Saling Lempar Tanggung Jawab Aparat soal Sampah Kali Bahagia

Kompas.com - 02/08/2019, 06:06 WIB
Sampah yang memenuhi Kali Bahagia atau Kali Busa di Kelurahan Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi dibersihkan, Kamis (1/8/2019).
Vitorio MantaleanSampah yang memenuhi Kali Bahagia atau Kali Busa di Kelurahan Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi dibersihkan, Kamis (1/8/2019).

BEKASI, KOMPAS.com – Sejumlah pejabat Pemerintah Kabuten Bekasi, Jawa Barat, saling melempar tanggung jawab ketika lautan sampah di Kali Bahagia di Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi jadi sorotan berbagai media beberapa hari ke belakang.

Sampah-sampah di Kali Bahagia itu diperkirakan membentang hingga 2 kilometer, dengan ketebalan 80-100 centimeter, dan bobot menembus 400 ton.

Awalnya, tidak ada pihak di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi yang menyatakan bertanggung jawab atau akan segera menangani sampah-sampah itu. Ketika ditanya wartawan, semuanya menghindar dan menyatakan itu bukan tanggung jawabnya tetapi tanggung jawab pihak lain.

Baca juga: Petugas Tercebur, Aksi Keroyok Sampah di Kali Bahagia Besok Gunakan Perahu

 

Padahal, persoalan sampah itu harusnya dianggap mendesak oleh pemerintah. Kali Bahagia selalu jadi momok bagi warga, kontras dengan nama kali itu. Mereka kebanjiran di musim hujan, dirisak nyamuk di musim kemarau. Jika banjir, sekolah-sekolah kerap libur, warga juga keluar-masuk rumah sakit karena terkena demam berdarah.

Dinas Lingkungan Hidup (LH) Kabupaten Bekasi, instansi yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan sampah di kabupaten seluas 1.200 kilometer persegi itu, sempat mengoper bola panas soal sampah itu ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bekasi pada hari-hari awal sorotan media mengarah ke Kali Bahagia.

"Kita bicara masalah tupoksi dulu ya. Intinya, tupoksi untuk menangani sampah di sungai ada di Dinas PUPR. Saya menunggu koordinasi permintaan dari PUPR untuk masalah pengangkutan (sampah). Nama kegiatannya normalisasi kali. Kalau dilihat, di sana harusnya diurus oleh bidang Sumber Daya Air, kepala bidangnya Pak Chaidir," ujar Kabid Kebersihan Dinas LH Kabupaten Bekasi Dodi Agus Supriyanto, saat dihubungi, Senin (29/7/2019) siang lalu.

"Kami siap sepanjang diminta. Kan camat belum kirim surat, desa belum kirim surat, PUPR belum kirim surat. Maksud saya, cobalah aparat setempat berkoordinasi, lalu camat manggil kami, mengundang," kata Dodi.

Dihubungi terpisah, Kabid Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, Nur Chaidir justru mengembalikan persoalan itu kepada Dinas Lingkungan Hidup.

"Masalah sampah kan (tupoksinya) ada di Dinas Lingkungan Hidup," ujar Chaidir via telepon kepada Kompas.com, pada Senin itu.

Chaidir menyebutkan, jajarannya hanya berperan soal normalisasi aliran kali, seperti penurapan, pengerukan lumpur, dan kegiatan sejenisnya. Hal itu, menurut Chaidir, sama sekali tak berkaitan dengan tutupan sampah yang mengambang di permukaan kali.

"Kami bukan normalisasi sampah. Kaitannya dengan tanggul, gulma. Sifatnya bukan untuk mengangkat sampah," kata dia.

Pemerintah pusat turun

Beruntung, Staf Bidang Jejaring Inovasi Pelayanan Rakyat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Syamsul Akbar turun ke Kali Bahagia pada Senin itu. 

Sampah yang memenuhi Kali Bahagia atau Kali Busa di Kelurahan Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi dibersihkan, Kamis (1/8/2019).
Vitorio Mantalean Sampah yang memenuhi Kali Bahagia atau Kali Busa di Kelurahan Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi dibersihkan, Kamis (1/8/2019).

