Dua Pekan Jelang Akhir Jabatan, DPRD DKI Bahas Anggaran 2020 dan Perubahan 2019

Kompas.com - 08/08/2019, 20:47 WIB
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menyerahkan berkas APBD DKI Jakarta sebesar Rp 89 triliun yang telah disetujui DPRD DKI kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (30/11/2018). KOMPAS.com/NURSITA SARIKetua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menyerahkan berkas APBD DKI Jakarta sebesar Rp 89 triliun yang telah disetujui DPRD DKI kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (30/11/2018).
Penulis Nursita Sari
|

JAKARTA, KOMPAS.com - DPRD DKI Jakarta akan menyusun rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2019 dan APBD 2020 dalam waktu dua pekan sebelum masa jabatan mereka berakhir pada 26 Agustus mendatang.

Prosesnya dimulai dengan membahas Kebijakan Umum Perubahan Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) untuk APBD-P 2019 pada Senin (12/8/2019).

"Yang ada jadwal kan pembahasan anggaran APBD-P 2019 dengan anggaran 2020. Mulai Senin depan," ujar Sekretaris DPRD DKI Jakarta M Yuliadi saat dihubungi Kompas.com, Kamis (8/8/2019).

Yuliadi menyampaikan, DPRD DKI akan menyelesaikan pembahasan APBD-P 2019 terlebih dahulu.

Setelah itu, barulah mereka membahas Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk APBD 2020.

Baca juga: Jumat Depan, DPRD DKI Mulai Bahas APBD Perubahan 2019

"Mereka selesaikan dulu APBD-P, abis itu baru selesaikan yang 2020, simultan," kata dia.

Menurut Yuliadi, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi telah menghentikan semua kunjungan kerja (kunker) agar anggota DPRD DKI fokus membahas rancangan APBD-P 2019 dan APBD 2020.

"Mereka udah enggak ada lagi (kunker), udah distop sama Pak Ketua. Jadi diminta untuk fokus penyelesaian APBD-P dengan pembahasan anggaran 2020," ucap Yuliadi.

Tahun lalu, proses penyusunan APBD-P 2018 dimulai pada 28 Agustus 2018 dengan membahas KUPA-PPAS. APBD-P 2018 kemudian disahkan pada 27 September 2018.

Sementara itu, penyusunan APBD 2019 dimulai pada 10 Oktober 2018 dengan membahas KUA-PPAS. APBD 2019 itu disahkan pada 30 November 2018.

Baca juga: DPRD DKI Janji Akan Ketok Palu APBD-P Sebelum Periode Kerja Berakhir

Pembahasan anggaran yang dikebut sebelum masa jabatan DPRD DKI periode 2014-2019 berakhir ini dikritik oleh Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia (DPW PSI) DKI Jakarta.

DPW PSI Jakarta menyatakan bahwa proses pembahasan yang menyangkut anggaran tidak bisa terburu-buru.

PSI khawatir hal ini akan memengaruhi kualitas penyerapan anggaran yang merupakan uang rakyat.

"Kami ingin mengingatkan bahwa proses pembahasan anggaran ini harus terbuka dan apa memang benar realistis dua minggu bisa dikebut tiga APBD? Kalau benar DPRD dan dewan optimis, ya udah. Tapi kami merasa ini tidak ideal. Seharusnya lebih transparan, lebih seksama, dan publik dilibatkan," kata Ketua DPW PSI Jakarta Michael Victor Sianipar, Kamis ini.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Geliat UMKM Kota Tangerang Bertahan di Masa Pandemi Covid-19

Geliat UMKM Kota Tangerang Bertahan di Masa Pandemi Covid-19

Megapolitan
KPAI Terima 224 Pengaduan Terkait PPDB 2020, Jakarta Terbanyak

KPAI Terima 224 Pengaduan Terkait PPDB 2020, Jakarta Terbanyak

Megapolitan
Warga Bekasi Diimbau Tiadakan Lomba 17-an

Warga Bekasi Diimbau Tiadakan Lomba 17-an

Megapolitan
UPDATE 5 Agustus: 4 Kasus Baru, Covid-19 di Kota Tangerang Jadi 604

UPDATE 5 Agustus: 4 Kasus Baru, Covid-19 di Kota Tangerang Jadi 604

Megapolitan
Kritik Kebijakan Ganjil Genap di Jakarta, F-Gerindra: Kembalikan Saja Sistem WFH

Kritik Kebijakan Ganjil Genap di Jakarta, F-Gerindra: Kembalikan Saja Sistem WFH

Megapolitan
Kemendikbud Minta Pemkot Bekasi Hentikan Simulasi KBM Tatap Muka

Kemendikbud Minta Pemkot Bekasi Hentikan Simulasi KBM Tatap Muka

Megapolitan
Tak Lagi Jabat Sekda Tangsel dan Mundur sebagai ASN, Muhamad Akan Jadi Kader PDI-P

Tak Lagi Jabat Sekda Tangsel dan Mundur sebagai ASN, Muhamad Akan Jadi Kader PDI-P

Megapolitan
Pasien Covid-19: Corona is Real, Kalau Ingin Have Fun Pikir Lagi!

Pasien Covid-19: Corona is Real, Kalau Ingin Have Fun Pikir Lagi!

Megapolitan
Polisi: Pembunuh Perempuan di Margonda Residence Depok Ditangkap di Bekasi

Polisi: Pembunuh Perempuan di Margonda Residence Depok Ditangkap di Bekasi

Megapolitan
Video Anji dan Hadi Pranoto soal Temuan Antibodi Covid-19 Disebut Punya Kepentingan Penjualan Obat Herbal

Video Anji dan Hadi Pranoto soal Temuan Antibodi Covid-19 Disebut Punya Kepentingan Penjualan Obat Herbal

Megapolitan
Total 2.483 Orang Dirawat, Pasien Covid-19 di Jakarta Tebanyak Sejak Awal Pandemi

Total 2.483 Orang Dirawat, Pasien Covid-19 di Jakarta Tebanyak Sejak Awal Pandemi

Megapolitan
Kasus Jenazah Hilang di TPU Karang Bahagia, Polisi Temukan Potongan Tengkorak di Septic Tank

Kasus Jenazah Hilang di TPU Karang Bahagia, Polisi Temukan Potongan Tengkorak di Septic Tank

Megapolitan
Motor Pengantar Tabung Gas Terbakar di Jatinegara

Motor Pengantar Tabung Gas Terbakar di Jatinegara

Megapolitan
Positivity Rate Covid-19 di Jakarta 7,8 Persen Selama Sepekan Terakhir

Positivity Rate Covid-19 di Jakarta 7,8 Persen Selama Sepekan Terakhir

Megapolitan
Penyintas Covid-19 Sebut Mereka yang Abai Protokol Kesehatan sebagai Orang Arogan

Penyintas Covid-19 Sebut Mereka yang Abai Protokol Kesehatan sebagai Orang Arogan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X