Menyoroti Rencana Taksi Online Tak Kena Ganjil Genap

Kompas.com - 13/08/2019, 07:50 WIB
Sosialisasi Perluasan Ganjil Genap di Jalan Gunung Sahari, Pademangan, Jakarta Utara JIMMY RAMADHAN AZHARISosialisasi Perluasan Ganjil Genap di Jalan Gunung Sahari, Pademangan, Jakarta Utara
Penulis Nursita Sari
|

Taksi online tetap kena ganjil genap selama uji coba

Syafrin memastikan, taksi online tetap terkena aturan ganjil genap selama uji coba perluasan kebijakan tersebut.

Dinas Perhubungan DKI hanya mengecualikan kendaraan umum dengan pelat kuning dan 11 jenis kendaraan lain sesuai dengan yang telah diumumkan sebelumnya.

Baca juga: Taksi Online Tetap Kena Ganjil Genap Selama Masa Uji Coba

"(Taksi online) tidak masuk (pengecualian). Sampai saat ini, kebijakan ganjil genap pengecualiannya hanya untuk angkutan umum pelat kuning, sepeda motor," ujar Syafrin.

Kekhawatiran Dishub

Dishub DKI akan mengkaji usulan Menhub Budi Karya. Namun, di sisi lain, Dishub khawatir warga tidak beralih menggunakan angkutan umum jika taksi online dibebaskan dari aturan ganjil genap.

Padahal, penataan angkutan umum pelat kuning menjadi prioritas Pemprov DKI agar warga meninggalkan kendaraan pribadi dan beralih menggunakan angkutan umum.

Baca juga: Dishub DKI Khawatir Warga Tak Beralih ke Angkutan Umum jika Taksi Online Tak Kena Ganjil Genap

"Harapannya, setelah ada ganjil genap ini terjadi shifting dari kendaraan pribadi ke angkutan umum. Maka, kami harapkan yang akan pengecualian otomatis adalah angkutan umum (pelat kuning)," kata Syafrin.

Kritik pengamat

Pengamat transportasi Unika Soegijapranata Djoko Setijowarno mengkritik usulan Menhub Budi Karya itu.

Djoko menyebut, aturan ganjil genap yang diterapkan Pemprov DKI akan percuma jika taksi online dikecualikan.

"Bisa jadi semua pemilik mobil nantinya mendaftarkan diri ikut taksi online. Percuma (pemerintah) daerah buat program kebijakan transportasi," tutur Djoko.

Baca juga: Nasib Taksi Online Akibat Perluasan Ganji Genap di Jakarta

Menurut Djoko, euforia terhadap taksi online harus diakhiri. Apalagi, pemerintah tidak tahu jumlah taksi online yang berseliweran di jalan.

"Hingga saat ini pun, Kemenhub tidak tahu secara pasti berapa jumlah taksi online. Lantas, bagaimana melakukan pembinaannya," kata Djoko.

Adapun perluasan sistem ganjil genap bakal dimulai 9 September 2019. Ada 25 ruas jalan yang terkena aturan ini.

Polisi akan menilang pelanggar sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Saat ini, ada 12 jenis kendaraan yang tidak terkena aturan ganjil genap, yakni:

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sejumlah Langkah Polisi dan Pemprov DKI Cegah Pemudik Balik ke Jakarta

Sejumlah Langkah Polisi dan Pemprov DKI Cegah Pemudik Balik ke Jakarta

Megapolitan
TNI dan Polri Akan Pantau Warga Terapkan Protokol Pencegahan Covid-19

TNI dan Polri Akan Pantau Warga Terapkan Protokol Pencegahan Covid-19

Megapolitan
5 Penjelasan BMKG Soal Panasnya Cuaca Jabodetabek Belakangan Ini

5 Penjelasan BMKG Soal Panasnya Cuaca Jabodetabek Belakangan Ini

Megapolitan
Bekasi Menuju 'New Normal' Pandemi Covid-19: Restoran Dibuka, Pembelinya Dibatasi

Bekasi Menuju "New Normal" Pandemi Covid-19: Restoran Dibuka, Pembelinya Dibatasi

Megapolitan
Pemprov DKI Godok Protokol Kesehatan untuk New Normal di Jakarta

Pemprov DKI Godok Protokol Kesehatan untuk New Normal di Jakarta

Megapolitan
Masih Bingung soal Surat Izin Keluar Masuk Jakarta? Ini Segala Info Tentang SIKM

Masih Bingung soal Surat Izin Keluar Masuk Jakarta? Ini Segala Info Tentang SIKM

Megapolitan
Bantu Orang Mabuk, Warga Depok Malah Dikeroyok

Bantu Orang Mabuk, Warga Depok Malah Dikeroyok

Megapolitan
Wali Kota Depok: Penularan Lokal Covid-19 Masih Terjadi, Ekonomi Mulai Oleng

Wali Kota Depok: Penularan Lokal Covid-19 Masih Terjadi, Ekonomi Mulai Oleng

Megapolitan
Bantah Mal di Jakarta Buka Mulai 5 Juni, Anies: Itu Imajinasi, Itu Fiksi...

Bantah Mal di Jakarta Buka Mulai 5 Juni, Anies: Itu Imajinasi, Itu Fiksi...

Megapolitan
Deteksi Mulai Gencar, Kasus Harian Covid-19 di Depok Naik Signifikan

Deteksi Mulai Gencar, Kasus Harian Covid-19 di Depok Naik Signifikan

Megapolitan
Kurva Kasus Positif Covid-19 Jakarta Menurun, Ini Rincian Data 47 Hari Penerapan PSBB

Kurva Kasus Positif Covid-19 Jakarta Menurun, Ini Rincian Data 47 Hari Penerapan PSBB

Megapolitan
Tak Punya SIKM, 5 Penumpang KA dari Surabaya Dikarantina di Gelanggang Remaja Gambir

Tak Punya SIKM, 5 Penumpang KA dari Surabaya Dikarantina di Gelanggang Remaja Gambir

Megapolitan
Penerapan New Normal di Kota Bekasi, Ini Penjelasan Gubernur Emil

Penerapan New Normal di Kota Bekasi, Ini Penjelasan Gubernur Emil

Megapolitan
UPDATE 26 Mei: Bertambah 24 Kasus, Total 535 Orang Positif Covid-19 di Depok

UPDATE 26 Mei: Bertambah 24 Kasus, Total 535 Orang Positif Covid-19 di Depok

Megapolitan
Wali Kota Tangerang Instruksikan Siapkan Kebijakan New Normal

Wali Kota Tangerang Instruksikan Siapkan Kebijakan New Normal

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X