Ibu Kota Pindah ke Kalimantan, Bagaimana Nasib DKI Jakarta?

Kompas.com - 30/07/2019, 13:13 WIB
Foto udara kawasan Bukit Nyuling, Tumbang Talaken Manuhing, Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Kamis (25/7/2019). Daerah yang menjadi bakal calon Ibu Kota Negara itu telah ditinjau oleh Presiden Joko Widodo pada bulan Mei lalu saat mengecek kelaikan lokasi terkait wacana pemindahan Ibu Kota Negara. ANTARA FOTO/HAFIDZ MUBARAK AFoto udara kawasan Bukit Nyuling, Tumbang Talaken Manuhing, Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Kamis (25/7/2019). Daerah yang menjadi bakal calon Ibu Kota Negara itu telah ditinjau oleh Presiden Joko Widodo pada bulan Mei lalu saat mengecek kelaikan lokasi terkait wacana pemindahan Ibu Kota Negara.
|


JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri PPN/Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro mengonfirmasi bahwa pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan telah disetujui oleh Presiden Joko Widodo.

Dengan rencana pindahnya ibu kota, apa dampak yang akan dialami Kota Jakarta?

Pengamat tata kota, Yayat Supriatna, mengatakan baik atau tidaknya perpindahan ibu kota bagi DKI Jakarta ditentukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Itu tergantung Pemprov DKI, apakah mereka mau membantu menata ulang kota atau tidak. Setelah (ibu kota) pindah, mau diapakan?" ujar Yayat ketika dihubungi Kompas.com pada Selasa (30/7/2019).

Pemindahan ibu kota akan berdampak besar bagi Jakarta, khususnya terhadap tingkat kepadatan penduduk Jakarta. Adapun ibu kota baru ini rencananya hanya menampung maksimal 1,5 juta penduduk.

Baca juga: Siap Jadi Ibu Kota Baru, 70.000 Hektare Lahan di Kalsel Akan Dijadikan Forest City

Yayat mengatakan artinya ada 1,5 juta penduduk yang biasa beraktivitas di Jakarta akan pindah ke ibu kota baru.

"Sebanyak 1,5 juta penduduk pindah. Berarti kan mobil berkurang, orangnya berkurang, ada kemungkinan kita bisa menekan kepadatan lalu lintas, polusi udara, dan kepadatan permukiman" kata Yayat.

Perpindahan itu tentu juga memberikan kesempatan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan revisi tata ruang.

Sebab, selama ini Jakarta memiliki pola dan struktur ruang yang terpusat. Keberadaan pemerintah pusat di tengah Kota Jakarta membuat kota ini dikepung oleh pusat bisnis sekaligus pusat permukiman.

Hal inilah yang menimbulkan kepadatan dan kemacetan sebagai masalah besar bagi kota Jakarta.

Baca juga: Menanti Kepastian Ibu Kota Baru, Bocoran Menteri PPN hingga Masalah Konflik Agraria

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penyebar Video Syur Mirip Artis GL Raup Rp 75 Juta dari Komersialisasi Konten

Penyebar Video Syur Mirip Artis GL Raup Rp 75 Juta dari Komersialisasi Konten

Megapolitan
Vaksinasi Covid-19 Lansia Digelar di Sekolah Tiap Kecamatan di Jakpus

Vaksinasi Covid-19 Lansia Digelar di Sekolah Tiap Kecamatan di Jakpus

Megapolitan
UPDATE 1 Maret 2021: Tambah 2.058 Kasus, 9.756 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE 1 Maret 2021: Tambah 2.058 Kasus, 9.756 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
UPDATE 1 Maret: Bertambah 77 Kasus Positif, 2 Pasien Covid-19 Meninggal di Tangsel

UPDATE 1 Maret: Bertambah 77 Kasus Positif, 2 Pasien Covid-19 Meninggal di Tangsel

Megapolitan
Jennife Jill Direhab, Polisi Pastikan Proses Hukum Tetap Berjalan

Jennife Jill Direhab, Polisi Pastikan Proses Hukum Tetap Berjalan

Megapolitan
Sering Jadi Lahan Parkir Liar, Rel Petak Jalan Nambo-Cibinong Disterilkan dari Aktivitas Warga

Sering Jadi Lahan Parkir Liar, Rel Petak Jalan Nambo-Cibinong Disterilkan dari Aktivitas Warga

Megapolitan
13.000 Pelayan Publik Terima Vaksin CoronaVac, Hari Ini Khusus Pedagang di Pasar dan Mal

13.000 Pelayan Publik Terima Vaksin CoronaVac, Hari Ini Khusus Pedagang di Pasar dan Mal

Megapolitan
GeNose Berlaku 1 April di Bandara Soekarno-Hatta, AP II Masih Lakukan Persiapan

GeNose Berlaku 1 April di Bandara Soekarno-Hatta, AP II Masih Lakukan Persiapan

Megapolitan
Penyebab Pengendalian Banjir Kali Cakung di Bekasi Tak Selesai Tahun Ini

Penyebab Pengendalian Banjir Kali Cakung di Bekasi Tak Selesai Tahun Ini

Megapolitan
Ada Pajak 0 Persen Mobil Baru, Fraksi PDI-P Pertanyakan Anies Soal Larangan Penggunaan Mobil di Atas 10 Tahun

Ada Pajak 0 Persen Mobil Baru, Fraksi PDI-P Pertanyakan Anies Soal Larangan Penggunaan Mobil di Atas 10 Tahun

Megapolitan
23,6 Ton Garam Sudah Ditebar di Atas Selat Sunda demi Cegah Banjir di Jabodetabek

23,6 Ton Garam Sudah Ditebar di Atas Selat Sunda demi Cegah Banjir di Jabodetabek

Megapolitan
Dinkes DKI: Data Covid-19 yang Tertunda dari Kemenkes Sudah Otomatis Masuk

Dinkes DKI: Data Covid-19 yang Tertunda dari Kemenkes Sudah Otomatis Masuk

Megapolitan
Millen Cyrus Diserahkan ke BNN, Polisi: Obat Benzo Sesuai Resep Dokter

Millen Cyrus Diserahkan ke BNN, Polisi: Obat Benzo Sesuai Resep Dokter

Megapolitan
Kembali Diamankan Polisi, Millen Cyrus Klaim Diberi Benzo oleh BNN

Kembali Diamankan Polisi, Millen Cyrus Klaim Diberi Benzo oleh BNN

Megapolitan
Sebut Jalur Sepeda Permanen sebagai Awal yang Baik, MTI: Perjalanan Masih Panjang

Sebut Jalur Sepeda Permanen sebagai Awal yang Baik, MTI: Perjalanan Masih Panjang

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X