Kompas.com - 01/08/2019, 08:34 WIB
Pemandangan padatnya kendaraan yang melintasi jalan M.H Thamrin di Jakarta Pusat, Senin (29/7/2019). Berdasarkan data situs penyedia peta polusi daring harian kota-kota besar di dunia AirVisual, menempatkan Jakarta pada urutan pertama kota terpolusi sedunia pada Senin (29/7) pagi dengan kualitas udara mencapai 183 atau dalam kategori tidak sehat. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGPemandangan padatnya kendaraan yang melintasi jalan M.H Thamrin di Jakarta Pusat, Senin (29/7/2019). Berdasarkan data situs penyedia peta polusi daring harian kota-kota besar di dunia AirVisual, menempatkan Jakarta pada urutan pertama kota terpolusi sedunia pada Senin (29/7) pagi dengan kualitas udara mencapai 183 atau dalam kategori tidak sehat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sidang perdana gugatan polusi udara Jakarta dengan tergugat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hingga Presiden Indonesia akan digelar pada Kamis (1/8/2019) hari ini.

Gugatan itu diajukan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, GreenpeaceIndonesia, dan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jakarta.

Sidang perdana hari ini diagendakan untuk pembacaan gugatan.

"Iya pembacaan gugatan untuk hari ini," kata pengacara publik LBH Jakarta Ayu Ezra saat dikonfirmasi, Kamis pagi.

Baca juga: Ancaman Polusi Udara Nyata, Picu Risiko Jantung Hingga Kematian Dini

Ayu berharap agar penggugat maupun pengacara penggugat bisa menghadiri sidang perdana tersebut.

Pihaknya pun mengajak masyarakat untuk mengawal sidang gugatan polusi udara ini untuk kualitas udara yang lebih baik.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Upaya kami agar masyarakat mendapat hak atas lingkungan yang baik dan sehat," ucapnya.

Baca juga: 6 Hal Yang Bisa Dilakukan Warga untuk Mengurangi Polusi Udara Jakarta

Sebelumnya, sejumlah lembaga tersebut menggugat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hingga Presiden karena kualitas udara Jakarta yang buruk.

Mereka melayangkan gugatan warga negara atau citizen law suit (CLS) kepada sejumlah lembaga pemerintahan melalui PN Jakarta Pusat dengan register perkara nomor : 374/PDT.G/LH/2019/PN.JKT.PST.

"Terdapat tujuh tergugat. Mereka adalah Presiden RI, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Gubernur DKI Jakarta, serta turut tergugat Gubernur Jawa Barat, dan Gubernur Banten," ujar Ayu.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polda Metro Periksa Satpol PP Gadungan yang Lakukan Rekrutmen Ilegal

Polda Metro Periksa Satpol PP Gadungan yang Lakukan Rekrutmen Ilegal

Megapolitan
Kapolda Metro: Jangan Manfaatkan Pandemi untuk Kejahatan, Kami Tindak Tegas

Kapolda Metro: Jangan Manfaatkan Pandemi untuk Kejahatan, Kami Tindak Tegas

Megapolitan
Pemkot Tangerang Refocusing APBD 10,1 Persen untuk Penanganan Covid-19

Pemkot Tangerang Refocusing APBD 10,1 Persen untuk Penanganan Covid-19

Megapolitan
Anies Minta Polisi Pajang Foto Penjahat Kemanusiaan Saat Pandemi Covid-19

Anies Minta Polisi Pajang Foto Penjahat Kemanusiaan Saat Pandemi Covid-19

Megapolitan
Vaksinasi Covid-19 bagi Anak 12 Tahun ke Atas di Kota Bekasi Dimulai Agustus

Vaksinasi Covid-19 bagi Anak 12 Tahun ke Atas di Kota Bekasi Dimulai Agustus

Megapolitan
Dalam Seminggu, Komplotan Pembuat Surat Antigen Palsu di Depok Terbitkan 80 Surat

Dalam Seminggu, Komplotan Pembuat Surat Antigen Palsu di Depok Terbitkan 80 Surat

Megapolitan
Emak-emak di Ciracas Antusias Ikuti Vaksinasi Covid-19 agar Bisa ke Pasar

Emak-emak di Ciracas Antusias Ikuti Vaksinasi Covid-19 agar Bisa ke Pasar

Megapolitan
Pencetak Surat Antigen Palsu di Depok: Cuma Dapat Rp 50.000, Buat Kopi dan Rokok Sudah Habis

Pencetak Surat Antigen Palsu di Depok: Cuma Dapat Rp 50.000, Buat Kopi dan Rokok Sudah Habis

Megapolitan
Mendagri Minta Pemkot Tangerang Turunkan BOR RS Jadi 50 Persen, Kini Masih 73 Persen

Mendagri Minta Pemkot Tangerang Turunkan BOR RS Jadi 50 Persen, Kini Masih 73 Persen

Megapolitan
Perangi Kartel Krematorium, Jusuf Hamka: Sebangsa Setanah Air Wajib Kita Jaga

Perangi Kartel Krematorium, Jusuf Hamka: Sebangsa Setanah Air Wajib Kita Jaga

Megapolitan
Polisi Panggil Ahli Bahasa Usut Kasus Jerinx yang Diduga Ancam Adam Deni

Polisi Panggil Ahli Bahasa Usut Kasus Jerinx yang Diduga Ancam Adam Deni

Megapolitan
Kapolda Metro Apresiasi Warga Tak Terprovokasi Ajakan Demo 'Jokowi End Game'

Kapolda Metro Apresiasi Warga Tak Terprovokasi Ajakan Demo "Jokowi End Game"

Megapolitan
Pasar Tanah Abang Masih Sepi, Pengelola: Bukan karena Wajib Tunjukkan Bukti Vaksin

Pasar Tanah Abang Masih Sepi, Pengelola: Bukan karena Wajib Tunjukkan Bukti Vaksin

Megapolitan
Dinsos Depok Tegaskan Siapa Pun Dilarang Pungut Uang dari BST Warga

Dinsos Depok Tegaskan Siapa Pun Dilarang Pungut Uang dari BST Warga

Megapolitan
Cerita Jusuf Hamka Geram Ada Kartel Krematorium, Putuskan Bantu Tanpa Lihat Agama

Cerita Jusuf Hamka Geram Ada Kartel Krematorium, Putuskan Bantu Tanpa Lihat Agama

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X