Kompas.com - 01/08/2019, 14:33 WIB
Polusi udara terlihat di langit Jakarta, Senin (3/9/2018). Menurut pantauan kualitas udara yang dilakukan Greenpeace, selama Januari hingga Juni 2017, kualitas udara di Jabodetabek terindikasi memasuki level tidak sehat (unhealthy) bagi manusia. KOMPAS.com/KRISTIANTO PURNOMOPolusi udara terlihat di langit Jakarta, Senin (3/9/2018). Menurut pantauan kualitas udara yang dilakukan Greenpeace, selama Januari hingga Juni 2017, kualitas udara di Jabodetabek terindikasi memasuki level tidak sehat (unhealthy) bagi manusia.

Presiden Joko Widodo diminta merevisi Peraturan Presiden (PP) Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.

Menurut Dwi, tak direvisinya PP Nomor 41 Tahun 1999 menyebabkan standar kualitas udara Indonesia tertinggal jauh dari standar internasional.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar diharapkan bisa melakukan supervisi terhadap para gubernur dalam hal pengendalian pencemaran udara.

Penggugat meminta Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dapat mengawasi, mengevaluasi, dan membina kerja para gubernur dalam hal pencemaran udara.

Sementara Menteri Kesehatan Nila F Moeloek diharapkan dapat menghitung penurunan dampak kesehatan akibat pencemaran udara di tiga provinsi.

Baca juga: Koalisi Pejalan Kaki Ajak Masyarakat Kawal Sidang Peradilan Polusi Udara Jakarta

Dwi mengatakan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diminta melakukan pengawasan terhadap ketaatan setiap orang terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengendalian pencemaran udara dan/atau ketentuan dokumen lingkungan hidup.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Adapun Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Gubernur Banten Wahidin Halim agar melakukan inventarisasi pencemaran udara, menetapkan status BMUD, serta menyusun dan mengimplementasikan Strategi dan Rencana Aksi Pengendalian Pencemaran Udara

"Lembaga peradilan melalui majelis hakim diharapkan dapat menjalankan fungsinya untuk memerintahkan pejabat pemerintahan yang lalai dalam melaksanakan kewajibannya, yang dalam kasus ini adalah kewajiban mengendalikan pencemaran udara," papar Dwi.

Menurut dia, melalui pelaksanaan kewajiban tersebut, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dapat terpenuhi.

"Dalam hal ini udara bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 H Ayat (1) UUD 1945 bagi masyarakat Jakarta dapat terlindungi dan terpenuhi," kata Dwi.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: 6 Cara Mengurangi Polusi Udara Jakarta

Halaman:


Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

ASN Kota Tangerang Belum Tes Narkoba, Kesbangpol Terganjal Izin Wali Kota

ASN Kota Tangerang Belum Tes Narkoba, Kesbangpol Terganjal Izin Wali Kota

Megapolitan
Polisi Sebut 2 Kendala pada Penyelidikan Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Pegawai KPI

Polisi Sebut 2 Kendala pada Penyelidikan Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Pegawai KPI

Megapolitan
Tepergok Pemilik Motor, Pencuri Tertangkap di Tanjung Priok

Tepergok Pemilik Motor, Pencuri Tertangkap di Tanjung Priok

Megapolitan
Kipas Angin Meledak, Apinya Langsung Hanguskan Kamar Berbahan Kayu di Cipondoh

Kipas Angin Meledak, Apinya Langsung Hanguskan Kamar Berbahan Kayu di Cipondoh

Megapolitan
Produsen Tembakau Sintesis di Kabupaten Bogor Ditangkap, 24 Kg Bahan Baku Disita

Produsen Tembakau Sintesis di Kabupaten Bogor Ditangkap, 24 Kg Bahan Baku Disita

Megapolitan
Kantor Non-esensial di Jakarta Boleh WFO Maksimal 25 Persen Selama PPKM Level 3

Kantor Non-esensial di Jakarta Boleh WFO Maksimal 25 Persen Selama PPKM Level 3

Megapolitan
Warga yang Laporkan 16 Sekuriti Perumahaan di Kembangan Mengaku Kendaraannya Sering Diadang

Warga yang Laporkan 16 Sekuriti Perumahaan di Kembangan Mengaku Kendaraannya Sering Diadang

Megapolitan
Ganjil Genap Jakarta Berlaku Jam Berapa?

Ganjil Genap Jakarta Berlaku Jam Berapa?

Megapolitan
2 Pekerja Bangunan Cedera Saat Kanopi Rumah Ambruk di Pancoran

2 Pekerja Bangunan Cedera Saat Kanopi Rumah Ambruk di Pancoran

Megapolitan
Rumah Dua Lantai di Cakung Hangus Terbakar

Rumah Dua Lantai di Cakung Hangus Terbakar

Megapolitan
Berhari-hari Krisis Air, Warga Pademangan Barat Akhirnya Dapat Bantuan Air Bersih

Berhari-hari Krisis Air, Warga Pademangan Barat Akhirnya Dapat Bantuan Air Bersih

Megapolitan
Restoran dan Kafe Jakarta Tutup Pukul 00.00 jika Beroperasi Malam Hari

Restoran dan Kafe Jakarta Tutup Pukul 00.00 jika Beroperasi Malam Hari

Megapolitan
25 Pengguna Narkoba di Kota Tangerang Jalani Rehabilitasi, Beberapa Orang Tidak Menuntaskan

25 Pengguna Narkoba di Kota Tangerang Jalani Rehabilitasi, Beberapa Orang Tidak Menuntaskan

Megapolitan
Fraksi PSI DPRD DKI Minta Interpelasi Formula E Dibahas di Paripurna Pekan Depan

Fraksi PSI DPRD DKI Minta Interpelasi Formula E Dibahas di Paripurna Pekan Depan

Megapolitan
Belum Direlokasi Provider Internet, Tiang di Tengah Jalan WR Supratman Ciputat Dipotong

Belum Direlokasi Provider Internet, Tiang di Tengah Jalan WR Supratman Ciputat Dipotong

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.