Ketika Pemilihan Wagub DKI Akan Diserahkan ke Tangan Anggota DPRD yang Baru...

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta hingga saat ini belum juga dapat terlaksana.

Padahal, draf tata tertib pemilihan Wagub DKI Jakarta sudah selesai disusun pada Selasa (9/7/2019) lalu.

Rapat pimpinan gabungan (Rapimgab) untuk membahas draf tatib ini telah diundur sebanyak tiga kali.

Alih-alih segera dipilih, kursi orang nomor dua di Jakarta ini justru diserahkan pemilihannya pada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta periode 2019 - 2024.

Diserahkan ke tangan DPRD DKI baru

Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) tatib Pemilihan Wagub DKI Jakarta Bestari Barus menyebut, pelaksanaan Rapimgab pembahasan tatib Wagub DKI kemungkinan akan terlaksana setelah Anggota DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024 dilantik.

"Sepertinya akan dilaksanakan periode yang baru," ucap Bestari saat dihubungi Kompas.com, Kamis (1/8/2019).

Alasannya, sisa masa kerja yang dimiliki DPRD periode 2014-2019, tinggal beberapa minggu lagi.

Anggota DPRD baru akan dilantik pada 26 Agustus 2019.

"Periode yang ini tinggal sebentar lagi, dan masih ada beberapa pekerjaan," ujarnya.

Gerindra tak keberatan

Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta Iman Satria mengatakan, fraksinya siap mengikuti aturan dan menerima jika pemilihan wagub Jakarta harus berlangsung pada masa DPRD DKI yang baru.

"Kami partai pengusung tetap ikut aturan yang dibuat pansus. Tatib sudah selesai memang waktu untuk pelaksanaan itu kan kayaknya sudah enggak ada. Karena (tanggal) 26 Agustus udah pelantikan yang baru. Sudah mepet, kami terima-terima saja lah," kata Iman saat dihubungi Kompas.com, Jumat (2/8/2019).

Iman mengatakan, seharusnya anggota DPRD yang baru tak memiliki kesulitan untuk melaksanakan pemilihan itu.

Alasannya, semua aturan pemilihan wagub sudah dibuat dan tinggal dilaksakan.

"Itu kan memang enggak serta merta langsung tapi saya rasa dalam hitungan mingguan sudah bisa dilaksanakan. Dua minggu setelah itu karena kan tatib sudah jadi tinggal pengesahan di rapimgab baru dilaksanakan sudah mudah gitu loh," kata dia.

Ia berharap, pemilihan ini berjalan secara lancar dan cepat di tangan DPRD yang baru.

"Kami berharap segera dapat dipilihlah wakil mendampingi Pak Anies. Kalau berdua kan kerjanya lebih maksimal, Pak Anies kan capek kalau sendiri. Kami mendorong harus mendukung supya terlaksana dengan cepat. Hanya waktu yang sekarang sudah mepet," kata dia.

PKS anggap DPRD tak serius

Berbanding terbalik dengan reaksi Gerindra yang menerima keputusan tersebut, PKS justru merasa keberatan.

Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Abdurrahman Suhaimi mengatakan, DPRD DKI tampak tidak sungguh-sungguh dalam melakukan tahapan proses pemilihan wagub DKI.

Seharusnya pemilihan tersebut bisa terlaksana di tangan anggota DPRD DKI periode 2014 - 2019.

Menurut dia, kekosongan jabatan wagub yang sudah berlangsung setahun setelah ditinggalkan Sandiaga Uno membuat kualitas pelayanan kepada masyarakat jadi berkurang.

"Kalau enggak terkendala apa-apa kenapa harus diundur? Kaitannya adalah dengan masalah pelayanan kepada publik. Jadi ini mengganggu pelayanan kepada publik, saya lihatnya begitu. Seolah-olah DPRD itu tidak sungguh-sungguh untuk mengatasi masalah ini," ucap Suhaimi, Sabtu (3/8/2019).

Jika semua anggota DPRD DKI serius melaksanakan proses pemilihan wagub, maka dalam waktu singkat harusnya wagub bisa terpilih.

"Mepet dan tidak itu tergantung kita dong. Cuma kitanya di DPRD, sehari selesai juga bisa. Mau satu tahun selesai bisa juga tergantung pada DPRD. Enggak diselesaikan juga bisa," kata dia.

Apalagi proses penyusunan draf tatib pemilihan wagub sudah selesai sejak beberapa waktu lalu.

Itu artinya proses di pansus sudah selesai dan draf tatib tersebut tinggal dibawa ke Rapimgab untuk dibahas dan disahkan.

"Nah, kalau Rapimgab enggak digelar-gelar, ya enggak akan pernah terjadi. Jadi kalau prosesnya itu tidak berjalan masyarakat bertanya-tanya ," ujarnya.

Ketua pansus khawatir

Ketua Pansus Pemilihan Wagub DKI Jakarta Ongen Sangaji khawatir DKI tak akan punya wagub.

"Saya berharap seperti itu. Kalau kemudian ini tak dilaksanakan, saya punya kekhawatiran maka tidak akan ada wagub," ucap Ongen.

Salah satu faktor kekhawatirannya karena masa jabatan DPRD akan segera berganti.

Menurut dia, jika sudah digantikan, maka proses di DPRD semakin lama berjalan dan diprediksi baru bisa berjalan pada April atau Mei 2020.

"Karena alat kelengkapan Dewan dan kepengurusan yang baru itu kemungkinan baru bisa terlaksana itu di April atau akhir Mei 2020," ungkapnya.

Apalagi jika Rapimgab tak berjalan, maka anggota DPRD periode baru perlu membentuk pansus untuk dikonsultasikan dengan Kementerian Dalam Negeri.

"Kalau akhir Mei 2020 buat pansus baru, maka masih lama karena perlu 1 sampai 2 bulan untuk penyesuaian dan berkoordinasi lagi dengan Kemendagri. Dengan sisa waktu 1 tahun 8 bulan, maka kemudian tidak (wajib) ada lagi pemilihan wagub," kata dia.

Anies tak bisa desak

Meski DPRD tak berkeinginan segera menyelesaikan pemilihan Wagub, Gubernur DKI Anies Baswedan merasa tak memiliki kewenangan untuk mendesak.

Kewenangan sepenuhnya terkait hal itu, kata Anies, berada di tangan DPRD DKI Jakarta.

"Ya kan begini, yang terkait dengan wagub, gubernur tidak memiliki kewenangan sedikit pun. Undang-undangnya tidak sedikit pun memberikan kewenangan dan lain-lain pada gubernur," kata Anies di Gedung DPRD, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (22/7/2019).

Ia menyebutkan, tugasnya hanya menyerahkan dua nama cawagub, yakni Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto dari PKS kepada DPRD.

"Itu 100 persen ada pada partai pengusung dan pada Dewan. Tuga saya sudah ditunaikan begitu terima surat langsung saya antarkan. Jadi kita lihat saja semoga akan tuntas," kata dia.

Anies berharap pemilihan wagub tak tertunda sampai tahun depan, meski anggota DPRD DKI akan berganti pada Agustus tahun ini.

"Jangan tahun depan dong," ucapnya.