Kompas.com - 07/08/2019, 18:02 WIB

BEKASI, KOMPAS.com - Langkah Pemprov DKI Jakarta memperluas kawasan ganjil genap bagi mobil pribadi dinilai tak signifikan dalam menekan polusi udara.

Padahal, keputusan ini lahir mengacu pada Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara.

Hal ini disampaikan pengamat lingkungan sekaligus Direktur Eksekutif Komisi Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB) Ahmad Safrudin dalam wawancara dengan Kompas.com, Rabu (7/8/2019) petang.

Baca juga: Pro dan Kontra Pengguna Jalan Tanggapi Perluasan Ganjil Genap

"Memang perluasan ganjil genap adalah salah satu langkah. Tapi ya tidak cukup hanya ganjil genap yang hanya sebagian, bukan seluruh wilayah kota," ujar pria yang akrab disapa Puput.

Puput menilai, kebijakan ganjil genap masih menyisakan ruang bagi pengendara mobil pribadi untuk melintasi jalur alternatif. Hal ini, menurut Puput, bikin kebijakan ganjil genap kurang efektif menekan polutan.

"25 ruas jalan ini masih membuka peluang pengendara untuj melipir, lewat kiri-kanan jalan tikus," kata dia.

"Dalam konteks polusi udara, pencemarannya hanya berpindah ke jalan alternatif sekitar situ (ruas jalan ganjil genap). Agregat cemaran udara di langit Jakarta itu tetap tercemarnya sama, enggak banyak berubah," lanjut Puput menjelaskan.

Baca juga: Ini Angkutan Umum yang Beroperasi di 25 Ruas Jalan Perluasan Ganjil Genap

Sebagai perbandingan, KPBB mencatat kebijakan ganjil genap yang sudah diterapkan Pemprov DKI Jakarta sejak 30 Agustus 2016. Dalam dua tahun, kebijakan ganjil genap di 9 ruas jalan itu hanya berhasil menekan polusi udara sebesar 14 persen.

"Jauh dari idealnya ganjil genap yang bisa menurunkan sekitar 46 persen, kalau efektif. Ini enggak efektif, makanya hanya 14.7 persen," tutur Puput.

Sebagai informasi, Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta resmi mengumumkan bahwa kebijakan ganjil genap bakal diperluas ke 25 ruas jalan, namun tak diberlakukan bagi sepeda motor. Sosialisasi bakal dilakukan hingga 8 September mendatang, sebelum diterapkan secara resmi sehari setelahnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bagai Empang Penuh Api, Ketika Si Jago Merah Melahap 20 Kontrakan di Kapuk hingga Habis...

Bagai Empang Penuh Api, Ketika Si Jago Merah Melahap 20 Kontrakan di Kapuk hingga Habis...

Megapolitan
602 Personel TNI-Polri Dikerahkan untuk Amankan Rangkaian Sidang G20 Parlimentary Speakers Summit

602 Personel TNI-Polri Dikerahkan untuk Amankan Rangkaian Sidang G20 Parlimentary Speakers Summit

Megapolitan
Polisi Pastikan Belum Terjadi Perampokan dalam Kasus Penembakan Hansip di Tambora

Polisi Pastikan Belum Terjadi Perampokan dalam Kasus Penembakan Hansip di Tambora

Megapolitan
Ekspresi Marah Warga saat Tolak Penggusuran Bangunan Liar di Kota Tangerang

Ekspresi Marah Warga saat Tolak Penggusuran Bangunan Liar di Kota Tangerang

Megapolitan
Tak Hanya Kapal Dishub, Kapal Tradisional Tetap Tersedia di Terminal Penumpang Muara Angke

Tak Hanya Kapal Dishub, Kapal Tradisional Tetap Tersedia di Terminal Penumpang Muara Angke

Megapolitan
Kilas Balik Kasus Penusukan yang Picu Larangan Masuk Bagi Rentenir di Sukmajaya

Kilas Balik Kasus Penusukan yang Picu Larangan Masuk Bagi Rentenir di Sukmajaya

Megapolitan
'Tragedi Kanjuruhan Tak Bisa Dimaafkan, Harus Ada yang Bertanggung Jawab!'

"Tragedi Kanjuruhan Tak Bisa Dimaafkan, Harus Ada yang Bertanggung Jawab!"

Megapolitan
Berkaca dari Baim Wong, Kompolnas: Jangan Ada Lagi Laporan 'Prank' ke Polisi

Berkaca dari Baim Wong, Kompolnas: Jangan Ada Lagi Laporan "Prank" ke Polisi

Megapolitan
Nasib Nahas Remaja yang Tewas di Situ Parkeling, Tak Ditolong karena Dikira 'Prank' Tenggelam

Nasib Nahas Remaja yang Tewas di Situ Parkeling, Tak Ditolong karena Dikira "Prank" Tenggelam

Megapolitan
Terminal Penumpang Muara Angke yang Diresmikan Anies Untungkan Warga Kepulauan Seribu

Terminal Penumpang Muara Angke yang Diresmikan Anies Untungkan Warga Kepulauan Seribu

Megapolitan
Anies Dikritik karena Resmikan TIM Sepotong-sepotong

Anies Dikritik karena Resmikan TIM Sepotong-sepotong

Megapolitan
Suporter Nyalakan Lilin di Stadion Patriot Bekasi, Tumpahkan Kesedihan atas Tragedi Kanjuruhan

Suporter Nyalakan Lilin di Stadion Patriot Bekasi, Tumpahkan Kesedihan atas Tragedi Kanjuruhan

Megapolitan
Perlukah Kita Memaafkan Baim Wong?

Perlukah Kita Memaafkan Baim Wong?

Megapolitan
Saat Baim Wong Tak Lagi Cengengesan di Kantor Polisi...

Saat Baim Wong Tak Lagi Cengengesan di Kantor Polisi...

Megapolitan
Korban Pemerkosaan di Jakut Mulai Pulih, Cerita ke Kak Seto Ingin Jadi Dokter

Korban Pemerkosaan di Jakut Mulai Pulih, Cerita ke Kak Seto Ingin Jadi Dokter

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.