Menyoroti Rencana Taksi Online Tak Kena Ganjil Genap

Kompas.com - 13/08/2019, 07:50 WIB
Sosialisasi Perluasan Ganjil Genap di Jalan Gunung Sahari, Pademangan, Jakarta Utara JIMMY RAMADHAN AZHARISosialisasi Perluasan Ganjil Genap di Jalan Gunung Sahari, Pademangan, Jakarta Utara
Penulis Nursita Sari
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah melakukan uji coba perluasan sistem pembatasan kendaraan berdasarkan nomor polisi ganjil dan genap.

Angkutan umum dengan pelat kuning menjadi salah satu jenis kendaraan yang dikecualikan dari aturan itu. Artinya, angkutan umum pelat kuning tidak terkena aturan ganjil genap.

Mencermati itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Budi Sumadi menilai bahwa aturan tersebut harus berlaku adil bagi seluruh angkutan umum.

Jika taksi konvensional berpelat kuning tidak terkena sistem ganjil genap, Budi Karya menyebut taksi online pun harusnya bisa beroperasi layaknya taksi konvensional.

"Kan taksi biasa boleh, mestinya mereka boleh juga kan. Ini yang saya sampaikan equility," kata Budi Karya di Parkiran Plaza Selatan, Kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Minggu (11/8/2019).

Baca juga: Menhub Ingin Taksi Online Tidak Kena Aturan Ganjil Genap

Budi Karya menyampaikan, Kemenhub sedang mengkomunikasikan usulan tersebut kepada Pemprov DKI Jakarta.

Rencana taksi online tak kena ganjil genap

Menurut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, usulan agar taksi online terbebas dari aturan ganjil genap tak hanya datang dari Menhub Budi Karya.

Perusahaan Grab pun sudah menemuinya untuk mengusulkan hal yang sama pada Jumat (9/8/2019).

Karena itu, kata Anies, Pemprov DKI Jakarta saat ini tengah membahas penandaan untuk taksi online.

Baca juga: Tak Kena Ganjil Genap, Taksi Online Akan Dipasang Penanda Khusus

Dengan tanda itu, taksi online tidak akan terkena aturan ganjil genap.

"Dinas Perhubungan dengan pengelola Grab sedang membicarakan tentang penandaan, supaya kendaraan-kendaraan yang bekerja sebagai angkutan, jadi jasa angkutan, itu nanti memiliki tanda," ujar Anies di Lenggang Jakarta, Monas, Jakarta Pusat, Senin (12/8/2019).

Anies menyampaikan, saat ini hanya angkutan umum dengan pelat kuning yang dikecualikan dari aturan ganjil genap.

Karena itu, Anies menyebut perlu penanda untuk kendaraan dengan pelat hitam yang juga difungsikan sebagai angkutan umum.

"Yang pelatnya hitam, belum ada tandanya. Sekarang sedang disiapkan ada tandanya sehingga nanti kendaraan yang memang bekerja memberikan jasa transportasi bisa dikecualikan juga," kata Anies.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan, pihaknya akan mengkaji usulan Menhub Budi Karya selama masa uji coba ini.

"Memang permintaan Pak Menhub ada masukan itu. Kami coba kaji dulu dalam uji coba ini," ucap Syafrin, kemarin.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[UPDATE 20 Januari]: Muncul 59 Kasus Baru, Total 5.339 Kasus di Kota Tangerang

[UPDATE 20 Januari]: Muncul 59 Kasus Baru, Total 5.339 Kasus di Kota Tangerang

Megapolitan
UPDATE 20 Januari: Bertambah 14 Kasus Covid-19 di Tangsel, Totalnya Kini 4.410

UPDATE 20 Januari: Bertambah 14 Kasus Covid-19 di Tangsel, Totalnya Kini 4.410

Megapolitan
Kejari Kota Tangerang Buat 2 Inovasi Cegah Percaloan Layanan Tilang

Kejari Kota Tangerang Buat 2 Inovasi Cegah Percaloan Layanan Tilang

Megapolitan
Pemkot Tangerang Akan Berlakukan Sitem Looping di Simpang Tiga Gondrong

Pemkot Tangerang Akan Berlakukan Sitem Looping di Simpang Tiga Gondrong

Megapolitan
Pedagang Daging Sapi Mogok, Kios Daging di Tangsel Tutup

Pedagang Daging Sapi Mogok, Kios Daging di Tangsel Tutup

Megapolitan
Hari Ke-12 Pencarian Sriwijaya Air SJ 182, Tim Sar Evakuasi 1 Kantong Serpihan Pesawat

Hari Ke-12 Pencarian Sriwijaya Air SJ 182, Tim Sar Evakuasi 1 Kantong Serpihan Pesawat

Megapolitan
Update 20 Januari: Jaktim Sumbang Kasus Terbesar Covid-19 di Jakarta

Update 20 Januari: Jaktim Sumbang Kasus Terbesar Covid-19 di Jakarta

Megapolitan
Polisi Tangkap Terduga Penguras ATM di Poris Indah

Polisi Tangkap Terduga Penguras ATM di Poris Indah

Megapolitan
Kuasa Hukum: John Kei Tak Ada di Lokasi Pembunuhan Anak Buah Nus Kei

Kuasa Hukum: John Kei Tak Ada di Lokasi Pembunuhan Anak Buah Nus Kei

Megapolitan
Jakarta Masuki Periode Puncak Penambahan Kasus Covid-19 Efek Libur Panjang

Jakarta Masuki Periode Puncak Penambahan Kasus Covid-19 Efek Libur Panjang

Megapolitan
Pengguna Layanan Hotline Isolasi PMI Meningkat Seiring Naiknya Kasus Covid-19

Pengguna Layanan Hotline Isolasi PMI Meningkat Seiring Naiknya Kasus Covid-19

Megapolitan
Pemkot Bekasi Gandeng 2 BUMN untuk Atasi Kelangkaan Daging Sapi

Pemkot Bekasi Gandeng 2 BUMN untuk Atasi Kelangkaan Daging Sapi

Megapolitan
Layanan Konsultasi untuk Isolasi Mandiri Pasien Covid-19, Bisa Hubungi Nomor Ini!

Layanan Konsultasi untuk Isolasi Mandiri Pasien Covid-19, Bisa Hubungi Nomor Ini!

Megapolitan
Pedagang Daging Sapi Mogok, Pemprov DKI Minta Masyarakat Pilih Sumber Protein Alternatif

Pedagang Daging Sapi Mogok, Pemprov DKI Minta Masyarakat Pilih Sumber Protein Alternatif

Megapolitan
Kuasa Hukum: Uang yang Diberikan John Kei ke Anak Buah Bukan untuk Bunuh Nus Kei

Kuasa Hukum: Uang yang Diberikan John Kei ke Anak Buah Bukan untuk Bunuh Nus Kei

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X