Ibu Kota Pindah ke Kalimantan, Bagaimana Nasib DKI Jakarta?

Kompas.com - 30/07/2019, 13:13 WIB
Foto udara kawasan Bukit Nyuling, Tumbang Talaken Manuhing, Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Kamis (25/7/2019). Daerah yang menjadi bakal calon Ibu Kota Negara itu telah ditinjau oleh Presiden Joko Widodo pada bulan Mei lalu saat mengecek kelaikan lokasi terkait wacana pemindahan Ibu Kota Negara. ANTARA FOTO/HAFIDZ MUBARAK AFoto udara kawasan Bukit Nyuling, Tumbang Talaken Manuhing, Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Kamis (25/7/2019). Daerah yang menjadi bakal calon Ibu Kota Negara itu telah ditinjau oleh Presiden Joko Widodo pada bulan Mei lalu saat mengecek kelaikan lokasi terkait wacana pemindahan Ibu Kota Negara.
|


JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri PPN/Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro mengonfirmasi bahwa pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan telah disetujui oleh Presiden Joko Widodo.

Dengan rencana pindahnya ibu kota, apa dampak yang akan dialami Kota Jakarta?

Pengamat tata kota, Yayat Supriatna, mengatakan baik atau tidaknya perpindahan ibu kota bagi DKI Jakarta ditentukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Itu tergantung Pemprov DKI, apakah mereka mau membantu menata ulang kota atau tidak. Setelah (ibu kota) pindah, mau diapakan?" ujar Yayat ketika dihubungi Kompas.com pada Selasa (30/7/2019).

Pemindahan ibu kota akan berdampak besar bagi Jakarta, khususnya terhadap tingkat kepadatan penduduk Jakarta. Adapun ibu kota baru ini rencananya hanya menampung maksimal 1,5 juta penduduk.

Baca juga: Siap Jadi Ibu Kota Baru, 70.000 Hektare Lahan di Kalsel Akan Dijadikan Forest City

Yayat mengatakan artinya ada 1,5 juta penduduk yang biasa beraktivitas di Jakarta akan pindah ke ibu kota baru.

"Sebanyak 1,5 juta penduduk pindah. Berarti kan mobil berkurang, orangnya berkurang, ada kemungkinan kita bisa menekan kepadatan lalu lintas, polusi udara, dan kepadatan permukiman" kata Yayat.

Perpindahan itu tentu juga memberikan kesempatan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan revisi tata ruang.

Sebab, selama ini Jakarta memiliki pola dan struktur ruang yang terpusat. Keberadaan pemerintah pusat di tengah Kota Jakarta membuat kota ini dikepung oleh pusat bisnis sekaligus pusat permukiman.

Hal inilah yang menimbulkan kepadatan dan kemacetan sebagai masalah besar bagi kota Jakarta.

Baca juga: Menanti Kepastian Ibu Kota Baru, Bocoran Menteri PPN hingga Masalah Konflik Agraria

Yayat menjelaskan, hal penting yang bisa terjadi dari perpindahan ibu kota adalah akan muncul pusat bisnis baru di luar Jakarta. Apalagi jika pemerintah provinsi mau mendukung dan mendorong para pelaku bisnis untuk keluar Jakarta.

"Nanti muncul daerah kompetitor bisnis baru, seperti BSD misalnya. Pertumbuhan di sana kan cepat sekali. Dari sana mereka bisa saja lewat tol langsung ke bandara dan terbang ke Kalimantan. Selesai, enggak perlu ke Jakarta lagi," kata Yayat.

Hal lain yang perlu disoroti adalah peran Pemprov DKI dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Sebagai ibu kota, beberapa persoalan di Jakarta ikut ditangani oleh pemerintah pusat.

Namun, setelah ibu kota pindah nanti, perhatian pemerintah pusat kepada Jakarta tidak akan sebesar dulu. Pemprov DKI Jakarta harus bisa menjamin pelayanan dan perhatian terhadap persoalan di DKI Jakarta menjadi prioritas meski tanpa peran pemerintah pusat.

"Sekarang ada Kali Ciliwung yang ditangani Kementerian PUPR, tapi nanti pas (ibu kota) pindah mungkin saja enggak jadi prioritas lagi. Kementerian akan memberikan konsentrasi ke penataan ulang sungai-sungai yang ada di Kalimantan," ungkap Yayat.

Baca juga: Ibu Kota Baru Indonesia, dari Proses hingga Pemilihan Kalimantan...

