PSI Kritik DPRD DKI yang Kebut Tiga Pembahasan Anggaran Bulan Ini

Kompas.com - 08/08/2019, 15:08 WIB
Perwakilan partai PSI menggelar konferensi pers untuk mengingatkan DPRD DKI tidak tergesa-gesa mengambil keputusan di gedung DPP PSI, Jakarta Pusat (8/8/2019) KOMPAS.COM/ANASTASIA AULIAPerwakilan partai PSI menggelar konferensi pers untuk mengingatkan DPRD DKI tidak tergesa-gesa mengambil keputusan di gedung DPP PSI, Jakarta Pusat (8/8/2019)
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia (DPW PSI) menyatakan kekhawatirannya terkait keputusan Bamus DPRD yang akan mengebut tiga agenda besar sekaligus terkait anggaran DKI Jakarta.

Padahal masa jabatan DPRD DKI Jakarta periode 2014-2019 akan berakhir dalam waktu dua minggu lagi.

"Ada 40 persen anggota DPRD tidak terpilih lagi. Sementara kalau kita ingat kasus UPS muncul pada APBD Perubahan di masa pergantian dewan. Hal ini yang kami khawatirkan" ungkap Ketua DPW PSI Jakarta, Michael Victor Sianpar, melalui konferensi pers di Gedung DPP PSI, Jakarta Pusat pada Kamis (8/8/2019).

Tiga agenda besar yang akan dibahas sekaligus oleh DPRD DKI Jakarta yaitu Kebijakan Umum Perubahan Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) 2019, APBD Perubahan 2019, dan KUA-PPAS 2020.

Padahal landasan daripada KUA-PPAS 2020 yaitu RKPD belum dipublikasikan secara remsi di website www.apbd.jakarta.go.id.

Baca juga: DPRD DKI Dikritik karena Reaktif terhadap Politisi PSI tapi Tak Selesaikan Pemilihan Wagub

DPW PSI Jakarta dalam konferensi pers ini juga menyatakan bahwa proses pembahasan yang menyangkut anggaran tidak bisa terburu-buru. PSI khawatir hal ini akan memengaruhi kualitas penyerapan anggaran yang merupakan uang rakyat.

"Kami ingin mengingatkan bahwa proses pembahasan anggaran ini harus terbuka dan apa memang benar realistis dua minggu bisa dikebut tiga APBD? Kalau benar DPRD dan dewan optimis, ya udah. Tapi kami merasa ini tidak ideal. Seharusnya lebih transparan, lebih seksama dan publik dilibatkan" kata Michael.

Selain itu, calon DPRD DKI periode 2019-2024 asal partai PSI, Idris Ahmad menyayangkan tidak transparannya DPRD DKI Jakarta dalam memperoses rancangan peraturan daerah (Raperda).

"Kenapa informasi tersebut tidak pernah sampai ke publik? Tiba-tiba Perda sudah diputuskan. Selama ini kita tidak pernah tahu prosesnya. Padahal pada periode sebelumnya kita bisa tahu" kata Idris.

Dalam kesempatan tersebut DPW PSI juga menyoroti kinerja DPRD DKI yang terkesan buruk. Karena dari lima tahun masa jabatan dengan target 91 perda yang diusulkan untuk dibahas di Prolegda, hanya 29 yang dapat diselesaikan.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hoaks, Satpol PP DKI Lakukan Pungli ke Pemilik Rumah Makan Saat PSBB

Hoaks, Satpol PP DKI Lakukan Pungli ke Pemilik Rumah Makan Saat PSBB

Megapolitan
Perpanjangan PSBB Jakarta di Tengah Ketersediaan Tempat Tidur Rumah Sakit Menipis dan Klaster Baru Covid-19 Bemunculan

Perpanjangan PSBB Jakarta di Tengah Ketersediaan Tempat Tidur Rumah Sakit Menipis dan Klaster Baru Covid-19 Bemunculan

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Jaksel, Bekasi, dan Tangerang Jadi Zona Merah Covid-19 | PSBB Ketat Diperpanjang hingga 11 Oktober

[POPULER JABODETABEK] Jaksel, Bekasi, dan Tangerang Jadi Zona Merah Covid-19 | PSBB Ketat Diperpanjang hingga 11 Oktober

Megapolitan
Kasus Baru Covid-19 di Depok Bertambah 34 Kemarin

Kasus Baru Covid-19 di Depok Bertambah 34 Kemarin

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG: Jakarta Cerah, Depok dan Bogor Berpeluang Hujan

Prakiraan Cuaca BMKG: Jakarta Cerah, Depok dan Bogor Berpeluang Hujan

Megapolitan
49 RW di Kota Bekasi Ada di Zona Merah Covid-19,  Paling Tinggi di Bekasi Utara dan Timur

49 RW di Kota Bekasi Ada di Zona Merah Covid-19, Paling Tinggi di Bekasi Utara dan Timur

Megapolitan
Patroli Iklan Aborsi Ilegal di Internet, Polda Metro Jaya Gandeng Kemenkominfo

Patroli Iklan Aborsi Ilegal di Internet, Polda Metro Jaya Gandeng Kemenkominfo

Megapolitan
Tempat Hiburan Malam Disebut Klaster Penyebaran Covid-19, DPRD Minta Pemprov DKI Kroscek

Tempat Hiburan Malam Disebut Klaster Penyebaran Covid-19, DPRD Minta Pemprov DKI Kroscek

Megapolitan
Tempat Isolasi Pasien Covid-19 OTG Penuh, Pemkab Bekasi Siapkan 3 Hotel

Tempat Isolasi Pasien Covid-19 OTG Penuh, Pemkab Bekasi Siapkan 3 Hotel

Megapolitan
Usai Berkelahi karena Sepeda Motor Bersenggolan, Seorang Pria Tewas

Usai Berkelahi karena Sepeda Motor Bersenggolan, Seorang Pria Tewas

Megapolitan
Pasien OTG di Stadion Patriot Candrabhaga Bekasi Jalani Swab Test 2-3 Hari Sekali

Pasien OTG di Stadion Patriot Candrabhaga Bekasi Jalani Swab Test 2-3 Hari Sekali

Megapolitan
Lagi Mandi, Tauhid Panik Lihat Kepala Ular Sanca Melongok dari Atap

Lagi Mandi, Tauhid Panik Lihat Kepala Ular Sanca Melongok dari Atap

Megapolitan
Dua Ormas Hendak Bentrok Gara-gara Rebutan Lapak di Bekasi, Polisi Menembak ke Udara

Dua Ormas Hendak Bentrok Gara-gara Rebutan Lapak di Bekasi, Polisi Menembak ke Udara

Megapolitan
Ingar Bingar Bianglala hingga Cafe di Cengkareng Timur, Zona Merah Covid-19 Jakarta

Ingar Bingar Bianglala hingga Cafe di Cengkareng Timur, Zona Merah Covid-19 Jakarta

Megapolitan
Tempat Hiburan Malam Dinyatakan sebagai Klaster Baru, Asphija Bereaksi

Tempat Hiburan Malam Dinyatakan sebagai Klaster Baru, Asphija Bereaksi

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X