Satgas Penanganan Pencari Suaka Dorong UNHCR Hubungkan Imigran dengan Negara Ketiga

Kompas.com - 31/07/2019, 19:34 WIB
Ketua Satgas Penanganan Pengungsi Luar Negeri Chairul Anwar (kanan) usai rapat koordinasi penanganan pencari suaka. KOMPAS.com/ VERRYANA NOVITA NINGRUMKetua Satgas Penanganan Pengungsi Luar Negeri Chairul Anwar (kanan) usai rapat koordinasi penanganan pencari suaka.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Satgas Penanganan Pengungsi Luar Negeri Kemenkopolhukam Chairul Anwar mengatakan, pihaknya menyediakan beberapa opsi untuk menangani pencari suaka.

Pertama, tim satgas memikirkan apakah para pencari suaka, khususnya yang berada di Gedung eks Kodim, Kalideres, Jakarta Barat, harus direlokasi ke tempat lain.

Chairul juga mengatakan, yang selanjutnya akan dilakukan tim satgas adalah bagaimana mereka menjelaskan kepada pencari suaka bahwa negara mereka kondusif dan aman.


Baca juga: Bentuk Satgas, Pemerintah Pusat Turun Tangan Urus Pencari Suaka di Kalideres

"Kita menjelaskan bahwa tidak ada kondisi yang mengkhawatirkan, bahwa mereka diimbau untuk pulang sukarela ke negara asalnya. Nanti biaya akan gratis IOM (International Organization for Migrations)," katanya saat ditemui di Kalideres, Jakarta Barat pada Rabu (31/07/2019).

Solusi berikutnya adalah dari United Nations High Commissioner for Refugees ( UNHCR) atau Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi, yang tugasnya sebagai penghubung pencari suaka ke negara ketiga.

Bagaimana UNHCR mengusahakan para pencari suaka agar segara mendapatkan negara ketiga sebagai tujuan akhir mereka.

"Karena memang ini juga dilema global, beberapa negara ketiga sebagian besar menutup bahkan menurunkan kuota bagi pengungsi dari negara-negara lain," katanya.

Baca juga: Mulai Besok, Dinsos DKI Hentikan Bantuan Logistik untuk Pencari Suaka

Namun, pemerintah menurut Chairul akan terus mendukung UNHCR untuk memaksimalkan fungsinya sebagai penghubung.

Solusi terakhir adalah termasuk dalam solusi jangka panjang tim satgas, yaitu mendeportasi pencari suaka yang memang statusnya ditolak oleh UNHCR.

"Mungkin saja di antara mereka ini sudah ada statausnya ditolak oleh UNHCR. Artinya mereka tidak bisa lagi ditransfer ke negara penerima karena ada syarat yang tidak dipenuhi," katanya.

"Itu juga jadi pemikiran kita, apakah pemerintah perlu lakukan deportasi. Tapi, itu bagian dari solusi jangka panjang," tutup Chairul.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sekda DKI Pastikan Anggota TGUPP yang Rangkap Jabatan Akan Diberhentikan

Sekda DKI Pastikan Anggota TGUPP yang Rangkap Jabatan Akan Diberhentikan

Megapolitan
Kepada Polisi, Ibu di Kedoya Mengaku Tak Tahu Bayi Berusia 40 Hari Belum Bisa Mencerna Pisang

Kepada Polisi, Ibu di Kedoya Mengaku Tak Tahu Bayi Berusia 40 Hari Belum Bisa Mencerna Pisang

Megapolitan
Warga Kampung Mampangan Depok Temukan Ular Sanca 3 Meter di Bantaran Kali

Warga Kampung Mampangan Depok Temukan Ular Sanca 3 Meter di Bantaran Kali

Megapolitan
Anggaran TGUPP Dipangkas untuk 50 Orang, Fraksi PDI-P Anggap Masih Terlalu Banyak

Anggaran TGUPP Dipangkas untuk 50 Orang, Fraksi PDI-P Anggap Masih Terlalu Banyak

Megapolitan
Pemprov DKI Anggarkan Rp 170 Miliar untuk Revitalisasi Terminal Kampung Rambutan

Pemprov DKI Anggarkan Rp 170 Miliar untuk Revitalisasi Terminal Kampung Rambutan

Megapolitan
Jualan di Bahu Jalan, PKL Senen Merasa Tak Ganggu Lalu Lintas

Jualan di Bahu Jalan, PKL Senen Merasa Tak Ganggu Lalu Lintas

Megapolitan
Bayi Berusia 40 Hari di Kedoya Meninggal karena Tersedak Pisang yang Diberikan Ibunya

Bayi Berusia 40 Hari di Kedoya Meninggal karena Tersedak Pisang yang Diberikan Ibunya

Megapolitan
DPRD DKI Terbelah Soal TGUPP, PDI-P dan PSI Menolak, Gerindra dan PAN Mendukung

DPRD DKI Terbelah Soal TGUPP, PDI-P dan PSI Menolak, Gerindra dan PAN Mendukung

Megapolitan
Diusulkan untuk Gaji 67 Anggota, Anggaran TGUPP Dipangkas Hanya Buat 50 Orang

Diusulkan untuk Gaji 67 Anggota, Anggaran TGUPP Dipangkas Hanya Buat 50 Orang

Megapolitan
PKL Senen Akan Direlokasi, Pemkot Jakpus Diminta Sosialisasi ke Masyarakat

PKL Senen Akan Direlokasi, Pemkot Jakpus Diminta Sosialisasi ke Masyarakat

Megapolitan
Ada Permainan Tradisional Betawi dan Area Outbond di Taman Tomang Rawa Kepa

Ada Permainan Tradisional Betawi dan Area Outbond di Taman Tomang Rawa Kepa

Megapolitan
Perusahaan Patungan PT KAI dan PT MRT Jakarta Bertugas Kelola Kawasan Transit hingga Tiketing

Perusahaan Patungan PT KAI dan PT MRT Jakarta Bertugas Kelola Kawasan Transit hingga Tiketing

Megapolitan
Dishub Sebut Penutupan Lay Bay Stasiun Bekasi oleh PT KAI Tanpa Kajian Matang

Dishub Sebut Penutupan Lay Bay Stasiun Bekasi oleh PT KAI Tanpa Kajian Matang

Megapolitan
Sidang Eksepsi Kasus 'Ikan Asin' Akan Digelar Tahun Depan

Sidang Eksepsi Kasus "Ikan Asin" Akan Digelar Tahun Depan

Megapolitan
Lay Bay Ditutup, Angkot dan Ojol Bakal Dilarang Ngetem di Depan Stasiun Bekasi?

Lay Bay Ditutup, Angkot dan Ojol Bakal Dilarang Ngetem di Depan Stasiun Bekasi?

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X