Kompas.com - 30/07/2019, 13:13 WIB
Foto udara kawasan Bukit Nyuling, Tumbang Talaken Manuhing, Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Kamis (25/7/2019). Daerah yang menjadi bakal calon Ibu Kota Negara itu telah ditinjau oleh Presiden Joko Widodo pada bulan Mei lalu saat mengecek kelaikan lokasi terkait wacana pemindahan Ibu Kota Negara. ANTARA FOTO/HAFIDZ MUBARAK AFoto udara kawasan Bukit Nyuling, Tumbang Talaken Manuhing, Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Kamis (25/7/2019). Daerah yang menjadi bakal calon Ibu Kota Negara itu telah ditinjau oleh Presiden Joko Widodo pada bulan Mei lalu saat mengecek kelaikan lokasi terkait wacana pemindahan Ibu Kota Negara.
|


JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri PPN/Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro mengonfirmasi bahwa pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan telah disetujui oleh Presiden Joko Widodo.

Dengan rencana pindahnya ibu kota, apa dampak yang akan dialami Kota Jakarta?

Pengamat tata kota, Yayat Supriatna, mengatakan baik atau tidaknya perpindahan ibu kota bagi DKI Jakarta ditentukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Itu tergantung Pemprov DKI, apakah mereka mau membantu menata ulang kota atau tidak. Setelah (ibu kota) pindah, mau diapakan?" ujar Yayat ketika dihubungi Kompas.com pada Selasa (30/7/2019).

Pemindahan ibu kota akan berdampak besar bagi Jakarta, khususnya terhadap tingkat kepadatan penduduk Jakarta. Adapun ibu kota baru ini rencananya hanya menampung maksimal 1,5 juta penduduk.

Baca juga: Siap Jadi Ibu Kota Baru, 70.000 Hektare Lahan di Kalsel Akan Dijadikan Forest City

Yayat mengatakan artinya ada 1,5 juta penduduk yang biasa beraktivitas di Jakarta akan pindah ke ibu kota baru.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Sebanyak 1,5 juta penduduk pindah. Berarti kan mobil berkurang, orangnya berkurang, ada kemungkinan kita bisa menekan kepadatan lalu lintas, polusi udara, dan kepadatan permukiman" kata Yayat.

Perpindahan itu tentu juga memberikan kesempatan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan revisi tata ruang.

Sebab, selama ini Jakarta memiliki pola dan struktur ruang yang terpusat. Keberadaan pemerintah pusat di tengah Kota Jakarta membuat kota ini dikepung oleh pusat bisnis sekaligus pusat permukiman.

Hal inilah yang menimbulkan kepadatan dan kemacetan sebagai masalah besar bagi kota Jakarta.

Baca juga: Menanti Kepastian Ibu Kota Baru, Bocoran Menteri PPN hingga Masalah Konflik Agraria

Yayat menjelaskan, hal penting yang bisa terjadi dari perpindahan ibu kota adalah akan muncul pusat bisnis baru di luar Jakarta. Apalagi jika pemerintah provinsi mau mendukung dan mendorong para pelaku bisnis untuk keluar Jakarta.

"Nanti muncul daerah kompetitor bisnis baru, seperti BSD misalnya. Pertumbuhan di sana kan cepat sekali. Dari sana mereka bisa saja lewat tol langsung ke bandara dan terbang ke Kalimantan. Selesai, enggak perlu ke Jakarta lagi," kata Yayat.

Hal lain yang perlu disoroti adalah peran Pemprov DKI dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Sebagai ibu kota, beberapa persoalan di Jakarta ikut ditangani oleh pemerintah pusat.

Namun, setelah ibu kota pindah nanti, perhatian pemerintah pusat kepada Jakarta tidak akan sebesar dulu. Pemprov DKI Jakarta harus bisa menjamin pelayanan dan perhatian terhadap persoalan di DKI Jakarta menjadi prioritas meski tanpa peran pemerintah pusat.

"Sekarang ada Kali Ciliwung yang ditangani Kementerian PUPR, tapi nanti pas (ibu kota) pindah mungkin saja enggak jadi prioritas lagi. Kementerian akan memberikan konsentrasi ke penataan ulang sungai-sungai yang ada di Kalimantan," ungkap Yayat.

Baca juga: Ibu Kota Baru Indonesia, dari Proses hingga Pemilihan Kalimantan...

