Menyoroti Rencana Taksi Online Tak Kena Ganjil Genap

Kompas.com - 13/08/2019, 07:50 WIB
Sosialisasi Perluasan Ganjil Genap di Jalan Gunung Sahari, Pademangan, Jakarta Utara JIMMY RAMADHAN AZHARISosialisasi Perluasan Ganjil Genap di Jalan Gunung Sahari, Pademangan, Jakarta Utara
Penulis Nursita Sari
|

Taksi online tetap kena ganjil genap selama uji coba

Syafrin memastikan, taksi online tetap terkena aturan ganjil genap selama uji coba perluasan kebijakan tersebut.

Dinas Perhubungan DKI hanya mengecualikan kendaraan umum dengan pelat kuning dan 11 jenis kendaraan lain sesuai dengan yang telah diumumkan sebelumnya.

Baca juga: Taksi Online Tetap Kena Ganjil Genap Selama Masa Uji Coba

"(Taksi online) tidak masuk (pengecualian). Sampai saat ini, kebijakan ganjil genap pengecualiannya hanya untuk angkutan umum pelat kuning, sepeda motor," ujar Syafrin.

Kekhawatiran Dishub

Dishub DKI akan mengkaji usulan Menhub Budi Karya. Namun, di sisi lain, Dishub khawatir warga tidak beralih menggunakan angkutan umum jika taksi online dibebaskan dari aturan ganjil genap.

Padahal, penataan angkutan umum pelat kuning menjadi prioritas Pemprov DKI agar warga meninggalkan kendaraan pribadi dan beralih menggunakan angkutan umum.

Baca juga: Dishub DKI Khawatir Warga Tak Beralih ke Angkutan Umum jika Taksi Online Tak Kena Ganjil Genap

"Harapannya, setelah ada ganjil genap ini terjadi shifting dari kendaraan pribadi ke angkutan umum. Maka, kami harapkan yang akan pengecualian otomatis adalah angkutan umum (pelat kuning)," kata Syafrin.

Kritik pengamat

Pengamat transportasi Unika Soegijapranata Djoko Setijowarno mengkritik usulan Menhub Budi Karya itu.

Djoko menyebut, aturan ganjil genap yang diterapkan Pemprov DKI akan percuma jika taksi online dikecualikan.

"Bisa jadi semua pemilik mobil nantinya mendaftarkan diri ikut taksi online. Percuma (pemerintah) daerah buat program kebijakan transportasi," tutur Djoko.

Baca juga: Nasib Taksi Online Akibat Perluasan Ganji Genap di Jakarta

Menurut Djoko, euforia terhadap taksi online harus diakhiri. Apalagi, pemerintah tidak tahu jumlah taksi online yang berseliweran di jalan.

"Hingga saat ini pun, Kemenhub tidak tahu secara pasti berapa jumlah taksi online. Lantas, bagaimana melakukan pembinaannya," kata Djoko.

Adapun perluasan sistem ganjil genap bakal dimulai 9 September 2019. Ada 25 ruas jalan yang terkena aturan ini.

Polisi akan menilang pelanggar sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Saat ini, ada 12 jenis kendaraan yang tidak terkena aturan ganjil genap, yakni:

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengamat Dorong Pemprov DKI Percepat Normalisasi 4 Sungai Utama

Pengamat Dorong Pemprov DKI Percepat Normalisasi 4 Sungai Utama

Megapolitan
UPDATE 5 Maret: Tambah 35 Kasus di Kota Tangerang, 303 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE 5 Maret: Tambah 35 Kasus di Kota Tangerang, 303 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Gerebek Lumpur hingga Sumur Resapan Dinilai Upaya Minor Atasi Banjir Jakarta

Gerebek Lumpur hingga Sumur Resapan Dinilai Upaya Minor Atasi Banjir Jakarta

Megapolitan
Kenalan hingga ART Ikut Divaksin di Pasar Tanah Abang, Ikappi: Merugikan Pedagang

Kenalan hingga ART Ikut Divaksin di Pasar Tanah Abang, Ikappi: Merugikan Pedagang

Megapolitan
Wali Kota Tangerang Sebut Penerapan Pembelajaran Tatap Muka Tergantung Dinamika Kasus Covid-19

Wali Kota Tangerang Sebut Penerapan Pembelajaran Tatap Muka Tergantung Dinamika Kasus Covid-19

Megapolitan
Penerima Bansos Tunai Rp 300.000 di Jakarta Bisa Dicoret, Ini Ketentuannya

Penerima Bansos Tunai Rp 300.000 di Jakarta Bisa Dicoret, Ini Ketentuannya

Megapolitan
UPDATE 5 Maret: 537 Pasien Covid-19 di Tangsel Masih Dirawat

UPDATE 5 Maret: 537 Pasien Covid-19 di Tangsel Masih Dirawat

Megapolitan
Pedagang Pasar Induk Kramatjati Tunggu Kepastian Jadwal Vaksinasi Covid-19

Pedagang Pasar Induk Kramatjati Tunggu Kepastian Jadwal Vaksinasi Covid-19

Megapolitan
Bansos Tunai Rp 300.000 untuk Warga Jakarta Cair Minggu Kedua Maret 2021

Bansos Tunai Rp 300.000 untuk Warga Jakarta Cair Minggu Kedua Maret 2021

Megapolitan
UPDATE 5 Maret: Jakarta Tambah 1.159 Kasus Covid-19

UPDATE 5 Maret: Jakarta Tambah 1.159 Kasus Covid-19

Megapolitan
Virus Corona B.1.1.7 Muncul di Indonesia, Pemkot Tangerang Sebut 4M Kunci Pencegahan

Virus Corona B.1.1.7 Muncul di Indonesia, Pemkot Tangerang Sebut 4M Kunci Pencegahan

Megapolitan
Gubernur DKI Anies dan Wagub Ariza Beda Pernyataan: dari Lockdown Akhir Pekan Hingga Skateboard di Trotoar

Gubernur DKI Anies dan Wagub Ariza Beda Pernyataan: dari Lockdown Akhir Pekan Hingga Skateboard di Trotoar

Megapolitan
Kemenkes Akui Slot Vaksinasi Covid-19 di Tanah Abang Rentan Disalahgunakan

Kemenkes Akui Slot Vaksinasi Covid-19 di Tanah Abang Rentan Disalahgunakan

Megapolitan
Polisi Dalami Motif Perbuatan Cabul Penjaga Warung kepada Bocah 6 Tahun di Tangsel

Polisi Dalami Motif Perbuatan Cabul Penjaga Warung kepada Bocah 6 Tahun di Tangsel

Megapolitan
Jumlah Pasien Covid-19 di Depok Kini 3.448 Orang

Jumlah Pasien Covid-19 di Depok Kini 3.448 Orang

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X