Gugatan Praperadilan Ditolak, Bisakah Kivlan Zen Ajukan Lagi?

Kompas.com - 31/07/2019, 06:48 WIB
Sidang putusan praperadilan Kivlan Zen di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (30/72019) KOMPAS.com - Walda MarisonSidang putusan praperadilan Kivlan Zen di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (30/72019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum Mayor Jenderal TNI (Purn) Kivlan Zen, Tonin Tachta Singarimbun, menyatakan akan mengajukan gugatan praperadilan lagi setelah gugatan praperadilan mereka sebelumnya ditolak hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (30/7/2019) kemarin.

Tonin bahkan berencana akan mengajukan empat gugatan praperadilan.

Pengamat hukum pidana dari Universitas Jenderal Sudirman, Hibnu Nugroho, mengatakan, pihak Kivlan Zen sah-sah sah mengajukan gugatan praperadilan lagi. Sebab pokok perkaranya belum diajukan pihak kepolisian untuk disidangkan. 

Baca juga: Kivlan Zen Akan Ajukan 4 Praperadilan Lagi, Ini Reaksi Polda Metro

"Bisa, sebelum masuk pokok perkara, artinya perkara tersebut belum disidangkan," kata Hibnu, Selasa.

Menurut dia, tidak ada batasan untuk pengajuan gugatan praperadilan. Ia mengatakan, permohonan gugatan praperadilan akan dinyatakan gugur apabila pihak kepolisian melimpahkan perkara kasus Kivlan Zen ke sidang peradilan.

"Polisi belum melimpahkan karena ini kan butuh perumusan yang matang, ya mungkin polisi sedang koordinasi dengan jaksa," ucapnya.

Pengamat hukum dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar juga mengatakan, gugatan praperadilan boleh saja diajukan kembali. Sebab gugatan praperadilan itu forum hak tersangka mengontrol tindakan-tindakan polisi dan jaksa.

Baca juga: Tak Terima Putusan Hakim, Kivlan Zen Akan Ajukan Praperadilan Lagi

Misalnya dengan menguji keabsahan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, penghentian perkara, dan gugatan ganti rugi dalam sebuah proses peradilan pidana.

Dengan adanya praperadilan, bisa diuji apakah upaya yang dilakukan polisi dan jaksa itu secara prosedural memenuhi segala persyaratan upaya paksa tersebut.

"Misalnya untuk dapat menetapkan seorang sebagai tersangka maka dibutuhkan minimal telah ada dua alat bukti (alat bukti itu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan tersangka, dan petunjuk Pasal 184 KUHAP)," kata Abdul.

Ia mengatakan, proses praperadilan akan selesai apabila Polri melimpahkan pokok perkara kasus itu ke sidang praperadilan.

"Jadi cepat atau lambatnya perkara itu tergantung penegak hukumnya (polisi dan jaksa)," ujar dia.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Mekanisme Pengendalian Ketat Berskala Lokal jika Terjadi Gelombang Kedua Covid-19 di Jakarta

Ini Mekanisme Pengendalian Ketat Berskala Lokal jika Terjadi Gelombang Kedua Covid-19 di Jakarta

Megapolitan
Wali Kota Bekasi Klaim Kasus Covid-19 Terus Menurun selama Tiga Bulan

Wali Kota Bekasi Klaim Kasus Covid-19 Terus Menurun selama Tiga Bulan

Megapolitan
Jakarta Masuk PSBB Transisi, Bagaimana jika Ada Gelombang Kedua?

Jakarta Masuk PSBB Transisi, Bagaimana jika Ada Gelombang Kedua?

Megapolitan
Pedagang Pasar Ciputat Khawatir Kehilangan Konsumen jika Direlokasi, Disprindag Siapkan Strategi

Pedagang Pasar Ciputat Khawatir Kehilangan Konsumen jika Direlokasi, Disprindag Siapkan Strategi

Megapolitan
Masa PSBB Transisi DKI Jakarta, Ganjil Genap Berlaku bagi Mobil dan Motor

Masa PSBB Transisi DKI Jakarta, Ganjil Genap Berlaku bagi Mobil dan Motor

Megapolitan
PSBB Transisi, Semua Ruas Jalan di Jakarta Diprioritaskan bagi Pejalan Kaki dan Pesepeda

PSBB Transisi, Semua Ruas Jalan di Jakarta Diprioritaskan bagi Pejalan Kaki dan Pesepeda

Megapolitan
Sempat Banjir di Kawasan Jakarta Utara akibat Rob, Kini Mulai Surut

Sempat Banjir di Kawasan Jakarta Utara akibat Rob, Kini Mulai Surut

Megapolitan
Mandeknya Revitalisasi Pasar Ciputat, Terbentur Persoalan Aset hingga Kesepakatan Pedagang

Mandeknya Revitalisasi Pasar Ciputat, Terbentur Persoalan Aset hingga Kesepakatan Pedagang

Megapolitan
PSBB Proporsional Depok, Ini Daftar Aktivitas yang Dilarang dan Diizinkan secara Terbatas

PSBB Proporsional Depok, Ini Daftar Aktivitas yang Dilarang dan Diizinkan secara Terbatas

Megapolitan
10 Pasien Sembuh dalam Sehari, Kini Ada 23 Pasien Covid-19 di Kota Bekasi

10 Pasien Sembuh dalam Sehari, Kini Ada 23 Pasien Covid-19 di Kota Bekasi

Megapolitan
Kelompok Perampok AKAP Beraksi Saat Minimarket Sepi, Polisi Bongkar Modus Operasinya

Kelompok Perampok AKAP Beraksi Saat Minimarket Sepi, Polisi Bongkar Modus Operasinya

Megapolitan
Tempat Spa hingga Karaoke Diperbolehkan Beroperasi, Pemkot Bekasi Kejar Target PAD?

Tempat Spa hingga Karaoke Diperbolehkan Beroperasi, Pemkot Bekasi Kejar Target PAD?

Megapolitan
Rumah Ibadah di Depok Kembali Buka saat PSBB Proporsional, Perhatikan 5 Ketentuan Ini

Rumah Ibadah di Depok Kembali Buka saat PSBB Proporsional, Perhatikan 5 Ketentuan Ini

Megapolitan
5 Ketentuan Berkantor di Depok saat PSBB Proporsional, Sebagian Tetap WFH dan Hindari Lembur

5 Ketentuan Berkantor di Depok saat PSBB Proporsional, Sebagian Tetap WFH dan Hindari Lembur

Megapolitan
Kelurahan Ancol Imbau Warga Antisipasi Banjir Rob, Aliran Listrik Dimatikan

Kelurahan Ancol Imbau Warga Antisipasi Banjir Rob, Aliran Listrik Dimatikan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X