Batalnya SK Pencabutan Izin Reklamasi dan Upaya Anies Melawan

Kompas.com - 30/07/2019, 07:07 WIB
Sejumlah pekerja menyelesaikan proyek pembangunan Pulau C, Jakarta, Rabu (18/07/2018). Proyek pembangunan Pulau C hasil reklamasi masih berlanjut walau Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyegelnya pada Juni 2018 lalu. KOMPAS.com / ANDREAS LUKAS ALTOBELISejumlah pekerja menyelesaikan proyek pembangunan Pulau C, Jakarta, Rabu (18/07/2018). Proyek pembangunan Pulau C hasil reklamasi masih berlanjut walau Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyegelnya pada Juni 2018 lalu.

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berulang kali mengungkapkan niatnya menghentikan reklamasi di Teluk Jakarta selama masa kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017.

Dia bersama pasangannya pada Pilkada DKI itu, Sandiaga Uno, menolak reklamasi karena dapat memberikan dampak buruk kepada nelayan dan lingkungan hidup.

Setelah dilantik menjadi gubernur, Anies menepati janji dengan mengumumkan penghentian proyek reklamasi pada 26 September 2018.

Dia mencabut izin 13 pulau yang belum dibangun karena para pengembang yang mengantongi izin reklamasi tidak melaksanakan kewajiban mereka.

Salah satu yang dicabut ialah izin reklamasi Pulau H yang diberikan kepada PT Taman Harapan Indah.

SK pencabutan izin reklamasi Pulau H dibatalkan 

PT Taman Harapan Indah kemudian menggugat surat keputusan (SK) Anies yang mencabut izin reklamasi Pulau H ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Baca juga: PTUN Batalkan SK Anies soal Pembatalan Izin Reklamasi Pulau H

Dalam gugatannya, PT Taman Harapan Indah meminta PTUN Jakarta membatalkan SK Anies tersebut. Perusahaan itu juga meminta PTUN Jakarta memerintahkan Anies untuk mencabut SK yang diterbitkannya.

Majelis hakim PTUN Jakarta memutus perkara nomor 24/G/2019/PTUN.JKT itu pada 9 Juli 2019.

PTUN Jakarta mengabulkan seluruh gugatan PT Taman Harapan Indah selaku penggugat.

PTUN Jakarta membatalkan SK Anies terkait pencabutan izin reklamasi Pulau H.

"Menyatakan batal keputusan tergugat berupa Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1409 Tahun 2018 tanggal 6 September 2018 khusus sepanjang menyangkut Pencabutan Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta No 2637 Tahun 2015 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau H kepada PT Taman Harapan Indah," demikian bunyi putusan sebagaimana dikutip Kompas.com dari situs web resmi PTUN Jakarta, sipp.ptun-jakarta.go.id, Senin (29/7/2019).

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pelaku Pelecehan Seksual di KRL Tanah Abang-Bogor Ditangkap

Pelaku Pelecehan Seksual di KRL Tanah Abang-Bogor Ditangkap

Megapolitan
Sebelum Ditangkap, Djeni Hendak Tipu Pemodal Asal Bandung Rp 1,5 Miliar

Sebelum Ditangkap, Djeni Hendak Tipu Pemodal Asal Bandung Rp 1,5 Miliar

Megapolitan
Jaksa Agung Siap Terima Berkas Kasus Penusukan Wiranto

Jaksa Agung Siap Terima Berkas Kasus Penusukan Wiranto

Megapolitan
Polisi Tangkap Pencuri Spesialis Ponsel di Wilayah Kebon Jeruk

Polisi Tangkap Pencuri Spesialis Ponsel di Wilayah Kebon Jeruk

Megapolitan
Ketika Dijenguk Jaksa Agung, Wiranto Nostalgia Kenangan Tugas di Jawa Timur

Ketika Dijenguk Jaksa Agung, Wiranto Nostalgia Kenangan Tugas di Jawa Timur

Megapolitan
Berawal Lihat-lihatan, Pria di Bekasi Tewas Ditusuk Pria Lansia

Berawal Lihat-lihatan, Pria di Bekasi Tewas Ditusuk Pria Lansia

Megapolitan
Bayar Uang Sekolah, Alasan Perampok Bercelurit di Bekasi Satroni Tempat Cuci Steam

Bayar Uang Sekolah, Alasan Perampok Bercelurit di Bekasi Satroni Tempat Cuci Steam

Megapolitan
Gelapkan 62 Mobil, Djeni Juga Tipu Perusahaan Leasing

Gelapkan 62 Mobil, Djeni Juga Tipu Perusahaan Leasing

Megapolitan
Pasca-penusukan Wiranto, Nila F Moeloek Kaget Diikuti Ratusan Polisi

Pasca-penusukan Wiranto, Nila F Moeloek Kaget Diikuti Ratusan Polisi

Megapolitan
Tiga Perampok Bercelurit di Bekasi Ditangkap, Dua Pelaku Masih di Bawah Umur

Tiga Perampok Bercelurit di Bekasi Ditangkap, Dua Pelaku Masih di Bawah Umur

Megapolitan
DPRD DKI Sudah Harus Pikirkan Posisi Jakarta manakala Ibu Kota Pindah

DPRD DKI Sudah Harus Pikirkan Posisi Jakarta manakala Ibu Kota Pindah

Megapolitan
Melayani Pasien Kurang Mampu, Ini Syarat untuk Menginap di Rumah Singgah Peduli

Melayani Pasien Kurang Mampu, Ini Syarat untuk Menginap di Rumah Singgah Peduli

Megapolitan
Gelapkan 62 Mobil Seorang Diri, Djeni Raup Rp 2,5 Miliar

Gelapkan 62 Mobil Seorang Diri, Djeni Raup Rp 2,5 Miliar

Megapolitan
Nila F Moeloek: Sebelum ke Pandeglang, Wiranto ke Wamena Masih Aman

Nila F Moeloek: Sebelum ke Pandeglang, Wiranto ke Wamena Masih Aman

Megapolitan
Kronologi Penangkapan Djeni Penggelap 62 Mobil Rental, Licin hingga Harus Dijebak

Kronologi Penangkapan Djeni Penggelap 62 Mobil Rental, Licin hingga Harus Dijebak

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X