Hakim Terima Permohonan Diversi 5 dari 10 Anak yang Ditangkap Saat Kerusuhan 22 Mei

Kompas.com - 05/08/2019, 18:15 WIB
Gita dari LBH Paham (Pusat Advokasi dan Ham) selaku kuasa hukum lima dari sepuluh anak yang ditangkap 22 Mei di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (5/8/2019). KOMPAS.com/CYNTHIA LOVAGita dari LBH Paham (Pusat Advokasi dan Ham) selaku kuasa hukum lima dari sepuluh anak yang ditangkap 22 Mei di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (5/8/2019).
Penulis Cynthia Lova
|


JAKARTA, KOMPAS.com- Hakim Jakarta Pusat mengabulkan permohonan diversi lima dari sepuluh anak yang ditangkap saat kerusuhan 22 Mei. Adapun, diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Hal itu diungkapkan Gita Aulia, LBH Paham (Pusat Advokasi dan Ham) selaku kuasa hukum lima dari sepuluh anak yang ditangkap setelah usai sidang.

"Alhamdulillah hari ini berkat perjuangan semua teman-teman bahwa adik-adik layak untuk mendapatkan hak dia untuk tidak dititip lagi, tidak dirampas lagi kemerdekannya, dan hari ini tercapailah diversi," kata Gita di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (5/8/2019).

Ia mengatakan, dengan adanya permohonan diversi ini, lima orang anak tersebut diwajibkan laporan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dan ke Bapas (Badan Pemasyarakatan) Jakarta Pusat tiap seminggu sekali.

Meski permohonan diversinya diterima, kata Gita, lima orang anak ini belum bisa dibebaskan hari ini lantaran belum adanya penetapan tertulis dari hakim dan jaksa soal penerimaan diversi.

Baca juga: PN Jakarta Pusat Gelar Sidang Diversi 10 Anak yang Ditangkap Saat Kerusuhan 22 Mei

Sebab penetapan tertulis diversi itu baru akan dikeluarkan pada Senin (12/8/2019) pukul 13.00 WIB.

"Karena belum ada penetapan dari hakim dan jaksa sehinga belum bisa secara formalitas ngambil adik-adik yang telah dititipkan. Jadi kita nanti nunggu penetapan hakim, tanda tangan dulu, baru nanti jaksa ngurus administrasi ke Dinsos (Dinas Sosial), baru adik-adik bisa dikembalikan ke orangtua," ujar Gita.

Ia mengatakan, ada sejumlah pertimbangan hakim mengabulkan permintaan diversi lima anak tersebut.

Pertama, lima anak tersebut masih di bawah umur 18 tahun dan harusnya diselesaikan hukumnya di luar peradilan pidana.

Hal itu sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

7.666 Orang Ajukan SIKM, Hanya 1.422 yang Disetujui

7.666 Orang Ajukan SIKM, Hanya 1.422 yang Disetujui

Megapolitan
Kepala Bocah WNA Tersangkut di Besi Teralis, Dibebaskan Petugas Damkar

Kepala Bocah WNA Tersangkut di Besi Teralis, Dibebaskan Petugas Damkar

Megapolitan
Siapkan New Normal, Kabupaten Tangerang Izinkan Tempat Ibadah Dibuka

Siapkan New Normal, Kabupaten Tangerang Izinkan Tempat Ibadah Dibuka

Megapolitan
Dua Hari, 160 Kendaraan dari Luar Kota Dipaksa Putar Balik Saat Hendak Masuk Jaksel

Dua Hari, 160 Kendaraan dari Luar Kota Dipaksa Putar Balik Saat Hendak Masuk Jaksel

Megapolitan
Warga Cempaka Putih Timur Panen Bersama Sayuran Hidroponik di Tengah PSBB

Warga Cempaka Putih Timur Panen Bersama Sayuran Hidroponik di Tengah PSBB

Megapolitan
Sopir Bajaj Jadi Tersangka Terkait Tabrakan dengan Bus Transjakarta di Pademangan

Sopir Bajaj Jadi Tersangka Terkait Tabrakan dengan Bus Transjakarta di Pademangan

Megapolitan
Masuk Jakarta Tanpa SKIM, 4 Warga Lenteng Agung Karantina Mandiri, Rumah Dipasang Stiker

Masuk Jakarta Tanpa SKIM, 4 Warga Lenteng Agung Karantina Mandiri, Rumah Dipasang Stiker

Megapolitan
THR TGUPP Tak Dipangkas, Ketua Komisi A DPRD: Ini soal Empati

THR TGUPP Tak Dipangkas, Ketua Komisi A DPRD: Ini soal Empati

Megapolitan
Pemkot Bekasi Bagikan Masker Kain ke Seluruh Tempat Ibadah yang Boleh Beroperasi

Pemkot Bekasi Bagikan Masker Kain ke Seluruh Tempat Ibadah yang Boleh Beroperasi

Megapolitan
Periode PSBB Jawa Barat dan Depok Beda, Asosiasi Mal Bingung

Periode PSBB Jawa Barat dan Depok Beda, Asosiasi Mal Bingung

Megapolitan
Dari Tegal, 4 Warga Lenteng Agung Masuk Jakarta Tanpa SIKM, Lurah Bingung

Dari Tegal, 4 Warga Lenteng Agung Masuk Jakarta Tanpa SIKM, Lurah Bingung

Megapolitan
Asosiasi: Mal di Depok Buka jika PSBB Selesai

Asosiasi: Mal di Depok Buka jika PSBB Selesai

Megapolitan
171.046 Kendaraan Menuju Jakarta Dalam 3 Hari Arus Balik Lebaran

171.046 Kendaraan Menuju Jakarta Dalam 3 Hari Arus Balik Lebaran

Megapolitan
Penjelasan BKD soal Pemotongan Tunjangan PNS DKI Terkait Pandemi Covid-19

Penjelasan BKD soal Pemotongan Tunjangan PNS DKI Terkait Pandemi Covid-19

Megapolitan
Simak Jadwal PPDB SD dan SMP Tahun Ajaran 2020-2021 di Kota Tangerang

Simak Jadwal PPDB SD dan SMP Tahun Ajaran 2020-2021 di Kota Tangerang

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X