Kompas.com - 01/08/2019, 14:33 WIB
Polusi udara terlihat di langit Jakarta, Senin (3/9/2018). Menurut pantauan kualitas udara yang dilakukan Greenpeace, selama Januari hingga Juni 2017, kualitas udara di Jabodetabek terindikasi memasuki level tidak sehat (unhealthy) bagi manusia. KOMPAS.com/KRISTIANTO PURNOMOPolusi udara terlihat di langit Jakarta, Senin (3/9/2018). Menurut pantauan kualitas udara yang dilakukan Greenpeace, selama Januari hingga Juni 2017, kualitas udara di Jabodetabek terindikasi memasuki level tidak sehat (unhealthy) bagi manusia.

JAKARTA, KOMPAS.com — Sidang perdana gugatan polusi udara Jakarta yang dilayangkan oleh Koalisi Inisiatif Bersihkan Udara Koalisi Semesta (Ibukota) digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari ini, Kamis (1/8/2019).

Salah satu perwakilan Koalisi Ibukota, Manajer Kampanye Perkotaan dan Energi Dwi Sawung, menjelaskan, tuntutan ini diajukan untuk meminta para tergugat membuat serangkaian kebijakan memenuhi hak atas udara bersih bagi jutaan warga Jakarta.

"Buruknya kualitas udara Jakarta ini karena parameter pencemar telah melebihi baku mutu udara nasional (BMUN) sebagaimana yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 dan Baku Mutu Udara Daerah Provinsi DKI Jakarta (BMUA DKI Jakarta)," kata Dwi melalui keterangan tertulis, Kamis (1/8/2019) siang.

Baca juga: Sidang Perdana Gugatan Buruknya Udara, Aktivis Berkumpul Pakai Kaos Jakarta Vs Polusi

Menurut dia, hal itu diatur dalam Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 551 Tahun 2001 tentang Penetapan Baku Mutu Udara Ambien dan Baku Tingkat Kebisingan di Provinsi DKI Jakarta.

Mereka yang digugat adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan serta 6 pejabat lain, yaitu Presiden Joko Widodo, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Gubernur Banten Wahidin Halim.

Dwi mengatakan, tingginya parameter pencemaran udara Jakarta dapat menimbulkan gangguan kesehatan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ia menyebutkan, sekitar 58,3 persen warga Jakarta menderita berbagai penyakit karena polusi udara.

Tren ini terus meningkat setiap tahun dan menelan biaya pengobatan sedikitnya Rp 51,2 triliun.

Baca juga: Komentar Jokowi soal Polusi di Jakarta...

"Angka ini diprediksi akan semakin meningkat seiring memburuknya kualitas udara Jakarta apabila tidak ada langkah-langkah perbaikan dari para pengambil kebijakan (pemerintah)," ujar Dwi.

Kebijakan

Dwi menyampaikan, melalui gugatan ini, para tergugat diharapkan bisa menyusun kebijakan pengendalian pencemaran udara dengan membuka ruang bagi publik untuk turut berpartisipasi.

Presiden Joko Widodo diminta merevisi Peraturan Presiden (PP) Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.

Menurut Dwi, tak direvisinya PP Nomor 41 Tahun 1999 menyebabkan standar kualitas udara Indonesia tertinggal jauh dari standar internasional.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar diharapkan bisa melakukan supervisi terhadap para gubernur dalam hal pengendalian pencemaran udara.

Penggugat meminta Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dapat mengawasi, mengevaluasi, dan membina kerja para gubernur dalam hal pencemaran udara.

Sementara Menteri Kesehatan Nila F Moeloek diharapkan dapat menghitung penurunan dampak kesehatan akibat pencemaran udara di tiga provinsi.

Baca juga: Koalisi Pejalan Kaki Ajak Masyarakat Kawal Sidang Peradilan Polusi Udara Jakarta

Dwi mengatakan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diminta melakukan pengawasan terhadap ketaatan setiap orang terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengendalian pencemaran udara dan/atau ketentuan dokumen lingkungan hidup.

