Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bus-bus Transjakarta Terbengkalai di Ciputat dan Bogor Imbas Pengadaan yang Bermasalah

Kompas.com - 30/07/2019, 08:31 WIB
Nursita Sari,
Egidius Patnistik

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah bus transjakarta yang tak terpakai diparkir di Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta (PPD) Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, dan sebuah lahan kosong di Jalan Raya Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Dua lahan itu tampak seperti "kuburan" bus-bus transjakarta.

Lahan Perum PPD Ciputat menjadi "kuburan" transjakarta sejak lima tahun lalu. Ada 14-15 bus parkir di lahan yang dipenuhi rumput liar itu.

Baca juga: Buntut Masalah Pengadaan Bus Transjakarta 2013, DKI Berencana Gugat Pemasok Bus

Bus-bus itu tampak tak terurus. Di setiap sudut badan bus terlihat bagian-bagian yang sudah mengelupas dan karatan. Rumput liar menjalar di badan bus tersebut.

Beberapa ekor capung terbang dari bagian dalam roda ketika Kompas.com mendekati sisi-sisi bus.

Kondisi serupa tampak di lahan kosong di Jalan Raya Dramaga, Bogor. Ada sekitar 300 unit bus transjakarta terbengkalai yang diparkir di sana.

Ratusan bus itu tampak berdebu, rusak, dan usang. Tampak ilalang mengelilingi bus-bus tersebut.

Sebagian besar komponen bus sudah rusak dan berkarat. Namun, bodi bus masih terbilang bagus dan tak sedikit kursi-kursinya masih terbungkus plastik.

Imbas pengadaan bermasalah tahun 2013

Camat Dramaga Adi Henriyana mengatakan, bus-bus yang terbengkalai di Dramaga merupakan aset PT Adi Teknik Ecopindo. Berdasarkan keputusan Pengadilan Niaga, perusahaan itu dinyatakan pailit.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menyebutkan, bus-bus transjakarta di Dramaga merupakan bagian dari pengadaan tahun 2013.

"Untuk yang di Dramaga iya, itu semuanya bus pengadaan 2013," ujar Syafrin, Minggu (28/7/2019).

Pengadaan bus transjakarta pada 2013 itu bermasalah. Kejaksaan Agung menemukan adanya korupsi dalam proyek pengadaan bus transjakarta tahun itu.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) juga telah menyatakan bahwa terjadi persekongkolan dalam pengadaan bus tersebut.

Syafrin menyampaikan, bus-bus yang terbengkalai di Dramaga menjadi tanggung jawab perusahaan penyedia bus.

Ratusan bus Transjakarta terbengkalai di Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, Jumat (26/7/2019).KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMO Ratusan bus Transjakarta terbengkalai di Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, Jumat (26/7/2019).

Pemprov DKI tidak memiliki kaitan apa pun dengan bus-bus di sana karena bus-bus itu tidak pernah diserahterimakan kepada Pemprov DKI terkait dengan pengadaan yang bermasalah itu.

Sementara bus-bus transjakarta yang terbengkalai di Ciputat dipastikan milik PT Industri Kereta Api Indonesia (INKA).

Baca juga: Pemprov DKI Berencana Gugat Pemasok Transjakarta 2013, Ini Kata INKA

Senior Manager Humas, Sekretariat, dan Protokoler INKA Hartono mengatakan, bus-bus itu merupakan bagian dari pengadaan tahun 2013 yang diketahui bermasalah.

"Secara aset, karena belum ada serah terima, memang masih milik INKA. Iya, (pengadaan tahun) 2013," ujar Hartono, Senin kemarin.

Hartono belum bisa memastikan nasib bus-bus transjakarta yang dititipkan di Perum PPD Ciputat. Dia menyatakan, INKA masih menunggu penyelesaian pembatalan kontrak dengan Pemprov DKI Jakarta.

INKA berharap pembatalan kontrak itu tidak merugikan kedua pihak. INKA tidak mau mengembalikan uang muka pengadaan bus tersebut yang sudah dibayarkan Pemprov DKI Jakarta. Sebab, pembatalan pengadaan bus itu bukan keinginan INKA.

Sebagai salah satu pemenang lelang pengadaan bus transjakarta pada 2013, kata Hartono, INKA menjalankan kewajibannya untuk menyediakan barang sesuai kontrak. Walau, bus-bus transjakarta itu pada akhirnya tidak diserahterimakan kepada Pemprov DKI karena pengadaannya bermasalah.

"Kalau itu dibatalkan dan INKA harus mengembalikan uang muka, kan INKA semakin terpuruk juga. Okelah kalau itu kontrak dibatalkan, enggak apa-apa, tapi INKA juga tidak harus mengembalikan uang mukanya dong," kata Hartono.

INKA dan pihak-pihak terkait akan konsultasi dan meminta pandangan hukum kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) soal penyelesaian masalah uang muka itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dinas SDA DKI Sebut Proyek Polder di Tanjung Barat Akan Selesai pada Mei 2024

Dinas SDA DKI Sebut Proyek Polder di Tanjung Barat Akan Selesai pada Mei 2024

Megapolitan
Ketua DPRD Sebut Masih Ada Kawasan Kumuh Dekat Istana, Pemprov DKI: Lihat Saja di Google...

Ketua DPRD Sebut Masih Ada Kawasan Kumuh Dekat Istana, Pemprov DKI: Lihat Saja di Google...

Megapolitan
Mobil Rubicon Mario Dandy Dilelang Mulai dari Rp 809 Juta, Kajari Jaksel: Kondisinya Masih Cukup Baik

Mobil Rubicon Mario Dandy Dilelang Mulai dari Rp 809 Juta, Kajari Jaksel: Kondisinya Masih Cukup Baik

Megapolitan
Sindikat Pencuri di Tambora Berniat Buka Usaha Rental Motor

Sindikat Pencuri di Tambora Berniat Buka Usaha Rental Motor

Megapolitan
PDI-P DKI Mulai Jaring Nama Bacagub DKI, Kader Internal Jadi Prioritas

PDI-P DKI Mulai Jaring Nama Bacagub DKI, Kader Internal Jadi Prioritas

Megapolitan
PDI-P Umumkan Nama Bacagub DKI yang Diusung pada Mei 2024

PDI-P Umumkan Nama Bacagub DKI yang Diusung pada Mei 2024

Megapolitan
Keluarga Tak Tahu RR Tewas di Tangan 'Pelanggannya' dan Dibuang ke Sungai di Bekasi

Keluarga Tak Tahu RR Tewas di Tangan "Pelanggannya" dan Dibuang ke Sungai di Bekasi

Megapolitan
KPU Jaktim Buka Pendaftaran PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

KPU Jaktim Buka Pendaftaran PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

Megapolitan
NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

Megapolitan
Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Megapolitan
Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Megapolitan
“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

Megapolitan
Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

Megapolitan
PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com