Anies yang Merasa Diserang dan Peringatan untuk Bestari Barus

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merasa diserang oleh anggota DPRD DKI Jakarta Bestari Barus terkait masalah sampah Jakarta.

Hal itu bermula ketika DPRD DKI Jakarta melakukan studi banding ke Surabaya, Jawa Timur, untuk mempelajari pengelolaan sampah di sana pada Senin (29/7/2019) lalu.

Dalam kegiatan itu, Bestari menyebut pengelolaan sampah di Jakarta masih menggunakan pola konvensional, yakni dengan cara ditumpuk di TPST Bantargebang.

"Namun pada 2021 nanti, TPA tersebut akan mengalami overload, sehingga dibutuhkan teknologi pengelolaan seperti di Kota Surabaya," ujar Bestari saat itu.

Anies merasa diserang 

Anies merasa Bestari ingin menyerangnya. Namun, menurut Anies, Bestari salah sasaran. Pernyataan Bestari itu sebenarnya menceritakan soal pengelolaan sampah sebelum dia menjabat sebagai gubernur.

Baca juga: Masalah Sampah Dibawa ke Risma, Anies Sindir Bestari yang Mau Pensiun

"Yang dikatakan Pak Bestari mungkin maksudnya mau nyerang gubernur sekarang, tapi malah justru nyerang gubernur-gubernur yang sebelumnya. Jadi, hati-hati tuh Pak Bestari," ujar Anies, Rabu kemarin.

Bestari, kata Anies, juga ikut bertanggung jawab atas pengelolaan sampah yang disinggungnya itu.

"Pak Bestari itu membicarakan Jakarta yang dia ikut tanggung jawab kemarin. Jadi, beliau suka lupa, maunya nyerang gubernur yang sekarang, lupa ini nyerang gubernur yang sebelum-sebelumnya tuh," ucapnya.

Baca juga: Bom Waktu TPST Bantargebang di Balik Ribut Anies-Bestari-Risma soal Sampah

Anies menyampaikan, saat menjabat sebagai gubernur, dia dihadapkan pada kenyataan pengelolaan sampah yang selama ini hanya dipungut, kemudian dikirim ke TPST Bantargebang, Bekasi.

Pemprov DKI saat ini akan mengubah pola tersebut dengan mengelola sampah di dalam kota.

"Kami sekarang malahan lagi siapin perubahan, persis, karena kami merasa pengolahan sampah di Jakarta selama ini belum baik dan itulah kenyataan yang saya terima sebagai fakta," kata Anies.

Menurut Anies, Pemprov DKI saat ini sedang menyiapkan peta jalan atau roadmap untuk mengatasi persoalan sampah Jakarta. Dia akan mengumumkan roadmap itu secara lengkap.

"Sebagai gubernur yang bertugas, saya akan melakukan perubahan dan roadmap-nya sedang disiapkan. Begitu roadmap-nya selesai, dijalankan," ucap Anies.

KOMPAS.com/-DEAN PAHREVI Gunung sampah di Tempat Pengelolan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Kota Bekasi. Foto diambil Selasa (23/10/2018).

Pembelaan Bestari Barus

Bestari Barus mengaku tidak berniat menyerang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ataupun gubernur-gubernur sebelum Anies terkait pernyataannya soal sampah.

Dia menyebut, DPRD DKI hanya mengingatkan Pemprov DKI Jakarta soal permasalahan sampah Jakarta.

"Saya tidak menyerang gubernur. Saya mengingatkan kepada Pemda DKI, kami mengingatkan, ini kita sudah mendekati darurat sampah dengan mundurnya penyelesaian ITF (intermediate treatment facility)," ujar Bestari saat dihubungi, Rabu (31/7/2019).

Baca juga: Saling Sindir dengan Anies Soal Sampah Jakarta, Siapa Bestari Barus ?

Bestari menjelaskan, DPRD DKI melakukan studi banding ke Surabaya, Jawa Timur, untuk mendukung Anies dan Pemprov DKI mengatasi permasalahan sampah di Jakarta.

Sebab, Jakarta kemungkinan akan darurat tempat pengelolaan sampah pada 2021 atau 2022.

TPST Bantargebang di Bekasi, kata Bestari, tidak akan mampu lagi menampung sampah Jakarta dalam beberapa tahun ke depan.

Sementara, Bestari menyebut kemungkinan baru ada satu ITF yang rampung dibangun pada 2022, yakni ITF Sunter.

Baca juga: Anies Sebut Bestari Salah Sasaran, Mau Serang Dirinya soal Sampah Malah Kena Gubernur Sebelumnya

Bestari mengakui, masa jabatannya sebagai anggota DPRD DKI Jakarta memang akan berakhir pada 26 Agustus 2019. Namun, Bestari menyebut bukan berarti dirinya pensiun sebagai seorang politisi.