Adapun Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Gubernur Banten Wahidin Halim agar melakukan inventarisasi pencemaran udara, menetapkan status BMUD, serta menyusun dan mengimplementasikan Strategi dan Rencana Aksi Pengendalian Pencemaran Udara

"Lembaga peradilan melalui majelis hakim diharapkan dapat menjalankan fungsinya untuk memerintahkan pejabat pemerintahan yang lalai dalam melaksanakan kewajibannya, yang dalam kasus ini adalah kewajiban mengendalikan pencemaran udara," papar Dwi.

Menurut dia, melalui pelaksanaan kewajiban tersebut, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dapat terpenuhi.

"Dalam hal ini udara bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 H Ayat (1) UUD 1945 bagi masyarakat Jakarta dapat terlindungi dan terpenuhi," kata Dwi.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: 6 Cara Mengurangi Polusi Udara Jakarta



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anies Disuntik Vaksin Covid-19 AstraZeneca Dosis Kedua

Anies Disuntik Vaksin Covid-19 AstraZeneca Dosis Kedua

Megapolitan
3.362 Orang Kunjungi TMII, Taman Burung Paling Diminati

3.362 Orang Kunjungi TMII, Taman Burung Paling Diminati

Megapolitan
Kasus Aktif Covid-19 Jakarta Turun, Positivity Rate Sepekan Terakhir 1,3 Persen

Kasus Aktif Covid-19 Jakarta Turun, Positivity Rate Sepekan Terakhir 1,3 Persen

Megapolitan
Soal Penetapan Tersangka Korupsi Damkar Depok, Kejari Masih Lengkapi Alat Bukti

Soal Penetapan Tersangka Korupsi Damkar Depok, Kejari Masih Lengkapi Alat Bukti

Megapolitan
Viral Video Polisi Diduga Aniaya Pengendara Mobil, Kakorlantas: Pengendara dan Petugas Diperiksa

Viral Video Polisi Diduga Aniaya Pengendara Mobil, Kakorlantas: Pengendara dan Petugas Diperiksa

Megapolitan
Anies Pecat PNS DKI yang Korupsi Sumbangan Anak Yatim

Anies Pecat PNS DKI yang Korupsi Sumbangan Anak Yatim

Megapolitan
UPDATE 18 September: Kasus Covid-19 di Tangsel Bertambah 19

UPDATE 18 September: Kasus Covid-19 di Tangsel Bertambah 19

Megapolitan
UPDATE 18 September: Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Bertambah 19

UPDATE 18 September: Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Bertambah 19

Megapolitan
Hari Kedua Ganjil Genap di TMII, Masih Ada Kendaraan yang Diputar Balik

Hari Kedua Ganjil Genap di TMII, Masih Ada Kendaraan yang Diputar Balik

Megapolitan
Soal Penyebab Kecelakaan 'Adu Banteng' di Pinang, Polisi Masih Selidiki

Soal Penyebab Kecelakaan "Adu Banteng" di Pinang, Polisi Masih Selidiki

Megapolitan
Anies: Mari Kurangi Jejak Emisi Karbon dari Diri Kita Sendiri

Anies: Mari Kurangi Jejak Emisi Karbon dari Diri Kita Sendiri

Megapolitan
Motor 'Adu Banteng', Saksi Sebut Salah Satu Pengendara Menyalip di Tikungan

Motor "Adu Banteng", Saksi Sebut Salah Satu Pengendara Menyalip di Tikungan

Megapolitan
Terus Berkurang, Pasien Covid-19 di RS Wisma Atlet Sudah di Bawah 500 Orang

Terus Berkurang, Pasien Covid-19 di RS Wisma Atlet Sudah di Bawah 500 Orang

Megapolitan
Pemprov DKI Siapkan Sanksi bagi Toko yang Pajang Reklame Rokok

Pemprov DKI Siapkan Sanksi bagi Toko yang Pajang Reklame Rokok

Megapolitan
Polisi: Pria yang Coba Kabur dari Polda Metro Jaya Belum Berstatus Tersangka

Polisi: Pria yang Coba Kabur dari Polda Metro Jaya Belum Berstatus Tersangka

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.