Djarot Tak Setuju Ganjil Genap untuk Motor, Ini Alasannya

Kompas.com - 03/08/2019, 17:21 WIB
Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat. KOMPAS.com/ ACHMAD FAIZALKetua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat.
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat tak sepakat dengan instruksi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang akan menerapkan kebijakan ganjil genap untuk sepeda motor.

Ia menilai, kebijakan itu tak akan efektif karena orang-orang justru akan membeli motor baru untuk menghindari ganjil genap.

"Enggak lah. Kalau motor jangan. Kalau motor ya, artinya orang akan makin banyak beli motor. Aku punya ganjil, aku beli yang genap lagi," kata Djarot saat ditemui di kantor DPP PDI-P, Jakarta, Sabtu (3/8/2019).

Sementara untuk perluasan ganjil genap bagi kendaraan roda empat atau lebih, Djarot mengaku setuju.

Baca juga: 6 Fakta Terkait Rencana Perluasan Sistem Ganjil Genap di DKI

Bahkan ia meminta perluasan ganjil genap itu bukan hanya untuk wilayahnya saja, tetapi juga jamnya. Ia meyakini kebijakan itu akan efektif mengatasi polusi hingga kemacetan di ibu kota.

"Untuk ganjil genap oke diperluas dong," kata Djarot.

Kendati demikian, Djarot menilai perluasan ganjil genap itu hanya solusi jangka pendek. Menurut dia, akan lebih baik pemerintah DKI juga segera menerapkan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP).

"Kalau ada ERP ganjil genap enggak usah. Punya mobil, kaya, enggak mau naik angkutan umum, masuk ERP, bayar," kata dia.

Namun Djarot menilai, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperbaiki fasilitas transportasi umum terlebih dulu sebelum menerapkan sistem ERP itu.

Dengan demikian, masyarakat yang keberatan dengan kebijakan ERP itu bisa dengan senang hati beralih ke angkutan umum.

"Kalau angkutan umum enggak bagus, ya diperbagus, dibanyakin," kata dia.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ada Pendaftaran CPNS, Pemohon SKCK Di Polres Jakarta Timur Membeludak

Ada Pendaftaran CPNS, Pemohon SKCK Di Polres Jakarta Timur Membeludak

Megapolitan
Pohon di Lokasi Revitalisasi Trotoar Akan Ditebang dan Diganti Tabebuya

Pohon di Lokasi Revitalisasi Trotoar Akan Ditebang dan Diganti Tabebuya

Megapolitan
Sebelum Mendaftar, Simak Dulu Persyaratan CPNS 2019 Kota Bekasi

Sebelum Mendaftar, Simak Dulu Persyaratan CPNS 2019 Kota Bekasi

Megapolitan
Fraksi PDI-P Protes Penebangan Pohon di Trotoar karena Bertentangan dengan UU Lingkungan Hidup

Fraksi PDI-P Protes Penebangan Pohon di Trotoar karena Bertentangan dengan UU Lingkungan Hidup

Megapolitan
Anggota DPRD Usul agar Trotoar Cikini Ditanami Pohon Kurma

Anggota DPRD Usul agar Trotoar Cikini Ditanami Pohon Kurma

Megapolitan
Pemkab Tangerang Buka 448 Formasi CPNS

Pemkab Tangerang Buka 448 Formasi CPNS

Megapolitan
Polresta Bandara Soetta: Biro Umrah Bodong Rekrut Jamaah dari Majelis Pengajian

Polresta Bandara Soetta: Biro Umrah Bodong Rekrut Jamaah dari Majelis Pengajian

Megapolitan
Ancaman Ambil Ginjal Hantui Siswa SDN Bambu Apus, Lurah Minta Pasang CCTV

Ancaman Ambil Ginjal Hantui Siswa SDN Bambu Apus, Lurah Minta Pasang CCTV

Megapolitan
Tinjau Trotoar Cikini, Anggota DPRD Sebut Trotoar Tidak Terawat

Tinjau Trotoar Cikini, Anggota DPRD Sebut Trotoar Tidak Terawat

Megapolitan
Kota Bekasi Buka 171 Formasi CPNS 2019 untuk Tenaga Pendidik, Kesehatan, dan Teknik

Kota Bekasi Buka 171 Formasi CPNS 2019 untuk Tenaga Pendidik, Kesehatan, dan Teknik

Megapolitan
Pendaftaran CPNS 2019, Kota Bekasi Hanya Buka 6 Kuota untuk 'Cum Laude' dan Tunadaksa

Pendaftaran CPNS 2019, Kota Bekasi Hanya Buka 6 Kuota untuk "Cum Laude" dan Tunadaksa

Megapolitan
Dianggap Pemborosan, Anggaran Pembangunan Rusunawa Terancam Dicoret DPRD DKI

Dianggap Pemborosan, Anggaran Pembangunan Rusunawa Terancam Dicoret DPRD DKI

Megapolitan
Polresta Bandara Soekarno-Hatta Ungkap Dugaan Penipuan Umrah PT Duta Adhikarya Bersama

Polresta Bandara Soekarno-Hatta Ungkap Dugaan Penipuan Umrah PT Duta Adhikarya Bersama

Megapolitan
Penampakan Mobil Polisi yang Diamuk Massa di Tanjung Barat, Kaca Depan Remuk, Kap Penyok

Penampakan Mobil Polisi yang Diamuk Massa di Tanjung Barat, Kaca Depan Remuk, Kap Penyok

Megapolitan
Selasa Siang, Kualitas Udara Jakarta dan Bekasi Tidak Sehat

Selasa Siang, Kualitas Udara Jakarta dan Bekasi Tidak Sehat

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X