Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Mulia Nasution
Jurnalis

Jurnalis yang pernah bekerja untuk The Jakarta Post, RCTI, Transtv. Pernah bergiat menulis puisi, cerita pendek, novel, opini, dan praktisi public relations . Kini menekuni problem solving and creative marketing. Ia mudah dijangkau email mulianasution7@gmail.com

Listrik Mati dan Padamnya Akal Sehat Kita

Kompas.com - 12/08/2019, 19:08 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Memang, kita semakin terbiasa menghadapi pro dan kontra. Tapi masalahnya, kenapa pemangku kebijakan tidak berani melakukan pilihan yang tepat, benar, dan sesuai kebutuhan negara modern?

Padahal potensi nuklir di Indonesia besar. Sedikitnya 60 ribu ton uranium dan 130 ribu ton cadangan thorium bersarang di perut bumi negeri kita.

Batan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) sejak lama melakukan kajian penggunaan energi nuklir sebagai energi alternatif yang lebih murah. Pada akhir 1990-an di masa pemerintahan Soeharto, isu pembangunan PLTN sempat berembus. Ternyata belum terlaksana sampai kini.

Lagi-lagi, kita seharusnya sadar, pro dan kontra PLTN itu juga terjadi di negara maju.

Bukan tidak mungkin, energi nuklir yang murah diserang oleh proxy korporasi raksasa yang tidak ingin kehilangan bargaining ekonominya sebagai pemasok belasan juta batu bara ke PLTU (Perusahaan Listrik Tenaga Uap) seperti Cirebon Elektrik Power, General Energi Bali, Paiton 3, Paiton 7 dan Paiton 8, Pembangkit Jawa Bali (PJB), Jawa Power, Indonesia Power, dan pembangkit lainnya.

Nilai ekonominya buat pemasok batu bara seperti Adaro Indonesia tentu tidak sedikit. Belum lagi pemasok raksasa lainnya.

Kita sudah terbiasa menjadi bodoh, dan dibodoh-bodohi sebagai bangsa. Tak salah bila Belanda menjajah kita tiga setengah abad lamanya.

Kita dipecah-pecah melalui devide et impera terhadap kerajaan-kerajaan, keraton, dan puak-puak etnis yang punya pengaruh.

Pada pertengahan 2018, setelah melakukan studi banding ke Jepang, Badan Energi Nasional bertekad akan menyiapkan road map atau peta jalan PLTN. Padahal energi alternatif sangat mendesak.

Pembagunan PLTN pun butuh waktu yang cukup panjang. Pertanyaannya, kapan masyarakat mendapatkan energi alternatif yang murah? Mungkin menunggu bahan bakar fosil habis terlebih dahulu, barulah PLTN dibangun


Gugatan Class Action

Dari keterangan yang disampaikan PT PLN, pemadaman kali ini di DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan sebagian Jawa Tengah, terjadi karena karena Gas Turbin 1 sampai 6 Suralaya mengalami trip atau gangguan, sedangkan Gas Turbin 7 dalam kondisi mati.

Akibatnya pasok listrik ke Jabodetabek dipadamkan. Di Jawa Barat gangguan terjadi pada Transmisi SUTET (saluran udara tegangan ekstra tinggi) 500 kV.

Pemulihan listrik bervariasi di tiap wilayah operasi. Perkiraan pemadaman listrik akan sembuh Senin malam sekitar pukul 19.00 wib, namun tidak juga terjadi.

Seorang tetangga di komplek saya tinggal, terpaksa menghibur dirinya dengan membawa anjing kesayangannya keliling, dipandu senter yang setengah redup. Mungkin begitulah caranya untuk menghibur diri. Melakukan hal yang nyentrik di tengah kegelapan sekaligus simbol protes.

Satu hal yang terpikir oleh saya, adakah warga negara yang akan melakukan gugatan perdata kepada PLN dengan kejadian pemadaman kali ini? Pastilah isi kulkas di rumah warga ada yang menjadi busuk, setelah lebih delapan jam listrik tak nyala, bahkan ada yang sebelah jam lebih.

Aktivitas produktif mereka terkendala. Masih banyak sisi kerugian lain yang dapat dicermati.
Saya teringat pertengahan tahun 1980-an, adanya class action terhadap PLN karena seringnya pemadaman listrik di Medan.

Tahun 2009, tiga pengusaha di Lampung juga mengajukan gugatan class action terhadap PLN. Penyebabnya, pemadaman listrik dalam rentang waktu cukup lama.

Di tempat lain, Aceh pada tahun 2014 juga terjadi class action. Gugatan memang penting, terlepas dikabulkan atau tidak.

