Praperadilan Kivlan Zen Ditolak, Polisi Mantap Penetapan Tersangka Sesuai Aturan

Kompas.com - 30/07/2019, 13:21 WIB
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Argo Yuwono di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Rabu (10/7/2019) KOMPAS.com/WALDA MARISONKabid Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Argo Yuwono di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Rabu (10/7/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com — Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengatakan, penetapan Kivlan Zen sebagai tersangka kasus dugaan kepemilikan senjata api oleh penyidik Polda Metro Jaya telah sesuai prosedur dan aturan yang telah ditentukan.

Hal itu dia yakini menjadi dasar penolakan gugatan praperadilan yang diajukan mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Kivlan Zen.

"Tentu dengan adanya penolakan tersebut, otomatis kan tindakan kepolisian sudah sesuai dengan aturan dan prosedur," kata Argo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Selasa (30/7/2019).

Saat ini, Polda Metro Jaya tengah menunggu hasil pemeriksaan berkas perkara Kivlan yang telah diajukan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI. 

Baca juga: Hakim Tolak Praperadilan Kivlan Zen

Berkas perkara tahap pertama Kivlan telah dilimpahkan ke Kejati DKI pada 6 Juli lalu. 

"Kan sudah kirim berkas (perkara). Nanti kami tunggu saja (hasil pemeriksaan berkas perkara)," ungkap Argo. 

Kivlan Zen ditetapkan tersangka oleh Polda Metro Jaya karena diduga terlibat dalam kepemilikan senjata secara ilegal yang rencananya akan digunakan untuk membunuh sejumlah tokoh nasional.

Tidak terima dengan penetapan tersangka tersebut, Kivlan Zen mengajukan praperadilan ke PN Jakarta Selatan pada 20 Juni 2019.

Baca juga: Ini Pertimbangan Hakim Tolak Gugatan Praperadilan Kivlan Zen

Gugatan tersebut dilayangkan terkait penetapan tersangka yang dinilai tidak tepat.

Hakim tunggal Ahcmad Guntur memutuskan menolak seluruh gugatan praperadilan yang diajukan Kivlan. 

Hal tersebut disampaikan dalam sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (30/7/2019).

"Mengadili, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Guntur. 

"Menimbang maka permohonan pemohon tentang penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, dan penyitaan dinyatakan tidak beralasan dan oleh karena itu permohonan pemohon patut ditolak untuk seluruhnya," katanya. 



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hari Terakhir PPDB Jakarta hingga Pukul 15.00 WIB, Masih Ada Kursi Kosong di 115 SMAN

Hari Terakhir PPDB Jakarta hingga Pukul 15.00 WIB, Masih Ada Kursi Kosong di 115 SMAN

Megapolitan
Pro Kontra Keputusan Anies Izinkan Reklamasi Ancol di Mata Anggota DPRD DKI

Pro Kontra Keputusan Anies Izinkan Reklamasi Ancol di Mata Anggota DPRD DKI

Megapolitan
Ratusan Pegawai di Lingkungan Kantor Wali Kota Jakut Jalani Rapid Test

Ratusan Pegawai di Lingkungan Kantor Wali Kota Jakut Jalani Rapid Test

Megapolitan
UPDATE Grafik 7 Juli di Depok: Tambah 13 Kasus, 21 Pasien Sembuh

UPDATE Grafik 7 Juli di Depok: Tambah 13 Kasus, 21 Pasien Sembuh

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG Rabu: Jakarta Hujan Siang dan Sore Nanti

Prakiraan Cuaca BMKG Rabu: Jakarta Hujan Siang dan Sore Nanti

Megapolitan
Pengunjung Top One Diminta Sembunyi Saat Digerebek, Dikunci di Ruangan Gelap dan Pengap

Pengunjung Top One Diminta Sembunyi Saat Digerebek, Dikunci di Ruangan Gelap dan Pengap

Megapolitan
PPDB Jakarta Tahap Akhir Sisakan 2.512 Kursi di 115 SMA Negeri, Ini Daftarnya

PPDB Jakarta Tahap Akhir Sisakan 2.512 Kursi di 115 SMA Negeri, Ini Daftarnya

Megapolitan
JPO GBK Dirusak Aksi Vandalisme

JPO GBK Dirusak Aksi Vandalisme

Megapolitan
Ojek Online Diizinkan Bawa Penumpang di Kota Bekasi Mulai Kamis Besok

Ojek Online Diizinkan Bawa Penumpang di Kota Bekasi Mulai Kamis Besok

Megapolitan
Politisi PAN Sebut Reklamasi Ancol Bisa Tambah Pendapatan Daerah

Politisi PAN Sebut Reklamasi Ancol Bisa Tambah Pendapatan Daerah

Megapolitan
PSBB Transisi, Anak Berusia di Bawah 5 Tahun dan Lansia Dilarang Nonton di Bioskop DKI

PSBB Transisi, Anak Berusia di Bawah 5 Tahun dan Lansia Dilarang Nonton di Bioskop DKI

Megapolitan
Update 7 Juli: 7 Kasus Baru, Covid-19 di Kota Tangerang Berjumlah 507

Update 7 Juli: 7 Kasus Baru, Covid-19 di Kota Tangerang Berjumlah 507

Megapolitan
PLN UID Banten Buka 12 Posko Aduan Pelanggan, Ini Hotline Tiap Daerah

PLN UID Banten Buka 12 Posko Aduan Pelanggan, Ini Hotline Tiap Daerah

Megapolitan
Wali Kota Rahmat Effendi Klaim Kota Bekasi Sudah Zona Hijau

Wali Kota Rahmat Effendi Klaim Kota Bekasi Sudah Zona Hijau

Megapolitan
Bioskop Seluruh Indonesia Serentak Beroperasi 29 Juli 2020

Bioskop Seluruh Indonesia Serentak Beroperasi 29 Juli 2020

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X