Anies Minta PLN Pastikan Cerobong PLTU Tak Sebabkan Polusi Udara

Kompas.com - 08/08/2019, 13:46 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Hotel Sultan, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Kamis (8/8/2019). KOMPAS.com/NURSITA SARIGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Hotel Sultan, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Kamis (8/8/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta PT PLN (Persero) memastikan cerobong pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) milik PLN tidak menyebabkan polusi udara di Jakarta.

Anies menyatakan telah menyampaikan permintaan itu saat bertemu General Manager PLN Distribusi Jakarta Raya Ikhsan Asaad pada Rabu (7/8/2019).

"Saya minta PLN untuk me-review kembali cerobong-cerobong PLTU yang ada di sekitar Jakarta," ujar Anies di Hotel Sultan, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Kamis (8/8/2019).

Baca juga: Perluasan Ganjil Genap Disebut Hanya Pindahkan Sumber Polusi Udara

"Review kembali, pastikan bahwa yang dikeluarkan (cerobong) tidak mengakibatkan polusi yang lebih tinggi, baik di Jakarta maupun di kawasan-kawasan yang lain," kata dia.

Anies menyampaikan, sesuai Instruksi Gubernur Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara, Pemprov DKI Jakarta akan rutin menginspeksi industri-industri yang menggunakan cerobong asap.

Dia memastikan Pemprov DKI akan memberikan sanksi kepada industri-industri yang melanggar ketentuan, termasuk jika emisi yang dikeluarkan cerobong industri itu tidak memenuhi standar baku mutu yang ditentukan.

"Kami akan lakukan (inspeksi) itu terus untuk mengendalikan emisi yang dikeluarkan ke udara," kata Anies.

Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta melakukan inspeksi ke pabrik PT Mahkota Indonesia di Pulogadung, Jakarta Timur, Kamis ini. Dalam inspeksi itu, Dinas Lingkungan Hidup memberikan surat sanksi administrasi paksaan kepada PT Mahkota Indonesia.

Perusahaan yang bergerak di bidang industri kimia itu dianggap tidak memenuhi standar baku mutu pada cerobong asap. Asap yang keluar dari cerobong pabrik itu tampak berwarna hitam.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku
Komentar


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Maju Pilkada Tangsel 2020, Benyamin Ingin Fokus Tingkatkan SDM

Maju Pilkada Tangsel 2020, Benyamin Ingin Fokus Tingkatkan SDM

Megapolitan
Tak Hanya Pakai Rambu, Satpol PP Berjaga di JPO agar Tak Dilintasi Pengguna Skuter Listrik

Tak Hanya Pakai Rambu, Satpol PP Berjaga di JPO agar Tak Dilintasi Pengguna Skuter Listrik

Megapolitan
Beribu Alasan Pengusaha Tolak Kenaikan UMK di Bekasi

Beribu Alasan Pengusaha Tolak Kenaikan UMK di Bekasi

Megapolitan
Pengamat: Skuter Listrik Lebih Cocok Jadi Transportasi Pariwisata

Pengamat: Skuter Listrik Lebih Cocok Jadi Transportasi Pariwisata

Megapolitan
5 Fakta Dinamika Kenaikan UMK Bekasi 2020

5 Fakta Dinamika Kenaikan UMK Bekasi 2020

Megapolitan
BMKG: Jakarta, Bekasi, dan Depok Cerah Berawan Hari Ini

BMKG: Jakarta, Bekasi, dan Depok Cerah Berawan Hari Ini

Megapolitan
Layanan Penyewaan Skuter Listrik GrabWheels Tak Tersedia Lagi di FX Sudirman

Layanan Penyewaan Skuter Listrik GrabWheels Tak Tersedia Lagi di FX Sudirman

Megapolitan
Bima Arya Akan Minta Kepastian Penyelesaian TPST Nambo ke Ridwan Kamil

Bima Arya Akan Minta Kepastian Penyelesaian TPST Nambo ke Ridwan Kamil

Megapolitan
Pemprov DKI Dorong GrabWheel Beroperasi di Kawasan Tertentu seperti GBK atau Ancol

Pemprov DKI Dorong GrabWheel Beroperasi di Kawasan Tertentu seperti GBK atau Ancol

Megapolitan
Pengusaha Akan Sampaikan Keberatan ke Gubernur Terkait UMK Bekasi 2020

Pengusaha Akan Sampaikan Keberatan ke Gubernur Terkait UMK Bekasi 2020

Megapolitan
Pemprov DKI Dinilai Lemah dalam Mengawasi Pengoperasian Skuter Listrik

Pemprov DKI Dinilai Lemah dalam Mengawasi Pengoperasian Skuter Listrik

Megapolitan
Pemerintah Dinilai Lalai, Apindo Kota Bekasi Tak Setuju UMK 2020

Pemerintah Dinilai Lalai, Apindo Kota Bekasi Tak Setuju UMK 2020

Megapolitan
Proses Perizinan Panjang, Bus Listrik Transjakarta Belum Bisa Angkut Penumpang

Proses Perizinan Panjang, Bus Listrik Transjakarta Belum Bisa Angkut Penumpang

Megapolitan
Penetapan UMK Bekasi 2020 Alot karena Pengusaha Tak Ingin Ada UMK

Penetapan UMK Bekasi 2020 Alot karena Pengusaha Tak Ingin Ada UMK

Megapolitan
Serikat Buruh dan Pemkot Bekasi Sepakat UMK 2020 Sebesar Rp 4,589 Juta

Serikat Buruh dan Pemkot Bekasi Sepakat UMK 2020 Sebesar Rp 4,589 Juta

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X