Demo Tolak Raperda Zonasi, Perwakilan Nelayan: Tak Ada Sejarahnya Rumah Kami Tumpuk ke Atas

Kompas.com - 05/08/2019, 13:59 WIB
Aksi penolakan RZWP3K oleh Aliansi Masyarakat untuk Kedaulatan (AMUK) Bahari kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di depan Balai Kota, Jakarta Pusat pada Senin (5/8/2019). KOMPAS.com/HILEL HODAWYAAksi penolakan RZWP3K oleh Aliansi Masyarakat untuk Kedaulatan (AMUK) Bahari kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di depan Balai Kota, Jakarta Pusat pada Senin (5/8/2019).
|

JAKARTA, KOMPAS.com — Aliansi Masyarakat untuk Kedaulatan (AMUK) Bahari melakukan aksi menolak Rancangan Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) di depan gedung Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (5/8/2019).

Sekitar pukul 10.45 WIB, peserta aksi yang mengaku sebagai nelayan mulai menyampaikan aspirasi.

Mereka berdiri di depan gerbang sambil membentangkan spanduk bertuliskan, "Permukiman Nelayan Menolak Reklamasi".

Dalam salah satu orasinya, Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) Susan Herawati menyampaikan keberatannya kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengenai salah satu poin dalam raperda yang menyatakan bahwa nelayan akan segera direlokasi ke rumah susun.

Baca juga: DKI Belum Ajukan Raperda Zonasi Pesisir ke DPRD

"Tidak ada dalam sejarah kami, rumah kami bertumpuk ke atas. Apakah Bapak (Anies) bisa jamin bahwa alat-alat tangkap kami bisa ditaruh sebagaimana mestinya?" ungkap Susan.

AMUK Bahari juga pernah melakukan aksi dengan tuntutan yang sama pada Selasa (16/7/2019). Aksi yang berlangsung kali ini merupakan aksi kedua.

"Sekali lagi kami datang dengan gelombang kedua. Kalau terus-terusan tidak diterima, kami akan datang terus, kami akan datang lagi, datang lagi, dan datang lagi," kata Susan.

Secara garis besar, tuntutan dari AMUK Bahari mencakup lima hal berikut:

1. Menghentikan pembangunan break water di Muara Angke karena tidak memiliki amdal dan tidak diperuntukkan bagi kepentingan nelayan kecil.

2. Pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta dan dinas-dinas terkait harus segera menghentikan pembangunan dermaga karena mengganggu aktivitas nelayan untuk bongkar muat hasil tangkapan kerang hijau dan semakin menyulitkan nelayan untuk menambatkan perahu.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Namanya Dicatut untuk Kepemilikan Mobil Mewah, Agung Tak Bisa Urus KJP dan KJS

Namanya Dicatut untuk Kepemilikan Mobil Mewah, Agung Tak Bisa Urus KJP dan KJS

Megapolitan
Preman yang Pukuli Pria di Ceger Dikenal Sering Bikin Onar

Preman yang Pukuli Pria di Ceger Dikenal Sering Bikin Onar

Megapolitan
Pemprov DKI Pastikan Camat dan Lurah Tak Dihapus dari Struktur Birokrasi

Pemprov DKI Pastikan Camat dan Lurah Tak Dihapus dari Struktur Birokrasi

Megapolitan
Baru Dibangun, Jalur Sepeda di Cikini Dibongkar Lagi, Apa yang Terjadi?

Baru Dibangun, Jalur Sepeda di Cikini Dibongkar Lagi, Apa yang Terjadi?

Megapolitan
Mungkinkah DKI Terapkan Urban Renewal yang Dijanjikan Anies di Lokasi Penggusuran di Sunter Agung?

Mungkinkah DKI Terapkan Urban Renewal yang Dijanjikan Anies di Lokasi Penggusuran di Sunter Agung?

Megapolitan
Pelaku Pencurian di Kantor Katadata Ambil Decoder CCTV

Pelaku Pencurian di Kantor Katadata Ambil Decoder CCTV

Megapolitan
Sanksi bagi Penyerobot Jalur Sepeda Diterapkan Mulai Hari Ini

Sanksi bagi Penyerobot Jalur Sepeda Diterapkan Mulai Hari Ini

Megapolitan
[POPULER MEGAPOLITAN} Anggota Satpol PP DKI Bobol ATM I Mengapa 10 Pabrik Sepatu Pindah dari Banten I Kusni Kasdut, Pejuang Kemerdekaan yang Jadi Penjahat

[POPULER MEGAPOLITAN} Anggota Satpol PP DKI Bobol ATM I Mengapa 10 Pabrik Sepatu Pindah dari Banten I Kusni Kasdut, Pejuang Kemerdekaan yang Jadi Penjahat

Megapolitan
Awas Kena Tilang, Ini Informasi Lengkap Seputar Jalur Sepeda di Jakarta

Awas Kena Tilang, Ini Informasi Lengkap Seputar Jalur Sepeda di Jakarta

Megapolitan
7 Fakta Seputar Kebakaran di SMK Yadika 6 Pondok Gede, Bekasi

7 Fakta Seputar Kebakaran di SMK Yadika 6 Pondok Gede, Bekasi

Megapolitan
BMKG: Sebagian Besar Jabodetabek Cerah Berawan Hari Ini

BMKG: Sebagian Besar Jabodetabek Cerah Berawan Hari Ini

Megapolitan
Menikmati Sore di Setu Sawangan, Depok yang 'Diselimuti' Azolla Pinnata...

Menikmati Sore di Setu Sawangan, Depok yang "Diselimuti" Azolla Pinnata...

Megapolitan
Seorang Pria Babak Belur Dipukuli Preman Saat Antar Kekasih Pulang

Seorang Pria Babak Belur Dipukuli Preman Saat Antar Kekasih Pulang

Megapolitan
Nasib 12 Anggota Satpol PP yang Bobol ATM Ditentukan Setelah Pemeriksaan

Nasib 12 Anggota Satpol PP yang Bobol ATM Ditentukan Setelah Pemeriksaan

Megapolitan
Gaji PNS DKI Capai 28 Juta, Lulusan IPDN Berbondong-bondong Incar Posisi di Jakarta

Gaji PNS DKI Capai 28 Juta, Lulusan IPDN Berbondong-bondong Incar Posisi di Jakarta

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X