Gugatan Praperadilan Ditolak, Bisakah Kivlan Zen Ajukan Lagi?

Kompas.com - 31/07/2019, 06:48 WIB
Sidang putusan praperadilan Kivlan Zen di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (30/72019) KOMPAS.com - Walda MarisonSidang putusan praperadilan Kivlan Zen di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (30/72019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum Mayor Jenderal TNI (Purn) Kivlan Zen, Tonin Tachta Singarimbun, menyatakan akan mengajukan gugatan praperadilan lagi setelah gugatan praperadilan mereka sebelumnya ditolak hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (30/7/2019) kemarin.

Tonin bahkan berencana akan mengajukan empat gugatan praperadilan.

Pengamat hukum pidana dari Universitas Jenderal Sudirman, Hibnu Nugroho, mengatakan, pihak Kivlan Zen sah-sah sah mengajukan gugatan praperadilan lagi. Sebab pokok perkaranya belum diajukan pihak kepolisian untuk disidangkan. 

Baca juga: Kivlan Zen Akan Ajukan 4 Praperadilan Lagi, Ini Reaksi Polda Metro

"Bisa, sebelum masuk pokok perkara, artinya perkara tersebut belum disidangkan," kata Hibnu, Selasa.

Menurut dia, tidak ada batasan untuk pengajuan gugatan praperadilan. Ia mengatakan, permohonan gugatan praperadilan akan dinyatakan gugur apabila pihak kepolisian melimpahkan perkara kasus Kivlan Zen ke sidang peradilan.

"Polisi belum melimpahkan karena ini kan butuh perumusan yang matang, ya mungkin polisi sedang koordinasi dengan jaksa," ucapnya.

Pengamat hukum dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar juga mengatakan, gugatan praperadilan boleh saja diajukan kembali. Sebab gugatan praperadilan itu forum hak tersangka mengontrol tindakan-tindakan polisi dan jaksa.

Baca juga: Tak Terima Putusan Hakim, Kivlan Zen Akan Ajukan Praperadilan Lagi

Misalnya dengan menguji keabsahan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, penghentian perkara, dan gugatan ganti rugi dalam sebuah proses peradilan pidana.

Dengan adanya praperadilan, bisa diuji apakah upaya yang dilakukan polisi dan jaksa itu secara prosedural memenuhi segala persyaratan upaya paksa tersebut.

"Misalnya untuk dapat menetapkan seorang sebagai tersangka maka dibutuhkan minimal telah ada dua alat bukti (alat bukti itu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan tersangka, dan petunjuk Pasal 184 KUHAP)," kata Abdul.

Ia mengatakan, proses praperadilan akan selesai apabila Polri melimpahkan pokok perkara kasus itu ke sidang praperadilan.

"Jadi cepat atau lambatnya perkara itu tergantung penegak hukumnya (polisi dan jaksa)," ujar dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anies Bertemu Skateboarder: Tidak Ada Larangan Bermain Skateboard di Trotoar Jakarta

Anies Bertemu Skateboarder: Tidak Ada Larangan Bermain Skateboard di Trotoar Jakarta

Megapolitan
UPDATE 4 Maret: Bertambah 104 Kasus Positif, 2 Pasien Covid-19 Meninggal di Tangsel

UPDATE 4 Maret: Bertambah 104 Kasus Positif, 2 Pasien Covid-19 Meninggal di Tangsel

Megapolitan
RSUD Pasar Rebo Telah Vaksinasi 227 Lansia

RSUD Pasar Rebo Telah Vaksinasi 227 Lansia

Megapolitan
Kisah Kakek 80 Tahun yang Tawarkan Jasa Timbang Berat Badan Keliling Jakarta Timur. . .

Kisah Kakek 80 Tahun yang Tawarkan Jasa Timbang Berat Badan Keliling Jakarta Timur. . .

Megapolitan
Beragam Respons Wali Murid di Kota Tangerang soal Wacana Belajar Tatap Muka Juli Mendatang

Beragam Respons Wali Murid di Kota Tangerang soal Wacana Belajar Tatap Muka Juli Mendatang

Megapolitan
Polisi Minta PSSI Gandeng Satgas Covid-19 Buat Pertandingan Sepak Bola

Polisi Minta PSSI Gandeng Satgas Covid-19 Buat Pertandingan Sepak Bola

Megapolitan
Mutasi Virus Corona B.1.1.7 Masuk Indonesia, Pemprov DKI Disarankan Percepat Vaksinasi Lansia

Mutasi Virus Corona B.1.1.7 Masuk Indonesia, Pemprov DKI Disarankan Percepat Vaksinasi Lansia

Megapolitan
Pemprov DKI Persilakan Kementerian PUPR Mulai Normalisasi Sungai di Lahan yang Sudah Dibebaskan

Pemprov DKI Persilakan Kementerian PUPR Mulai Normalisasi Sungai di Lahan yang Sudah Dibebaskan

Megapolitan
Harga Pangan Naik, Pengusaha Warteg Dikhawatirkan Gulung Tikar

Harga Pangan Naik, Pengusaha Warteg Dikhawatirkan Gulung Tikar

Megapolitan
Pemkot Tangsel Tak Beri Sanksi untuk Penolak Vaksinasi Covid-19

Pemkot Tangsel Tak Beri Sanksi untuk Penolak Vaksinasi Covid-19

Megapolitan
Harga Cabai Naik, Sejumlah Warteg di Jabodetabek Pilih Tutup Sementara

Harga Cabai Naik, Sejumlah Warteg di Jabodetabek Pilih Tutup Sementara

Megapolitan
Pemkot Tangsel Coret Peserta Vaksinasi Covid-19 yang Tak Hadir Saat Penyuntikan

Pemkot Tangsel Coret Peserta Vaksinasi Covid-19 yang Tak Hadir Saat Penyuntikan

Megapolitan
Komnas Perempuan Imbau Korban Pelecehan Seksual Tak Sebarkan Bukti di Media Sosial

Komnas Perempuan Imbau Korban Pelecehan Seksual Tak Sebarkan Bukti di Media Sosial

Megapolitan
10 Pemuda Hendak Tawuran Ditangkap, 21 Celurit dan Senjata Tajam Disita

10 Pemuda Hendak Tawuran Ditangkap, 21 Celurit dan Senjata Tajam Disita

Megapolitan
Kasus Pelecehan 2 Karyawati oleh Bos, Komnas Perempuan: Polisi Harus Pakai Perspektif Korban

Kasus Pelecehan 2 Karyawati oleh Bos, Komnas Perempuan: Polisi Harus Pakai Perspektif Korban

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X