Maka dari itu, dibutuhkan konsep revisi tata ruang kota, terutama konsep pembangunan berkelanjutan green city. Hal ini agar polusi Jakarta yang semakin buruk bisa berkurang.

Fungsi-fungsi bangunan yang sudah ada di ring 1 juga jangan sampai diabaikan. Harus diubah menjadi perkantoran yang ramah lingkungan.

Dari segala kemungkinan tersebut, pada intinya beban kota dan kepadatan sudah jelas akan berkurang. Namun, kelanjutan dari pengembangan kota Jakarta ada di tangan Pemerintah Provinsi Jakarta.

"Intinya di Pemprov DKI. Lebih bagus, lebih padat, lebih terstruktur, mau jadi apa Jakarta itu tergantung dari revisi tata ruang yang dilakukan" ungkap Yayat.



Video Rekomendasi

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Terus Berkurang, Pasien Covid-19 di RS Wisma Atlet Sudah di Bawah 500 Orang

Terus Berkurang, Pasien Covid-19 di RS Wisma Atlet Sudah di Bawah 500 Orang

Megapolitan
Pemprov DKI Siapkan Sanksi bagi Toko yang Pajang Reklame Rokok

Pemprov DKI Siapkan Sanksi bagi Toko yang Pajang Reklame Rokok

Megapolitan
Polisi: Pria yang Coba Kabur dari Polda Metro Jaya Belum Berstatus Tersangka

Polisi: Pria yang Coba Kabur dari Polda Metro Jaya Belum Berstatus Tersangka

Megapolitan
Ganjil Genap Tempat Wisata, Pengendara Boleh Turunkan Pengunjung di Akses Menuju Pintu Masuk

Ganjil Genap Tempat Wisata, Pengendara Boleh Turunkan Pengunjung di Akses Menuju Pintu Masuk

Megapolitan
Hari Pertama Diberlakukan, Masih Banyak Warga Belum Tahu Ada Ganjil Genap di Tempat Wisata

Hari Pertama Diberlakukan, Masih Banyak Warga Belum Tahu Ada Ganjil Genap di Tempat Wisata

Megapolitan
Polisi Tindak Pengendara dengan Knalpot Bising Saat 'Crowd Free Night'

Polisi Tindak Pengendara dengan Knalpot Bising Saat "Crowd Free Night"

Megapolitan
Pemprov DKI Susun Grand Design Perbaiki Kualitas Udara Jakarta

Pemprov DKI Susun Grand Design Perbaiki Kualitas Udara Jakarta

Megapolitan
Polisi Tilang 314 Kendaraan dalam Crowd Free Night Semalam

Polisi Tilang 314 Kendaraan dalam Crowd Free Night Semalam

Megapolitan
Scooterist Jakarta Utara Keliling Indonesia, Promosikan 12 Destinasi Wisata

Scooterist Jakarta Utara Keliling Indonesia, Promosikan 12 Destinasi Wisata

Megapolitan
70 Persen Pengunjung Bioskop CGV Bekasi Cyber Park Memesan Tiket Secara Online

70 Persen Pengunjung Bioskop CGV Bekasi Cyber Park Memesan Tiket Secara Online

Megapolitan
Motor 'Adu Banteng' di Pinang Tangerang, 2 Orang Tewas

Motor "Adu Banteng" di Pinang Tangerang, 2 Orang Tewas

Megapolitan
Menyoal Formula-E Rasa Pinjol

Menyoal Formula-E Rasa Pinjol

Megapolitan
Seorang Tahanan Coba Kabur dari Polda Metro Jaya, Mengaku Hendak Hadiri Pernikahan Saudara

Seorang Tahanan Coba Kabur dari Polda Metro Jaya, Mengaku Hendak Hadiri Pernikahan Saudara

Megapolitan
Kawasan Kota Tua Tak Tak Jadi Dibuka untuk Olahraga, Masih Menunggu QR Code PeduliLindungi

Kawasan Kota Tua Tak Tak Jadi Dibuka untuk Olahraga, Masih Menunggu QR Code PeduliLindungi

Megapolitan
Jokowi hingga Anies Divonis Bersalah atas Polusi Udara, Sebuah Kemenangan Warga Negara

Jokowi hingga Anies Divonis Bersalah atas Polusi Udara, Sebuah Kemenangan Warga Negara

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.