Kompas.com - 01/08/2019, 17:55 WIB
Penulis Nursita Sari
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Andono Warih mengklaim, Pemprov DKI Jakarta tidak lalai menjalankan program untuk memperbaiki kualitas udara Jakarta.

Andono menyampaikan itu menanggapi gugatan warga negara atau citizen law suit (CLS) terkait kualitas udara Jakarta yang memburuk.

"Banyak usaha yang sudah dilakukan oleh Pemprov. Kita tidak lalai," ujar Andono di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (1/8/2019).

Baca juga: Kasus Polusi Udara Jakarta, Apa yang Digugat Koalisi Ibukota?

Andono menyampaikan, Pemprov DKI Jakarta rutin mengukur kualitas udara Jakarta melalui Stasiun Pemantauan Kualitas Udara (SPKU).

Dengan demikian, Pemprov DKI mempunyai data kualitas udara yang bisa dibandingkan dari waktu ke waktu.

Sumber utama polusi udara Jakarta, Andono menuturkan, berasal dari kendaraan bermotor. Karena itu, Pemprov DKI berupaya mengurangi penggunaan kendaraan pribadi untuk mengurangi polusi.

"Pemprov DKI Jakarta mem-promote jalan kaki dengan memperbaiki trotoar, di mana-mana diperlebar, akses (menuju) angkutan umum massal juga diperlebar," kata dia.

Baca juga: Walhi Sarankan Pemprov DKI Perluas Sistem Ganjil Genap Atasi Polusi Udara

Selain akses menuju transportasi massal yang diperbaiki, Andono menyebut, Pemprov DKI juga membangun infrastruktur transportasi massal yang baru di Jakarta, seperti moda raya terpadu (MRT) dan lintas rel terpadu (LRT) Jakarta.

"Angkutan umum massal diperbaiki. Sekarang kita sudah punya MRT, LRT sedang tahap finishing, BRT (bus rapid transit)-nya transjakarta sudah ditambah dengan feeder Jak Lingko," ucap Andono.

Sejumlah warga menggugat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hingga Presiden karena kualitas udara Jakarta yang memburuk.

Baca juga: Anies Curiga Polusi Udara Jakarta Disebabkan Kendaraan Berat

Mereka melayangkan gugatan warga negara kepada Presiden RI, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Gubernur DKI Jakarta, serta turut tergugat Gubernur Jawa Barat, dan Gubernur Banten, melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada 4 Juli 2019.

Sidang perdana gugatan yang harusnya digelar pada Kamis ini, ditunda lantaran penggugat dan tergugat belum memenuhi syarat administrasi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mobil Bak Terbuka Tabrak Separator 'Busway' di Slipi, Dahi Sopir Robek

Mobil Bak Terbuka Tabrak Separator "Busway" di Slipi, Dahi Sopir Robek

Megapolitan
Alasan Indra Kenz Gunakan Slogan 'Murah Banget' Saat Pamerkan Harta di Media Sosial

Alasan Indra Kenz Gunakan Slogan "Murah Banget" Saat Pamerkan Harta di Media Sosial

Megapolitan
Jasad Bayi Ditemukan Membusuk di Pinggir Kali Bekasi, Diduga Dibuang Lebih dari 3 Hari Lalu

Jasad Bayi Ditemukan Membusuk di Pinggir Kali Bekasi, Diduga Dibuang Lebih dari 3 Hari Lalu

Megapolitan
Pemkot Siapkan Strategi agar Lokasi PKL di Kota Tua Ramai Pengunjung

Pemkot Siapkan Strategi agar Lokasi PKL di Kota Tua Ramai Pengunjung

Megapolitan
Kasus Mahasiswi Dianiaya Istri Pengemudi Ojol, Korban Dikira Mantan Pacar Suami Pelaku, Kini Berakhir Damai

Kasus Mahasiswi Dianiaya Istri Pengemudi Ojol, Korban Dikira Mantan Pacar Suami Pelaku, Kini Berakhir Damai

Megapolitan
Kawasan Kalijodo Disebut Kembali Jadi Tempat Prostitusi, Sekda DKI: Itu Jadi Perhatian Kami

Kawasan Kalijodo Disebut Kembali Jadi Tempat Prostitusi, Sekda DKI: Itu Jadi Perhatian Kami

Megapolitan
Pemprov DKI Bakal Lanjutkan Program Rumah DP 0 Persen meski Anies Lengser

Pemprov DKI Bakal Lanjutkan Program Rumah DP 0 Persen meski Anies Lengser

Megapolitan
Cerita Warga Cilincing Temukan Granat, Meledak Saat Diotak-Atik

Cerita Warga Cilincing Temukan Granat, Meledak Saat Diotak-Atik

Megapolitan
Ridwan Kamil Sarankan Pemkot Depok Lakukan Survei soal Toleransi, Ini Tujuannya

Ridwan Kamil Sarankan Pemkot Depok Lakukan Survei soal Toleransi, Ini Tujuannya

Megapolitan
Sekda DKI Akui Sumur Resapan Belum Signifikan Atasi Banjir di Jakarta

Sekda DKI Akui Sumur Resapan Belum Signifikan Atasi Banjir di Jakarta

Megapolitan
Alasan Istri Ojol Aniaya dan Tuduh Mahasiswi Pelakor: Saya Kira Mbak Mantan Pacar Suami

Alasan Istri Ojol Aniaya dan Tuduh Mahasiswi Pelakor: Saya Kira Mbak Mantan Pacar Suami

Megapolitan
Pemkot Jakpus Buka Layanan Konseling Traumatik untuk Hibur Anak-anak Korban Kebakaran di Menteng

Pemkot Jakpus Buka Layanan Konseling Traumatik untuk Hibur Anak-anak Korban Kebakaran di Menteng

Megapolitan
Soal Izin Bangun Rumah 4 Lantai, Komisi D: Kami Masih Menerka Maksud Pak Gubernur

Soal Izin Bangun Rumah 4 Lantai, Komisi D: Kami Masih Menerka Maksud Pak Gubernur

Megapolitan
Sekda DKI Sebut Pembangunan Sumur Resapan Perlu Dilanjutkan

Sekda DKI Sebut Pembangunan Sumur Resapan Perlu Dilanjutkan

Megapolitan
Alasan Puluhan PKL Kota Tua Jakarta Tolak Direlokasi, Ingin Jualan di Tempat Ramai

Alasan Puluhan PKL Kota Tua Jakarta Tolak Direlokasi, Ingin Jualan di Tempat Ramai

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.