Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Digugat karena Polusi, Pemprov DKI Merasa Tak Lalai Perbaiki Kualitas Udara Jakarta

Kompas.com - 01/08/2019, 17:55 WIB
Nursita Sari,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Andono Warih mengklaim, Pemprov DKI Jakarta tidak lalai menjalankan program untuk memperbaiki kualitas udara Jakarta.

Andono menyampaikan itu menanggapi gugatan warga negara atau citizen law suit (CLS) terkait kualitas udara Jakarta yang memburuk.

"Banyak usaha yang sudah dilakukan oleh Pemprov. Kita tidak lalai," ujar Andono di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (1/8/2019).

Baca juga: Kasus Polusi Udara Jakarta, Apa yang Digugat Koalisi Ibukota?

Andono menyampaikan, Pemprov DKI Jakarta rutin mengukur kualitas udara Jakarta melalui Stasiun Pemantauan Kualitas Udara (SPKU).

Dengan demikian, Pemprov DKI mempunyai data kualitas udara yang bisa dibandingkan dari waktu ke waktu.

Sumber utama polusi udara Jakarta, Andono menuturkan, berasal dari kendaraan bermotor. Karena itu, Pemprov DKI berupaya mengurangi penggunaan kendaraan pribadi untuk mengurangi polusi.

"Pemprov DKI Jakarta mem-promote jalan kaki dengan memperbaiki trotoar, di mana-mana diperlebar, akses (menuju) angkutan umum massal juga diperlebar," kata dia.

Baca juga: Walhi Sarankan Pemprov DKI Perluas Sistem Ganjil Genap Atasi Polusi Udara

Selain akses menuju transportasi massal yang diperbaiki, Andono menyebut, Pemprov DKI juga membangun infrastruktur transportasi massal yang baru di Jakarta, seperti moda raya terpadu (MRT) dan lintas rel terpadu (LRT) Jakarta.

"Angkutan umum massal diperbaiki. Sekarang kita sudah punya MRT, LRT sedang tahap finishing, BRT (bus rapid transit)-nya transjakarta sudah ditambah dengan feeder Jak Lingko," ucap Andono.

Sejumlah warga menggugat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hingga Presiden karena kualitas udara Jakarta yang memburuk.

Baca juga: Anies Curiga Polusi Udara Jakarta Disebabkan Kendaraan Berat

Mereka melayangkan gugatan warga negara kepada Presiden RI, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Gubernur DKI Jakarta, serta turut tergugat Gubernur Jawa Barat, dan Gubernur Banten, melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada 4 Juli 2019.

Sidang perdana gugatan yang harusnya digelar pada Kamis ini, ditunda lantaran penggugat dan tergugat belum memenuhi syarat administrasi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER JABODETABEK] Sopir Fortuner yang Mengaku Adik Jenderal Ditangkap | Pendeta Gilbert Lumoindong Dituduh Nistakan Agama

[POPULER JABODETABEK] Sopir Fortuner yang Mengaku Adik Jenderal Ditangkap | Pendeta Gilbert Lumoindong Dituduh Nistakan Agama

Megapolitan
Sejumlah Calon Wali Kota Bogor Mulai Pasang Baliho, Rusli Prihatevy Mengaku Masih Santai

Sejumlah Calon Wali Kota Bogor Mulai Pasang Baliho, Rusli Prihatevy Mengaku Masih Santai

Megapolitan
Mengaku Polisi, Seorang Begal Babak Belur Diamuk Massa di Bekasi

Mengaku Polisi, Seorang Begal Babak Belur Diamuk Massa di Bekasi

Megapolitan
Beredar Foto Dahi Selebgram Meli Joker Benjol Sebelum Bunuh Diri, Polisi: Itu Disebabkan oleh Korban Sendiri

Beredar Foto Dahi Selebgram Meli Joker Benjol Sebelum Bunuh Diri, Polisi: Itu Disebabkan oleh Korban Sendiri

Megapolitan
Polisi Sebut Kekasih Selebgram yang Bunuh Diri Sambil 'Live' Tak Lakukan Kekerasan Sebelum Korban Akhiri Hidup

Polisi Sebut Kekasih Selebgram yang Bunuh Diri Sambil "Live" Tak Lakukan Kekerasan Sebelum Korban Akhiri Hidup

Megapolitan
Merantau ke Jakarta Jadi Pemilik Warung Sembako, Subaidi Sering Dianggap Punya Banyak Uang oleh Orang di Kampung

Merantau ke Jakarta Jadi Pemilik Warung Sembako, Subaidi Sering Dianggap Punya Banyak Uang oleh Orang di Kampung

Megapolitan
PDI-P Depok Sebut Supian Suri Punya Modal Popularitas dan Elektabilitas untuk Ikut Pilkada

PDI-P Depok Sebut Supian Suri Punya Modal Popularitas dan Elektabilitas untuk Ikut Pilkada

Megapolitan
Jadi Pengedar 10 Kg Sabu, Pengangguran di Bekasi Terancam 20 Tahun Penjara

Jadi Pengedar 10 Kg Sabu, Pengangguran di Bekasi Terancam 20 Tahun Penjara

Megapolitan
Atap Rumah Warga di Bogor Terbang akibat Angin Kencang, Korban Terpaksa Mengungsi

Atap Rumah Warga di Bogor Terbang akibat Angin Kencang, Korban Terpaksa Mengungsi

Megapolitan
Pengemudi Fortuner yang Mengaku Adik Jenderal Buang Pelat Palsu TNI di Lembang

Pengemudi Fortuner yang Mengaku Adik Jenderal Buang Pelat Palsu TNI di Lembang

Megapolitan
Pohon Tumbang di Persimpangan Kelapa Dua Arah Margonda Selesai Dievakuasi, Lalin Kembali Normal

Pohon Tumbang di Persimpangan Kelapa Dua Arah Margonda Selesai Dievakuasi, Lalin Kembali Normal

Megapolitan
Imbas Hujan Deras, Pohon Tumbang di 5 Titik Jalan Depok

Imbas Hujan Deras, Pohon Tumbang di 5 Titik Jalan Depok

Megapolitan
10 Tahun Jabat Wali Kota Bogor, Bima Arya Akui Masih Banyak Pekerjaan yang Belum Rampung

10 Tahun Jabat Wali Kota Bogor, Bima Arya Akui Masih Banyak Pekerjaan yang Belum Rampung

Megapolitan
“Lama di Tanah Perantauan, Masa Pulang Kampung Enggak Bawa Oleh-oleh?”

“Lama di Tanah Perantauan, Masa Pulang Kampung Enggak Bawa Oleh-oleh?”

Megapolitan
Nilai Kontrak Kerja Sama Indonesia-Jepang untuk Pembangunan MRT Fase 2A Capai Rp 4,2 Triliun

Nilai Kontrak Kerja Sama Indonesia-Jepang untuk Pembangunan MRT Fase 2A Capai Rp 4,2 Triliun

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com