Dua Pekan Jelang Akhir Jabatan, DPRD DKI Bahas Anggaran 2020 dan Perubahan 2019

JAKARTA, KOMPAS.com - DPRD DKI Jakarta akan menyusun rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2019 dan APBD 2020 dalam waktu dua pekan sebelum masa jabatan mereka berakhir pada 26 Agustus mendatang.

Prosesnya dimulai dengan membahas Kebijakan Umum Perubahan Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) untuk APBD-P 2019 pada Senin (12/8/2019).

"Yang ada jadwal kan pembahasan anggaran APBD-P 2019 dengan anggaran 2020. Mulai Senin depan," ujar Sekretaris DPRD DKI Jakarta M Yuliadi saat dihubungi Kompas.com, Kamis (8/8/2019).

Yuliadi menyampaikan, DPRD DKI akan menyelesaikan pembahasan APBD-P 2019 terlebih dahulu.

Setelah itu, barulah mereka membahas Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk APBD 2020.

Baca juga: Jumat Depan, DPRD DKI Mulai Bahas APBD Perubahan 2019

"Mereka selesaikan dulu APBD-P, abis itu baru selesaikan yang 2020, simultan," kata dia.

Menurut Yuliadi, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi telah menghentikan semua kunjungan kerja (kunker) agar anggota DPRD DKI fokus membahas rancangan APBD-P 2019 dan APBD 2020.

"Mereka udah enggak ada lagi (kunker), udah distop sama Pak Ketua. Jadi diminta untuk fokus penyelesaian APBD-P dengan pembahasan anggaran 2020," ucap Yuliadi.

Tahun lalu, proses penyusunan APBD-P 2018 dimulai pada 28 Agustus 2018 dengan membahas KUPA-PPAS. APBD-P 2018 kemudian disahkan pada 27 September 2018.

Sementara itu, penyusunan APBD 2019 dimulai pada 10 Oktober 2018 dengan membahas KUA-PPAS. APBD 2019 itu disahkan pada 30 November 2018.

Baca juga: DPRD DKI Janji Akan Ketok Palu APBD-P Sebelum Periode Kerja Berakhir

Pembahasan anggaran yang dikebut sebelum masa jabatan DPRD DKI periode 2014-2019 berakhir ini dikritik oleh Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia (DPW PSI) DKI Jakarta.

DPW PSI Jakarta menyatakan bahwa proses pembahasan yang menyangkut anggaran tidak bisa terburu-buru.

PSI khawatir hal ini akan memengaruhi kualitas penyerapan anggaran yang merupakan uang rakyat.

"Kami ingin mengingatkan bahwa proses pembahasan anggaran ini harus terbuka dan apa memang benar realistis dua minggu bisa dikebut tiga APBD? Kalau benar DPRD dan dewan optimis, ya udah. Tapi kami merasa ini tidak ideal. Seharusnya lebih transparan, lebih seksama, dan publik dilibatkan," kata Ketua DPW PSI Jakarta Michael Victor Sianipar, Kamis ini.