"Politisi itu tidak akan pernah pensiun. Saya akan terus membantu Pak Anies dalam menyukseskan tugas-tugasnya nanti ke depan," kata politisi Partai Nasdem itu.

Gubernur Anies sebelumnya menyindir Bestari Barus yang kemungkinan sedang bersiap-siap akan pensiun.

Mulanya, wartawan menanyakan pendapat Anies jika Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini membantu mengatasi persoalan sampah di Jakarta seperti yang disampaikan Bestari.

Anies kemudian menjawab bahwa dirinya mengapresiasi hal tersebut dan menyinggung Bestari.

"Kita apresiasi pada perhatian dan lain-lain. Kemudian, biarlah Jakarta diurus oleh DPRD Jakarta, oleh Pemprov Jakarta. Jadi, Pak Bestari itu mungkin lagi siap-siap mau pensiun," ujar Anies.

3 kegiatan strategis daerah atasi sampah 

Terlepas dari polemik saling sindir ini, Pemprov DKI Jakarta tidak lepas tangan soal bom waktu dari TPST Bantargebang yang semakin tak mampu lagi menopang sampah warga Ibu Kota. Sejumlah langkah pun ditempuh agar krisis sampah tak terjadi.

Kepala Unit Tempat Pengelola Sampah Terpadu Dinas Lingkungan Hidup (LH) DKI Jakarta Asep Kuswanto mengatakan, ada tiga kegiatan strategis daerah (KSD) untuk mengatasi masalah sampah Jakarta.

Pertama, mengurangi sampah di sumber. Kedua, optimalisasi TPST Bantargebang. Ketiga, membangun ITF.

Tiga KSD itu bertujuan untuk mengantisipasi TPST Bantargebang yang diperkirakan tidak bisa lagi menampung sampah Jakarta tahun 2021.

TPST Bantargebang akan penuh lantaran menerima 7.500 ton sampah dari Jakarta per harinya. Sementara itu, jumlah sampah yang berhasil diolah di Bantargebang tak sebanding dengan sampah yang diterima per hari.

Baca juga: Ramai Reaksi Risma soal Sampah Jakarta, Bagaimana Sampah DKI dan Surabaya Dikelola?

"Itu semua untuk mengantisipasi penuhnya TPST Bantargebang. Jadi, tiga KSD gubernur itu tujuannya untuk mengurangi masuknya sampah ke TPST Bantargebang," kata Asep, Rabu.

Asep menyampaikan, pengurangan sampah di sumber dilakukan dengan meminta warga Jakarta mengurangi produksi sampah rumah tangga sehingga tak selalu berakhir di Bantargebang.

Cara yang bisa dilakukan warga di antaranya bijak menggunakan kantong plastik, membawa tumbler, membawa tempat makan, dan menggunakan tas ramah lingkungan.

Pemprov DKI juga meminta warga mulai sadar untuk memilah jenis sampah untuk didaur ulang.

Pemprov DKI  akan memperbanyak bank sampah dan tempat pembuangan sementara (TPS) untuk reuse, reduce, dan recycle (3R) sampah.

Sementara untuk optimalisasi TPST Bantargebang, cara yang dilakukan adalah mengeruk atau menambang sampah-sampah yang sudah lama menumpuk di sana.

Pemprov DKI Jakarta bekerja sama dengan perusahaan semen akan mengolah sampah-sampah itu menjadi energi pengganti batu bara.

Dua cara itu dilakukan sebagai upaya untuk memperpanjang masa pakai TPST Bantargebang sampai ITF di Jakarta selesai dibangun.

"Ini optimalisasi TPST Bantargebang. Kita dituntut untuk bisa bagaimana caranya supaya usia TPST Bantargebang itu bisa diperpanjang, minimal sampai ITF itu terbentuk," ujar Asep.

KSD yang ketiga yakni membangun ITF itu sendiri. Pemprov DKI Jakarta akan membangun empat ITF di Jakarta.

Asep menyebut, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berharap empat ITF itu bisa beroperasi semuanya pada 2022.

"Tahun ini kita sedang bangun ITF Sunter. Kita berharap di 2022 itu bisa operasi. Pesannya Pak Gubernur ke kami juga kalau bisa ITF kedua sampai empat itu bisa juga beroperasi di 2022," ujarnya.

Setelah empat ITF itu beroperasi, TPST Bantargebang rencananya hanya akan dijadikan tempat pembuangan sampah residu yang dihasilkan ITF.