PSI Diminta Belajar Bedakan Waktu Pembahasan APBD dan APBD-P

Kompas.com - 08/08/2019, 22:13 WIB
Perwakilan partai PSI menggelar konferensi pers untuk mengingatkan DPRD DKI tidak tergesa-gesa mengambil keputusan di gedung DPP PSI, Jakarta Pusat, Jumat (8/8/2019). KOMPAS.COM/ANASTASIA AULIAPerwakilan partai PSI menggelar konferensi pers untuk mengingatkan DPRD DKI tidak tergesa-gesa mengambil keputusan di gedung DPP PSI, Jakarta Pusat, Jumat (8/8/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Bestari Barus meminta agar Anggota Dewan Perwakilan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia (DPW PSI) lebih banyak belajar sebelum nantinya menempati bangku DPRD DKI.

Menurut Bestari, DPW PSI tak bisa membedakan waktu untuk rapat anggaran Kebijakan Umum Perubahan Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) 2019 untuk APBD Perubahan 2019, dan KUA-PPAS 2020 untuk APBD 2020.

"Jadi PSI saran saya belajar supaya nanti siap jangan main tebak-tebak buah manggis saja apa yang mau dikerjakan. PSI bilangnya anggaran murni 2020? Ini enggak paham," ucap Bestari saat dihubungi Kompas.com, Kamis (8/8/2019).

Baca juga: Bantah PSI, DPRD DKI Akui Hanya Akan Bahas APBD-P 2019

Padahal APBD 2020 baru akan dibahas oleh anggota DPRD DKI periode 2019 -2024 yang akan dilantik pada 26 Agustus 2019.

"Iya nanti bisa-bisa malah bulan Januari. Mengingat ini baru akan pelantikan bisa saja mereka menyelesaikan tatib alat kelengkapan bisa saja terlambat untuk 2020. Bahkan waktu kita dulu (2014) itu baru di (bahas) di bulan Mei," kata dia.

Sedangkan untuk APBD-P 2019 dibahas sebelum DPRD DKI periode 2014 - 2019 karena hanya untuk melengkapi dan menyempurnakan APBD 2019.

Baca juga: PSI Kritik DPRD DKI yang Kebut Tiga Pembahasan Anggaran Bulan Ini

"APBD-P itu kan tidak membahas murni 2020 hanya ada beberapa perubahan yang disempurnakan saja yang kemarin mungkin ada yang perencanaannnya gagal ada yang kemudian harus ditambahkan karena sesuatu hal ya sudah itu saja. Aduh gimana itu mau jadi dewan gitu amat," tuturnya.

Diketahui, DPW PSI menyatakan kekhawatirannya terkait keputusan Bamus DPRD yang akan mengebut tiga agenda besar sekaligus terkait anggaran DKI Jakarta.

Padahal masa jabatan  DPRD DKI Jakarta periode 2014-2019 akan berakhir dalam waktu dua minggu lagi.

"Ada 40 persen anggota DPRD tidak terpilih lagi. Sementara kalau kita ingat kasus UPS muncul pada APBD Perubahan di masa pergantian dewan. Hal ini yang kami khawatirkan" ungkap Ketua DPW PSI Jakarta, Michael Victor Sianpar, melalui konferensi pers di Gedung DPP PSI, Jakarta Pusat pada Kamis (8/8/2019).



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Lucinta Luna Divonis 1,5 Tahun Penjara, Jaksa Banding

Lucinta Luna Divonis 1,5 Tahun Penjara, Jaksa Banding

Megapolitan
Garuda Indonesia Gelar Sayembara Desain Masker di Moncong Pesawat

Garuda Indonesia Gelar Sayembara Desain Masker di Moncong Pesawat

Megapolitan
Warga Kepulauan Seribu Keluhkan Kondisi Ekonomi akibat PSBB Jakarta

Warga Kepulauan Seribu Keluhkan Kondisi Ekonomi akibat PSBB Jakarta

Megapolitan
Polisi Masukkan Nama Cai Changpan ke Dalam DPO

Polisi Masukkan Nama Cai Changpan ke Dalam DPO

Megapolitan
Batasi Jam Operasional, Pemkot Bekasi Harap Pelaku Usaha Utamakan Kesehatan

Batasi Jam Operasional, Pemkot Bekasi Harap Pelaku Usaha Utamakan Kesehatan

Megapolitan
Warga Jakarta Pindah Tongkrongan ke Bodetabek, Wagub DKI Minta Perketat Protokol Kesehatan

Warga Jakarta Pindah Tongkrongan ke Bodetabek, Wagub DKI Minta Perketat Protokol Kesehatan

Megapolitan
Digemari Masyarakat, Ini Alasan Harga Janda Bolong Melambung

Digemari Masyarakat, Ini Alasan Harga Janda Bolong Melambung

Megapolitan
UPDATE 1 Oktober: Pasien Covid-19 Sembuh di Tangsel Capai 1.007 Orang

UPDATE 1 Oktober: Pasien Covid-19 Sembuh di Tangsel Capai 1.007 Orang

Megapolitan
Remaja Tewas Dibacok dalam Tawuran di Tengah Pandemi Covid-19

Remaja Tewas Dibacok dalam Tawuran di Tengah Pandemi Covid-19

Megapolitan
Kecelakaan hingga Mobil Terbalik di Tol JORR, Suami, Istri, dan Anak Selamat

Kecelakaan hingga Mobil Terbalik di Tol JORR, Suami, Istri, dan Anak Selamat

Megapolitan
Pangdam Jaya Sebut Belum Ada yang Kena Sanksi akibat Kericuhan di TMP Kalibata

Pangdam Jaya Sebut Belum Ada yang Kena Sanksi akibat Kericuhan di TMP Kalibata

Megapolitan
Satpol PP Bakal Segel Tempat Usaha di Kota Bekasi yang Beroperasi di Atas Pukul 18.00 WIB

Satpol PP Bakal Segel Tempat Usaha di Kota Bekasi yang Beroperasi di Atas Pukul 18.00 WIB

Megapolitan
Langkah Pengelola Atasi Anjloknya Jumlah Penumpang di Bandara Sekarno-Hatta Selama Pandemi

Langkah Pengelola Atasi Anjloknya Jumlah Penumpang di Bandara Sekarno-Hatta Selama Pandemi

Megapolitan
Kampanye di Buaran, Sara Janjikan Pusat Kesenian seperti TIM di Tangsel

Kampanye di Buaran, Sara Janjikan Pusat Kesenian seperti TIM di Tangsel

Megapolitan
Pasien OTG Meningkat, Pemprov DKI Terus Siagakan Fasilitas Isolasi Mandiri

Pasien OTG Meningkat, Pemprov DKI Terus Siagakan Fasilitas Isolasi Mandiri

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X