita bicara masalah tupoksi dulu ya. Intinya, tupoksi untuk menangani sampah di sungai ada di Dinas PUPR. Saya menunggu koordinasi permintaan dari PUPR untuk masalah pengangkutan (sampah). Nama kegiatannya itu normalisasi kali. Kalau dilihat, di sana harusnya diurus oleh bidang Sumber Daya Air, kepala bidangnya Pak Chaidir," kata Dodi.

Dodi juga enggan jika polemik Kali Bahagia diarahkan ke lembaganya semata. Camat, lurah, satpol PP, hingga warga mestinya ikut bertanggung jawab terhadap permasalahan ini.

“Kalau hanya petugas kami yang turun, masyarakat pasti buangnya di situ lagi, soalnya ada petugas kebersihan di situ yang ambil sampah. Kami siap sepanjang diminta. Kan camat belum kirim surat, desa belum kirim surat, PUPR belum kirim surat. Maksud saya, cobalah aparat setempat berkoordinasi, lalu camat manggil kami, mengundang," ujar Dodi.

“Lokasi di sana itu, kiri dan kanannya permukiman, informasinya ada bangunan liar. Untuk alat berat mengangkut (sampah) kan bangunannya harus ada yang dibongkar. Dibongkar itu tupoksinya ada di satpol PP, bukan di kami,” ia menambahkan.

Satpol PP Kabupaten Bekasi

Pembongkaran bangunan liar di sepanjang bantaran Kali Bahagia memang tugas Satpol PP Kabupaten Bekasi, meski mereka perlu menunggu perintah dari pemerintah untuk mengeksekusinya.

Badan Musyawarah Warga (Bamuswa) Sektor V Kelurahan Bahagia sempat mengajukan permohonan pembongkaran bangunan liar di bantaran Kali Bahagia pada 21 Januari 2019. Dalam suratnya kepada Kepala Satpol PP Kabupaten Bekasi, Ketua Bamuswa Anwarudin menyebut “berdirinya bangunan liar di atas bantaran kali RW 011, 012, 013, 021, 023) mengakibatkan terjadinya banjir dan pendangkalan sungai serta saluran pembuangan akibat sampah yang menumpuk”.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bioskop di Bekasi Dibuka Lagi, Ini Protokol Kesehatannya

Bioskop di Bekasi Dibuka Lagi, Ini Protokol Kesehatannya

Megapolitan
Kronologi Ulah Rasial Guru SMA di Jaktim, Tiba-tiba Ajak Murid Tak Pilih Ketua OSIS Non-Muslim

Kronologi Ulah Rasial Guru SMA di Jaktim, Tiba-tiba Ajak Murid Tak Pilih Ketua OSIS Non-Muslim

Megapolitan
Oknum Guru SMA di Jaktim yang Lakukan Tindakan Rasial Masih Aktif Mengajar

Oknum Guru SMA di Jaktim yang Lakukan Tindakan Rasial Masih Aktif Mengajar

Megapolitan
Mantan Polisi dan Direktur Perusahaan Terlibat Penyelundupan Senjata Api

Mantan Polisi dan Direktur Perusahaan Terlibat Penyelundupan Senjata Api

Megapolitan
Seorang Wanita Bawa Bensin ke Balai Kota DKI, Diduga Hendak Bakar Gedung

Seorang Wanita Bawa Bensin ke Balai Kota DKI, Diduga Hendak Bakar Gedung

Megapolitan
Fahrurrozi Ishaq, Gubernur Tandingan Era Ahok, Wafat karena Covid-19

Fahrurrozi Ishaq, Gubernur Tandingan Era Ahok, Wafat karena Covid-19

Megapolitan
Akun Instagram Kecamatan Rawalumbu Diretas, Foto Profil Diganti Gambar Adegan Hubungan Intim

Akun Instagram Kecamatan Rawalumbu Diretas, Foto Profil Diganti Gambar Adegan Hubungan Intim

Megapolitan
Massa BEM SI Akan Kembali Demo Tolak UU Cipta Kerja Hari Ini

Massa BEM SI Akan Kembali Demo Tolak UU Cipta Kerja Hari Ini

Megapolitan
Kramat Raya 106, Rumah Kos Bersejarah Saksi Bisu Sumpah Pemuda

Kramat Raya 106, Rumah Kos Bersejarah Saksi Bisu Sumpah Pemuda

Megapolitan
Tempat Tidur Isolasi di RS Rujukan Covid-19 di Jakarta Tersisa 41 Persen dan Ruang ICU 39 Persen

Tempat Tidur Isolasi di RS Rujukan Covid-19 di Jakarta Tersisa 41 Persen dan Ruang ICU 39 Persen

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Imbauan SARA Guru SMA Negeri di Jakarta | Viral Mobil Terobos Palang dan Tak Bayar Tol di Bekasi

[POPULER JABODETABEK] Imbauan SARA Guru SMA Negeri di Jakarta | Viral Mobil Terobos Palang dan Tak Bayar Tol di Bekasi

Megapolitan
Antisipasi Demo Tolak UU Cipta Kerja, Ini Rute Pengalihan Arus Lalu Lintas di Jakarta

Antisipasi Demo Tolak UU Cipta Kerja, Ini Rute Pengalihan Arus Lalu Lintas di Jakarta

Megapolitan
Pemprov DKI Akan Ikut Keputusan Pemerintah Pusat Tak Naikkan UMP 2021

Pemprov DKI Akan Ikut Keputusan Pemerintah Pusat Tak Naikkan UMP 2021

Megapolitan
Mesin Pompa Dikerahkan Atasi Genangan Air di Jalan Raya Jambore

Mesin Pompa Dikerahkan Atasi Genangan Air di Jalan Raya Jambore

Megapolitan
Kasus Baru Covid-19 di Depok Bertambah 84 Orang Kemarin

Kasus Baru Covid-19 di Depok Bertambah 84 Orang Kemarin

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X