Demo Tolak Raperda Zonasi, Perwakilan Nelayan: Tak Ada Sejarahnya Rumah Kami Tumpuk ke Atas

Kompas.com - 05/08/2019, 13:59 WIB
Aksi penolakan RZWP3K oleh Aliansi Masyarakat untuk Kedaulatan (AMUK) Bahari kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di depan Balai Kota, Jakarta Pusat pada Senin (5/8/2019). KOMPAS.com/HILEL HODAWYAAksi penolakan RZWP3K oleh Aliansi Masyarakat untuk Kedaulatan (AMUK) Bahari kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di depan Balai Kota, Jakarta Pusat pada Senin (5/8/2019).
|

JAKARTA, KOMPAS.com — Aliansi Masyarakat untuk Kedaulatan (AMUK) Bahari melakukan aksi menolak Rancangan Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) di depan gedung Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (5/8/2019).

Sekitar pukul 10.45 WIB, peserta aksi yang mengaku sebagai nelayan mulai menyampaikan aspirasi.

Mereka berdiri di depan gerbang sambil membentangkan spanduk bertuliskan, "Permukiman Nelayan Menolak Reklamasi".


Dalam salah satu orasinya, Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) Susan Herawati menyampaikan keberatannya kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengenai salah satu poin dalam raperda yang menyatakan bahwa nelayan akan segera direlokasi ke rumah susun.

Baca juga: DKI Belum Ajukan Raperda Zonasi Pesisir ke DPRD

"Tidak ada dalam sejarah kami, rumah kami bertumpuk ke atas. Apakah Bapak (Anies) bisa jamin bahwa alat-alat tangkap kami bisa ditaruh sebagaimana mestinya?" ungkap Susan.

AMUK Bahari juga pernah melakukan aksi dengan tuntutan yang sama pada Selasa (16/7/2019). Aksi yang berlangsung kali ini merupakan aksi kedua.

"Sekali lagi kami datang dengan gelombang kedua. Kalau terus-terusan tidak diterima, kami akan datang terus, kami akan datang lagi, datang lagi, dan datang lagi," kata Susan.

Secara garis besar, tuntutan dari AMUK Bahari mencakup lima hal berikut:

1. Menghentikan pembangunan break water di Muara Angke karena tidak memiliki amdal dan tidak diperuntukkan bagi kepentingan nelayan kecil.

2. Pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta dan dinas-dinas terkait harus segera menghentikan pembangunan dermaga karena mengganggu aktivitas nelayan untuk bongkar muat hasil tangkapan kerang hijau dan semakin menyulitkan nelayan untuk menambatkan perahu.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kepala Batan Pastikan Radiasi Nuklir di Batan Indah Bukan dari Kebocoran Reaktor

Kepala Batan Pastikan Radiasi Nuklir di Batan Indah Bukan dari Kebocoran Reaktor

Megapolitan
Polisi Buru Dokter dan Puluhan Bidan yang Terlibat Praktik Aborsi Ilegal di Paseban

Polisi Buru Dokter dan Puluhan Bidan yang Terlibat Praktik Aborsi Ilegal di Paseban

Megapolitan
Pengunjung Diskotek Black Owl yang Positif Narkoba Diajukan untuk Direhabilitasi

Pengunjung Diskotek Black Owl yang Positif Narkoba Diajukan untuk Direhabilitasi

Megapolitan
Wali Kota Tangerang Ingatkan Warganya untuk Isi Sensus Penduduk Online 2020

Wali Kota Tangerang Ingatkan Warganya untuk Isi Sensus Penduduk Online 2020

Megapolitan
Begini Kesepakatan 'Bagi Jatah' Koalisi Gerindra-PDI-P Jelang Pilkada Depok 2020

Begini Kesepakatan "Bagi Jatah" Koalisi Gerindra-PDI-P Jelang Pilkada Depok 2020

Megapolitan
Jumlah Pengunjung Black Owl Positif Narkoba Bertambah

Jumlah Pengunjung Black Owl Positif Narkoba Bertambah

Megapolitan
Beredar Info Pembuatan SIM Kolektif Tanpa Tes, Polisi Sebut Itu Hoaks

Beredar Info Pembuatan SIM Kolektif Tanpa Tes, Polisi Sebut Itu Hoaks

Megapolitan
Polisi Tangkap Pemeras Sopir Truk di Cengkareng

Polisi Tangkap Pemeras Sopir Truk di Cengkareng

Megapolitan
Yenny Sucipto Ikut Penjaringan Calon Wali Kota, Anggap Depok Stagnan 15 Tahun Terakhir

Yenny Sucipto Ikut Penjaringan Calon Wali Kota, Anggap Depok Stagnan 15 Tahun Terakhir

Megapolitan
Kisruh Rekomendasi Formula E hingga Tudingan Ketua DPRD, Anies Serahkan pada Sekda

Kisruh Rekomendasi Formula E hingga Tudingan Ketua DPRD, Anies Serahkan pada Sekda

Megapolitan
Polisi Geledah Rumah 2 Pria yang Bawa Alat Isap Sabu-sabu ke Polres Jaksel

Polisi Geledah Rumah 2 Pria yang Bawa Alat Isap Sabu-sabu ke Polres Jaksel

Megapolitan
Daftar Penjaringan di DPP PDIP, Mantan Sekjen FITRA Siap Maju Pilkada Depok

Daftar Penjaringan di DPP PDIP, Mantan Sekjen FITRA Siap Maju Pilkada Depok

Megapolitan
Warga Batan Indah Tak Khawatir dengan Radiasi Nuklir di Area Perumahan Mereka

Warga Batan Indah Tak Khawatir dengan Radiasi Nuklir di Area Perumahan Mereka

Megapolitan
2 Pengunjung Polres Metro Jaksel Ditangkap karena Bawa Alat Timbang dan Isap Sabu-sabu

2 Pengunjung Polres Metro Jaksel Ditangkap karena Bawa Alat Timbang dan Isap Sabu-sabu

Megapolitan
Pembangunan Stasiun MRT Monas Disebut Tak Akan Ganggu Formula E

Pembangunan Stasiun MRT Monas Disebut Tak Akan Ganggu Formula E

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X