PT PLN sebagai pemegang otoritas monopoli listrik akan menjadi paham, betapa operasi PLN tidak boleh melakukan kesalahan, apalagi pemadaman masif. Alamat celaka bila benar-benar terjadi seperti kali ini.

Di era keterbukaan ini, publik juga paham bahwa tidak sedikit pejabat PLN yang tersangkut masalah hukum seperti Dirut PLN Eddie Widiono dan Nur Pamudji.

Kasus terakhir, Dirut PLN Sofyan Basir terkait proyek PLTU Riau 1. Imajinasi publik tak salah bila punya referensi terhadap tindakan pidana petinggi PLN.


Kelirunya pencitraan

Sebagai bangsa modern yang tengah berpacu menuju era pasar bebas, kita tidak bisa abai bahwa kita belum beranjak dari pengalaman tradisional.

Sebagian masyarakat kita masih percaya tahayul, seperti yang diungkapkan budayawan Mochtar Lubis dalam ceramah Manusia Indonesia di TIM, April 1977. Rasanya, kita belum jauh beranjak jauh.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Rekam Jejak Chandrika Chika di Dunia Hiburan: Dari Joget 'Papi Chulo' hingga Terjerat Narkoba

Rekam Jejak Chandrika Chika di Dunia Hiburan: Dari Joget "Papi Chulo" hingga Terjerat Narkoba

Megapolitan
Remaja Perempuan Tanpa Identitas Tewas di RSUD Kebayoran Baru, Diduga Dicekoki Narkotika

Remaja Perempuan Tanpa Identitas Tewas di RSUD Kebayoran Baru, Diduga Dicekoki Narkotika

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Pedagang di Pasar Induk Kramatjati Buang Puluhan Ton Pepaya | Tante di Tangerang Bunuh Keponakannya

[POPULER JABODETABEK] Pedagang di Pasar Induk Kramatjati Buang Puluhan Ton Pepaya | Tante di Tangerang Bunuh Keponakannya

Megapolitan
Rute Mikrotrans JAK98 Kampung Rambutan-Munjul

Rute Mikrotrans JAK98 Kampung Rambutan-Munjul

Megapolitan
Bisakah Beli Tiket Masuk Ancol On The Spot?

Bisakah Beli Tiket Masuk Ancol On The Spot?

Megapolitan
Keseharian Galihloss di Mata Tetangga, Kerap Buat Konten untuk Bantu Perekonomian Keluarga

Keseharian Galihloss di Mata Tetangga, Kerap Buat Konten untuk Bantu Perekonomian Keluarga

Megapolitan
Kajari Jaksel Harap Banyak Masyarakat Ikut Lelang Rubicon Mario Dandy

Kajari Jaksel Harap Banyak Masyarakat Ikut Lelang Rubicon Mario Dandy

Megapolitan
Datang Posko Pengaduan Penonaktifkan NIK di Petamburan, Wisit Lapor Anak Bungsunya Tak Terdaftar

Datang Posko Pengaduan Penonaktifkan NIK di Petamburan, Wisit Lapor Anak Bungsunya Tak Terdaftar

Megapolitan
Dibacok Begal, Pelajar SMP di Depok Alami Luka di Punggung

Dibacok Begal, Pelajar SMP di Depok Alami Luka di Punggung

Megapolitan
Ketua DPRD DKI Kritik Kinerja Pj Gubernur, Heru Budi Disebut Belum Bisa Tanggulangi Banjir dan Macet

Ketua DPRD DKI Kritik Kinerja Pj Gubernur, Heru Budi Disebut Belum Bisa Tanggulangi Banjir dan Macet

Megapolitan
Rampas Ponsel, Begal di Depok Bacok Bocah SMP

Rampas Ponsel, Begal di Depok Bacok Bocah SMP

Megapolitan
“Semoga Prabowo-Gibran Lebih Bagus, Jangan Kayak yang Sudah”

“Semoga Prabowo-Gibran Lebih Bagus, Jangan Kayak yang Sudah”

Megapolitan
Ketua DPRD: Jakarta Globalnya di Mana? Dekat Istana Masih Ada Daerah Kumuh

Ketua DPRD: Jakarta Globalnya di Mana? Dekat Istana Masih Ada Daerah Kumuh

Megapolitan
Gerindra dan PKB Sepakat Berkoalisi di Pilkada Bogor 2024

Gerindra dan PKB Sepakat Berkoalisi di Pilkada Bogor 2024

Megapolitan
Anggaran Kelurahan di DKJ 5 Persen dari APBD, F-PKS: Kualitas Pelayanan Harus Naik

Anggaran Kelurahan di DKJ 5 Persen dari APBD, F-PKS: Kualitas Pelayanan Harus Naik

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com