"Langsung Pak Deputi menugaskan kami memantau dan mencari masalah apa sehingga terjadi hal ini. Kami mencari solusi, kalau bisa secepatnya diselesaikan. Kalau tidak, dampaknya panjang. Setiap ada berita sampah, itu terus untuk kita cepat tindak lanjuti untuk diselesaikan cepat. Kita tahu, sampah hal yang tidak menarik sama sekali buat wisatawan dan masyarakat setempat," ujar Syamsul, selepas rapat mendadak dengan unsur Kelurahan Bahagia.

Dalam kunjungannya, Syamsul menyusuri sekitar 200 meter Kali Bahagia yang dipenuhi sampah anorganik rumah tangga. Ia pun berencana mempertemukan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari Dinas LH dan PUPR, Satpol PP, sampai Perum Jasa Tirta (PJT) II selaku pengelola lahan di sekitar Kali Bahagia.

Baca juga: BERITA FOTO: Berton-ton Sampah di Kali Bahagia Diangkut

"Sesegera mungkin. Kita mau kita gerak cepat," tutupnya.

Selasa keesokan harinya, Dinas LH dan PUPR beserta Satpol PP Kabupaten Bekasi akhirnya bertemu dalam satu forum di Kantor Bupati Bekasi. Mereka menelurkan tiga rencana aksi.

Jangka pendeknya, melakukan aksi “keroyok sampah” pada Kamis kemarin. Jangka panjangnya, harus dilakukan pembongkaran 204 bangunan liar yang berdiri di bantaran Kali Bahagia yang notabene berada dalam pengelolaan Perum Jasa Tirta II.

Sayangnya, langkah terobosan staf Luhut Binsar Panjaitan itu tak langsung dieksekusi dilapangan. Perum Jasa Tirta II dan Satpol PP yang bertugas membongkar bangunan liar, justru saling tunggu.

"Kami tidak punya kewenangan publik untuk membongkar. Pembongkaran kan ada prosedur," kata Fembri Setiawan, General Manager Wilayah I PJT II saat ditemui di aksi keroyok sampah Kali Bahagia, Kamis.

"Seperti di Kota (Bekasi), ketika perlu tanah sepanjang saluran, pemerintah koordinasi dengan PJT II. Kami hanya pengawasan dan pengamatan, peneguran saja, (pembongkaran) harus koordinasi dengan pemda," dia menjelaskan.

Fembri menyebutkan, pihaknya telah rutin menerbitkan surat teguran bagi para penggarap bangunan liar di sepanjang bantaran Kali Bahagia. Namun, ia kembali berdalih bahwa pembongkaran mesti diinisiasi oleh pemda, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Satpol PP sebagai aparatnya.

Sampah yang memenuhi Kali Bahagia atau Kali Busa di Kelurahan Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi dibersihkan, Kamis (1/8/2019).KOMPAS.COM/Vitorio Mantalean Sampah yang memenuhi Kali Bahagia atau Kali Busa di Kelurahan Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi dibersihkan, Kamis (1/8/2019).

"Kan pemda yang punya masyarakat," kata dia.

Namun, Kepala Satpol PP Kabupaten Bekasi Kadarudin malah menganggap pembongkaran bangunan liar harus menunggu langkah PJT II sebagai pengelola lahan.

"Untuk ditindaklanjuti ternyata (perlu) berkoordinasi dengan PJT II untuk mengeluarkan rekomendasi bahwa bangunan liar ditetapkan untuk dibongkar. Tapi, ternyata belum bisa dilakukan kemarin," jelas Kadarudin saat dihubungi, Kamis.

Kadarudin mengatakan, pihaknya baru bisa bergerak usai PJT II menerbitkan tiga kali surat teguran pada penggarap bangunan liar. Itu pun Satpol PP tak langsung membongkar bangunan.

"Setelah PJT II mengeluarkan teguran 1, 2, 3 baru dia komunikasi sama Satpol PP dan pemda. Kita tindak lanjuti nanti langsung mengeluarkan peringatan 1, 2, 3," kata  Kadarudin.

Kabar baiknya, ratusan personel gabungan yang terdiri dari unsur warga, Dinas Lingkungan Hidup, TNI, dan Satpol PP telah berhasil mengangkut sekira 50 ton sampah dari Kali Bahagia, Kamis kemarin.

Baca juga: Alat Berat dan Aparat Turun Keroyok Sampah Kali Bahagia, Bekasi

 

Di arah hulu, aliran kali tampak mulai lancar, namun di sisi hilir sampah masih membendung aliran kali. Aksi keroyok sampah rencananya dilanjutkan hingga Sabtu besok dengan bantuan alat berat.

