Sampah Plastik Penuhi Kali Bahagia, Ini Deretan Lembaga yang Bertanggung Jawab

Kompas.com - 30/07/2019, 06:08 WIB
Bangunan liar di sepanjang bantaran Kali Busa atau Kali Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Vitorio MantaleanBangunan liar di sepanjang bantaran Kali Busa atau Kali Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi.

“Sulit melakukan normalisasi saluran air dan banjir setiap tahun yang tidak dapat ditemukan solusi karena banyaknya bangunan liar di atasnya,” tambah Anwaruddin dalam surat bernomor 02/BAMUSWA-1/I/2019 itu.

Kepala Satpol PP Kabupaten Bekasi, Hudaya, kemudian menanggapi laporan Bamuswa sehari berselang dengan menerbitkan surat perintah pada jajarannya guna meninjau bangunan liar yang dimaksud.

“Dengan ketentuan melakukan koordinasi dengan instansi terkait baik sebelum maupun sesudah kegiatan,” ujar Hudaya dalam surat yang ditembuskan kepada Plt. Bupati Bekasi saat itu, Eka Supria Atmaja.

Namun, hingga hari ini, 204 bangunan liar di bantaran Kali Bahagia masih berdiri di sana.

Pemerintah Kota Bekasi

Aliran Kali Bahagia yang merupakan bagian DAS Jatiluhur juga melintasi wilayah Kota Bekasi. Pemerintah Kota Bekasi diminta turut terlibat guna menjaga kebersihan sisi hulu Kali Bahagia. Sebab, hingga saat ini, belum diketahui persis sumber sampah anorganik yang menutupi kali itu.

“Empat ratus ton sampah mungkin bisa lebih. Kami enggak tahu siapa yang buang,” ujar Kepala Bidang Jejaring Inovasi Pelayanan Rakyat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Syamsul Akbar ketika meninjau Kail Bahagia, Senin sore.

Baca juga: Imbas Kali Bahagia yang Dipenuhi Sampah, Pengairan Sawah Warga Menghitam

“Dari informasi yang saya dapat karena bangunan liar,” imbuhnya.

Namun, Ariffudin, Ketua RW 021 Kelurahan Bahagia yang wilayahnya berdampingan dengan Kali Bahagia menyebutkan, bangunan-bangunan liar sudah ada sejak lama, dibuktikan dengan surat pemanfaatan lahan sementara yang diterbitkan Perum Otorita Jatiluhur (sekarang PJT II) sejak 1999.

“Waktu itu mereka sedikit, garap sawah. Dari 2010 ke sini mulai banyak. Sampah mulai parahnya kami lihat 4-5 bulan belakangan, sebelumnya sampah masih bisa mengalir. Ada bangunan liar yang kali di depannya belum ada sampah,” ujar Ariffudin.

Pihak Kemenko Maritim akhirnya turun tangan dan berencana bakal mempertemukan berbagai instansi ini.

“Kami menteri koordinator, kami koordinasikan pengambilan keputusan, kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian, agar sesuatu itu bisa berjalan dengan target pemerintah. Nah, nanti ada mungkin meeting antara kebijakan, sehingga PJT II, dinas di Kota dan Kabupaten Bekasi, dan aparat terkait bisa sama-sama bersinergi untuk kita sama-sama tuntaskan,” pungkas Syamsul Akbar.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pandemi Covid-19, Gaji Pasukan Oranye hingga Pasukan Biru Tak Dipotong

Pandemi Covid-19, Gaji Pasukan Oranye hingga Pasukan Biru Tak Dipotong

Megapolitan
Bekasi Jelang New Normal, Positif Covid-19 Ada 298 Kasus

Bekasi Jelang New Normal, Positif Covid-19 Ada 298 Kasus

Megapolitan
Dibuka Lagi, Pelayanan SIM di Daan Mogot Dipadati Ratusan Warga

Dibuka Lagi, Pelayanan SIM di Daan Mogot Dipadati Ratusan Warga

Megapolitan
UPDATE 30 Mei: Bertambah 100 Kasus, Total 7.153 Pasien Covid-19 di DKI Jakarta

UPDATE 30 Mei: Bertambah 100 Kasus, Total 7.153 Pasien Covid-19 di DKI Jakarta

Megapolitan
PSBB Berakhir pada 4 Juni, Kabupaten Bekasi Terapkan Adaptasi Kebiasaan Baru

PSBB Berakhir pada 4 Juni, Kabupaten Bekasi Terapkan Adaptasi Kebiasaan Baru

Megapolitan
Pemprov DKI: Banyak Permohonan SIKM untuk ART yang Ditolak

Pemprov DKI: Banyak Permohonan SIKM untuk ART yang Ditolak

Megapolitan
Soal New Normal di Mal, Pengelola Siap Ikuti Aturan Pemerintah

Soal New Normal di Mal, Pengelola Siap Ikuti Aturan Pemerintah

Megapolitan
Kronologi 14 Warga Tambora Jadi ODP Covid-19 hingga Dukungan dari Tetangga

Kronologi 14 Warga Tambora Jadi ODP Covid-19 hingga Dukungan dari Tetangga

Megapolitan
Pengajuan SIKM Membeludak, Pemprov DKI: Banyak Warga yang Kurang Bijak

Pengajuan SIKM Membeludak, Pemprov DKI: Banyak Warga yang Kurang Bijak

Megapolitan
Satpol PP DKI: Kami Tindak 97,8 Persen Laporan Pelanggaran PSBB

Satpol PP DKI: Kami Tindak 97,8 Persen Laporan Pelanggaran PSBB

Megapolitan
Dua Pemuda Berboncengan Motor Tewas Setelah Menabrak Mobil

Dua Pemuda Berboncengan Motor Tewas Setelah Menabrak Mobil

Megapolitan
7 Pemudik Lolos Tanpa SIKM, Dishub Perketat Check Point di Jakarta Selatan

7 Pemudik Lolos Tanpa SIKM, Dishub Perketat Check Point di Jakarta Selatan

Megapolitan
Tunjangan PNS DKI Dipangkas 25 Persen, Mengapa THR TGUPP Tetap Penuh?

Tunjangan PNS DKI Dipangkas 25 Persen, Mengapa THR TGUPP Tetap Penuh?

Megapolitan
Viral Unggahan Warga Jual Paket Bantuan Sembako di Facebook, Ini Penjelasan Penjualnya

Viral Unggahan Warga Jual Paket Bantuan Sembako di Facebook, Ini Penjelasan Penjualnya

Megapolitan
Pengalaman Dirut Baru Transjakarta Sardjono Jhony: Pilot, CEO Merpati, hingga Bos di Angkasa Pura I

Pengalaman Dirut Baru Transjakarta Sardjono Jhony: Pilot, CEO Merpati, hingga Bos di Angkasa Pura I

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X