Keluh Kesah Warga atas Perluasan Ganjil Genap di Jakarta

Kompas.com - 07/08/2019, 20:34 WIB
Kemacetan di Jalan Tomang Raya saat jam pulang kerja. Jalan ini menjadi salah satu jalan yang akan terkena perluasan ganjil genap menurut nomor polisi mulai 9 September 2019. KOMPAS.com/ VERRYANA NOVITA NINGRUMKemacetan di Jalan Tomang Raya saat jam pulang kerja. Jalan ini menjadi salah satu jalan yang akan terkena perluasan ganjil genap menurut nomor polisi mulai 9 September 2019.
Penulis Cynthia Lova
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Ganjil genap diperluas ke sejumlah ruas jalan. Hal tersebut mendapat protes dari sejumlah warga, khususnya mereka yang sehari-hari membawa kendaraan pribadi.

Salah satunya pengemudi taksi online Ditya Saputro yang mengaku tak setuju dengan kebijakan itu. Sebab menurut dia, rute wilayah mencari penumpang akan semakin sempit.

"Loh iya, merugi lah. Coba bayangin biasa setiap hari dapat menarik lewat Gajah Mada, Senen. Eh sekarang enggak bisa, semuanya aja gak bisa. Terus jalur mana lagi yang bisa kami pakai," ujar Ditya di kawasan Senen Raya, Jakarta Pusat, Rabu (7/8/2019).

Namun, ia mengakui bahwa kebijakan pemerintah memang baik untuk mengurangi angka polusi udara.

Baca juga: Ganjil Genap di Jalan Tomang Raya, Warga: Mau Enggak Mau Patuh, Walau Berat

Ditya yang memiliki mobil dengan pelat nomor ganjil mengatakan, apabila sedang genap di Jakarta, maka dirinya akan mencari penumpang di kawasan Cikarang atau Depok.

"Yah saya mental-mental yang jauh aja paling supaya enggak kena ganjil genap. Biasanya juga gitu sih saya," katanya.

Sementara, Riski Said, pengemudi mobil yang kerap melintas di kawasan Senen mengatakan, perluasan ganjil genap tidak efektif untuk mengurangi polisi.

Sebab, pembelian mobil dan motor saat ini begitu mudah. Karena itu ia menyarankan agar pemerintah menekan angka produksi kendaraan. 

"Harusnya tuh sekarang yang diatur membatasi tiap kepala untuk beli kendaraan, kalau masih murah beli kendaraan mah kayal DP Rp 200.000 aja bisa beli motor, akan banyak orang yang beli," kata Riski.

Riski juga menyarankan agar pemerintah memberikan kantong-kantong parkir untuk kendaraan yang hendak beralih ke transportasi umum.

Baca juga: Pro dan Kontra Pengguna Jalan Tanggapi Perluasan Ganjil Genap

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

613 Pengemudi Ojek di Jakarta Selatan Langgar PSBB

613 Pengemudi Ojek di Jakarta Selatan Langgar PSBB

Megapolitan
Pantau Langsung Operasi Yustisi di Bogor, Kapolda Jabar Lihat Masih Banyak Warga Tak Pakai Masker

Pantau Langsung Operasi Yustisi di Bogor, Kapolda Jabar Lihat Masih Banyak Warga Tak Pakai Masker

Megapolitan
Politisi PDI-P Kritik Pemprov DKI soal Kebijakan Isolasi Mandiri Pasien Covid-19 yang Berubah-ubah

Politisi PDI-P Kritik Pemprov DKI soal Kebijakan Isolasi Mandiri Pasien Covid-19 yang Berubah-ubah

Megapolitan
Seorang Pria yang Bawa Sabu Ditangkap Saat Operasi Yustisi

Seorang Pria yang Bawa Sabu Ditangkap Saat Operasi Yustisi

Megapolitan
PHRI Ajak Pengusaha agar Bersedia Hotelnya Jadi Tempat Isolasi Pasien Covid-19

PHRI Ajak Pengusaha agar Bersedia Hotelnya Jadi Tempat Isolasi Pasien Covid-19

Megapolitan
Wali Kota Depok dan Wakilnya Cuti Kampanye 71 Hari, Pemprov Jabar Tunjuk Pejabat Sementara

Wali Kota Depok dan Wakilnya Cuti Kampanye 71 Hari, Pemprov Jabar Tunjuk Pejabat Sementara

Megapolitan
Keluh Kesah Mereka yang Tak Bisa Kerja dari Rumah Selama PSBB...

Keluh Kesah Mereka yang Tak Bisa Kerja dari Rumah Selama PSBB...

Megapolitan
Rekam Jejak Terpidana Mati Cai Changpan, Kabur 2 Kali dari Sel Tahanan

Rekam Jejak Terpidana Mati Cai Changpan, Kabur 2 Kali dari Sel Tahanan

Megapolitan
Lihat Pelanggaran Protokol Kesehatan, Lapor ke Hotline Polisi 0822-1666-6911

Lihat Pelanggaran Protokol Kesehatan, Lapor ke Hotline Polisi 0822-1666-6911

Megapolitan
PHRI: Protokol di Hotel untuk Isolasi Pasien OTG Akan Ketat seperti Wisma Atlet

PHRI: Protokol di Hotel untuk Isolasi Pasien OTG Akan Ketat seperti Wisma Atlet

Megapolitan
Selama Pengetatan PSBB, 211 Restoran di Jakarta Ditutup Sementara

Selama Pengetatan PSBB, 211 Restoran di Jakarta Ditutup Sementara

Megapolitan
Ruko di Kebayoran Baru Terbakar, 2 Mobil Pemadam Dikerahkan

Ruko di Kebayoran Baru Terbakar, 2 Mobil Pemadam Dikerahkan

Megapolitan
Jadi Calon Wakil Wali Kota Tangsel, Kekayaan Rahayu Saraswati Senilai Rp 23,7 Miliar

Jadi Calon Wakil Wali Kota Tangsel, Kekayaan Rahayu Saraswati Senilai Rp 23,7 Miliar

Megapolitan
3.000 Pasangan Bercerai di Jakut Setiap Tahunnya

3.000 Pasangan Bercerai di Jakut Setiap Tahunnya

Megapolitan
Wagub DKI: Aparat Pengawas PSBB 20.000 Tak Sebanding dengan 11 Juta Warga Jakarta

Wagub DKI: Aparat Pengawas PSBB 20.000 Tak Sebanding dengan 11 Juta Warga Jakarta

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X