Maka dari itu, dibutuhkan konsep revisi tata ruang kota, terutama konsep pembangunan berkelanjutan green city. Hal ini agar polusi Jakarta yang semakin buruk bisa berkurang.

Fungsi-fungsi bangunan yang sudah ada di ring 1 juga jangan sampai diabaikan. Harus diubah menjadi perkantoran yang ramah lingkungan.

Dari segala kemungkinan tersebut, pada intinya beban kota dan kepadatan sudah jelas akan berkurang. Namun, kelanjutan dari pengembangan kota Jakarta ada di tangan Pemerintah Provinsi Jakarta.

"Intinya di Pemprov DKI. Lebih bagus, lebih padat, lebih terstruktur, mau jadi apa Jakarta itu tergantung dari revisi tata ruang yang dilakukan" ungkap Yayat.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wali Kota Tangerang Sebut Penerapan Pembelajaran Tatap Muka Tergantung Dinamika Kasus Covid-19

Wali Kota Tangerang Sebut Penerapan Pembelajaran Tatap Muka Tergantung Dinamika Kasus Covid-19

Megapolitan
Penerima Bansos Tunai Rp 300.000 di Jakarta Bisa Dicoret, Ini Ketentuannya

Penerima Bansos Tunai Rp 300.000 di Jakarta Bisa Dicoret, Ini Ketentuannya

Megapolitan
UPDATE 5 Maret: 537 Pasien Covid-19 di Tangsel Masih Dirawat

UPDATE 5 Maret: 537 Pasien Covid-19 di Tangsel Masih Dirawat

Megapolitan
Pedagang Pasar Induk Kramatjati Tunggu Kepastian Jadwal Vaksinasi Covid-19

Pedagang Pasar Induk Kramatjati Tunggu Kepastian Jadwal Vaksinasi Covid-19

Megapolitan
Bansos Tunai Rp 300.000 untuk Warga Jakarta Cair Minggu Kedua Maret 2021

Bansos Tunai Rp 300.000 untuk Warga Jakarta Cair Minggu Kedua Maret 2021

Megapolitan
UPDATE 5 Maret: Jakarta Tambah 1.159 Kasus Covid-19

UPDATE 5 Maret: Jakarta Tambah 1.159 Kasus Covid-19

Megapolitan
Virus Corona B.1.1.7 Muncul di Indonesia, Pemkot Tangerang Sebut 4M Kunci Pencegahan

Virus Corona B.1.1.7 Muncul di Indonesia, Pemkot Tangerang Sebut 4M Kunci Pencegahan

Megapolitan
Gubernur DKI Anies dan Wagub Ariza Beda Pernyataan: dari Lockdown Akhir Pekan Hingga Skateboard di Trotoar

Gubernur DKI Anies dan Wagub Ariza Beda Pernyataan: dari Lockdown Akhir Pekan Hingga Skateboard di Trotoar

Megapolitan
Kemenkes Akui Slot Vaksinasi Covid-19 di Tanah Abang Rentan Disalahgunakan

Kemenkes Akui Slot Vaksinasi Covid-19 di Tanah Abang Rentan Disalahgunakan

Megapolitan
Polisi Dalami Motif Perbuatan Cabul Penjaga Warung kepada Bocah 6 Tahun di Tangsel

Polisi Dalami Motif Perbuatan Cabul Penjaga Warung kepada Bocah 6 Tahun di Tangsel

Megapolitan
Jumlah Pasien Covid-19 di Depok Kini 3.448 Orang

Jumlah Pasien Covid-19 di Depok Kini 3.448 Orang

Megapolitan
Pemberian Dosis Kedua Vaksinasi Covid-19 di Pasar Tanah Abang Sudah Berlangsung

Pemberian Dosis Kedua Vaksinasi Covid-19 di Pasar Tanah Abang Sudah Berlangsung

Megapolitan
Hujan dan Angin Kencang, Pohon Tumbang di Cinere

Hujan dan Angin Kencang, Pohon Tumbang di Cinere

Megapolitan
ART hingga Kenalan Pedagang Ikut Vaksin di Pasar Tanah Abang, Ini Kata PD Pasar Jaya

ART hingga Kenalan Pedagang Ikut Vaksin di Pasar Tanah Abang, Ini Kata PD Pasar Jaya

Megapolitan
Berbuat Cabul kepada Bocah 6 Tahun, Penjaga Warung di Tangsel Ditangkap Warga

Berbuat Cabul kepada Bocah 6 Tahun, Penjaga Warung di Tangsel Ditangkap Warga

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X