Namun, hanya satu unit alat berat yang dapat masuk ke bantaran kali lantaran terhalang 204 bangunan liar tadi. Jika pembersihan sampah ingin efektif, tak ada jalan lain selain membongkar bangunan-bangunan liar itu untuk memberi akses masuk pada alat berat ke bantaran Kali Bahagia.

Bangunan liar di bantaran Kali Bahagia atau Kali Busa di Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi yang alirannya tertutup sampah plastik.Vitorio Mantalean Bangunan liar di bantaran Kali Bahagia atau Kali Busa di Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi yang alirannya tertutup sampah plastik.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Selama Januari-November, 49 WNA di Jaksel Dideportasi karena Langgar Keimigrasian

Selama Januari-November, 49 WNA di Jaksel Dideportasi karena Langgar Keimigrasian

Megapolitan
Tim Pemburu Covid-19 Lakukan Tracing dari Laporan Warga dan Data Covid-19

Tim Pemburu Covid-19 Lakukan Tracing dari Laporan Warga dan Data Covid-19

Megapolitan
Jelang Natal dan Tahun Baru, Satpol PP Antisipasi Titik Rawan Kerumunan di Jaktim

Jelang Natal dan Tahun Baru, Satpol PP Antisipasi Titik Rawan Kerumunan di Jaktim

Megapolitan
Debat Pilkada Kota Depok, Idris Sindir Paslon Nomor 1 Tak Suka Ditanya Singkatan

Debat Pilkada Kota Depok, Idris Sindir Paslon Nomor 1 Tak Suka Ditanya Singkatan

Megapolitan
Debat Pilkada Depok Memanas, Afifah Merasa Dilecehkan oleh Imam Budi Hartono

Debat Pilkada Depok Memanas, Afifah Merasa Dilecehkan oleh Imam Budi Hartono

Megapolitan
Afifah Sindir Hasil 15 Tahun PKS Berkuasa di Depok, Imam: Jawabnya Terlalu Jauh

Afifah Sindir Hasil 15 Tahun PKS Berkuasa di Depok, Imam: Jawabnya Terlalu Jauh

Megapolitan
Debat Pilkada Depok, Imam dan Pradi Malah Saling Tuduh soal Singkatan

Debat Pilkada Depok, Imam dan Pradi Malah Saling Tuduh soal Singkatan

Megapolitan
Imam Mengaku 20 Tahun Bekerja untuk Depok, Afifah: Yang Terjadi Kita Jauh Tertinggal

Imam Mengaku 20 Tahun Bekerja untuk Depok, Afifah: Yang Terjadi Kita Jauh Tertinggal

Megapolitan
UPDATE 4 Desember: Pasien Covid-19 di Tangerang Kota Tembus 402, Terbanyak dari Karawaci

UPDATE 4 Desember: Pasien Covid-19 di Tangerang Kota Tembus 402, Terbanyak dari Karawaci

Megapolitan
Jelang Pilkada Tangsel, Azizah-Ruhamaben Mengaku Dapat Wejangan dari Ma'ruf Amin

Jelang Pilkada Tangsel, Azizah-Ruhamaben Mengaku Dapat Wejangan dari Ma'ruf Amin

Megapolitan
Debat Pilkada Depok, Pradi Salah Sebut Nomor Urut Sendiri

Debat Pilkada Depok, Pradi Salah Sebut Nomor Urut Sendiri

Megapolitan
TPU Pondok Ranggon Penuh, Pemakaman Jenazah Covid-19 di TPU Tegal Alur Naik Dua Kali Lipat

TPU Pondok Ranggon Penuh, Pemakaman Jenazah Covid-19 di TPU Tegal Alur Naik Dua Kali Lipat

Megapolitan
30 Guru dan Karyawan Positif Covid-19, MAN 22 Baru Adakan Sekolah Tatap Muka Februari 2021

30 Guru dan Karyawan Positif Covid-19, MAN 22 Baru Adakan Sekolah Tatap Muka Februari 2021

Megapolitan
Idris Bantah jika Depok Disebut Kota Intoleran

Idris Bantah jika Depok Disebut Kota Intoleran

Megapolitan
Debat Pilkada Depok, Pradi: Lembaga Banyak Dikuasai Kelompok Pak Idris

Debat Pilkada Depok, Pradi: Lembaga Banyak Dikuasai Kelompok Pak Idris

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X