Ada Usulan Premium, Pertalite, Solar 48, Dexlite Dilarang di Jakarta, Apa Kata Pemprov?

Kompas.com - 09/08/2019, 09:57 WIB
Kemacetan pada saat jam pulang kerja terjadi di sepanjang jalan Penjernihan, Karet, Jakarta Pusat, Senin (11/3/2013). Pembangunan transportasi massal yang penting untuk mengatasi kemacetan Jakarta masih kerap menemui kendala. Salah satunya adalah proyek pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) yang hingga saat ini belum juga bisa diputuskan.  KOMPAS IMAGES/RODERICK ADRIAN MOZES Kemacetan pada saat jam pulang kerja terjadi di sepanjang jalan Penjernihan, Karet, Jakarta Pusat, Senin (11/3/2013). Pembangunan transportasi massal yang penting untuk mengatasi kemacetan Jakarta masih kerap menemui kendala. Salah satunya adalah proyek pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) yang hingga saat ini belum juga bisa diputuskan.
Penulis Nursita Sari
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Andono Warih mengatakan, Pemprov DKI Jakarta memiliki opsi untuk membatasi penggunaan bahan bakar tidak ramah lingkungan demi memperbaiki kualitas udara.

Namun, Andono menyebut, ada sejumlah hal yang harus dipertimbangkan untuk mengimplementasikan kebijakan seperti itu.

"Kebijakan-kebijakan pembatasan seperti itu tentu ada kaitannya nanti supply and demand (penawaran dan permintaan)-nya seperti apa, kan kita juga perlu mempertimbangkan," ujar Andono saat dihubungi Kompas.com, Jumat (9/8/2019).

Baca juga: Usul Pengamat, Anies Larang Premium, Pertalite, Solar 48, Dexlite di Jakarta

Selain itu, Andono menyebut, kebijakan pembatasan bahan bakar tidak ramah lingkungan tidak bisa serta merta dieksekusi oleh Pemprov DKI saja.

Sebab, yang berwenang mengatur spek bahan bakar ramah lingkungan adalah pemerintah pusat.

Pemerintah pusat, kata Andono, sebetulnya sudah membuat kebijakan agar bahan bakar minyak (BBM) memenuhi standar emisi Euro IV.

Namun, pemerintah harus mempertimbangkan pula kesiapan industri otomotif dan BBM untuk masing-masing mensuplai kendaraan dan bahan bakar yang memenuhi standar Euro IV.

Baca juga: Jokowi Minta DKI Beri Insentif Pengguna Mobil Listrik, Anies Siapkan Regulasi

"Sebetulnya kan sudah ada policy itu, standar Euro IV kan itu sudah dimulai adopsi standarnya. Hanya kan untuk diimplementasikan standar itu, butuh macam-macam, butuh teknologi otomotifnya, itu harus kompatibel juga apakah industri otomotif kita sudah siap," kata Andono.

"Ada juga teknologi penyulingan minyaknya. Jadi untuk mendapatkan bensin yang bersih banget seperti yang di Singapura atau di mana, kan harus ada shifting di teknologi kilang minyak," tambah dia.

Di luar opsi pembatasan bahan bakar tidak ramah lingkungan, kata Andono, Pemprov DKI sebenarnya memiliki program untuk mengatasi polusi udara yang bersumber dari kendaraan bermotor.

Baca juga: Jumat Pagi, Udara Bekasi Lebih Buruk Dibanding Jakarta

Pertama, mendorong masyarakat untuk berjalan kaki dalam melakukan aktivitasnya.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Revitalisasi Monas, Timbulkan Polemik tapi Tetap Jalan Terus...

Revitalisasi Monas, Timbulkan Polemik tapi Tetap Jalan Terus...

Megapolitan
Kantor DPD Golkar Kota Bekasi Masuk Situs Jual Beli Online, Ini Kata Penjual

Kantor DPD Golkar Kota Bekasi Masuk Situs Jual Beli Online, Ini Kata Penjual

Megapolitan
Pria yang Tepergok Culik Anak 14 Bulan di Cipayung Diduga Hipnotis Anggota Keluarga

Pria yang Tepergok Culik Anak 14 Bulan di Cipayung Diduga Hipnotis Anggota Keluarga

Megapolitan
PTUN Batalkan SK Pencabutan Izin Reklamasi Pulau F, Anies Ajukan Banding

PTUN Batalkan SK Pencabutan Izin Reklamasi Pulau F, Anies Ajukan Banding

Megapolitan
Perempuan yang Mau Bunuh Diri di JPO Sudah Dipulangkan ke Keluarga

Perempuan yang Mau Bunuh Diri di JPO Sudah Dipulangkan ke Keluarga

Megapolitan
Warga Pamulang Permai Digigit Ular Saat Banjir

Warga Pamulang Permai Digigit Ular Saat Banjir

Megapolitan
Pemprov DKI Diminta Hentikan Proyek Revitalisasi Monas, DPRD Sebut Wajar

Pemprov DKI Diminta Hentikan Proyek Revitalisasi Monas, DPRD Sebut Wajar

Megapolitan
Ingin Sterilisasi Kucing Gratis? Begini Syarat Pendaftarannya

Ingin Sterilisasi Kucing Gratis? Begini Syarat Pendaftarannya

Megapolitan
Seorang Pria Tepergok Culik Anak Usia 14 Bulan di Cipayung, Pelaku Dikeroyok Warga

Seorang Pria Tepergok Culik Anak Usia 14 Bulan di Cipayung, Pelaku Dikeroyok Warga

Megapolitan
Polisi Ungkap Kesulitan Tangkap Pelaku Masturbasi di Bawah JPO Ahmad Yani Bekasi

Polisi Ungkap Kesulitan Tangkap Pelaku Masturbasi di Bawah JPO Ahmad Yani Bekasi

Megapolitan
Gelar Rapimgab, DPRD Minta Penjelasan Pemprov DKI Terkait Koordinasi Revitalisasi Monas ke Pemerintah Pusat

Gelar Rapimgab, DPRD Minta Penjelasan Pemprov DKI Terkait Koordinasi Revitalisasi Monas ke Pemerintah Pusat

Megapolitan
Eks Dirut Transjakarta Donny Saragih Dituduh Gelapkan Uang Denda Operasional Rp 1,4 Miliar

Eks Dirut Transjakarta Donny Saragih Dituduh Gelapkan Uang Denda Operasional Rp 1,4 Miliar

Megapolitan
Anak di Bawah Umur Ditemukan di Apartemen Depok, Diduga Terkait Prostitusi Online

Anak di Bawah Umur Ditemukan di Apartemen Depok, Diduga Terkait Prostitusi Online

Megapolitan
Tangkap Ular Sanca Saat Banjir, Jari Warga Pamulang Terluka Kena Gigitan

Tangkap Ular Sanca Saat Banjir, Jari Warga Pamulang Terluka Kena Gigitan

Megapolitan
Kantor DPD Golkar Kota Bekasi Dijual di Situs Jual Beli Online

Kantor DPD Golkar Kota Bekasi Dijual di Situs Jual Beli Online

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X